Concealment of files blocked by Gmail with EOF-based image steganography

Nowadays, due to security concern, not all the process of sending files via email runs smoothly. There are several types of file extensions that are blocked when sent via email. For examples, there are several file extensions blocked by Gmail. This paper discusses steganographic implementation using End of File (EOF) algorithm to insert special file into image cover file with JPG and PNG format so that files with these extensions can be sent via email. Before a special extension file is inserted into the cover file, a compression process should be conducted first to make the file size smaller. The proposed algorithm is implemented on Visual Basic.Net software. Based on the tests performed, the application can insert Gmail-blocked file system to the image cover file, without changing the physical bit of the image cover file or file system that inserted with 100% success rate. The stego-image file is also successfully sent via email without being blocked

Proportional test in the 1945 constitution: Limiting hizbut Tahrir freedom of assembly

45-76 Ha

Proportionality Test in the 1945 Constitution: Limiting Hizbut Tahrir Freedom of Assembly

In May 2017, Jokowi’s administration announced the intention to dissolve Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI is an Islamic organization that aspires to establish caliphate government based on the claim of Islamic teaching. The Government considers HTI as a threat to Pancasila. The announcement has created controversy. It has divided Indonesian into pro and contra camp. The dissolution pro camp argues HTI ideology is against Pancasila, Indonesia political ideology. Furthermore, they pointed out HTI’s idea of Caliphate that based on religion would disintegrate the nation. Conversely, the cons argues the government move is against the constitutionally guarantee freedom of association as stipulates in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereafter the 1945 Constitution). The move would create precedent that threatens freedom of assembly if the government failed to enact due process procedure and provide justifiable reason for the action. This controversy is not new to human rights and democratic discourse. Karl Popper describes the debate as a paradox of tolerance, democracy, and freedom in an open society. This paper examines how the 1945 Constitution can be utilized to resolve the paradox. This paper argues that Article 28 J par.2 of the 1945 Constitution requires the balance between human rights protection and limitation in its proportion. Thus, the limitation clause should be used as a parameter to solve HTI issue. This paper explores the use of proportionality test in interpreting the limitation clause and applies it not only to the question of HTI issue but also broader issues to evaluate recent government moves in amending the Law Number 17 Year 2013 on Societal Organisation. This paper employs a doctrinal method in its analysis

VALUASI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI ATAS PERSEPSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA 2009-2019

ABSTRAK Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup secara represif melalui mekanisme gugatan perdata, khususnya terhadap kerusakan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dalam kurun waktu 2009-2019, tercatat terdapat 15 perkara yang diajukan oleh pemerintah ke pengadilan. Upaya pemerintah tersebut telah menghasilkan putusan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar sejumlah ganti kerugian dengan nilai yang signifikan. Tulisan ini melakukan analisis terhadap perspesi hakim terkait dengan valuasi kerusakan lingkungan hidup. Analisis dilakukan untuk melihat persoalan-persoalan hukum yang diperdebatkan di dalam perkara putusan tersebut, dan bagaimana hakim di dalam putusannya menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode empiris normatif dalam melakukan analisa terhadap putusan dari perkara tersebut, tulisan ini menemukan 2 (dua) persoalan hukum, yakni: penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup. Kata kunci: gugat perdata lingkungan; kebakaran hutan dan lahan; kerusakan lingkungan hidup; valuasi kerugian lingkungan hidup. ABSTRACT Since the enactment of Law Number 32 Year 2009 on Protection and Management of the Environment. The Indonesian Government has conducted a series of repressive measure to protect environment through civil litigation against polluters. The majority of litigation process have been done against polluters who caused damages to the forest and land ecosystem. Between 2009-2019, the government sued 15 companies to the civil court. The government effort resulted in substantial amount of damage award for the government. The analysis focuses on the legal issues in application of damage valuation applied by judges in those decisions. The analysis employs empirical approach to analyses the court decisions, and found two legal issues on the application, namely, the application of strict liability and the method in valuing the environmental damages. Keywords: environmental damages valuation; environmental civil litigation; environmental damages; land and forest fire

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Simpan Pinjam Sebelum Dan Setelah Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) Pada KPRI Dhaya Harta Jombang

