PENDIDIKAN BERBASIS INTELLECTUAL DEMOCRACY

Pendidikan merupakan media untuk meningkatkan kualitas manusia terdidik. Dari para manusia terdidik tersebut diharapkan berbagai persoalan sosial yang dihadapi manusia dapat diselesaikan. Oleh karena itu, muatan pendidikan semestinya berisi tentang beragam problem sosial masyarakat yang akan dicarikan solusinya melalui praktik pendidikan. Materi pendidikan –dengan demikian- tidak hanya berisi tentang teori-teori belaka, tetapi meliputi data faktual mengenai problem masyarakat yang ada dan terjadi. Tulisan ini merupakan ide yang mendorong gagasan perlunya pendidikan berbasis kepentingan masyarakat dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan merupakan aktifitas yang berupaya mencari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh peserta didik khususnya dan manusia pada umumnya. Demi mencapai hal tersebut di atas, tidak ada salahnya jika meminjam teori pendidikan Paulo Freire yang dialogis, kontekstual, memberikan penyadaran, berpihak pada kaum miskin, dan membebaskan manusia dari segala praktik penindasan, juga meminjam teori pendidikan Confusius dengan konsep ”Intellectual Democracy”, sebagai inspirasi kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan di negeri ini, agar keberadaannya lebih dinamis dan menyentuh kepentingan masyarakat secara nyata

Breast milk bank laws in the perspective of the kaidah Fikih Dar’ Al-Mafᾱsid Muqadam A’Lᾱ Jalb Al-Mashᾱlih

This research was conducted in order to know breast milk Bank Laws in the perspective of the kaidah fikih dar’ al-mafᾱsid muqadam a’lᾱ jalb al-mashᾱlih, This research is a literature study, the data of which is sourced through journals, books, encyclopedias, magazines, and documents. The approach used is the tarjih approach, which is to collect two contradictory arguments and then look for the point. If no common ground is found, then one of the two arguments is favored. With this method, it is hoped that research on breast milk bank law will produce laws that are more appropriate and relevant in Indonesia. The results of the study show that 1) that the collection of breast milk by the breast milk Bank can cause a mix of lineages between babies who consume breast milk from all women who donate it. So the existence of an breast milk bank is contrary to maqāṣid al-Sharī‘ah which is in the form of maintaining nasab/ḥifẓ al-Nasb. After reviewing the establishment of breast milk banks in Indonesia by looking at the diverse social conditions and the low level of public understanding of the impact of breastfeeding (raḍāʽ), the legality of breastfeeding banks is something that must be prevented, (2) There is a high possibility that marriages are forbidden, as a result of mixing breast milk from the donors, (3) a statement from the team of doctors stating that the need for a breast milk bank is not too urgent. So the law for establishing an breast milk bank in Indonesia is from the perspective of the fiqh rules of dar' al-Mafᾱsid muqaddam alā jalb al-Maṣhāliḥ, so from the above review it can be concluded that it is unlawful to establish an breast milk bank. Considering that the disadvantages of a breast milk bank outweigh the benefits. The argument that breast milk banks are urgent due to many natural disasters, premature babies, and so on can actually be overcome by breastfeeding their children to their nursing mothers

PENDIDIKAN BERBASIS INTELLECTUAL DEMOCRACY

Pendidikan merupakan media untuk meningkatkan kualitas manusia terdidik. Dari para manusia terdidik tersebut diharapkan berbagai persoalan sosial yang dihadapi manusia dapat diselesaikan. Oleh karena itu, muatan pendidikan semestinya berisi tentang beragam problem sosial masyarakat yang akan dicarikan solusinya melalui praktik pendidikan. Materi pendidikan –dengan demikian- tidak hanya berisi tentang teori-teori belaka, tetapi meliputi data faktual mengenai problem masyarakat yang ada dan terjadi. Tulisan ini merupakan ide yang mendorong gagasan perlunya pendidikan berbasis kepentingan masyarakat dalam dunia pendidikan. Jadi pendidikan merupakan aktifitas yang berupaya mencari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh peserta didik khususnya dan manusia pada umumnya. Demi mencapai hal tersebut di atas, tidak ada salahnya jika meminjam teori pendidikan Paulo Freire yang dialogis, kontekstual, memberikan penyadaran, berpihak pada kaum miskin, dan membebaskan manusia dari segala praktik penindasan, juga meminjam teori pendidikan Confusius dengan konsep ”Intellectual Democracy”, sebagai inspirasi kritis terhadap penyelenggaraan pendidikan di negeri ini, agar keberadaannya lebih dinamis dan menyentuh kepentingan masyarakat secara nyata

Pencegahan kekerasan seksual berbasis masjid: Studi tentang inisiasi Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak (sertifikat hak cipta)

