Dibalik sistem pemilukada secara nasional dan konstitusional, terdapat mekanisme

pemilukada secara adat (model noken) yang dilaksanakan masyarakat adat Lanny Jaya Papua. Model pemilihan ini mendapat pengakuan secara implisit dan diakomodasi Hakim

Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 85/PHPU.D-IX/2011. Dari kajian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan (Statute Approach),

dan pendekatan kasus (Case Approach), ditafsirkan bahwa pengakuan Mahkamah Konstitusi

dalam mengakomodasi pemilukada secara adat, berdasarkan interpretasi, dengan pertimbangan yurisprudensi, konstitusi, dan nilai-nilai budaya. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law), secara substansial melihat yurisprudensi, Konstitusi, dan nilai-nilai budaya sebagai hubungan secara hirarki antara norma dasar, norma umum dan norma individual. Implikasi sebagai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengakuan secara yuridis formal mekanisme secara adat (model noken) ke dalam sistem pemilu di Indonesia

, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum

, Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum

Hadi, Sofyan

UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library

i  PENGAKUAN MODEL NOKEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  TENTANG PEMILUKADA LANNY JAYA PAPUA DAN IMPLEMENTASINYA  TERHADAP SISTEM PEMILU DI INDONESIA   TESIS Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  Gelar Magister dalam Ilmu Hukum          Oleh  SOFYAN HADI NIM  :  R 100110008    PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013   ii  NOTA PEMBIMBING   Prof. Dr. Harun, SH., M.Hum Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Nota Dinas Hal:  Tesis Saudara Sofyan Hadi Kepada Yth, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta  Assalamu ‘alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara: Nama : Sofyan Hadi NIM :  R 100110008 Kosentrasi :  Hukum Tata Negara Judul : Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu di Indonesia  Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wassalamu’alaikum wr. wb.  Surakarta, 26 September 2013 Pembimbing Utama,    Prof. Dr. Harun, SH., M.Hum   iii   NOTA PEMBIMBING   Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Nota Dinas Hal:  Tesis Saudara Sofyan Hadi Kepada Yth, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Assalamu ‘alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara: Nama : Sofyan Hadi NIM :  R 100110008 Kosentrasi :  Hukum Tata Negara Judul : Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu di Indonesia Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wassalamu’alaikum wr. wb.   Surakarta, 4  Nopember 2013 Pembimbing Pendamping,    Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum  iv                                  v                                 vi  Motto Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu  dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat  (Q.S. Al-Mujadilah 58 : 11)   Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik. (Aspinal)                Persembahan  Kepada kedua orang tua tercinta (Alm) Amana Had dan (Almh) Maimuna Abas   Istri dan Anak Tersayang “Sri Amini Pancawati” dan Si imut-imut “Sabrina Maulidya Solovia Hadi”      vii    KATA PENGANTAR    Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kesempatan, untuk dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengakuan Model Noken dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua dan Implementasinya terhadap Sistem Pemilu di Indonesia”, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar S2 (strata dua) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.   Dalam menyelesaikan tesis ini, banyak pihak yang telah mendukung dan membantu, seiring dengan itu kami menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, M.S, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 3. Ibu Wardah Yuspin, SH., MKn., Phd, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 4. Prof. Dr. Harun, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu  mengarahkan selama proses penulisan tesis. 5. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya dan mengarahkan penulis dalam penulisan tesis ini.   viii   6. Kepada Prof. Dr. Absori, SH.,M.Hum, Dr. Nurhadiantomo,SH., Dr. Natangsa Surbakti, SH., dan Kelik Wardiano, SH.,M.Hum atas arahan dan bimbingan selama perkuliahan. 7. Segenap pimpinan beserta staf perpustakaan baik pusat maupun pascasarjana Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan fasilitas dalam penyelesaian studi ini. 8. Kepada Kepala Biro Hukum dan HAM serta staf dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan izin belajar dan dukungan selama menempuh pendidikan. 9. Kepada istri tercinta “Sri Amini Pancawati” dan si kecil yang imut-imut “Sabrina Maulidya Solovia” yang selalu mengisi keceriahan dan dukungan selama perkuliahan sampai akhir penulisan tesis. 10. Kepada keluargaku yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan motifasi selama perkuliahan, Amir, Gunarso, Muhlis, Rumila, Rugaya, Rukiah, Gestianah, Ditros, Tati, Amat, Ainul, Ira dan Maya. 11. Rekan-rekan di Program Magister Ilmu Hukum angkatan Tahun 2011, Pak Syafik Yaman, Rizka “Cucu Gusdur”, Ustadz Surisman, Pi2t “Anak Pesantren”, Aida Dewi “Si Raja Fotografer”, dan Sony, serta sahabat baru saya, Sultan Bima “Pak Ridwan Myanmar” yang selalu meluangkan waktu untuk diskusi hingga selesainya tesis ini. 12. Kepada Mba Nok, Mas Roni, dan Singgih atas perhatian dan dukungannya selama tinggal di Jebres solo, semoga silaturahmi ini tetap terjaga.    ix  Penulis tidak sebut satu-persatu dalam ucapan terimakasih ini, namun segala bantuan dan dukungannya selama perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis, akan penulis ingat sebagai amal kebaikannya.  Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.  Semoga tesis ini memberikan kontribusi positif bagi kita semua.   Surakarta,       September  2013 Penulis,  SOFYAN HADI R 100110008              x  DAFTAR ISI   HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i NOTA PEMBIMBING ........................................................................................ ii  LEMBARAN PENGESAHAN ............................................................................... iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS  ............................................................ v MOTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................ vi KATA PENGANTAR  .......................................................................................... vii DAFTAR ISI  ...................................................................................................... ix ABSTRAK  ......................................................................................................... xi BAB I  PENDAHULUAN .................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................ 11 C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 12 D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 12 E. Orisinalitas............................................................................................ 