PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA

Abstract Sexual violence is a form of crime and a violation of human rights. Sexual violence causes psychological trauma that makes victims deeply suffer in a long term. However, the existence of news reports of sexual violence does not on the victim’s side. This article aims to find norms for legal protection in online media coverage. This argument is based on the fact that mass media coverage is not on the sexual violence victims' side.. This impartiality is indicated exposing the victim's name. Detailed news writing that makes readers visualize, and Victim Blamming occurs. Tribunnews as one of the leading online media in Indonesia is used as a research sample. The reason is that because this media often does click bait. The research method used is normative juridical. The results of the study show: First, Tribunnews coverage is not on the victim’s side. Second, protection for sexual violence victims is not found in the statutory norms. Third, protection for victims of sexual violence can be found in the Legal Products of the Press Council. Fourth, the Legal Products of the Press Council have weak applicable powers in law enforcement. Keyword : Legal Protection, Sexual Violence, Media Coverage Abstrak Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan seksual menyebabkan trauma kejiwaan yang membuat korban tersiksa secara mendalam, berlapis, dan berjangka waktu lama. Namun, keberadaan pemberitaan kekerasan seksual tidak berpihak kepada korban. Artikel ini bertujuan mencari norma perlindungan hukum dalam pemberitaan di media online. Argumentasi ini didasari bahwa pemberitaan media massa tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual. Ketidakberpihakan tersebut ditandai dengan adanya penulisan nama korban. Penulisan berita yang detail sehingga membuat pembaca berimajinasi, dan Victim Blamming.  Tribunnews sebagai salah satu Media Online terdepan di Indonesia dijadikan sample penelitian. Hal ini dikarenakan media tersebut sering melakukan click bait. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukan, Pertama, Pemberitaan Tribunnews tidak berpihak kepada korban. Kedua, Perlindungan terhadap  korban kekerasan seksual tidak ditemukan dalam norma perundang undangan, Ketiga, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa ditemukan dalam Produk Hukum Dewan Pers. Keempat, Produk Hukum Dewan Pers memliki kekuatan berlaku yang lemah dalam penegakkan hukum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberitaan Medi

Tinjaun Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme melalui non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak . Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedang dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah Qisas Diyat, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana

PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS MENGGUNAKAN MODEL SCRAMBLE BERBANTUAN GAMBAR PADA SISWA

Penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan menulis pada anak didik kelas I MIN 7 Kota Medan dengan penggunaan model Scramble dengan bantuan media gambar dalam mempermudah penyusunan kalimat yang tepat terkait keterampilan menulis pada anak didik, dalam mengatasi permasalahan pembelajaran menulis di kelas I. Penelitian dilakukan melalui tahapan merencanakan, menindaklanjuti, mengobservasi, dan merefleksi dalam PTK (Penelitian Tindakan Kelas). PTK ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek penelitian merupakan siswa kelas I MIN 7 Kota Medan Tahun Pelajaran 2022/2023 yang berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian siklus I dari 30 anak didik didapat hasil dataan yang tuntas sebanyak 16 anak didik berkisar 53% dinyatakan tuntas dan 14 anak berkisar 47% dinyatakan tidak tuntas. Pada siklus yang ke II dari 30 anak didik ada 29 anak berkisar 97% tuntas 1 anak didik berkisar 3% tidak tuntas. Keaktifan anak didik dalam materi menyusun kalimat ungkapan dalam penelitian siklus I dan juga siklus II terjadi peningkata

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DIKECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahuibagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2)mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hakkonstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Skripsi inimenggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Metode penentuan sample dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data mengunakandata primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kulitatif,selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapatditunjukan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragampenghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong KabupatenJepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenJepara

PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT KUDUS (Studi Kasus Pada Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap di Kabupaten Kudus)

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi pemblokiran.Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB di SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Sanksi blokir dijatukan ketika terlambat membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun atau lebih. Wajib pajak mempunyai hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Skripsi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana(Studi Kasus di Wilayah Surakarta

Penyelesaian perkara Pidana melalui jalan Formal atau melalui peradilan, tidak jarang masih menyisakan ketidakpuasan bagi salah satu pihak. Baik bagi korban sendiri maupun bagi pelaku, sehingga nilai nilai keadilan yang dihasilkan lembaga peradilan terkadang disangsikan. Atas dasar tersebut, beberapa perkara Pidana tidak jarang diselesaikan di luar peradilan atau non formal, semisal melalui Mediasi, yang dalam perkara Pidana disebut Mediasi Penal. Cara demikian, dianggap lebih memberikan nilai keadilan kepada kedua belah pihak, dan prosedurnya tidak berbelit. Bahkan dalam beberapa Perkara, didukung oleh Aparat Penegak Hukum. Pemilihan Kota Surakarta sebagai tempat Studi, didasarkan beberapa Kasus Pidana dapat diselesaikan lewat cara Mediasi, bahkan didukung oleh Aparat Penegak Hukum sendiri

Adsorption of Lubricant Waste by Porous Materials: A Review

The rapid development of technology today cannot be separated from the role of various kinds of machines to produce or increase the use value of an item. The more the engine operates, the more lubricant is used. Lubricants are included in the category of B3 waste (Toxic Hazardous Materials) so that they have a negative impact on the environment. Nearly 50% of all mineral lubricants enter the environment and cause irreparable environmental damage due to direct contact with water and soil. One of the efforts that can be done to reduce the B3 content in used lubricants is adsorption using a porous adsorbent. This study aims to see the relationship between the physical and chemical properties of the adsorbent with the physical and chemical properties of the adsorbate. This research was conducted by studying the literature of scientific articles with related topics. The results showed that some contaminants such as organic compounds, inorganic species, soot, hydrocarbons, and ash can be adsorbed with various adsorbents, namely modified sawdust, bentonite, fly ash, activated carbon, activated alumina, and zeolite Y derived from kaolin

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BLT DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA GARUNG LOR KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Corona Virus Disease 2019 telah memberikan banyak dampak terhadap perekonomian dan sosial bagi masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Desa Garung Lor memiliki 34 RT 4 RW dan 2 Dusun dengan jumlah penduduk 8030 Jiwa. Pemerintah berupaya memberikan bantuan berupa BLT Dana Desa kepada masyarakat yang berdampak. Penggunaan dana desa telah diatur di dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat di Desa Garung Lor yang terdampak oleh pandemic covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah non-random sampling dan random sampling. Penggunaan dana desa dapat digunakan untuk bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19. Aspek yuridis dalam penggunaan dana desa untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 secara otomatis mempengaruhi pagu dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus melalukan perubahan APBD atau terlebih dasar perubahan Perkada, Bupati/Walikota melakukan perubahan Perkada mengenai tata cara perhitungan dana desa dan rincian dana desa disetiap Desa. Pelaksanaan pendistribusian BLT DD di Desa Garung Lor terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kriteria calon penerima BLT dana desa diatur dalam Lampiran I huruf Q angka 3 Permendesa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan untuk mendata calon penerima BLT DD. Sehingga dalam pendistribusiannya tepat sasaran kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pendistribusian BLT DD dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Garung Lor dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan