Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar

Adanya Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. ITE merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik misalnya memindahkan dokumen elektronik milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam proses penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris dan normative.  Sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta Panitera yang bersangkutan. Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam Putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS surat yaitu dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemindahan dokumen elektronik milik orang lain dalam putusan No.69/PID.B/2012/PN.M yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat menghilangkan kepercayaan orang kepada lembaga perbankan serta meresahkan masyaraka

Bringing the Power Back in; Insight Into the Puzzle of Indonesian Decentralisation Reform

This paper attempts to review the features of power relationship between central and local governments in Indonesia since the early independence up to the post Suharto regime. Its central aims are to cast light on the issue of why Indonesia thought that decentralisation is necessary; and how the controversy between the so-called ideological vs technical orientation has emerged since the very beginning (early independent). Overall, I would like to argue that even though the answer to the question of whether the Indonesian decentralisation and regional autonomy policies have actually managed to save the nation-state is still contested, the introduction of both concept and policy reforms in the post Suharto's period have, to some extent, reduced the region dissatisfaction upon the centre, and have opened up the political space for citizen participation in policy making process, and in governing their own communities. What the Indonesian should do in the near future is to put decentralisation on the right track and to prevent that of on-going democratic decentralisation process from the central government desire “to bring the centralised power back in”

Peran Genetika Molekular dalam Pengendalian Parasit

Penyakit yang disebabkan oleh parasit umumnya menjadi permasalahan pada masyarakat daerah tropis dan subtropis, akan tetapi infeksi parasit dapat pula terjadi pada negara maju. Pada masa ini ada banyak teknik pendekatan untuk mengontrol parasit, mulai dari aplikasi sederhana tanaman obat tradisional sampai dengan beberapa teknik yang yang lebih kompleks seperti sekuen DNA atau bahkan rekayasa genetik. Teknik genetika molekular memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan aplikasi yang lebih lama, namun teknik ini juga memiliki keterbatasan yang membuatnya jarang diaplikasikan. Untuk itu penulis mencoba menggaris bawahi bahasan tentang kontrol parasit dengan teknik genetika molekular untuk memberi informasi kepada pembaca mengenai pendekatan ini

Pola Komunikasi untuk Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Menyukseskan Program Swasembada Pangan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga komunikasi nonformal di daerah mempunyai peran strategis di masyarakat, tetapi keberadaannya belum bisa mengakomodir program swasembada pangan seperti yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hal ini karena pola komunikasi terpadu antara masyarakat dengan unsur stakeholder di daerahnya belum terbangun secara sinergis, serta belum terbangunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini. Fokus kajian ini mengungkap bagaimana pola komunikasi yang tepat untuk pemberdayaan KIM dalam menyukseskan program swasembada pangan. Tujuannya adalah terbangunnya suatu pola komunikasi KIM yang lebih baik dalam menghadapi program tersebut. Penelitian menggunakan paradigma studi kasus dengan pendekatan kualitatif, kemudian disusun suatu penguatan pola atau model komunikasi yang tepat dalam menghadapi program tersebut. Subyek penelitian adalah masyarakat dan para stakeholder setempat yang dipandang memahami masalah penelitian ini. Lokasi adalah KIM Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Cilengkrang, Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan pola pemberdayaan komunikasi KIM adalah dengan model komunikasi pendampingan yang lebih terarah dari para stakeholders dan mengembangkan komunikasi kelompok yang lebih demokratis kepada para anggotanya. Pola komunikasi linier (sinergi) secara top down dan bottom up antara KIM dengan para stakeholder yang kompeten perlu penguatan untuk memberikan pemahaman yang benar dalam berkomunikasi

Ruang Publik Dan Intelektual Organik

Penelitian ini membahas ruang publik di Bandung dan pengembangan keberadaan intelektual organik menurut Antonio Gramsci. Berdasarkan penelitian terhadap Garasi10 dan ECF Unpar, diketahui bahwa tempat-tempat tersebut merupakan bentuk ruang publik dalam defi nisinya yang baru, yaitu ruang tempat terjadinya kegiatan non-formal, ruang berbayar demi kepentingan pelaksanaan kegiatan itu sendiri, ruang ideologis yang berisi sikap kritis terhadap kegiatan institusi yang lebih besar, ruang yang kedatangan publiknya ditentukan oleh minat dan kebutuhan, dan ruang yang keterbukaan aksesnya ditentukan oleh konteksnya. Ruang publik dapat memfasilitasi intelektual organik dengan membatasi konteks dalam ruang publik itu sendiri dari segi tema, suasana, dan bahasa

Physical Fitness Students 10-12 Years, Gorontalo City

The purpose of this study was to determine the level of physical fitness of students aged 10-12 years in Gorontalo City. This type of research is survey research. The population in this study amounted to 18,814 students from 116 Elementary Schools while a sample of 1789 students from 18 schools was taken using a cluster sampling technique. Data collection techniques used to test and measurement techniques. The instrument used to measure physical fitness uses the TKJI Test instrument 2010. Data analysis techniques in this study used the standard physical fitness norms of TKJI to measure the level of physical fitness of students. The results showed that there were 0 students or 0% in the excellent classification, there were 19 students or 1% in the good classification, there were 267 students or 15% in the middle classification, there were 1432 students or 80% in the less classification, there were 71 students or 4% in the classification less. Thus it can be concluded that students aged 10-12 years in Gorontalo City level of physical fitness are in poor condition

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Di Kabupaten Gowa

Secara umum, kondisi eksistingruang terbuka hijau (RTH) yang terdapat di kampus II UIN Alauddin Makassar merupakan daerah hijau atau area RTH yang berkualitas cukup baik antara lain berupa jalur hijau pada median dan sempadan jalan utama. Dengan vegatasi peneduh yang ada dapat membuat suasana yang sejuk dan nyaman bagi pengguna khususnya para mahasiswa maupun pegawai kampus.di samping itu, tingakt polusi udara akan dapat dinetralisir oleh tanaman yang ada. Dalam hal ini diharapkan hutan kota dalam kampus ini dapat menyerap panas, meredam suara yang bising dari jalan-jalan di sekitarnya, mengurangi debu, memberikan estetika, membentuk habitat untuk berbagai jenis burung atau satwa lainnya. Hutan kota dapat berfungsi untuk perlindungan daripancaran sinar matahari lansung, hujan deras, angin, pemandangan yang kurang baik dan manfaatnya akan memberi keindahan sekitar kampus sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi dan relaksasi, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. Kesimpulan akhir dari arahan pengambanganRTH kampus II UIN di bagi atas 4 segmen dan masing-masing segmen mempunyai fungsi dan penanganan tersendiri. Sebagai saran dalam rangka arahan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan kampus II UIN Alauddin Makassar yaitu Perlu adanya pelibatan semua stakholder pemerintah, pihak kampus II UIN, pihak swasta agar berperan aktif dan ikut terlibat untuk melestarikan lingkungan kampus sehingga kepedulian terhadap ruang terbuka hijau dapat dirasakan secara menyeluruh

Legal Protecton of Women Civil Cervants of Gender Discrimination in the Era of Regional Autonomy in the District Administration Sumbawa - West Nusa Tenggara

Aware of gender discrimintaion of women and students of women in different countries, so they protest and movement finally manage to do some conference that have produced Convention On The Elimination Of All Form Of Diskrimination Against Women (CEDAW). Indonesia has ratified CEDAW with Law No. 7, 1984. But until now gender discrimination still occurs in all facets of life and society. One of them is a fimale civil servant in Sumbawa regency. Discrimination that has accurred not given the opportunity to accupy the fimale civil servant echelon-echelon II and III. In connection with the second echelon echelon II or III on Sumbawa Regency : 1) What are the forms of gender discrimination against fimale civil servants. 2) What factors are causing it, and 3) What is the form of legal protection against civil servants are women from gender discrimination. This study includes empirical legal research aims to determine the effectiveness of the law and the legal vacuum in the administration and management of government, particularly in women civil servants in positions echelon II or III. Dates collected were analyzed with descriptive analytic techniques. These form of discrimination against women in Sumbawa civil servants include marginalization and subordination, the factors that cause it was a mistake in the interpretation and implementation gender equality, influence the understanding and application of Islamic teachings, political and cultural factors shame, geographical factors tough, close relationship with the ruling factor, factor in the civil servants streotif women and a heavier workload factor for women. Moderate forms of legal protection can be seen from the substance of the law, the legal structure and legal culture