Study on Utility Philanthropy of Corporations

Corporate philanthropies have played an important role in the development of philanthropy in China. Although the nature of charity makes it free and voluntary, the corporate philanthropy is usually utilitarian in the economic activities. Utilitarian theory provides a basic academic support for the utilitarian philanthropy of corporations; however, it causes many contentions and disputes. This paper explores three moral laws of the utilitarian philanthropy of corporations from independent donations, fairness and justice, integrity, in order to make the corporations assume more social responsibilities better

TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) KE PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tenaga harian lepas ke aparatur sipil negara dan untuk melihat Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja antara tenaga harian lepas dan pegawai negeri sipil. Dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research), dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Proses pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ada beberapa tahapan yaitu pengumuman penetapan nama yang diangkat, seleksi administrasi, penetapan NIP, dan pengangkatan sebagai CPNS. Berdasarkan hasil temuan penelitian pengangkatan pegawai honorer kategori dua menjadi pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah belum sepenuhnya berjalan sebagai mana mestinya, masih ada pegawai honorer yang sudah lama mengabdi belum juga menjadi pegawai negeri sipil padahal mereka seharusnya sudah menjadi pegawai negeri sipil melihat usia dan lama pengabdian mereka sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka selama ini. 2. Yang menjadi faktor pendukung yakni dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk faktor penghambatnya yakni: dari pengisian serta melengkapi berkas pada saat pemberkasan. Tenaga honorer harus lebih teliti dalam pengisian ataupun pemberkasan kelengkapan administrasi demi terciptanya kelancaran bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.   Kata Kunci : tenaga harian lepas, pegawai negeri sipi

A War of Strength: Femininity Against Masculinity in A Piece of News and Flowers for Marjorie

By comparing Eudora Welty’s short stories A Piece of News and Flowers for Marjorie, this essay attempts to discuss how femininity and masculinity are represented, as well as how femininity struggles against masculinity within families and society. In both stories, there are obvious conflicts between man and woman which lead to different tragic consequences. Welty is writing to show women’s agony and inferiority within the family and men’s absolute power of dominance on the one hand, she is also writing about men’s struggle and resignation within the family and the society on the other hand. This comparative reading of the short stories from the feminist perspective offers us a better vision of Welty’s theme: isolation and alienation split couples and beat down their fragile love

KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS DALAM RANCANGAN KUHAP PADA SISTEM PERADILAN PIDANA

Dilakukannya penelitian adalah mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara efektif di masa yang akan datang dan bagaimana prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam undang-undang hukum acara pidana yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sistem Praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP sejak diundangkan sampai sekarang ternyata sistem tersebut memiliki kelemahan yang menyebabkan penyimpangan dari fungsi dan kewenangannya. Praperadilan dianggap kurang tidak berjalan sebagai mestinya dalam pelaksanaannya karena keberadaan lembaga Praperadilan yang menyimpang dari konsep awal diajukan sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam proses penuntutan. Dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008.  2. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kata kunci: Hakim komisaris, rancangan KUHA

SIFAT FISIK TANAH PASCA KEBAKARAN DI HUTAN PEGUNUNGAN BULU BAWAKARAENG

The forest fires that occurred in 2014 and 2015 in the Gunung Bulu Bawakaraeng mountain forest caused some considerable impacts, one of which is the physical properties of the soil changed. This research is one part of the research expedition "Ekspedisi Edelweiss" which aims to determine the physical properties of the soil in the area of forest fire and non-fire in the mountainous areas of Bulu Bulu Bawakareang. This research was conducted in three stages, namely: the stages of preparation, data collection and data analysis. The results showed that the forest area which was a fire had experienced changes in the physical properties of the soil, especially on the color of the soil. The color of the soil in non-fire forest is brighter compared to forest areas. Soil texture and soil consistency have not different too much in each forests. Keywords : Forest fires, Bulu Bawakaraeng, Physical properties of soi

Analisis Persediaan Bahan Baku Kedelai pada Industri Tahu Mitra Cemangi di Kecamatan Tatanga Kota Palu

This study aims to determine the control of the optimal inventory of raw materials, the total cost of inventories of raw materials, the amount of safety stock of raw materials, and a re-ordering of raw materials of tofu at Mitra Cemangi. The location determination is done deliberately. Determination of the respondents in this study is done deliberately, the number of respondents by 5 people, Know the industry leader Cemangi Partners and 4 respectively employee administration production, marketing, and warehousing, this is done with the consideration that the respondent can provide accurate information in accordance with the objectives of this research. Collecting data on the analysis of raw material inventory consists of primary data and secondary data. The analysis used the method EOQ analysis, the total cost of inventory, safety stock, and reordering. The results showed that in the last one year period (12 months) using inventory analysis, Industry can order raw materials optimally at 62237.36 kg on average each month, minimize inventory costs Rp. 705,513.92 on average each month, safety stock should always be available at the warehouse of 3864.91 kg on average each month, and an order of raw materials back to the time of inventory in the warehouse at 16195.79 kg on average each month

Kedudukan Hakim Komisaris dalam Rancangan Kuhap pada Sistem Peradilan Pidana

Dilakukannya penelitian adalah mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara efektif di masa yang akan datang dan bagaimana prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam undang-undang hukum acara pidana yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sistem Praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP sejak diundangkan sampai sekarang ternyata sistem tersebut memiliki kelemahan yang menyebabkan penyimpangan dari fungsi dan kewenangannya. Praperadilan dianggap kurang tidak berjalan sebagai mestinya dalam pelaksanaannya karena keberadaan lembaga Praperadilan yang menyimpang dari konsep awal diajukan sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam proses penuntutan. Dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. 2. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat