Keselarasan Hukum Adat Dan Hukum Positif Studi Tentang Keselarasan Antara Perda Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam Di Kabupaten Tebo

The relationship between customary law and local regulation in Tebo regency is quite harmonious. Similarly, between seloko adat "Umo Bepaga Siang, Livestock at Night" with Tebo District Regulation No. 8 of 2014. This can be seen from outside the Regional Regulation Tebo No. 8 of 2014 which helps seloko custom "Umo Bepaga Siang, Livestock Night" in realizing an orderly, clean, beautiful and safe City. The purpose of this study is to know the application of custom seloko, the application of local regulations and also the harmonization between using empirical juridical method, using primary and secondary data. Technique of library data study, interview and observation is analyzed descriptively aimed to give exact and exact description of target

HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH: Studi Konsep Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Berbasis Keadilan Sosial dalam Pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terhambatnya proses pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan adanya penolakan dari masyarakat terdampak lantaran sebagian tanah yang menjadi lokasi pembangunan merupakan milik masyarakat. Adapun penyebab masyarakat melakukan penolakan di samping faktor kehilangan mata pencaharian atau lapangan pekerjaan juga disebabkan oleh ganti kerugian yang kurang layak. Jika sengketa pengadaan tanah tidak dapat perhatian yang serius dan tidak dicarikan konsep penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, maka dikhawatirkan akan terakumulasi dalam bentuk kekerasan pada kasus yang sama dimasa mendatang. Penelitian ini bermaksud mengeksplanasikan terjadinya sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya penyelesaiannya. Di samping itu, peneliti bermaksud merumuskan konsep penyelesaian sengketa pengadaan tanah berbasis keadilan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan analisis data menggunakan metode diskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) faktor yang dominan dalam memengaruhi terjadinya sengketa pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu faktor kekhawatiran warga terdampak akan kehilangan mata pencaharian atau lapangan pekerjaan dan penetapan ganti kerugian yang kurang sesuai, (2) penyelesaian sengketa yang telah dilakukan yaitu melalui negosiasi, mediasi dan konsinyasi, ya n g hasilnya kurang adanya kesepakatan karena masih terdapat 37 keluarga yang belum mengambil ganti kerugian, dan (3) konsep penyelesaian sengketa pengadaan tanah berbasis keadilan sosial yaitu penyelesaian sengketa yang memperhatikan hak- hak masyarakat, baik politik, ekonomi m a u p u n sosial. Pemberian ganti kerugian kepada yang berhak sifatnya lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian kompensasi yang layak dan hak mendapatkan pekerjaan bagi warga yang terdampak. Hukum yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sifatnya mengandung unsur keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat terkait pengadaan tanah dan memperhatikan hak-hak masyarakat sehingga tidak menjadi kewenangan- kewenangan pemerintah dalam pembangunan. Agar mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki, maka dalam penyelesaian sengketa diperlukan keadilan yang berdasarkan nilai-nilai agama yang bersumber d a r i Alquran yang penuh makna dan nilai Ilahiyah yang menjiwai dalam suatu putusan sengket

Dampak Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Terhadap Swasembada Pangan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo)

Conversion of agricultural land is now one of the problems that exist in Indonesia. With so many conversion of agricultural land to non agriculture caused by population growth rate which every year progressing fast enough, so that agriculture land in turn function to be utilized as building. Conversion of land annually will threaten the agricultural sector and will affect food self-sufficiency in Indonesia, especially sukoharjo regency, because every year the food production area decreases causing the food production to decrease which will impact on the inability to achieve food self-sufficiency. Sukoharjo Government as one of the executor of the duty of the state, is obliged to provide for the food needs of its people. In order to achieve sufficient food self-sufficiency, the district government of Sukoharjo must be firm in applying the rules of land conversion firmly and wisely. The purpose of this research is to know the conversion of agricultural land in Sukoharjo regency and the relationship between agricultural land conversion and food self-sufficiency by using descriptive research type based on primary and secondary data. The results showed that Sukoharjo regency experienced high land conversion, because the population growth rate that was not balanced with the existing land in sukoharjo regency and sukoharjo regency has not been able to self-sufficiency of food independently, which caused the agricultural land continues to decline and food production decreased . Suggestions for the Sukoharjo District Government to more firmly enforce the existing rules and for the community not to be easy to release agricultural land to investors. And give full support to the farmers in improving food production

Realisasi Tindak Kesantunan Berbahasa Di Kalangan Tenaga Kependidikan Di SMP Negeri 1 Teras Dan SMA Bhineka Karya 3 Boyolali

