Dinamika Potensi Biomassa Karbon pada Lanskap Hutan Bekas Tebangan di Hutan Penelitian Malinau

Indonesia diberkahi dengan banyaknya hutan alam meskipun sebagian dari hutan alam tersebut merupakan hutan bekas tebangan. Hutan-hutan alam tersebut berpotensi dapat mendukung Program Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% sampai dengan tahun 2020 melalui kegiatan seperti Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD). Lanskap hutan bekas tebangan, dimana salah satunya terdapat di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi biomasa karbon yang tinggi. Studi penelitian ini memperkirakan potensi biomasa karbon pada lanskap hutan bekas tebangan umur 5, 10 dan 30 tahun di Hutan Penelitian Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, yang dikelola dengan skema pengelolaan lestari. Sampling tanah diambil secara random untuk mengukur kandungan karbon dalam tanah. Untuk analisis pendugaan biomassa karbon di atas permukaan tanah, telah ditempatkan tiga plot dimana setiap plot terdiri dari 25 subplot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan karbon tanah pada hutan bekas tebangan setelah 5, 10 dan 30 tahun masing-masing adalah 46 tonC/ ha, 47 tonC/ha dan 30 tonC/ha, sementara itu biomassa tegakan di atas permukaan tanah masingmasing adalah 343,61 ton/ha, 392,56 ton/ha dan 498,19 ton/ha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biomassa karbon pada hutan alam bekas tebangan setelah 30 tahun dibawah pengelolaan hutan lestari memiliki biomassa karbon hampir sama dengan biomasa karbon di hutan alam primer yaitu 529,4 ton/ha dan 264,70 tonC/ha. Implikasi hasil penelitian ini adalah dapat digunakannya kandungan biomassa karbon di hutan bekas tebangan sebagai indikator untuk penilaian pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management )

Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota di Kalimantan Timur

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung USAha-USAha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Hasil penelitian pada empat kota di Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa, dasar legal (lingkup dan penegakan hukum) lebih banyak tentang rencana tata ruang wilayah sebagai isu strategis. Sebagai derivasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalam upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek. Hingga tahun 2011, hanya kota Tarakan yang telah menetapkan peraturan daerah tentang hutan kota, tetapi semua kota tersebut telah menetapkan lahan berhutan sebagai hutan kota dari wilayah perkotaan meskipun belum mencapai target 10 persen. Selain itu, kebanyakan peraturan daerah dari empat kota tersebut relatif sedikit memberi perhatian bagi kebijakan kepemilikan lahan swasta. Dalam kajian ini, peraturan daerah tentang hutan kota yang ada di Kalimantan Timur dikaji, termasuk aspek hukum serta para pihak dan peranannya dalam pengelolaan hutan kota

Analisis Potensi dan Kontribusi Pohon di Perkotaan dalam Menyerap Gas Rumah Kaca. Studi Kasus: Taman Kota Monumen Nasional, Jakarta

Upaya mitigasi Perubahan iklim, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan, antara lain, dengan memanfaatkan keberadaan pohon-pohonan di perkotaan yang memiliki peran penting sebagai penyerap karbon. Hal ini menambah manfaat pohon di perkotaan, selain sebagai penyejuk tata ruang, penghasil oksigen, habitat satwa, serta daerah resapan air. Untuk mengetahui potensi jenis-jenis pohon dalam menyerap karbon dilakukan penelitian di Taman Kota Monas. Penelitian dilakukan dengan mengukur diameter, tinggi dan berat jenis pohon. Sebanyak 64 jenis pohon yang berumur rata-rata 5 tahun diukur dan dianalisis untuk dihitung kemampuannya dalam menyerap karbon. Hasil perhitungan menunjukkan kandungan rata-rata karbon per pohon adalah 0,33 ton sehingga rata-rata potensi karbon per hektar adalah 19,8 ton atau 39,6 ton biomas per hektar. Potensi ini masih akan meningkat karena pada umumnya jenis pohon yang ada di Taman Kota Monas masih dalam fase pertumbuhan (rata-rata umur 5 tahun)

Konsep Tata Ruang dan Pengelolaan Lahan pada Masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur

Keberadaan masyarakat tradisional di Kalimantan diantaranya masyarakat Dayak sangat berperan dalam melestarikan sumberdaya hutan melalui kehidupan sosial dan adat istiadatnya. Berdasarkan penelitian yang di lakukan di kampung Batu Majang dan Rukun Damai yang merupakan perkampungan suku Dayak Kenyah sub-suku Kenyah Uma Baka dan Uma Tukung serta sub-suku Dayak Kenyah Leppo Tau di kampung Rukun Damai, aspek pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh suku Dayak Kenyah terlihat dari pola pengelolaan lahan yang merupakan bagian dari pola tata ruang. Strategi pengelolaan dan pemanfaatan lahan sebagai habitat flora dan fauna yang dimanfaatkan, terdiri dari areal kampung, daerah bekas kampung yang ditinggalkan, sungai, rawa, kebun, ladang dan hutan (sekunder muda, sekunder tua dan hutan primer). Fungsi dari kawasan tersebut adalah sebagai lahan pemukiman, pertanian, perkebunan dan sebagai kawasan budaya tradisional. Lahan cadangan digunakan untuk produksi hasil hutan non-kayu dan kawasan hutan sebagai lahan konservasi dan pemanfaatan tradisional. Ketahanan sistem sosial adat tradisional masyarakat Dayak telah terbukti perannya dalam pelestarian hutan dan daerah aliran sungai (DAS), terutama di bagian hulu

Kajian Kebijakan Hutan Kota: Studi Kasus di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI)

Wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat pemanasan global. Kondisi ini bertambah buruk dengan semakin menyusutnya ruang terbuka hijau (RTH) dari sekitar 35 persen (1965) menjadi sekitar 9,3 persen (2009). Oleh karena itu kajian kebijakan pembangunan hutan kota di DKI Jakarta sanagt diperlukan sebagai proses pembelajaran bagi para pengelola perkotaan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) provinsi DKI Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan hutan kota merupakan suatu keniscayaan bagi pemda DKI Jakarta untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap bencana banjir dan sekaligus memperindah dan menjaga keasrian lingkungan perkotaan. Sejak keluarnya PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, pemda DKI Jakarta belum membuat peraturan-peraturan daerah terkait, tetapi sudah banyak upaya-upaya yang direalisasikan untuk mendukung pembangunan hutan kota melalui peningkatan luas RTH. Pemda DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan luasan RTH secara konsisten dengan membongkar 93 bangunan di tepi sungai Kalibaru dan menutup 27 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum(SPBU) yang berlokasi di jalur hijau dan mengalihfungsikannya sebagai RTH. Sumber-sumber pendanaan yang yang dapat dikumpulkan oleh Pemda DKI Jakarta untuk membiayai perluasan RTH adalah APBD, APBN, Pajak dan dana CSR dari Perusahan besar nasional dan multi nasional yang berkantor pusat di Jakarta serta lembaga donor Internasional yang peduli lingkungan

Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Kota Bandung menghadapi masalah lingkungan yang serius. Sebagian wilayah kota dilanda banjir, kualitas udara di beberapa bagian kota telah melewati baku mutu dan suhu udara bertambah panas. Upaya mengatasi masalah tersebut sedang dilakukan dengan mengembangkan 10 jenis ruang terbuka hijau (RTH), termasuk RTH taman lingkungan berbasis demografi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengembangan RTH dan pengembangan RTH taman lingkungan berbasis demografi di kota Bandung. Kajian dilakukan dengan mengevaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi pengembangan RTH. Hasil penelitian adalah: Pertama, pada tahun 2004-2011 realisasi pengembangan RTH adalah seluas 1.663 ha. Hal ini 191 ha lebih rendah dibanding rencana pengembangannya. Kedua, dalam periode yang sama, pengembangan RTH taman lingkungan adalah seluas 101,04 ha. Hal ini 0,75 ha lebih rendah dibanding rencana pengembangannya. Ketiga, realisasi pengembangan RTH taman lingkungan tidak berbasis demografi, bervariasi mulai dari 0,05 m2 per penduduk di wilayah pengembangan Tegallega sampai 2,58 m2 per penduduk di wilayah pengembangan Ujungberung, dengan luas rata-rata 0,89 m2 per penduduk. Dalam rencana, pengembangan RTH taman lingkungan berbasis demografi dengan luas rata-rata 0,93 m2 per penduduk. Keempat, Pemerintah Kota Bandung masih perlu mengembangkan RTH seluas 3.108 ha untuk memenuhi ketentuan penyediaan RTH sebesar 30%. Hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan dan memasukkan dana pengembangan RTH dalam anggaran khusus APBD

