Peningkatan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Melalui Model Project Based Learning (PjBL)

This study aims to determine the effect of the Project Based Learning (PjBL) model through the manufacture of bioplastic preserves on the creative thinking skills of class X students at SMA Negeri 1 Lebong Utara. The method used in this research is Quasi Experiment with Pretest-posttest Control Group Design. The results showed that the Project Based Learning (PjBL) model through bioplastic preserves could improve students' creative thinking skills with a value of 95 and an average of 79.19%. In conclusion, there is an effect of the Project Based Learning (PjBL) model through the manufacture of bioplastic preserves on the creative thinking skills of class X students at SMA Negeri 1 Lebong Utara. Keywords: Creative Thinking, Skills, PjB

Pesan Dakwah dalam Memotivasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah Latar Belakang Orang Tua, Lemahnya Ekonomi Keluarga, Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak, Kurangnya Minat Anak Untuk Bersekolah, Teman Sepergaulan, dan Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan. Metode Dakwah dalam Memotivasi Orang tua dan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ialah Metode Ceramah, Diskusi, Pengajaran keterampilan, Pendidikan dan Pengembangan Diri

Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Dosen) Dalam Sektor Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Abstract Kedudukan Dosen perempuan pada Perguruan Tinggi dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang menjalankan fungsinya dalam tri dharma perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdan masyarkat. permasalahan yang akan dianalisis tentang bagaimana pengaturan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di Indonesia? Bagaimana perguruan tinggi dan pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi dosen khususnya perempuan dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi di Indonesia?. Dosen secara profesional memiliki kualifikasi akademik minimal S2, sertifikasi dosen, memiliki kepangkatan, melaksanakan tri dharma berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan perlindungan menurut Pasal 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa Pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan hukum terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Bahwa dosen perempuan sangatlah membutuhkan perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan dari pihak manapun dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan maupun peraturan di perguruan tinggi dan aturan penegak hukum. Bahwa peranan Pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan penegak hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi dosen perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan mengabdikan diri untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kata kunci : Jaminan, Pekerja, Perempuan, Pendidikan Tingg

DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGAWALAN KONVOI KOMUNITAS DALAM MASA PANDEMI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justic