This study describe about the acts of politeness forms of realization and fulfillment of follow politeness and students' perception of politeness among educators of SMP Negeri 1 Teras and SMA Bhineka Karya 3. The purpose of this study was to determine how the realization and implementation of follow politeness politeness principle spoken by educators as well as students' perception of politeness used by the educational staff at SMP Negeri 1 Teras and SMA Bhineka Karya 3 Boyolali. This study used a qualitative descriptive method, the data collection techniques in this study using the listening, writing and recording techniques, techniques of data analysis in this study using a unified method ekstralingual. The data source of this research is SMP Negeri 1 Teras and SMA Bhineka Karya 3 Boyolali. In this study utterances used by educational personnel have met the politeness principle of Leech. The results of the realization of linguistic politeness follow everything done and said politely. Being the result of the application of and compliance with the principle of linguistic politeness all available data indicate that what was said and done have fulfilled the maxim theory Wisdom, Generosity, praise, humility, Welfare and sympathy. Students perception to acts of politeness after questionnaire has the result that a lot of students which suggests the utterances of the most frequently used in communication between speakers and opponents said all use polite language

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Teori Positivisme Hans Kelsen

Tarik ulur antara politik dengan hukum, seakan tidak pernah berhenti, demikian pula pertentangan dalam teori hukum antara yang berakar dari aliran idealisme dengan realisme tetap terus berlangsung sampai sekarang, jalan tengah dua aliran tersebut adalah positivisme yang memisahkan bentuk dan materi, dalam positivisme hukum, dalam penelitian ini fokus pada aliran positivisme hokum Hans Kelsen dengan judul: UUD NRI Tahun 1945 Perspektif Positivisme Hans Kelsen.Hukum yang dibangun Hans Kelsen dengan teorinya adalah Hukum Murni (Pure Law) yang ditulis pada buku Reine Rechtsleher, 1934, menghendaki hokum yang tidak dicampuri oleh teori politik, moral, sosial dan psikhologi. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ajaran positivisme Hans Kelsen, dan apakah mempunyai konstribusi terhadap UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-logis, dengan demikian termasuk jenis penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan data digunakan 4 pendekatan, yaitu: (1) yuridis (2) historis (3) politis, dan (4) hermeneutika, sementara analisis data digunakan cara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945, memperoleh legitimasi secara filosofis, yuridis dan sosiologis, meski teori positivisme Hans Kelsen ada kelemahan dalam ontologi dan aksiologi, maka dengan persepsi teori positivisme Hans Kelsen telah mereduksi secara metamorphose ke dalam UUD NRI Tahun 1945, terbukti dalam hal: (1) bentuk negara dan pembagian kekuasaan negara dengan pemisahan kekuasaan negara dengan sistem Cheks and Balances yang memungkinkan impeachment (2) teori Stufenbau des Rechts dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dengan Yudicial Review (3) Grundnorm dengan Norma Dasar Pancasila sebagai Sumber Hukum (4) droit politic (hak dasar) diatur dalam konstitusi dengan Hak Asasi Manusia.Ada alasan secara normatif untuk menilai bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah Konstitusi Progresif–Revolusioner, Green Constitusi, dan Konstitusi terlengkap, dibangun atas pemikiran hukum yang holistik dan tidak pernah berhenti, tidak ada katrastopi, untuk seterusnya terbuka menerima perubahan secara konstitusional berdasar Pasal 37 UUD NRI 1945

Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia

Dibalik sistem pemilukada secara nasional dan konstitusional, terdapat mekanisme pemilukada secara adat (model noken) yang dilaksanakan masyarakat adat Lanny Jaya Papua. Model pemilihan ini mendapat pengakuan secara implisit dan diakomodasi Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 85/PHPU.D-IX/2011. Dari kajian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach), ditafsirkan bahwa pengakuan Mahkamah Konstitusi dalam mengakomodasi pemilukada secara adat, berdasarkan interpretasi, dengan pertimbangan yurisprudensi, konstitusi, dan nilai-nilai budaya. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law), secara substansial melihat yurisprudensi, Konstitusi, dan nilai-nilai budaya sebagai hubungan secara hirarki antara norma dasar, norma umum dan norma individual. Implikasi sebagai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengakuan secara yuridis formal mekanisme secara adat (model noken) ke dalam sistem pemilu di Indonesia

