GERAK DAN POLA SOSIALISASI MANUSIA DI DALAM RUANG UNTUK MELINDUNGI TERITORIAL LINGKUNGANNYA

Pola sosialisasi dan aliran pergerakan khususnya ketika bersosialisasi yang menampakkan polanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan yang positif bagi lingkungannya. Salah satu pemanfaatan yang digagas pada pemikiran tentang kekuatan perlindungan kepada lingkungannya adalah dengan kontrol teritorialnya. Pola sosialisasi dalam kehidupan keseharian manusia di dalam lingkungannya memperlihatkan kekuatan dalam mengenali rekan sosialisasi dan keadaan kognitif terhadap lingkungannya. Perubahan rekan sosialisasi dan lingkungannya dapat dikenali dengan baik oleh peserta sosialisasi. Keadaan inilah yang dapat dijadikan potensi untuk mengembangkan kekuatan lingkungan. Variable yang dikembangkan pada penguatan territorial ini adalah aliran gerak dan jumlah sosialisasi yang terjadi. Kerangka metodologi yang digunakan dalam penelitian di bidang ini adalah analisa Nilai Sosialisasi Lingkungan yang bersifat kuantitatif. Hasil dari analisa adalah pola sosialisasi dan aliran gerak manusia memperlihatkan penguasaan manusia terhadap lingkungan yang bersifat teritorialnya. Beberapa penelitian pada lingkungannya menunjukkan kekuatan sosialisasi ditunjukkan dengan pola kebersamaan dalam frekuensi dan jumlah serta waktu sosialisasi di lingkungannya yang bernilai tinggi. Beberapa wilayah di jalur sirkulasi dan wilayah di belakang ruang yang sering digunakan untuk bersosialisasi menjadi tempat yang perlu diwaspadai kekuatan teritorialnya. Kegunaan laindari hasil penelitian mengenai ruang territorial ini menunjukkan bahwa di sekitar ruang bersama akan berpotensi sebagai ruang sosialisasi tambahan lainnya yang cukup penting bagi penghuninya

LOGIKA KONFIGURASI RUANG DAN ASPEK PSIKOLOGI RUANG BAGI LANSIA

The main problem from space configuration analysis is that they don’t designate the psychology aspect in research. Psychology aspect which is one of the main aspect for creating activity shown several space configuration directive which at this time is not yet to be developed. By developing space configuration theory (which is the product of space sntax analysis) in room use from several activities based on elder psychology aspects at home for elder, we will achieve a hollistic result from the interrelation in it spaces configuration. From this research, hopefully the psychology aspect will increase knowledge about analysis thecnic in space configuration theory (Hiller and Hanson), so this study result in form of concepts and directive in designing spaces based on psychology aspect can be clear

Minimized Disaster Risk on Multifunction Building through Behavior Analysis Prediction, Density and Usage Movement Inside The Building

The number of disasters that struck the building is influenced by various factors. Important factors are often the cause is such as natural disasters, high accelerated and suddenly activity, the magnitude of the circulation that supports, as well as the availability of other supporting facilities in the building. The density of the building is the focus of major concern in minimizing the number of victims in the building when the disaster occurred. Increasing accidents victims may occur due to tightness when the evacuation or in an attempt to escape. Efforts to minimize such casualties into account the circumstances of users of the building. One alternative in predicting users building density and the flow of circulation are the ESVA (Environmental Socialization Value Analysis) analysis method. This method calculated the number of users and resources to support the building. Mark or grade obtained will illustrate the high risk of accidents can happen. Factors that will be analyzed in this ESVA method related to activity and socialization activities that occur in it. User activity in the building related to its users behavior patterns. Finally, the ESVA development through deepening the analysis of user socialization behavior patterns of the building will increase the accuracy of victim risk prediction disaster in buildings

Problematika Yuridis Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Para Pihak

Keberadaan Pasal 20 ayat (4) PermenATR/KBPN 5/2020 yang menyatakan bahwa dokumen yang dinyatakan palsu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim dokumen baik pidana maupun perdata memunculkan permasalahan, karena seolah-olah dokumen yang dinyatakan palsu tersebut bebannya dibebankan pengirim, yang dalam hal ini adalah subjek pengguna HT-el, yaitu kreditor yang merupakan perseorangan atau badan hukum atau PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementrian. Kreditor pada umumnya sangat jarang untuk melakukan pengiriman dan pendaftaran, kreditor akan mengalihkan pendaftaran tersebut melalui PPAT, sehingga hal tersebut akan menjadi beban bagi PPAT sebagai pengirim ke depannya apabila ada dokumen yang dinyatakan palsu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual yang dianalisis secara preskripsi dengan menempatkan isu hukum sebagai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban PPAT secara pidana dan perdata dalam kapasitasnya sebagai pengirim data yang bukan merupakan miliknya bertentangan dengan asas pertanggungjawaban hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam hukum pidana unsur utamanya adalah kesalahan (schuld) berdasarkan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana dikatakan bahwa “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Kemampuan PPAT dalam mempertanggungjawabkan dalam rangka penerbitan hak tanggungan dengan sistem HT-el secara penuh menimbulkan keadaan overlapping responsibility.Sertifikat HT-el yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan sertifikat hak tanggungan secara manual, yang juga memiliki kekuatan layaknya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Eksekusi akan dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negar

Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pengembang Atau Developer Terkait Kewajiban Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Di Kota Surabaya

Rumah adalah kebutuhan utama bagi setiap orang. Selain sebagai tempat tinggal juga sebagai investasi bagi beberapa orang. Berdasarkan data dari Kementrian Umum dan Perumahan Rakyat, kebutuhan pertahun 800 unit rumah baru pertahun. Dengan meningkatkan angka pertumbuhan penduduk meningkat pula kebutuhan perumahan dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas. Pengembang perumahan harus membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan harus menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang–pengembang perumahan, mereka tidak mau menyerahkan kepada pihak Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan belum berjalan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administratif dan apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya belum berjalan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan penegakan hukum administratif terhadap pengembang atau developer terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Surabaya yaitu pengembang atau developer yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Proses koordinasi dengan instansi vertika yang membutuhkan waktu dan permasalahan yang memerlukan pendampingan dari jajaran samping maupun tenaga ahli

Desain Interior Azana Saptanawa Gresik dengan Konsep Syariah Bergaya Classic Modern

Azana Saptanawa Resort and Budget Hotel menjadi satu-satunya hotel di Kabupaten Gresik yang menerapkan dua tipe hotel, yaitu tipe resort dan tipe budget. Semakin berkembangnya perekonomian Kota Gresik juga mempengaruhi bisnis perhotelan, dimana pada tahun 2016 dan 2018 mulai muncul hotel dengan tipe budget dengan fasilitas yang lebih modern. Persaingan industri hotel baru menjadi masalah, maka dari itu perlu munculnya inovasi baru yang dapat menarik minat tamu untuk memilih Hotel Azana Saptanawa sebagai tempat singgah sementara. Gaya Classic modern merupakan gabungan dari gaya klasik yang umumnya berasal dari budaya Eropa, kemudian dipadukan dengan gaya modern yang minimalis. Pembaharuan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengombinasikan gaya budaya Islam dari Azana Saptanawa dengan tema Classic Modern. Hasilnya adapun kombinasi ini menitikberatkan pada restrukturisasi pada ruang lobby dan ruang kamar tidur untuk memaksimalkan user experience, yang diharapkan akan dapat menjadikan kesan lebih mewah walaupun obyeknya adalah budget hotel

KEDUDUKAN HAK MENDAHULU NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT TERHADAP HAK PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG ATAU PESERTA.

Kedudukan negara sebagai kreditor preferen diwujudkan dalam hak mendahulu untuk tagihan pajak dari penanggung pajak berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit atau dalam likuidasi dikatakan sebagai penanggung pajak yang harus menyelesaikan pembayaran utang pajak terlebih dahulu daripada tagihan-tagihan lainnya. Pemegang polis, tertanggung atau peserta disisi lain, memiiki hak yang diutamakan atas pembagian boedel pailit perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 52 UU Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai kreditor preferen. Problematika yuridis yang timbul yaitu boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak atau hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi. Tujuan peneitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit terhadap hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan akibat hukum pailitnya perusahaan asuransi terhadap utang pajak sebagai hak mendahulu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, kedudukan hak mendahulu negara atas utang pajak perusahaan asuransi yang pailit dikesampingkan dibandingkan hak pemegang polis, tertangggung, atau peserta; kedua, akibat hukum bagi negara terhadap utang pajak perusahaan asuransi yang pailit ialah dengan tidak didahulukannya pembayaran utang pajak. Kata kunci : hak mendahulu negara, pajak, perusahaan asuransi, pailit, pemegang polis,tertanggung, atau peserta. &nbsp

TINJAUAN YURIDIS PERUMAHAN DIATAS BANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL

Abstrak Perumahan diatas bangunan gedung komersial adalah sebuah komplek perumahan mewah yang dibangun di atas bangunan gedung komersial seperti Cosmo Park di atap Mall Thamrin City dan The Villas di atap Mall of Indonesia. Pembangunan perumahan ini menyebabkan perubahan fungsi bangunan dari fungsinya sebagai pusat perbelanjaan murni berubah menjadi fungsi rumah susun campuran. Selama ini belum terdapat aturan yang mengatur tentang berubahnya fungsi pusat perbelanjaan menjadi fungsi rumah susun campuran sehingga menimbulkan persoalan tentang belum jelasnya status kepemilikan perumahan diatas bangunan gedung komersial tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang telah beroperasional menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas gedung komersial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari :bahan  hukum primer; bahan hukum sekunder. Kemudian data tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Menghasilkan kesimpulan yaitu perubahan fungsi bangunan gedung dari fungsi bangunan gedung komersial menjadi fungsi rumah susun campuran, diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan rumah susun dan bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial ini adalah SHM Sarusun begitupun kepemilikan bangunan dibawahnya juga akan mengikuti. Kata Kunci: perubahan fungsi, gedung komersial, bukti kepemilikan, rumah susun.  &nbsp

Redesain SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dengan Nuansa Modern yang Menjunjung Unsur Kemuhammadiyahan

Sekolah menengah pertama merupakan suatu tingkatan media pembelajaran yang wajib ditempuh oleh anak Indonesia sebagai tempat pembelajaran dan pendidikan anak menuju usia remaja yang baik. Pendidikan saat ini tidak hanya mengenai pendidikan akademik, namun juga pendidikan karakter dan agama anak. Oleh sebab itu, sarana pendidikan akademik yang memiliki basis pendidikan agama juga sangat penting. Salah satu sarana pendidikan berbasis agama adalah SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Dalam pengoperasiannya ditemukan permasalahan antara lain fungsi ruang serta penataan furnitur di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang belum, serta kurangnya mengangkat isu kemuhammadiyahan serta visi dan misi dalam konsep desain interior sekolah. Tugas akhir dengan judul “Redesain SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo dengan Nuansa Modern yang Menjunjung Unsur Kemuhammadiyahan” merubah beberapa konsep ruangan yang penting sesuai dengan kebutuhan sekolah yang optimal. Konsep modern ditunjukkan dengan penggunaan material alam, serta bentuk furnitur geometris. Untuk memunculkan unsur Muhammadiyah, diaplikasikan dalam berbagai unsur interior baik dari segi warna maupun transformasi bentuk. Contoh pengaplikasian dari keduanya adalah adanya wall of fame di beberapa titik strategis di sekolah sehingga memacu semangat peserta didik untuk belajar. Warna dindng yang netral, serta penggabungan beberapa material. Selain itu beberapa transformasi bentuk dari logo Muhammadiyah menjadi elemen estetis seperti sekat ruang

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 113 PK/TUN/2020 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI ATAS TANAH YANG SUDAH DIPERJUALBELIKAN

The dispute was occurred between Ho Kiarto and the Head of the Surabaya City Land Office I in the Supreme Court Decision Number 113 PK/TUN/2020 is evidence of a dispute over the issuance of a replacement certificate for land that has been traded. This dispute began with H Moch Goefron Masyhuri who had sold the land of the two objects of dispute to Ho Kiarto so that he was the physical and/or de facto holder of the existence of SHM No. 264/Kel. Tambaklangon and SHM No. 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri, but Badrus Sholeh (Defendant II Intervention) as the heir of H. Moch Goefron Masyhuri has reported to the Head of Surabaya City Land Office I for the loss of the two objects of dispute, and on this report the Head of Surabaya City Land Office I issued SHM Number 445/Kel. Tambak Sarioso on Replacement of SHM Number 264/Kel. Tambaklangon and SHM Number 690 / Kel. Tambak Sarioso for the replacement of SHM Number 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri so that in this case the issuance of a replacement certificate by the Head of the Surabaya City Land Office I has contravened to the Legislations (Peraturan Perundang-undangan) chapter 56 paragraph (1) of Government Regulation No. 24/1997 and does not apply the principles of the General Principles of Good Government (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB), especially the Principle of Accuracy in its issuance