Food Label Use and Awareness of Nutritional Information Among Consumers in Bahrain: An Exploratory Study

Nutritional labeling allows consumers to make informed and healthier food choices. It is particularly useful for people who are on special diets requiring specific foods for their health conditions. This study interviewed 430 consumers (60% were female) while shopping at various grocery stores in the Kingdom of Bahrain to assess their knowledge, attitudes and practices with regards to food labelling. Consumers' responses showed little awareness of the value of reading the food label (only 42% of consumers buying prepackaged food read the label). The majority of the consumers (92%) read the basic information like production and expiry dates; 60% believed that food labels are useful tools for consumers. In addition, they reported that amount of fat and sugar were the most important items to be looked at when they buy the product for the first time. A lot of work is needed to raise the level of awareness of the consumers about the nutrition aspects of reading food labels in order to assist them to make their best healthy food choices. Keywords: Food Labels, Pre-packaged Foods, Awareness, Nutrition, Healt

Analisis Faktor Profesionalisme Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Pada Faktor Kemampuan Dan Performansi)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian Profesionalisme Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Pada Faktor Kemampuan dan Performansi) dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Profesionalisme aparatur pemerintah ini mencakup kemampuan dan performansi yang dilakukan oleh aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pilar pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintahan. Profesionalisme aparatur pemerintah dilihat dari faktor kemampuan dan performansi aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar secara umum dapat dikatakan masih rendah yang dipengaruhi oleh pemahaman visi dan misi organisasi, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi, kepemimpinan dan pemberian penghargaan yang kurang selaras dengan tujuan organisasi. Hal-hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius untuk menentukan pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang mendalam dan penanaman kembali nilai-nilai atau bila diperlukan mendefinisikan ulang visi dan misi organisasi, pemilihan dan penempatan pemimpin dan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian, pemberian kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan lapangan, pemberian insentif sesuai kebutuhan dan didasarkan pada keahlian atau prestasi serta memberikan motivasi dan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan diharapkan dapat menumbuhkan responsifitas dan inovasi aparatur dalam rangkamewujudkan aparatur pemerintah yang profesional

Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital

The Geneva Plan Agreement 2006 International Telecommunication Union (ITU) mewajibkan penyelenggara penyiaran dunia melakukan penyiaran digital dengan batas waktu 17 Juni 2015. Stasiun TV lokal sebagai komponen/unsur pendukung sistem siaran TV digital harus segera melakukan migrasi terutama migrasi infrastruktur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam, yang bertujuan mengetahui rencana migrasi infrastruktur pemancar dan hambatan stasiun TV lokal di Sulawesi Utara (Sulut) dalam menghadapi sistem siaran TV digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi siaran TV digital sebagian infrastruktur sistem pemancar akan diganti. Namun stasiun TV di Sulut ternyata belum merencanakan spesifikasi detail infrastruktur yang akan diganti disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan terkait prosedur migrasi. Penyelenggara industri penyiaran masih ragu dalam implementasinya untuk melakukan pergantian alat. Karena itu disarankan intensifikasi sosialisasi serta implementasi regulasi terkait infrastruktur bersama

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Sistem Navigasi dan Komunikasi Aktivitas Perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dimanifestasikan melalui penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan. Pemanfaatan ini merupakan upaya peningkatan performansi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku aktivitas perikanan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan pengumpulan data wawancara mendalam ini bertujuan mengetahui sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung, khususnya alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung masih kurang optimal dimana sistem berjalan secara parsial. Alat atau perangkat yang dimiliki juga tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya keterbatasan dan perolehan informasi yang saling tumpang tindih. Kondisi ini juga berdampak kurang efisien dan optimalnya penggalian pemanfaatan sumber daya perikanan di lautan Indonesia. Karenanya perlu pengintegrasian sistem navigasi dan komunikasi serta penambahan alat dan perangkat telekomunikasi di Pelabuhan Perikanan Bitung. Pengadaan bantuan alat telekomunikasi seperti HF Tranceiver/HF HT juga perlu dilakukan

Studi Implementasi E-Government di Daerah Perbatasan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implementasi e-government di masing-masing pemerintah daerah. Otoritas untuk menentukan konsep e-government menjadikan masing-masing daerah memiliki tingkat kemajuan implementasi e-government yang berbeda. Kesenjangan pada umumnya rentan terlihat di daerah perbatasan. Seiring dengan permasalahan tersebut, tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang datang bertubi-tubi. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini semakin menguat. Dalam hal ini, penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah solusinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik sebagai salah satu wujud good governance. Karenanya, penelitian implementasi e-government perlu dilakukan di daerah perbatasan dalam rangka mendorong pemerataan implementasi e-government di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan wawancara terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi e-government di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia, khususnya konsep G2G. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi G2G e-government di Kabupaten Kepulauan Talaud masih berada pada tahap 1 yaitu persiapan. Proses dalam implementasinya pun masih dilakukan secara parsial atau sektoral di masing-masing SKPD. Dalam kondisi ini, model connected government dapat diterapkan sebagai solusinya

Perfectly normal type-2 fuzzy interpolation B-spline curve

In this paper, we proposed another new form of type-2 fuzzy data points(T2FDPs) that is perfectly normal type-2 data points(PNT2FDPs). These kinds of brand-new data were defined by using the existing type-2 fuzzy set theory(T2FST) and type-2 fuzzy number(T2FN) concept since we dealt with the problem of defining complex uncertainty data. Along with this restructuring, we included the fuzzification(alpha-cut operation), type-reduction and defuzzification processes against PNT2FDPs. In addition, we used interpolation B-soline curve function to demonstrate the PNT2FDPs.Comment: arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1304.786

Culture, corporate governance and analysts forecast in Malaysia

Purpose – The purpose of this paper is to examine the relationship between Bumiputra (in reference to Malay indigenous race) directors, a proxy for culture and analysts forecast. In addition, the study investigates whether corporate governance affects that relationship. Design/methodology/approach – The sample of this study is based on 664 firm-year observations from 193 firms during the 1999-2009 periods. The authors employ a panel least square regression with both period and industry fixed effects. The authors retrieved of analyst data from the Institutional. Broker Estimate System (I/B/E/S) database while the authors hand collected the corporate governance variables. The remaining data were collected from Compustat Global. Findings – The authors find a positive relationship between the proxy of culture, Bumiputra directors and analysts forecast error suggesting that cultural values influences the level of information in the Malaysian capital market

Damage localization and quantification of composite stratified beam structures using residual force method

10.1088/1742-6596/842/1/012028Journal of Physics: Conference Series84211202