Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Berbasis Penegakan Hukum dan Keadilan Di Wilayah Laut dan Pesisir Provinsi Sulawesi Utara

Latar belakang penelitian dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Pemanfaatan potensi sumber daya prikanan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sejak dahulu sumber daya dilestarikan  untuk mempertahankan hidup dengan kemampuan yang tradisional, hal ini tentu tidak akan dapat meningkatkan kesejahtraan tanpa ditopang oleh kebijakan yang adil, saat ini masyarakat tersebut tidak mendapatkan keadilan sesuai hukum yang ada; (2) Pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional sangat diperlukan, selain memberikan peningkatan terhadap kelestarian sumber daya perikanan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan/pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional/nelayan melalui pengaturan hukum. Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui melalui kajian ilmu hukum pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara; 2. Untuk mengetahui  mengkaji realitas pelaksanaan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara apakah sesuai dengan das sollen atau apakah sesuai dengan aturan-aturan huykum yang terkait; 3. Menemukan suatu temuan hukum yaitu solusi pemanfaatan yang berkeadilan untuk pemajuan hak-hak tradisional/nelayan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis penegakan hukum dan keadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkeadilan, akan dapat menjamin kelangsungan sumber daya laut dan pesisir, dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk generasi ke generasi. Kata kunci: laut; pesisir; sumber daya perikana

Modelling Climate Change Impact on European Agriculture: Does the Choice of Global Circulation Model Matter?

Resource /Energy Economics and Policy,

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS HARTA PERKAWINAN SETELAH BERCERAI

Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Manfaat dibuat perjanjian perkawinan bagi kehidupan pribadi masing-masing, para pihak, mereka yang membuat perjanjian baik suami maupun istri mempunyai kelapangan dan kebebasan bertindak, kebebasan bertindak melakukan tindakan hukum dan memanfaatkan. Selain mempunyai kelapangandan kebebasan bertindak juga penegakan rasa keadilan, peningkatan kualitas kerja; peningkatan taraf ekonomi Negara. Manfaat perjanjian perkawinan dalam hal penyelesaian sengketa dapat menghemat waktu dan biaya berperkara. Kata kunci: harta perkawina

University students' perspective on blended learning

This research project aimed to explore students’ perspective on an appropriate mix of online and-face-to-face activities in a master’s programme in library and information science at an Australian university. Identifying aspects that students evaluate as supportive, challenging and efficient in their learning is important for the design of an appropriate mix in blended learning courses. Twenty-three master’s students responded to a questionnaire containing 40 open-ended and closed questions. Applying both statistical and content analysis provides a deeper understanding of students’ responses. Students like the flexibility and the convenience of online learning, but also the possibilities of face-to-face interaction with teachers and peers for building personal learning networks. Students expect an equal quality of learning delivery and criticised the quality of online participation and lecture recordings. Blended learning is an approach that supports a range of learning styles and life styles

PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PERKOTAAN (SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dan untuk mengetahui implementasi pengaturan hukum tentang tanggung jawab negara terhadap pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin, serta untuk mengetahui implikasi kebijakan negara terhadap pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis sebagai pelengkap guna menggambarkan norma hukum dalam pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman dikaitkan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia masyarakat miskin.Tanggung jawab negara di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan konteks HAM harus terlihat dalam aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan. Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin dalam perspektif HAM. Selanjutnya, implementasi pengaturan hukum terhadap tanggung jawab negara telah diatur mulai dari Konstitusi hingga ke berbagai peraturan di bidang perumahan dan permukiman; tetapi pada tataran implementasi masih sulit terutama terkait dengan konsistensi pengaturan pemerintah untuk pemenuhan hak masyarakat miskin dalam memiliki perumahan yang layak. Pengaruh daripada implementasi karena sinkronisasi pengaturan bukan terfokus pada pemenuhan hak tetapi pada pengadaan proyek pembangunan perumahan dan permukiman untuk kepentingan bisnis semata. Implikasi kebijakan negara dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin masih berbenturan dengan kendala-kendala seperti kebijakan yang berorientasi pasar, ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan khususnya hak masyarakat miskin untuk memperoleh rumah yang layak huni baik perumahan RS, RSS maupun RSH. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan perumahan dan permukiman dengan pemenuhan hak Ekosob melalui konvensi-konvensi HAM Ekosob yang sudah diratifikasi oleh pemerintah.Kata kunci: pemenuhan, hak masyarakat miski

TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS INFORMASI HASIL INVESTIGASI KECELAKAAN PESAWAT TERBANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana substansi pengaturan hukum Hak atas Informasi di Indonesia dan bagaimana Jaminan Pelaksanaan hukum Hak Asasi Manusia terhadap Hak atas Informasi terkait Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam proses persidangan, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan Hukum terkait Hak atas Informasi yang ada di indonesia, telah diatur kedalam Konstitusi kita dan telah diatur kedalam berbagai peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hak atas informasi seperti hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sangat penting untuk dilindungi. 2. Jaminan Pelaksanaan hukumnya telah diatur dalam Pasal 359 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menyatakan pembatasan hak atas informasi dengan cara mengkategorikan beberapa informasi hasil investigasi kecelakaan pesawat terbang sebagai informasi rahasia, sehingga hasil investigasi tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti di proses persidangan, namun pembatasan yang diberlakukan tidak proporsional dan akan lebih melindungi hak asasi manusia apabila dibuka

Implementasi Pendampingan Pemeriksaan Awal Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado

Children, including children who are in conflict with the law, are the future of the nation whose rights must be fulfilled so that they can grow and develop according to their potential. Probation Officer at Correctional Hall have the authority to provide assistance during the initial investigations by the police. This study aims to examine the rules and implementation of assistance for initial examination of children in conflict with the law by Probation Officer at the Class I Manado Correctional Hall. The method used in this research is empirical normative legal research. The results of the study show that Probation Odfficer in implementing initial examination assistance for children in conflict with the law carry out the role of researcher, mediator, and carry out a supervisory role. Probation Officers provide recommendations in the form of social research results (Penelitian Kemasyarakatan/Litmas) which are also a requirement in the process of investigation, prosecution and court hearings. In order for the implementation of assistance to run optimally, the advice that can be given is that it is hoped that there will be better coordination between law enforcers, be it the police, prosecutors, courts, and Correctional Hall, and it is hoped that Probation Officers will develop knowledge in fields other than law, namely science social welfare, psychology, and sociology