Analisis Cadangan Karbon Pohon pada Lanskap Hutan Kota di DKI Jakarta

Meningkatnya persoalan lingkungan, seperti polusi udara dan peningkatan suhu di DKI Jakarta menyebabkan keberadaan hutan kota sangat penting. Pohon memiliki peran penting karena berfungsi sebagai penyimpan karbon dan penyerap karbon paling efesien di perkotaan. Hutan kota di DKI Jakarta memiliki persoalan dalam pengembangannya, selain aspek teknis juga dipengaruhi oleh aspek kebijakan hutan kota. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini dengan tujuan: (1) menganalisis cadangan karbon, nilai serapan CO , dan jenis pohon hutan kota yang memiliki cadangan karbon potensial, dan (2) menganalisis faktor kebijakan yang perlu mendukung pengembangan hutan kota. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan fokus pada tiga hutan kota, yaitu hutan kota Universitas Indonesia, Srengseng dan PT JIEP. Analisis cadangan karbon dilakukan melalui pendekatan allometrik dan analisis faktor kebijakan hutan kota dengan pendekatan (AHP). Jumlah cadangan karbon pohon terbesar terdapat pada hutan UI yaitu 178,82 ton/ha, Srengseng 24,04 ton/ha dan PT JIEP 23,64 ton/ha. Nilai serapan CO terbesar dihasilkan dari hutan kota UI yaitu 634,40 ton/ha, Srengseng 88,15 ton/ha dan PT JIEP 86,76 ton/ha. Sumbangan cadangan karbon pohon terbesar dihasilkan dari pohon famili Fabaceae, antara lain yaitu A. Cun Ex Benth Willd Boj. Ex Hook Willd dan Prioritas kebijakan yang mendukung pengembangan hutan kota pada level faktor adalah peningkatan kualitas hutan kota, level aktor adalah pemerintah dan level alternatif adalah evaluasi peraturan dan perluasan hutan kota

Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Hutan Desa (HD) merupakan hutan negara yang tidak dibebani hak dan dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa. Desa yang memiliki HD bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari. Pengembangan HD di desa Buntoi masih dalam tahap awal sehingga perlu dilakukan penggalian potensi dari berbagai aspek seperti aspek jasa lingkungan, kebijakan dan kelembagaan, dan potensi mata pencaharian yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi jasa lingkungan beserta faktor-faktor yang memengaruhi dalam pengembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa air di Desa Buntoi selama ini hanya mengandalkan air sungai yang berwarna coklat karena tidak memiliki sumber mata air. Secara bentang alam tidak ditemukan areal yang khas untuk dapat menarik kedatangan wisatawan, akan tetapi potensi keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon di HD kurang optimal dimanfaatkan untuk menarik wisatawan. Ketidakoptimalan pemanfaatan jasa lingkungan di HD Buntoi disebabkan oleh: (1) Persepsi masyarakat lokal yang belum mendukung pemanfataan jasa ekosistem; dan (2) Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pemanfaatan jasa ekosistem di hutan desa. Adapun kegiatan yang dapat dikembangkan untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati, keindahan bentang alam, dan konservasi karbon di desa hutan yaitu ekowisata danprogram pengurangan emisi berbasis REDD+

Opportunities and challenges for an Indonesian forest monitoring network

© 2019, INRA and Springer-Verlag France SAS, part of Springer Nature. Key message: Permanent sampling plots (PSPs) are a powerful and reliable methodology to help our understanding of the diversity and dynamics of tropical forests. Based on the current inventory of PSPs in Indonesia, there is high potential to establish a long-term collaborative forest monitoring network. Whilst there are challenges to initiating such a network, there are also innumerable benefits to help us understand and better conserve these exceptionally diverse ecosystems

Author Correction: Long-term carbon sink in Borneo's forests halted by drought and vulnerable to edges

The original version of this Article contained an error in the third sentence of the abstract and incorrectly read "Here, using long-term plot monitoring records of up to half a century, we find that intact forests in Borneo gained 0.43 Mg C ha-1 year-1 (95% CI 0.14-0.72, mean period 1988-2010) above-ground live biomass", rather than the correct "Here, using long-term plot monitoring records of up to half a century, we find that intact forests in Borneo gained 0.43 Mg C ha-1 year-1 (95% CI 0.14-0.72, mean period 1988-2010) in above-ground live biomass carbon". This has now been corrected in both the PDF and HTML versions of the Article