Global disparities in surgeons’ workloads, academic engagement and rest periods: the on-calL shIft fOr geNEral SurgeonS (LIONESS) study

: The workload of general surgeons is multifaceted, encompassing not only surgical procedures but also a myriad of other responsibilities. From April to May 2023, we conducted a CHERRIES-compliant internet-based survey analyzing clinical practice, academic engagement, and post-on-call rest. The questionnaire featured six sections with 35 questions. Statistical analysis used Chi-square tests, ANOVA, and logistic regression (SPSS® v. 28). The survey received a total of 1.046 responses (65.4%). Over 78.0% of responders came from Europe, 65.1% came from a general surgery unit; 92.8% of European and 87.5% of North American respondents were involved in research, compared to 71.7% in Africa. Europe led in publishing research studies (6.6 ± 8.6 yearly). Teaching involvement was high in North America (100%) and Africa (91.7%). Surgeons reported an average of 6.7 ± 4.9 on-call shifts per month, with European and North American surgeons experiencing 6.5 ± 4.9 and 7.8 ± 4.1 on-calls monthly, respectively. African surgeons had the highest on-call frequency (8.7 ± 6.1). Post-on-call, only 35.1% of respondents received a day off. Europeans were most likely (40%) to have a day off, while African surgeons were least likely (6.7%). On the adjusted multivariable analysis HDI (Human Development Index) (aOR 1.993) hospital capacity > 400 beds (aOR 2.423), working in a specialty surgery unit (aOR 2.087), and making the on-call in-house (aOR 5.446), significantly predicted the likelihood of having a day off after an on-call shift. Our study revealed critical insights into the disparities in workload, access to research, and professional opportunities for surgeons across different continents, underscored by the HDI

Impact of opioid-free analgesia on pain severity and patient satisfaction after discharge from surgery: multispecialty, prospective cohort study in 25 countries

Background: Balancing opioid stewardship and the need for adequate analgesia following discharge after surgery is challenging. This study aimed to compare the outcomes for patients discharged with opioid versus opioid-free analgesia after common surgical procedures.Methods: This international, multicentre, prospective cohort study collected data from patients undergoing common acute and elective general surgical, urological, gynaecological, and orthopaedic procedures. The primary outcomes were patient-reported time in severe pain measured on a numerical analogue scale from 0 to 100% and patient-reported satisfaction with pain relief during the first week following discharge. Data were collected by in-hospital chart review and patient telephone interview 1 week after discharge.Results: The study recruited 4273 patients from 144 centres in 25 countries; 1311 patients (30.7%) were prescribed opioid analgesia at discharge. Patients reported being in severe pain for 10 (i.q.r. 1-30)% of the first week after discharge and rated satisfaction with analgesia as 90 (i.q.r. 80-100) of 100. After adjustment for confounders, opioid analgesia on discharge was independently associated with increased pain severity (risk ratio 1.52, 95% c.i. 1.31 to 1.76; P < 0.001) and re-presentation to healthcare providers owing to side-effects of medication (OR 2.38, 95% c.i. 1.36 to 4.17; P = 0.004), but not with satisfaction with analgesia (beta coefficient 0.92, 95% c.i. -1.52 to 3.36; P = 0.468) compared with opioid-free analgesia. Although opioid prescribing varied greatly between high-income and low- and middle-income countries, patient-reported outcomes did not.Conclusion: Opioid analgesia prescription on surgical discharge is associated with a higher risk of re-presentation owing to side-effects of medication and increased patient-reported pain, but not with changes in patient-reported satisfaction. Opioid-free discharge analgesia should be adopted routinely

Kebebasan Berkomunikasi Dalam Perspektif Islam

Kebebasan berkomunikasi dalam perspektif Islam adalah suatu sistem komunikasi yang dibangun atas nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Kebebasan berkomunikasi dalam Islam, yaitu bebas menyampaikan pesan-pesan Islami, baik secara lisan, pikiran, dan tulisan kepada khalayak demi kemaslahatan, khususnya bagi umat Islam dan manusia secara umum. Demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat, pesan yang disampaikan kepada komunikan harus benar, jujur, dan dengan cara yang baik, lemah lembut, dan bisa dipertanggung jawabkan baik kepada diri sendiri, masyarakat luas maupun kepada Allah SWT.</jats:p

Kepribadian Ganda Sebagai Pelacur Perspektif Psikologi Komunikasi

Persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin sulit dirasakan, hal ini menimbulkan berbagai masalah terhadap perilaku seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah sosial terbentuk oleh kombinasi faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial. Pelacuran salah satu penyakit masyarakat yang dianggap sebagai pekerjaan atau sering disebut dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Seorang pelacur yang mempunyai kepribadian ganda dalam kehidupannya yaitu sebagai pelacur dan juga sebagai seorang yang memiliki keyakinan terhadap agamanya, hal ini menimbulkan konflik dalam dirinya antara kebenaran dan kekufuran yang dilakukannya. Nilai-nilai atau norma-norma agama yang mengarahkan seseorang kepada kebenaran dan kepribadian yang sebenarnya sebagai manusia ideal. Bila dilihat dalam perspektif psikologi komunikasi, tepatnya dalam psikologi kognitif tidak terlepas dari psikologi sosial. Pengaruh psikologi kognitif ini dalam psikologi sosial, terutama untuk meggambarkan perkembangan konsepsi sebagai manusia.</jats:p

PENYULUHAN ALAT BUKTI GANDA HAK GARAP TANAH KELOMPOK TANI PADA AREAL IZIN PERTAMBANGAN PT. KALTIM PRIMA COAL

Kepemilikan hak garap pada lahan yang sama oleh beberapa Kelompok Tani pada areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal  di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, memunculkan konflik antar kelompok masyarakat. Permasalahan terjadi karena aparat pejabat (Kepala Desa dan Camat) mengeluarkan surat keterangan tanah hak garap tanpa dasar hukum yang jelas sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah garapan dan memunculkan alat bukti ganda hak garap atas tanah pada objek/lahan yang sama. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini mengkaji mengenai faktor penyebab alat bukti ganda atas hak garap di atas areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal  di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antar sesama pemegang hak garap di atas areal ijin pertambangan PT. Kaltim Prima Coal  di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur agar penyelesaiannya dapat menguntungkan bagi semua pihak yang berselisih. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Berikut kajian berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat dengan sebutan UUPA.</jats:p

BIOGRAFI SYEHK MUSTHAFA HUSEIN NASUTION (PENDIRI PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU DI MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Syekh Musthafa Husein Nasution tokoh yang mengembangkan agama Islam dan mendirikan Pondok Pesantren. Sebagai Ulama beliau menjadi panutan dan terkenal dalam mengembangkan agama Islam Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap perlu dilakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui riwayat hidup Syekh Musthafa Husein Nasution serta bagaimana beliau terkenal dan menjadi panutan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan menggunakan langkah- : (1) Heuristik yaitu mengumpulkan sumber-sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer penulis dapatkan dari keluarga, khalifah-khalifahnya, sahabat-sahabatnya, dan tokoh masyarakat, sedangkan sumber sekunder dari buku-buku penunjang dan sebagainya: (2) Melakukan kritik sumber terhadap data yang ada dengan kritik internal dan eksterna: (3) Kemudian sintesis yang merupakan analisa terhadap data dan menafsirkannya: (4) Historiografi merupakan penulisan cerita sejarah dalam bentuk karya ilmiah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini pertama, riwayat singkat Syekh Musthafa Husein Nasution yang lahir pada bulan tahun 1886 yang merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara dari pasangan suami istri Husen dari marga Nasution dan Halimah dari marga Lubis. Syekh Musthafa Husein Nasution pernah bersekolah di Sekolah Rakyat ( Volk School) di Kayu Laut. Kedua, bagaimana bentuk perjuangan dan jasa beliau di tengah-tengah masyarakat. Beliau dapat dikenal di masyarakat karena kegiatan penagjian dan berdakwah yang dilakukan dari sutu tempat ke tempat lain di Mandailing Natal. Dan dibidang kemasyarakatan juga yang membuat beliau aktif diberbagai organisai masyarakat sampai ke organisasi politik serta berbagai usaha yang dilakukan terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintahan yaitu mendirikan Pondok Pesantren Musthfawiyah Purba Baru,dan pada tahun 1915 beliau telah menjadi Ketua Syarikat Islam cabang Tanobato. Pada tahun 1945 diangkat menjadi Penasehat Majelis Islam Tinggi Sumatera Utara dan menjadi Anggota Komite Naional Pusat di Sipaholan. Pada tahun 1952 beliau diangkat menjadi anggota Syuriah NU pusat. Ketiga, orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan Syekh Musthafa Husein Nasution merupakan orang-orang terdekat beliau yaitu orang tua dan guru-guru beliau pada saat belajar di Makka. Syekh Musthafa Husein Nasution merupakan seorang ulama / Syekh yang terkenal pada masa dulu di Mandailing Natal khususnya Purba Baru karena beliau yang mendirikan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal yang berdiri sampai sekarang.</p