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten

The purpose of this study was to determine the mechanisms and constraints of village fund management and to analyze and recommend a settlement concept to realize the transparency of village fund management in Delanggu District, Klaten Regency. The research method uses a descriptive sociological legal approach. Sources of data obtained from primary data in the form of facts or facts or information from the results of research conducted by the author directly at the research location, namely the results of observations and interviews. While secondary data includes legal materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques through field studies, namely observation and interviews. The data analysis method used descriptive qualitative. The results showed that the mechanism for managing village funds was through the stages of accountability reports in financial management. Meanwhile, the obstacles faced by the two villages are that they do not have human resources who are proficient in accessing digital applications, so that both of them do not have digital means of reporting digital accountability to the public. In addition, the concept of transparency in the management of village funds has not been fulfilled, because it has not utilized digitalization in informing the public about the accountability of village fund management. The settlement efforts offered by the author are (1) Optimizing the use of digitalization by creating and activating the use of websites and social media to report village fund management accountability from planning to reporting which also includes digital complaint facilities and follow-up to these complaints, (2) Improving the quality of human resources by providing digital training, village fund management training, and community complaint resolution training, and (3) Optimizing the delivery of transparency in community activities

Hukum Dan Koperasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Tentang aspek‐aspek kelembagaan dalam pengelolaan Koperasi Al‐khautsar Di Kabupaten Ngawi)

Di Indonesia hegemonisasi dari berbagai lembaga dan pranata yang berasal dari hukum barat mendapat tandingan dengan munculnya suatu gerakan yang mengkristal dan menyempal di dalam sebuah lembaga, yaitu koperasi berdasarkan prinsip syariah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal wat‐Tamwil. Dengan munculnya koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagai sebuah gerakan yang menyempal ini kontra hegemoni, maka perlulah dikaji tentang: polapola hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al‐Khautsar dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek kelembagaannya. Penelitian yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal ini memiliki tujuan untuk: mendeskripsikan pola‐pola hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al‐ Khautsar dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek kelembagaannya. Norma‐norma yang digunakan mengatur aspek kelembagaan di Koperasi Al‐Khautsar memperlihatkan adanya percampuran antara norma‐norma yang terdapat dalam hukum Islam dan Fatwa MUI, norma‐norma (dalam hukum positif) yang mengatur tentang lembaga kuangan bank, lembaga pembiayaan, persekutuan dan koperasi, dengan anasir dari hukum Islam yang lebih menonjol