KEDUDUKAN DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI BERBADAN HUKUM YAYASAN DI INDONESIA

ABSTRAK Yayasan merupakansalah satu badan penyelenggara perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan tujuan mempekerjakan dosen sebagai pekerja dalam memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Profesi Dosen bidang pekerjaan khusus sebagai profesi dengan prinsip profesionalitas menjunjung tinggi nilai-nilai aturan hukum dan kode etik. Peraturan Undang-Undang Guru dan Dosen menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak melalui perjanjian kerja sebagai dasar dari adanya perikatan antara dosen dengan yayasan. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui yayasan dalam mempekerjakan dosen sebagai tenaga pendidik di Indonesia?;(2) Bagaimana kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia?;(3) Bagaimana pengaturan kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada masa yang akan datang?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan, PHI Yogyakarta dan Putusan Mahkamah Agung, menggunakan wawancara dengan narasumber Dirjen Hubungan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Mediator Dinas Tenagakerja Kota Medan, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Supandi, SH, M.Hum. Bahwa yayasan sebagai salah satu badan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang mempekerjakan dosen diatur di dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Gurudan Dosen dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan otonomi perguruan tinggi yang bersifat nirlaba. Bahwa kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia adalah dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pengaturan kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada masa yang akan datangadalah memenuhi landasan keadilan Pancasila bahwa dirumuskan hubungan hukum yang terjadi antara dosen dengan yayasan pada PTS merupakan hubungan yang tidak menggunakan perjanjian kerja, namun hubungan hukum perjanjian dosen (jasa baik) yang berbeda dengan perjanjian kerja pada umunya.Dalam menentukan status dosen baik dosen tetap dan dosen tidak tetap tidak ada lagi kriteria dosen tidak tetap. Adanya lembaga sertifikasi profesi dosen yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta atau lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, yayasan dan asosiasi dosen yang merumuskan standar kompetensi seorang dosen dengan pengaturan standar minimal yang wajib diberikan kepada dosen sebagai bentuk perlindungan.Sistem Penyelesaian sengketa hubungan dosen sebagai rumusan baru tentang penyelesaian sengketa adalah dengan membuat pengadilan hubungan dosen, khusus menyelesaikan sengketa hubungan dosen di Indonesia. Kata Kunci: Kedudukan Dosen, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Yayasan ABSTRACT A Foundation is an organizer of a university that implements its function and purpose by hiring lecturers as worker force in providing formal educational services to learners. A Lecturer is a profession in a special work field with the principle of professionalism that upholds the value of Law and the Code of Ethics. The Law and Regulation for Teachers and Lecturers is entrusted entirely on the parties through an employment agreement as the basis of the existence of an attachment between lecturers and the foundation. Based on its background, then problems to formulate are as follows; (1) How is the implementation of a higher education conducted by the community through a foundation in employing lecturers as educators in Indonesia?; (2) How is the status of a lecturer at a University with Foundation as its Legal body in Indonesia?; (3) How is the Lecturers’ position arrangement in a University with Foundation as its Legal body in Indonesia in the future?. This research uses Normative Juridical method by analyzing the Law and Regulation related to the formulation of the problems and the Decision of Industrial Relations Court of Medan city, the Yogyakarta PHI and the Decision of the Supreme Court, by conducting interviews with the resource person of the Directorate General of Employment Relations of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, Mediator of the Manpower Office of Medan city and the Supreme Court Judge of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Dr. Supandi, SH, M.Hum. That Foundation is one of the institutions in the implementation of a Higher Education conducted by the community by employing lecturers is regulated in the provisions found in Law No. 14 of 2005 regarding Teachers and Lecturers and Law no. 12 of 2012 where it states that its implementation is based on the autonomy of a Non-profit University. That the position of a lecturer at a Higher Education Institution/University with Foundation as its Legal Body in Indonesia is a professional workforce in a Higher Education Institution/University who is appointed in accordance with the Law and Regulation using employment relationship based on work agreement or collective agreement which contains working conditions, rights and obligations of the parties with the principle of equality and welfare based on legislation, that is Law no. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. The arrangement of the position of the position/status of a lecturer at a University with Foundation as its Legal body in Indonesia in the future is to fulfill the foundation justice of Pancasila. Keywords: Legal Status, Lecturer, Higher Educational Institution with Foundation as itsLegal bod

WOMEN PORTRAYAL IN PATRIARCHAL SOCIETY THROUGH FEMALE MAIN CHARACTERS IN ZEMECKIS’ BEOWULF FILM (2007)

ABSTRACT Patriarchy system which forms gender stereotypes and its issues, consciously or not is easily found in daily life. Gender stereotypes are strengthened by patriarchy system which includes judgments of surrounding society, and forms two categories; masculinity (men stereotypes) and femininity (women stereotypes) which referred from the different biological characteristics among men and women, to empower men and disempower women in society. The purposes of this research were to analyze the portrayal of patriarchy system which is portrayed in the Zemeckis’ Beowulf film, and to analyze the portrayal of female main characters who break patriarchy system which is portrayed in the film. This research was designed as a qualitative research, and the theory of patriarchy by Allan G. Johnson was used as the ground theory. The results of the research showed that patriarchy system and its four elements such as male dominance, male identification, male centeredness, and obsession with control are promoted in the society which is portrayed in the Zemeckis’ Beowulf film (2007). Although the two female main characters of the film live in a society which is patriarchal, but they do not fall into the patriarchy system and the gender stereotypes that are imposed on them as subordinate women, instead they challenge and break the social systems. Key words: Beowulf film, gender stereotypes, main characters, patriarchy, women portrayal.  ABSTRAK Sistem patriarki yang membentuk stereotip gender dan isu-isu terkait lainnya, mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari secara sadar atau tidak. Stereotip gender dilingkupi dan diperkuat oleh sistem patriarki yang mencakup anggapan-anggapan dalam kehidupan bermasyarakat yang mana membentuk dua kategori, yakni; maskulinitas (stereotip pria) dan feminitas (stereotip wanita). Anggapan-anggapan berdasarkan dua kategori gender tersebut mengacu pada perbedaan karakterisitk pria dan wanita secara biologis demi menguatkan kuasa serta wewenang pria, dan melemahkan peran dan posisi wanita dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggambaran sistem patriarki yang terdapat di dalam film Zemeckis yang berjudul Beowulf. Penelitian ini bertujuan pula untuk menganalisis penggambaran pemeran-pemeran utama wanita yang mematahkan sistem sosial patriarki yang tergambar di dalam film tersebut. Penelitian ini dirancang sebagai sebuah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teori patriarki yang dikemukakan oleh Allan G. Johnson sebagai dasar teori. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem patriarki dan keempat elemennya, seperti; dominasi laki-laki, identifikasi pada laki-laki, keterpusatan pada laki-laki, dan obsesi terhadap penguasaan, digalakkan dalam kehidupan bermasyarakat yang tergambar dalam film Beowulf yang disutradarai oleh Zemeckis pada tahun 2007 tersebut. Meskipun kedua pemeran utama perempuan dalam film tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat yang menganut paham sosial patriarki, namun mereka tidak jatuh ataupun terpengaruh oleh sistem patriarki dan stereotip gender yang beranggapan bahwa mereka adalah perempuan bawahan yang mestinya tunduk terhadap sistem-sistem sosial tersebut. Malahan mereka menantang dan menghancurkan tatanan sistem-sistem sosial tersebut. Kata kunci: Film Beowulf, stereotip gender, tokoh utama, patriarki, penggambaran perempua

