PELANGGARAN HAK EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN LAGU YANG TERDAFTAR OLEH KONTEN KREATOR YOUTUBE

Abstract               Creating YouTube content using a song that has a copyright and is covered and then uploaded on a YouTube page, is basically a common thing for most people, but from the side of songwriters, their rights are often violated because of the widespread use of works without permission which causes the creators to not get economic rights for the use of these creations. Many popular songs are made cover songs to be uploaded on the youtube page not only to gain popularity but also make cover song content to get profit / payment from youtube. The use of copyrighted songs should first ask the author for permission, but in practice there are still many YouTube content that violates intellectual property rights. The research method used for writing legal scientific papers is a normative research method using a statute approach in analyzing the issues discussed in this study. The use of a song created for YouTube content in the form of song covers requires permission from the songwriter and this is very much supported by YouTube in terms of intellectual property rights because copyright owners have exclusive rights in the form of economic rights over their creations which are a form of appreciation for a work. If someone covers a song without permission from the songwriter, the content can be reported to YouTube to take action against whether it will be blocked or monetized due to the benefits obtained from content. In addition to the resolution of copyright disputes made by YouTube, there are also legal remedies for the creators by filing a lawsuit with the commercial court or by taking non-litigation.Keywords: Content Creator, Copyright, Economic Rights. AbstrakMembuat suatu konten youtube dengan menggunakan lagu yang mempunyai hak cipta dan dicover kemudian diupload di halaman youtube, pada dasarnya adalah hal biasa bagi kebanyakan orang, akan tetapi dari sisi pencipta lagu sering dilanggar haknya karena maraknya penggunaan ciptaan tanpa izin yang menimbulkan pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atas penggunaan ciptaannya tersebut. Banyak lagu yang populer dibuatkan cover lagu untuk diupload di halaman youtube tidak hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas akan tetapi membuat suatu konten cover lagu untuk mendapatkan keuntungan/bayaran dari youtube. Pemanfaatan lagu yang mempunyai hak cipta seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta akan tetapi pada prakteknya masih banyak ditemui konten-konten youtube yang melanggar hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah hukum ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan analisis terhadap isu-isu yang dibahas pada penelitian ini. Pemanfaatan lagu ciptaan untuk konten youtube berupa cover lagu memerlukan izin dari pencipta lagu dan hal tersebut sangat didukung oleh youtube terkait dengan aspek hak kekayaan intelektual karena pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif berupa hak ekonomi atas ciptaannya yang merupakan bentuk apresiasi terhadap suatu karya. Apabila seseorang melakukan cover lagu tanpa izin dari pencipta lagu maka konten tersebut dapat dilaporkan ke youtube agar ditindak apakah akan diblokir atau dimonetisasi terkait dengan keuntungan yang didapat atas suatu konten. Disamping penyelesaian sengketa hak cipta yang dibuat youtube, juga terdapat upaya hukum bagi pencipta dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga atau bisa menempuh jalur non litigasi.Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Konten Kreato

Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery

Abstract               Online buying and selling transactions with the Cash On Delivery (COD) method cannot be denied increasing sales, but in the convenience offered in this transaction it often causes problems such as consumers who are unable to pay for goods to couriers because of damage to goods or incompatibility of goods, giving rise to debates. regarding who should be responsible for the occurrence of losses in COD transactions. The research method used in writing this scientific journal is a legal research method with normative research and uses two approaches, namely a conceptual approach and a statute approach in analyzing the legal issues raised in this scientific journal. Legally, the buyer in a COD transaction has the achievement to pay the price of the goods through a courier based on a sale and purchase agreement between the buyer and the seller, the buyer's refusal to make payment is an act of default even though the reason for the goods is not suitable or damaged because this he has agreed in the terms and transaction terms. The responsibility born in the COD transaction is adjusted to the situation that occurs and the legal relationship that was born, damage to goods caused by negligence or intentional expedition services is the responsibility of the expedition service but who can ask for responsibility is the seller on the basis of the delivery agreement and not the buyerKeywords : Liability, Buy and Sell, Cash On DeliveryAbstrakTransaksi jual beli secara online dengan metode Cash On Delivery (COD) tidak dapat dipungkiri meningkatkan penjualan akan tetapi di dalam kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi ini tidak jarang menimbulkan permasalahan seperti konsumen yang tidak mamu membayara barang kepada kurir karena kerusakan barang atau ketidaksesuaian barang sehingga memunculkan perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian dalam transaksi COD. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum dengan penelitian normatif dan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini. Secara hukum pembeli dalam transaksi COD mempunyai prestasi untuk membayar harga barang melalui kurir berdasarkan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual, tindakan pembeli menolak melakukan pembayaran adalah merupakan tindakan wanprestasi meskipun dengan alasan barang yang tidak sesuai atau rusak karena hal ini telah ia setujui dalam syarat dan ketentuan transaksi. Tanggung jawab yang lahir dalam transaksi COD disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan hubungan hukum yang lahir, kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan jasa ekspedisi adalah tanggung jawab jasa ekspedisi akan tetapi yang dapat memintakan pertanggungjawaban adalah penjual atas dasar perjanjian pengantaran dan bukan pembeli.  Kata Kunci : Tanggung Gugat, Jual Beli Online, Cash On Deliver

ANALISIS TINGKAT KEUNTUNGAN USAHA TANI GAMBIR DAN NILAI TAMBAH SERTA KEUNTUNGAN DARI USAHA GETAH GAMBIR SEBAGAI PEWARNA PAKAIAN (Studi Kasus Pada Usaha Tani Gambir Samsul Rizal) DI DESA TOMAN KECAMATAN BABAT TOMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRACTThis research was conducted to find out how the level of profit and how much added value and profit from the business of gambir sap as a clothing dye in Toman Village, Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency. This research was conducted in Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency from January to March 2022. The research method used is a case study. The sampling method used was purposive sampling, where in the study 1 gambir farmer had the widest gambir farm, which was 5 ha of gambir farming in Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency. The data collection method used in this study was direct observation and interviews with respondents using a tool list in the form of a list of questions that had been prepared in advance and data obtained from related institutions that were related to this research. The data processing method used was descriptive qualitative and quantitative analysis, then to calculate the profit the profit formula and profit level were used. The results showed that: 1) The level of profit from the business of gambir sap as a clothing dye in Toman Village, Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency was 6.1; 2) The added value of gambir sap is Rp. 437.500/kg (8.33%) with a large profit of Rp. 43.7443.75/kg from the gambir sap business in Toman Village, Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency; and 3) The added value of dyes is Rp.159,850/liter (2.85%) with a large profit of Rp.159,790/liter from the dyestuff business in Toman Village, Babat Toman District, Musi Banyuasin Regency. ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana tingkat keuntungan dan berapa besar nilai tambah serta keuntungan dari usaha getah gambir sebagai pewarna pakaian Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Metode penarikan contoh yang digunakan adalah dengan cara sengaja (purposive sampling), dimana dalam penelitian 1 petani gambir yang mempunyai usaha tani gambir yang terluas, yaitu sebesar 5 ha usahatani gambir yang ada di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Metode pengumplan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya serta data-data yang didapat dari lembaga- lembaga terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Metode pengolahan data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya untuk menghitung keuntungan digunakan rumus keuntungan dan tingkat keuntungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Tingkat keuntungan dari usaha getah gambir sebagai pewarna pakaian di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 6,1; 2) Besar nilai tambah getah gambir sebesar Rp.437.500/kg (8,33%) dengan besar keuntungan Rp.43.7443,75/kg dari usaha getah gambir di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin; dan 3) Besar nilai tambah zat pewarna sebesar Rp.159.850/liter (2,85%) dengan besar keuntungan Rp.159.790/liter dari usaha zat pewarna di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin

Implementation of Hardship Principles on Financing Agreements Islamic Bank Due to Corona Virus Disease 2019