13 F. Landasan Teori ..................................................................................... 15 G. Metode Penelitian ................................................................................ 24 H. Sistematika Tesis .................................................................................. 27 BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN ................................. 29  A. Kerangka Pemikiran Hans Kelsen .......................................................... 29 B. Hirarki Norma ....................................................................................... 35 1. Norma Dasar (Grundnorm) ............................................................. 35 2. Norma Umum ................................................................................. 37 3. Norma Individual ............................................................................ 41 BAB III PEMILUKADA DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ............. 45 A. Tinjauan Umum Pemilukada  ................................................................ 45  B. Pengertian Pemilukada ......................................................................... 48  C. Dari Pemilukada Tidak Langsung Ke Pemilukada Langsung ................... 51 1. Pemilukada Tidak Langsung ............................................................ 51 2. Pemilukada Langsung ..................................................................... 57 D. Asas Pemilukada ................................................................................... 65 E. Pemilukada Masyarakat Adat  .............................................................. 68 1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat ............................................... 68 2.  Pemilukada Masyarakat Adat Lanny Jaya Papua ............................. 74 F. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilukada ......... 78 G. Metode Interpretasi Hakim dalam Memutus Perkara ........................... 86 H. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (Yurisprudensi) .......................... 96    xi  BAB IV KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PHPU.D-IX/2011 TENTANG PENGAKUAN MODEL NOKEN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN LANNY JAYA PAPUA PERSPEKTIF TEORI HUKUM MURNI HANS KELSEN   A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PHPU.D-IX/2011,               tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Papua...  105   1.   Tinjauan Pokok Gugatan ................................................................. 105   2.  Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi ................................... 110   3.  Hasil Putusan .................................................................................. 111 B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi  ................................................   113  1.   Pertimbangan Yurisprudensi ........................................................... 116   2.  Pertimbangan Konstitusi  ................................................................ 119   3.  Pertimbangan Nilai-nilai Budaya ..................................................... 123 C.   Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PHPU.D-IX/2011  Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen ..........................................  129   1. Yurisprudensi Perspektif Teori Hukum Murni .................................. 129   2.  Konstitusi Perspektif Teori Hukum Murni ........................................ 134  3. Nilai-nilai Budaya Perspektif Teori Hukumm Murni ......................... 137 D.  Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PHPU.D-IX/2011  Terhadap Sistem Pemilu di Indonesia ...................................................  140 BAB V PENUTUP .............................................................................................. 148 A. Kesimpulan ........................................................................................... 148 B. Saran .................................................................................................... 149 DAFTAR PUSTAKA           xii   PENGAKUAN MODEL NOKEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  TENTANG PEMILUKADA LANNY JAYA PAPUA DAN IMPLEMENTASINYA  TERHADAP SISTEM PEMILU DI INDONESIA   ABSTRAK  Sofyan Hadi, NIM  R 100110008, Mahasiswa Program Magister Hukum  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta     Dibalik sistem pemilukada secara nasional dan konstitusional, terdapat mekanisme pemilukada secara adat (model noken) yang dilaksanakan masyarakat adat Lanny Jaya Papua.  Model pemilihan ini mendapat pengakuan secara implisit dan diakomodasi Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 85/PHPU.D-IX/2011. Dari kajian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach), ditafsirkan bahwa pengakuan Mahkamah Konstitusi dalam mengakomodasi pemilukada secara adat, berdasarkan interpretasi, dengan pertimbangan yurisprudensi, konstitusi, dan nilai-nilai budaya.  Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law), secara substansial melihat yurisprudensi, Konstitusi, dan nilai-nilai budaya sebagai hubungan secara hirarki antara norma dasar, norma umum dan norma individual.  Implikasi sebagai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengakuan secara yuridis formal mekanisme secara adat (model noken) ke dalam sistem pemilu di Indonesia.   Kata Kunci:  Pengakuan Model Noken, Putusan Mahkamah Konstitusi, Implementasi  Sistem Pemilu.     xiii   MODEL ACKNOWLEDGEMENT NOKEN IN CONSTITUTION COURT OF JUSTICE DECISION ABOUT LOCAL ELECTION OF LANNY JAYA PAPUA AND  THE IMPLEMENTATION TOWARDS ELECTION SYSTEM IN INDONESIA   ABSTRACT   Sofyan Hadi, NIM  R 100110008, Student of Law Magister Muhammadiyah University of Surakarta     From local election system is national and constitutional; it has tradition mechanism (model noken) of Lanny Jaya Papua society.  This election model gets implicit and accommodation admission from judge of constitution court by verdict number 85/PHPU.D-IX/2011. From normative jurisdiction review, with research approach by Statute Approach, and case approach, estimation admission from constitution court in accommodation local election by tradition, according to using interpretation, with it regard jurisprudential, constitution, and culture values.  From this consideration perspective pure theory of law, the primary shows yurisprudential, constitution and culture values are relationship with hierarchy among foundation norm, public norm and personal norm.  Implication from verdict constitution court is admission formal jurisdiction mechanism by tradition (model noken) in election system of Indonesia.   Keyword: Model acknowledgement noken, constitution court of justice decision, election system implementation.     

Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia

http://eprints.ums.ac.id/27576/1/Halaman_Depan.pdf

Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia

Abstract

Similar works

Full text

Available Versions

UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library