The Accounting Information System is a form of accounting information system that concentrates on the process of creating, presenting and improving information to the authorities managing business activities to be used as a basis for policy making. Rapid Application Development (RAD) is a software development process model that is classified as an incremental (multilevel) technique. RAD emphasizes short, concise, and rapid development cycles. This research aims to create a model (prototype) for designing a savings and loan accounting information system using the Rapid Application Development (RAD) model at KPRI Dhaya Harta Jombang. In this research, we analyze the savings and loan procedures that run at the KPRI Dhaya Harta Jombang cooperative according to the stages of the Rapid Application Development (RAD) method. Analysis of problems in cooperatives is described in a system flowchart for each running procedure.Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah bentuk dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian dan memperbaiki informasi kepada pihak berwenang mengelola kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan dasar pengambilan kebijakan. Rapid Application Development (RAD) adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental (bertingkat). RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model (prototype) perancangan system informasi akuntansi simpan pinjam dengan menggunakan model Rapid Application Development (RAD) pada KPRI Dhaya Harta Jombang. Pada penelitian ini menganalisis prosedur-prosedur simpan pinjam yang berjalan pada koperasi KPRI Dhaya Harta Jombang sesuai dengan tahap-tahap pada metode Rapid Application Development (RAD). Analisis masalah yng terdapat dalam koperasi digambarkan dalam suatu flowchart sistem dalam setiap prosedur yang berjalan

Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002

The rulings of the constitutional court to review the Act No. 7 of 2004 on Management of Water Resources, Act No. 22 of 2001 on Crude Oil and Natural Gas, Act No. 20 of 2002 on Electricity caused controversy. These decisions gives a different interpretation of Article 33 of the Constitution of 1945, which likely have implications for Indonesia’s economic development policy. Branches of production which is important for the livelihoods of people and natural resources, is placed in the area of public law rather  than private. The consequences are arranged by state control rights as a collective representation of Indonesian society. Thus, the form that allows management of a joint is through cooperatives and the state delegation of the management of public goods to the non-state (cooperative), can only  be done with the instrument of one-sided legal action

Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik

Catatan ini memuat kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2013. Sebagaimana diketahui bahwa 2013 adalah satu tahun menjelang pemilihan umum. Fenomena yang kami tangkap, pada momentum yang sama sebelumnya, yaitu pada 2008, menunjukkan bahwa DPR sudah bersiap-siap untuk dalam menghadapi momentum politik tersebut. Maka itu, penilaian kinerja legislasi DPR 2013 menjadi begitu penting. Pola politik legislasi yang mau diusung ke depan dapat terbaca melalui undang-undang yang telah dihasilkan. Setiap tahun, sejak 2003, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan catatan kinerja legislasi DPR. Namun, terdapat perbedaan pada catatan yang kami susun tahun ini. Kami mulai mencoba untuk menggeser cara menilai kualitas suatu undang-undang. Penilaian secara kuantitas tetap kami sajikan, tetapi tidak menjadi yang utama. Sebaliknya, penilaian undang-undang dari sisi kualitas kami jadikan titik tekan. Mengukur kualitas undang-undang memang sulit, karena legislasi bukan melulu persoalan hukum yang setidak-tidaknya ada parameter tertentunya. Legislasi berada di dua sisi, yaitu politik dan hukum. Politik yang tidak pakem arahnya menjadi tantangan tersendiri untuk ditelusuri dan dikaji lebih jauh. Untuk itu, catatan ini juga disertai lemparan wacana bagaimana cara mengukur kualitas undang-undang. Harapannya agar wacana legislasi secaraterus-menerus dapat berkembang dan dikembangkan. Pada 2013, terhitung mulai 15 Januari sampai dengan 19 Desember, terdapat 22 (dua puluh dua) undang-undang yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR. Sebanyak 12 (dua belas) undang-undang diantaranya adalah undang-undang dengan kualifikasi non-kumulatif terbuka, sementara 10 (sepuluh) lainnya adalah undang-undang dengan kualifikasi kumulatif terbuka. Capaian yang tidak mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnyakembali terulang oleh DPR pada 2013. Tidak hanya capaian secara kuantitas, kami juga turut menyajikan analisis mengenai satu per satu undang-undang non-kumulatif terbuka yang berhasil disahkan DPR pada 2013. Kemudian dari 12 (dua belas) undang-undang non-kumulatif terbuka tersebut, kami menarik garis besar yang kemudian dijadikan sebagai salah satu ukuran politik legislasi DPR 2013. Kami sadar catatan ini penting bagi kita semua karena DPR adalah milik kita bersama. Tidak hanya PSHK yang memiliki tanggung jawab dalam pemberian masukan dan catatan perbaikan. Ada harapan besar agar masyarakat dapat bersama-sama turut terlibat dalam memberikan dorongan kepada DPR agar kinerjanya semakin baik. Wacana legislasi yang akrab diperbincangkan adalah tujuan besar dari catatan ini, terutama di ruang-ruang perbincangan masyarakat. Semoga Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik ini dapat menjadi pemicu tercapainya mimpi besar tersebut. Kita terikat, jangan hanya diam