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KARAKTER TRANSENDENTAL

ABSTRAK Anak adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang mulia sebagai manusia merdeka. Mereka perlu mendapatkan perhatian agar dapat tumbuh kembang baik phisik maupun psychisnya secara wajar. Namun demikian tidak semua anak bisa tumbuh kembang secara wajar, mereka ada yang terhalang tumbuh kembangnya dikarenakan telah melakukan tindak kriminal sehingga terampas kemerdekaannya dan mereka menjadi Anak Pidana di LPKA. Oleh karena itu mereka perlu diberikan perlindungan hukum untuk memenuhi hak – haknya dan dibimbing tentang kewajibannya agar anak bisa kembali berperilaku wajar sebagaimana anak lainnya. Penulisan ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap Anak Pidana dalam perspektif pendidikan karakter transendental. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah: 1) Apakah perlindungan hukum terhadap pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah dapat melindunginya dan berimplikasi menjadikannya memiliki karakter transendental?2) Bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dapat mengantarkannya berkarakter transendental? Dikaji menggunakan penelitian hukum non doctrinal, yaitu melihat fenomena hukum dalam kontek kebijakan, implementasi, dan implikasinya dengan demikian digunakan pendekatan hukum emperis yang terdiri dari statute approach dan case approach. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Tehnik Capacities and Vulnerabilities Analysis ( CVA ). Dalam analisis ini perlu dilakukan pengelompokan tentang perlindungan hukum, yaitu 1) Kategori formal atau kategori material; 2) Kategori sosial/situasi; 3) Kategori non formal. Sementara itu untuk memahami pendapat Anak Pidana secara individu digunakan tehnik analisis verstechen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari sisi normatif, perlindungan hukum bagi anak pidana pada level nasional dan internasional telah memadai, akan tetapi, peraturan dan pedoman tehnis pembinaan terutama pada aspek tujuan pembinaan tidak sesuai dengan isi ketentuan pasal 1, 2 dan 3 UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari sisi implementasinya, sebagian perlindungan hukum terhadap Anak Pidana sudah terimplementasi dengan baik sesuai dengan Permenkum HAM RI No. 18 Th. 2015 tentang Organisasi tata kerja di LPKA. Jika dilihat dari perspektif pendidikan karakter pada Anak Pidana. Perlindungan hukum dan hasilnya tidak dapat memenuhi harapan sebagaimana yang tertulis karena adanya kendala-kendala yang perlu diatasi, antara lain pada aspek tujuan pembinaan, strategi pembinaan, sarpras, evaluasi pembinaan, pendanaan dan lingkungan yang mendukung pembinaan. Oleh karena implementasi dan implikasinya belum dapat membentuk perilaku yang menunjukkan kesatuan nilai-nilai kehidupan dengan perilaku Anak Pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan : penyempurnaan perlindungan hukum dengan peraturan yang memuat penyederhanaan pedoman tehnis,menegaskan tujuan pembinaan, peningkatan kualitas SDM dan sarprass, apresiasi pada upaya pemangku, pelibatan masyarakat dan keluarga dalam pembinaan, perhatian penuh oleh negara dalam memperbaiki perilaku Anak Pidana yang berbasis pada karakter transendental. ABSTRAC Children have the right of freedom and a noble dignity as a human being. They need to be care of and attention for developing their growth both physically or psychologically in normal life, even grow naturally. Despite of Growing well, some of them could not develop and grow naturally. They have problem/ obstacle of being growth naturally as doing and getting involved criminality at the young age. That’s why their right of being freedom has been deprived, they become Criminal Children in LPKA. Therefore, they need to be given legal protection to fulfill their rights and be guided about their obligations. By giving them guidance that children are able to behaving good manner naturally like other children. This writing is focused on legal protection for criminal children in the perspective of transcendental character education. The problems have been risen in this case are: 1) Have the Human Right Law been able to protect children in LPKA(the institution of special character building for children) that possible could change their behave or manner into transendetial character?2) How is the concept of legal protection for fostering criminal children at the Special Child Development Institution (LPKA) that can deliver them character in good behave? The study uses non-doctrinal legal research, which is looking at legal phenomena in the context of policy, implementation, and implications, thus an empirical legal approach consisting of a statute approach and a case approach is used. The data obtained were then analyzed using the Capacities and Vulnerabilities Analysis (CVA) Technique. In this analysis, it is necessary to classify legal protection, namely 1) formal categories or material categories; 2) Social category / situation; 3) Non formal category. Meanwhile, to understand the opinion of the criminal child individually, the verstechen analysis technique is used. The results showed that, from a normative point of view, legal protection for criminal children at the national and international level was adequate. However, the technical guidelines and regulations for guidance, especially those on the aspect of development goals, are not in accordance with the contents of the provisions of articles 1, 2 and 3 of Law No. 12 Th. 1995 concerning Corrections. In terms of its implementation, some of the legal protections for criminal children have been well implemented in accordance with the Republic of Indonesia's Minister of Law and Human Rights Regulation No. 18 Th.2015 concerning the organization of job procedures in LPKA. When viewed from the perspective of character education in Criminal Children. Legal protection and its results cannot meet the expectations as written in Law because there are obstacles that need to be overcome and improved, including in the aspects of coaching objectives, coaching strategies, (sarpras/Facility) infrastructure, evaluation of coaching, funding and the environment that supports coaching. However, the implementation and implications have not been proved in behavior performing, that should be shown the unity of life values with the Criminal Children Behavior. Therefore, it is necessary to do:To complete qualified legal protection which the regulation contain of simplification in technical guidelines, emphasizing the objectives of development, improving the quality of human resources development and Infrastructure (facility/sarpras), appreciation of the efforts in involving stakeholders, community and family for coaching, full attention by the state or government in improving criminal children behavior based on a transcendental character

Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Proyeksi Periode 2019-2024 Dari Perspektif Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Ponorogo)

This study aims to describe and implement the realization of the initiative of the DPRD Ponorogo Regency DPRD in the legislative function of the 2014-2019 period, the factors that hinder and support the realization of the PERDA initiative of the DPRD in the DPRD of the Regency of Ponorogo, the future projection of the DPRD of the Ponorogo Regency in carrying out the legislative function in 2019-2024 related to regulatory obesity. This research is based on the empirical juridical approach method. Therefore in this research, it is prioritizing primary data collected by interviews and observations, and supported by secondary data collected by library research. Data analyzed descriptively qualitative. Based on the results of the study it was found that, the realization of the DPRD initiative in the district of Ponorogo in carrying out the legislative function of the 2014-2019 period did not go well. Inhibiting factors, namely the quality of human resources, aspects of participation and communication, the ability and lack of experts, clash with the law, the budget. meanwhile, the supporting factors for the realization of the perda initiative in the district of ponorogo are facilities and infrastructure, stakeholder support, future projections, namely efficiency and effectiveness, no obseitas perda, application of dprd tatib, expanding the range of functions to absorb the aspirations of the community, creating a good work culture and improving the quality of source resources human powe