ARRANGEMENTS OF LAW ENFORCEMENT INVOLVING LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN BRIBERY

There are still a number of individuals and government bodies in Indonesia that have the capacity to abuse the power that they possess. In government entities, it is possible for KPK investigators to abuse their positions of power. Since the investigators have to make direct contact with the crime or the suspect, it is possible that they will accept bribes or gifts. This study aims to investigate the types of crimes that may be committed by KPK investigators when handling corruption cases, the criminal liability of law enforcement based on the Criminal Acts of Corruption Act, and the efforts made by the government to address the issue of criminal acts of corruption. This article employs qualitative analysis, which entails a detailed description of the processed data in the form of phrases, as the technique of data analysis used in this research (descriptive). In terms of Indonesian criminal law, corruption is governed by Law No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. These rules establish the extent of the punishment for corruption offenders, which includes imprisonment, fines, and the death penalty. In addition, the government aims to seize the profits of illegal acts of corruption via asset recovery through enforcing the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Regarding law enforcement, the government created the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Corruption Court

EMOTION OF DOMINANCE DEPICTED BY AMY ELLIOT DUNNE OF "GONE GIRL" FILM

ABSTRACTThe purposes of this research were to find the dominance emotion and the ideal characteristics for woman based on radical libertarian feminism perspectives in the character of Amy Elliot Dunne of Gone Girl film. This research was categorized as descriptive qualitative research and used content analysis approach. The researchers used Gone Girl (2012) film and its film script as the sources of data. The data were taken from the narrations, monologues and dialogues of Amy and other characters that indicating Amy’s dominance emotion and her characteristics and compared with the ideal characteristics for woman based on radical libertarian feminism perspectives using Marston D.I.S.C. theory and radical libertarian feminism theory. The findings reveal that Amy indeed posseses dominance emotion that makes her as an androgyny to overcome her bad experiences and her characteristics fulfill the ideal characteristics for woman according to radical libertarian feminists. The film showed that Amy presented a woman who no longer became the inferior group in the society and can be free in the male-ruled realm by having status, education, and money which are the purposes of radical libertarian feminism. However, the researchers came to the conclusion that she does not fit to be a role model of radical libertarian feminism as she originally created as a villain character of the film that she presented her bad behavior at some point through the film. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menenemukan emosi dominan dan karakteristik-karakteristik ideal untuk wanita berdasarkan pandangan para feminis radikal libertarian di dalam karakter Amy Elliot Dunne dari film Gone Girl. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan analisa konten. Peneliti menggunakan film Gone Girl (2012) dan naskah filmnya sebagai sumber dari data. Data didapat dari narasi, monolog dan dialog dari Amy dan karakter-karakter lain yang mengindikasikan emosi dominan dari Amy dan hubungan karakternya dengan karakter ideal wanita berdasarkan pandangan feminis radikal libertarian menggunakan teori D.I.S.C Marston dan teori feminis radikal libertarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amy benar memiliki emosi dominan  yang membuatnya sebagai seorang androgini, hal itu untuk melawan pengalaman-pengalaman buruknya, dan karakteristiknya tersebut membuatnya memenuhi kriteria ideal untuk wanita menurut feminis radikal libertarian. Film Gone Girl menampilkan Amy sebagai wanita yang bukan merupakan golongan inferior di masyarakat dan juga ia sebagai wanita yang merdeka di dalam dunia yang didominasi pria dengan memiliki status, berpendidikan, dan harta yang merupakan tujuan dari feminis radikal libertarian. Akan tetapi, peneliti mengambil kesimpulan bahwa karakter Amy tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan yang mewakili feminis radikal libertarian dikarenakan Amy pada dasarnya diciptakan sebagai tokoh jahat dalam film yang menampilkan perilaku menyimpangnya  sampai pada poin tertentu di dalam film. 

