Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Namun pada tataran praktis, adanya penggunaan dana kampanye pada praktiknya menggunakan dana yang cukup besar, maka isu transparansi mengemuka dan mempengaruhi konsensus global tentang pentingnya pengaturan dana kampanye beserta konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan pemilihan umum sebagai hak konstitusional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pembiayaan kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan sarana pendukung terwujudnya kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Politik hukum pengaturan dana kampanye menjadi sarana dalam mendukung proses pemilihan umum yang berkeadilan. Tanpa mekanisme pengaturan dan pembatasan dana kampanye yang jelas, maka berdampak pada stabilitas penyelenggaraan kontestasi pemilihan umum

Multilayered Democracy in Papua: A Comparison of “Noken” System and Electoral College System in the United States

The elucidation of understanding popular sovereignty through the implementation of democratic principles when applied to a pluralistic Indonesian society requires a comprehensive study. This study is a normative-legal research by using statute, case, and conceptual approaches. This paper provides information on the latest trend in research. The results show that the characteristics of the general election by Noken system are in line with the Electoral College system to presidential elections in the United States, especially in the Noken system as represented by the chieftain (election by the big man). The Noken system is the result of the relations of political culture and the strengthening of local democracy. Hence, the constitutionality of Noken system is a translation of the constitution that pays attention to the social diversity that lives in society. Not only in the context of general elections, but in every aspect of national and State life, as more attention is given to the constitution of social diversity in society (constitutional pluralism)

Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk formulasi hukum perdagangan pengaruh (trading influence) sebagai tindak pidana korupsi di masa mendatang (ius constituendum). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan perihal Trading in Influence ini sangat dilematis, mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional terkait perbuatan Trading in Influence. Di sisi lain guna menjunjung tinggi asas legalitas, maka kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (Lex-Certa). Namun sembari menunggu revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang memenuhi rumusan Trading in Influence ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Ketentuan pasal penyalahgunaan wewenang, suap-menyuap maupun gratifikasi membuka peluang bagi para penegak hukum untuk menjerat pelaku Trading in Influence. Sebab, hanya perlu dibuktikan bahwa penerima Trading in Influence memang merupakan penyelenggara negara atau yang memiliki suatu wewenang orang yang telah menerima uang serta janji, dan yang menurut pemberi uang tersebut. Selain itu, Penegak Hukum dapat menjadikan Trading in Influence sebagai modus operandi dalam perbuatan korupsi

RANCANG BANGUN APLIKASI AUGMENTED REALITY PADA TUMBUHAN DENGAN METODE MARKERLESS UNTUK PENGEMBANGAN MEDIA PENGENALAN DI BALITKABI

Indonesia Terkenal dengan iklimnya yang tropis, dengan demikian banyak juga tumbuhan yang beraneka ragam tumbuh di Indonesia. Jenis tanaman yang ada di indonesia kurang lebih sebanyak 25.000 jenis yang tersebar di wilayah Indonesia. Namun semua orang tidak bisa melihat tanaman secara utuh. banyaknya masyarakat yang tinggal di perkotaan mengakibatkan kurangnya pengetahuannya tentang tanaman. Dengan perancangan aplikasi Augmented Reality sebagai media pengenalan ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat untuk mempelajari tentang tumbuhan secara mudah. Dalam penelitian ini perancangan menggunakan Unity sebagai mesin dari aplikasi yang dirancang serta Blender 3D untuk objek virtualnya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi Augmented Reality dengan metode Markerless yang bisa digunakan oleh masyarakat umum dan para petani sebagai media pengenalan secara mendetail akan tumbuhan

Implementasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak Politik Masyarakat Adat

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Wujud implementasi dari hak berpolitik setiap orang di Indonesia adalah dengan terwujudnya pemilihan umum yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah sepatutnya pemerintah menyediakan suatu strategi kebijakan untuk mengakomodir hak berpolitik masyarakat adat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan afirmatif action. Suatu kebijakan dimana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Dengan penerapan kebijakan afirmatif action, diharapkan dapat mengatasi problematika pelaksanaan pemilihan umum serentak di tengah perbedaan pandangan politik dalam komunitas masyarakat adat