Introduction to The Problem: This research analyzes covid-19, designated a disaster by the Indonesian government, especially its correlation to finance agreements in Islamic banks. The determination of disaster raises the question of whether covid-19 is a force majeure or hardship. According to Financial Service Authority (OJK), non-performing financing in Islamic banks is increased. Implementation of Force majeure principle to finance agreement in Islamic bank as a government policy is not right decision.Purpose/Objective Study: this legal research aims to analyze the effects of the coronavirus disease 2019 on finance agreements in Islamic banks and how is the implementation due covid-19 to renegotiation of finance agreement force majeure principle or hardship principle.Design/Methodology/Approach: This legal research is a normative legal study with two approaches: statute and conceptual approaches. Primary sources from Finance agreements in Islamic banks and statutes/rules. Secondary sources are books, journals, research, and dictionary. The legal analysis is carried out by classification of primary and secondary sources using the statute and conceptual approaches.Findings: The spread of the covid-19 virus has had many impacts on the ability of Islamic bank debtors to carry out their achievements due to the difficult conditions experienced due to restrictions by the government. The determination of the status of covid-19 as a disaster has implications for the occurrence of forced circumstances, so it is necessary to make adjustments to the situation based on the principle of hardship for financing agreements with Islamic banks. The occurrence of hardship for sharia bank customers provides an opportunity for customers to apply for contract renegotiation in the context of adjusting problematic contracts in the form of rescheduling, reconditioning, or restructuringPaper Type: Research Articl

POLA BANGKITAN PERJALANAN DALAM SUATU KAWASAN (STUDI KASUS: KAWASAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH)

Kegiatan pembangunan kota merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan secara keseluruhan dalam rangka ruang dan waktu. Meningkatnya jumlah penduduk kawasan Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh telah meningkatkan pergerakan arus lalulintas menuju dan keluar kawasan. Peningkatan pergerakan terjadi terutama mulai pukul 06.00 s/d 08.00 WIB, siang hari pukul 13.30 WIB s/d 14.30 WIB, sore hari mulai pukul 17.00 s/d 19.00 WIB. Bangkitan pergerakan merupakan tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari kawasan Lampulo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pola bangkitan perjalanan dalam kawasan Lampulo, serta untuk mengetahui moda transportasi yang paling dominan digunakan terhadap pola bangkitan perjalanan dalam kawasan Lampulo, yang ditinjau berdasarkan aktivitas mandatory, maintenance, dan discretionary. Observasi dilakukan pada penduduk di kawasan Lampulo, melalui penyebaran kuesioner sebanyak 93 KK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kebutuhan pergerakan dari aktivitas mandatory adalah jumlah anggota keluarga yang bekerja (X5). Model regresi yang dihasilkan adalah Y1 = - 0,500 + 1,750X5. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pergerakan dari aktivitas maintenance adalah jumlah anggota keluarga yang sekolah (X6). Model regresi yang dihasilkan adalah Y2 = 1,388 + 0,500X6. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pergerakan dari aktivitas discretionary adalah jumlah mobil dalam keluarga (X4) dan jumlah anggota keluarga yang sekolah (X6). Model regresi yang dihasilkan adalah Y3 = 0,838 + 0,419X4 + 0,189X6. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pergerakan dari semua aktivitas adalah jumlah sepeda motor dalam keluarga (X3) dan jarak tempuh (X7). Model regresi yang dihasilkan adalah Y = 2,215 + 0,479X3 + 0,051X7. Moda transportasi dominan pada pergerakan pada aktivitas mandatory, maintenance, dan discretionary di kawasan Lampulo adalah moda sepeda motor.Kata Kunci: Bangkitan, pergerakan, kawasan Lampulo, mandatory, maintenance, discretionar

Pengaruh Mengakses Dakwah Di Instagram terhadap Moralitas Remaja Di Desa Baru Semerah

Abstrak:Banyaknya pemuda yang yang kecanduan game online, judi online. Dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk melihat apakah ada pengaruh antara mengakses dakwah di Instagram dan Komunikasi dakwah di lingkungan keluarga terhadap moralitas remaja di Desa Baru Semerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksplanatori. Sampel dalam penelitian ini adalah 85 orang yang mempunyai kriteria : 1). Remaja yang berdomisili di Desa Baru Semerah. Kategori remaja adalah individu berumur 12-18 Tahun. 2). Mempunyai akun Instagram; 3).Pernah mengakses akun dakwah di Instagram. Analisis penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menemukan Intensitas Mengakses Dakwah di Instagram (X) berpengaruh positif terhadap Moralitas Remaja di Desa Baru Semerah (Y)Abstract: Youths who are addicted to online games, online gambling. From this background, researchers are interested in seeing whether there is an influence between accessing da'wah on Instagram and da'wah communication in the family environment on the morality of adolescents in Baru Semerah Village. The research method used is explanatory quantitative research. The sample in this study were 85 people who had the following criteria: 1). Teenagers who live in Baru Semerah Village. The youth category is individuals aged 12-18 years. 2). Have an Instagram account; 3). Ever accessed a da'wah account on Instagram. The research analysis uses Simple Linear Regression Analysis with the help of SPSS. The results of the study found that the intensity of accessing Da'wah on Instagram (X) had a positive effect on Adolescent Morality in Baru Semerah Village (Y)

STUDI TOKOH SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI (1710-1812) ATAS POLEMIK ARAH KIBLAT DI BATAVIA PADA MASA HINDIA BELANDA

Qibla direction is an important issue for Muslims, because facing the Qibla is one of the conditions for the validity of prayer. Scholars agree on the obligation to face the Qiblah. However, they differed in terms of whether what was demanded should be facing the ainul ka'bah (the building) or was it just the direction. In the 12th century H, the famous figure of the Shafi'i School at that time was Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (1127-1194 H). He was the main teacher of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in the field of fiqh. In 1772 M, when Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari and his three friends returned from Haramain and then stopped by Batavia, he saw the mihrabs there were not facing the Kaaba . He argued that the mihrab should be aligned with the qibla by shifting 25 degrees to the right or north. At that time Sheikh Arsyad changed the Qibla of one of the mosques in Batavia, and then a commotion arose in the people of Jakarta, and received a letter of rebuttal from a sheikh of the congregation at that time Sheikh Abdullah bin Abdul Qohhar al-Jawi. This conflict involved the Governor General of the Dutch East Indies Petrus Albertus van der Parra (1761-1775) and a priest who was an astronomer Johann Mauritz Mohr (1716-1775). And in the end, Sheikh Arsyad's argument was accepted by all parties and the conflict ended peacefully, as documented in his story in the treatise "Mas-alatul Qiblah fil Batawi" written by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in 1772 M.Qibla direction is an important issue for Muslims, because facing the Qibla is one of the conditions for the validity of prayer. Scholars agree on the obligation to face the Qiblah. However, they differed in terms of whether what was demanded should be facing the ainul ka'bah (the building) or was it just the direction. In the 12th century H, the famous figure of the Shafi'i School at that time was Sheikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (1127-1194 H). He was the main teacher of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in the field of fiqh. In 1772 M, when Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari and his three friends returned from Haramain and then stopped by Batavia, he saw the mihrabs there were not facing the Kaaba . He argued that the mihrab should be aligned with the qibla by shifting 25 degrees to the right or north. At that time Sheikh Arsyad changed the Qibla of one of the mosques in Batavia, and then a commotion arose in the people of Jakarta, and received a letter of rebuttal from a sheikh of the congregation at that time Sheikh Abdullah bin Abdul Qohhar al-Jawi. This conflict involved the Governor General of the Dutch East Indies Petrus Albertus van der Parra (1761-1775) and a priest who was an astronomer Johann Mauritz Mohr (1716-1775). And in the end, Sheikh Arsyad's argument was accepted by all parties and the conflict ended peacefully, as documented in his story in the treatise "Mas-alatul Qiblah fil Batawi" written by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in 1772 M

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Pembantu Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Manggala)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pembantu Rumah Tangga. Bahwa Undang-Undang ini kurang efektif melindungi PRT hal ini dapat kita lihat tidak ada aturan dalam undangundang tersebut yang mengatur tentang aspek ketenagakerjaan seperti jam kerja hari libur dan standar gaji. Kemudian dapat kita lihat dalam Pasal 2 Menyatakan bahwa Undang-undang ini tidak saja terbatas untuk melindungi perempuan yang berstatus isteri saja, namun juga suami dan juga anak serta orang-orang lain yang mempunyai hubungan tertentu seperti pembantu rumah tangga. (2) Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kecamatan Manggala yaitu, Faktor Pola fikir yang konvensional, faktor Kurangnya sosialisasi, faktor Korbannya, faktor Hukumnya sendiri

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN KELURAHAN SAYANG-SAYANG KECAMATAN CAKRANEGARA KOTA MATARAM TAHUN 2021

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mendukung kelestarian dan kesehatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan sampah dan faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Lingkungan Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Lingkungan Kelurahan Sayang-sayang yang sudah di tetapkan secara purposive sejumlah 9 orang. Dalam analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengelolahan sampah di Lingkungtan Kelurahan Sayang-sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram yaitu berupa tenaga, dan pikiran. Bentuk partisipasi tenaga yaitu masyarakat dilibatkan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan disekitar lingkungan masyarakat. Dan semua masyarakat turun kelapangan untuk membersihkan got-got dan disekitar area lingkungan Kantor Kelurahan Sayang-sayang. Sedangkan buah pikiran msyarakat telah mengeluarkan ide-idenya setiap mengikuti kegiatan dalam pengeloloaan sampah mereka tidak hanya tahap perencanaan saja melainkan juga tahap pelaksanaan dan evaluasi program. Sedangkan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu hal-hal yang berkaitan langsung terhadap sikap mental dan kesadaran serta kemauan dan kemampuan masyarakat dalam keterlibatannya pada kegiatan pengelolaan sampah, sedangkan faktor eksternalnya yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri

KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM PRAKTIK DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP MUAMALAH

Abstrak Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi atau melangsungkan kehidupannya yang dalam islam disebut dengan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang memanfaatkan teknologi informasi adalah jual beli dengan model dropship, model jual beli ini merupakan bentuk penawaran barang yang belum dimiliki atau tidak dimiliki oleh dropshipper sebagai pihak yang menawarkan barang kepada calon pembeli. Skema jual beli model dropship menimbulkan pertanyaan akan keabsahan akad jual beli yang terjadi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk akad yang terjadi dalam skema dropship pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai akad yang menggunakan Bai’al-salam. DSN-MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa nomor 145 Tahun 2021 tentang dropship, sehingga fatwa tersebut menentukan keabsahan akad yang terjadi di dalam praktik dropship yang mensyaratkan adanya akad jual beli antara dropshipper dengan supplier meskipun barang tidak diserahkan kepada dropshipper akan tetapi langsung kepada pembeli. Apabila dalam praktik dropship tidak terdapat akad jual beli antara dropshipper dengan supplier maka akan berpengaruh terhadap akad terkait dengan rukun-rukun akad.   Kata Kunci: Dropship, Akad, Bai’al-salam Abstract The development of information technology has an impact on people's behavior in carrying out activities to fulfill or sustain their lives which in Islam is called muamalah. One of the muamalah practices that utilizes information technology is buying and selling using the dropship model, this buying and selling model is a form of offering goods that are not owned or not owned by the dropshipper as the party that offers goods to prospective buyers. The dropship model buying and selling scheme raises questions about the validity of buying and selling contracts that occur based on Sharia principles. The form of the contract that occurs in the dropship scheme can basically be qualified as a contract that uses Bai'al-salam. The DSN-MUI has issued a fatwa number 145 of 2021 regarding dropshipping, so that fatwa determines the validity of the contract that occurs in dropshipping practices which requires a sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier even though the goods are not handed over to the dropshipper but directly to the buyer. If in dropship practice there is no sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier, it will affect the contract related to the pillars of the contract.   Keywords: Dropship, Akad, Bai’al-sala