Di Indonesia hegemonisasi dari berbagai lembaga dan pranata yang berasal dari hukum barat mendapat tandingan dengan munculnya suatu gerakan yang mengkristal dan menyempal di dalam sebuah lembaga, yaitu koperasi berdasarkan prinsip syariah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal wat‐Tamwil. Dengan munculnya koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagai sebuah gerakan yang menyempal ini kontra hegemoni, maka perlulah dikaji tentang: polapola
hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al‐Khautsar dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek kelembagaannya. Penelitian yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal ini memiliki tujuan untuk: mendeskripsikan pola‐pola hubungan hukum yang terjadi antara Koperasi Al‐
Khautsar dengan para anggotanya, terutama di dalam pengelolaan aspek kelembagaannya.
Norma‐norma yang digunakan mengatur aspek kelembagaan di Koperasi Al‐Khautsar memperlihatkan adanya percampuran antara norma‐norma yang terdapat dalam hukum Islam dan Fatwa MUI, norma‐norma (dalam hukum positif) yang
mengatur tentang lembaga kuangan bank, lembaga pembiayaan, persekutuan dan koperasi, dengan anasir dari hukum Islam yang lebih menonjol