Legal Existence of Local Wisdom for Bajo Fishery Tribe on Indonesian Maritime Border

This work is aimed at exploring appropriate method in legitimating and admitting toward legal existence for Bajo effort’s local wisdom particularly in maintaining Indonesian’s Border. This effort is importance to maintain sovereignty of Indonesia's maritime boundaries without having to eliminate Bajo’s local wisdom that may exclude sustainable development for Bajo society. This situation has altered their traditions that they just initially and merely fished fishes just for consumption. For that reason, this work offers appropriate values in legitimating and admitting a legal existence for Bajo effort’s local wisdom such as the rights of traditional fisherman community of Bajo tribe in human rights law as indigenous people right based either on National and International Law and; the legal protection of Bajo communal rights in exploiting sea and traditional fisherman criteria after UNCLOS 1982 and MOU BOX 1974 including its amendments. The application of this method may create holistic and traditional manners in keeping and managing collective strategic resources for the greatest benefit for national defend especially for Bajo fishery tribe

Exploring the Intellectual Property Rights Potential of an Intangible Heritage

This Article discusses the unique and distinct characteristics of Songkok to Bone product as economic potential product with promising market share to reach countries such as Malaysia and Singapore. However, until now, this potential has not been accommodated with protective efforts to secure the intellectual property rights aspect of this product, namely geographical indications. The purpose of this study was to analyze the potential protection of intellectual property rights in the form of Geographical Indications for Songkok to Bone products. The approach method used in this research is a normative and empirical approach by reviewing the laws and regulations relating to Geographical Indications and conducting direct interviews with the local government of Bone Regency and Songkok To Bone craftsmen in Paccing Village and Compong e Village in the District of Awangpone, Bone Regency. The results showed that the ignorance of the craftsman community (including the local government in Bone Regency) about the importance of protecting intellectual property rights for the songkok to bone product as well as the economic benefits of the registration, became the driving factors that the Songkok To Bone product had not been registered as a Geographical Indication Rights for the people of the Bone Regency, especially by the Songkok To Bone craftsmen

The Public-Private Partnership as Legal Instrument in the State and Regional Property Management: Challenges and Development

This research aims to know the dynamics of the development of people’s lives are getting more advanced and the government's burden as the government administrator is increasing. This research is legal research using the statutory and conceptual approaches. This paper provides information on the latest trend in research. The results show that all State or regional property is used to maximize public services. Even some State/regional properties should be able to be enjoyed by the public. The existence of the Government and Private Entity Cooperation as one of the legal figures, which is a model of cooperation financing for the provision of infrastructure for State/regional property, in the end, actually raises legal problems related to its management. The conclusion show that the most important problem is the Government and Private Entity Cooperation, the potential for merging of public and private affairs that may participate in the provision of commercial facilities. Ideally, the Government and Private Entity Cooperation are intended to provide social and economic infrastructure in the context of public services

Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia

Hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak atas informasi bagi warga negara dilakukan dengan memperhatikan pembatasan yang telah ditetapkan. Masalah kemudian muncul ketika publik menilai pembatasan tidak proporsionalitas yang terkesan sepihak. Hal tersebut bertautan dengan informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis uji proporsionalitas atas informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Metode penulisan menggunakan metode normative dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat tidak diterapkan secara proporsional dan mendegorasi hak konstitusional warga negara. Informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 (Boeing MAX-8) tidak didasarkan pada prinsip uji proporsionalitas

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi

Salah satu faktor penghambat vaksinasi covid-19 adalah penyebarluasan berita bohong. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan penguatan terhadap optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitan ini menggunakan metode penelitan hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan hal tersebut upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penangulangan tindak pidana berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih terstruktur dan massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagi pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik guna menciptakan kekebalan kelompok dalam rangka penanganan pandemi