RECRUITMENT SCHEME OF INVESTIGATORS IN THE DIRECTORATE OF GENERAL CRIME AT THE INDONESIA NATIONAL POLICE THROUGH THE TALENT SCOUTING STRATEGY

The police are law enforcement officers who are given the authority to conduct investigations into criminal cases. The ability of investigators then determines the success of law enforcement. Recruitment of investigators working at the Directorate of General Crime at INP then needs to be done properly, so implementing talent scouting is the organization's choice. This paper aims to analyze the investigator recruitment scheme in one of the functions of the INP, namely the Directorate of General Crimes at the Criminal Investigation Agency by applying the concept of talent scouting. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data was collected by literature study and documentation study. Secondary data sources are taken from books, journals, internal documents and others related to research problems. An interactive analytical framework was employed to analyze the data. The results of the study show that the implementation of talent scouting can be carried out by carrying out five stages: 1) announcement, 2) determination of eligible participants, 3) registration, 4) administrative selection, 5) competence test to get a talent pool. The two main factors that influence the recruitment of investigators are internally, the readiness of the INP General Crimes Directorate and externally the readiness of candidates to register and carry out tests

THE PSYCHOANALYTICAL STUDY ON THE CHARACTERISTICS AND CAUSES OF ADOLESCENT DEVIANT BEHAVIOR FOUND IN DIVERGENT NOVEL BY VERONICA ROTH

Abstract This research investigates how the major character described to get causes of Beatrice's deviant behaviors in Veronica Roth’s Divergent Novel. This research used three different theories to answer two research questions. First, used the personality theory by Sigmund Freud and used the four ds of abnormality theory by Ronald J.Comer to define the deviant behavior of the main character, Beatrice Prior. This research also used behavior disorder theory by Harry Gottesfeld to analyzed the causes of deviant behavior which is performed by the main character. The data sources are literary data. The method of data collection of the research is library research. The technique of data analysis is descriptive qualitative method. The researcher served the data in dialogues, and narratives by Beatrice. Based on the analysis, the researcher draws two conclusions: First, this research shows that the failure to control personality can make a person being deviant. It is reflected in the major character’s personality when she wants to leave her faction. The second, this research shows that there are four causes of Beatrice deviant behavior in six causes of behavior disorder, they are the physical, biological factors; the family; and the self-concept, and natural support systems. Key words : psychoanalytical study, deviant behavior, Divergent novel. Abstrak Penelitian ini menyelidiki bagaimana karakter utama dijelaskan untuk mengetahui penyebab perilaku menyimpang Beatrice di novel Divergent karya Veronica Roth. Penelitian ini menggunakan tiga teori yang berbeda untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, menggunakan teori personality oleh Sigmund Freud dan menggunakan teori the four Ds of Abnormality oleh Ronald J.Comer untuk menentukan perilaku menyimpang dari karakter utama, Beatrice Prior. Penelitian ini juga menggunakan teori behavior disorder oleh Harry Gottesfeld untuk menganalisis penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan oleh karakter utama. Sumber data adalah data sastra. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Peneliti menyajikan data dalam dialog, dan narasi oleh Beatrice. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik dua kesimpulan: Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan untuk mengontrol kepribadian dapat membuat seseorang menjadi menyimpang. Hal ini tercermin dalam kepribadian karakter utama ketika ia ingin meninggalkan faksi nya. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat penyebab perilaku menyimpang Beatrice dalam enam penyebab gangguan perilaku, yaitu fisik, faktor biologis; keluarga; konsep diri, dan sistem pendukung alami. Kata kunci: penelitian psikoanalitik, perilaku menyimpang, novel Divergen