Kasus kekerasan seksual belakangan sering terjadi di sektor publik seperti tempat kerja, layanan publik, lembaga pendidikan, bahkan terpat peribadatan seperti masjid. Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai lembaga berwenang ingin mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak untuk mengatasi kasus tersebut. Harapan ini dilakukan oleh pimpinan Dewan Masjid Indonesia di tingkat pusat sampi daerah seperti PD DMI Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pencegahan kekerasan seksual yang akan dilakukan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Malang dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Sumber data primer meliputi PD DMI Kabupaten Malang, Dewan Pakar PD DMI Kabupaten Malang, Takmir Masjid Besar dan Masjid Agung, serta Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga (PPMAK) pada PD DMI Kabupaten Malang. Sedangkan data skunder berupa buku literatur, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat beberapa model pencegahan kekerasan seksual yang akan dilakukan oleh PD DMI Kabupaten Malang yaitu 1) perbaikan infrastruktur, 2) integrasi tema dalam khutbah Jum'at, 3) pendidikan melalui pengajian, 4) pendirian family corner, 5) pembentukan regulasi, serta 6) kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait

Telaah kompilasi hukum Islam pasal 173 huruf A terhadap pelaku euthanasia pasif perspektif maqashid syari’ah

Euthanasia pasif merupakan sebuah usaha untuk mempercepat kematian dengan cara menghentikan pengobatan atau melakukan pembiaran terhadap pasien dikarenakan adanya diagnosa dokter bahwa pasien tersebut penyakitnya tidak lagi dapat disembuhkan. Sebaliknya di Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam menentukan terhalangnya kewarisan dengan sebab adanya penghilangan nyawa harus berpedoman pada putusan hakim bahwa ahli waris tersebut dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kembali Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf A tentang terhalangnya ahli waris untuk menerima warisan dengan sebab putusan hakim bahwa ahli waris dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, yang mana pada pelaku euthanasia pasif unsur tersebut tidaklah terdapat di dalamnya, namun memiliki akibat yang sama yaitu mempercepatnya kematian pewaris. dalam penganalisahan tersebut peneliti menggunakan maqashid syari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisisa deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan maqashid syariah. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Euthanasi pasif jika ditinjau dari perspektif prinsip maqashid syariah maka akan terdapat dua indikator yang saling bertentangan yaitu hifz al-nafs(menjaga jiwa) dan hifz al-mᾱl(menjaga harta), dari dua indikator ini yang lebih diunggulkan adalah hifz al-nafs. Maka pelaku euthanasia pasif tidak dapat mewarisi harta dari pewaris atau dengan kata lain terhalang hak kewarisannya sesuai dengan yang diintruksikan pada pasal 173 huruf A. 2) dikarenakan belum adanya aturan yang jelas terkait euthanasia pasif dan dalam KHI maupun perundang-undangan yang lain, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum

Analisis kelayakan isi buku siswa fisika untuk SMA/MA Kelas XI Yudhistira edisi revisi

Buku pelajaran merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam sarana pendidikan. Pemilihan buku pelajaran yang tepat dan berkualitas akan membantu proses pembelajaran lebih optimal. Menurut Assosition for Supervision and Curiculum (1997), sebagaimana dikutip oleh Chen and Chen (2002:2), menyatakan bahwa saat ini buku pelajaran sudah berfungsi sebagai alat, buku panduan, tutor, dan pengukur. Guru harus memperhatikan pemilihan buku pelajaran yang tepat bagi muridnya, karena pemilihan buku yang kurang tepat justru akan menghambat proses pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah triangulasi peneliti. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar analisis buku siswa berdasarkan Pedoman Kegiatan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013. Hasil Penelitian Analisis Kelayakan Isi Buku Teks Pelajaran Fisika SMA/MA Kelas XI dilakukan terhadap buku teks pelajaran Fisika kelas XI Kurikulum 2013 edisi Revisi dengan aspek kesesuaian KI dan KD serta Kebutuhan siswa 84,3% aspek Subtansi Keilmuan dan Life skill 85,4% aspek Wawasan untuk Maju dan Berkembang 87,5% aspek Kebahasaan 78,1%. Hasil penellitian kelayakan isi dan Bahasa buku teks pelajaran fisika terbitan Yudistira dengan Kurikulum 2013 revisi pada 9 aspek yang dianalisis menunjukkan bahwa buku tersebut sudah layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran

Pencegahan kekerasan seksual berbasis masjid: Studi tentang inisiasi Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak

Kasus kekerasan seksual belakangan sering terjadi di sektor publik seperti tempat kerja, layanan publik, lembaga pendidikan, bahkan terpat peribadatan seperti masjid. Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebagai lembaga berwenang ingin mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak untuk mengatasi kasus tersebut. Harapan ini dilakukan oleh pimpinan Dewan Masjid Indonesia di tingkat pusat sampi daerah seperti PD DMI Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pencegahan kekerasan seksual yang akan dilakukan oleh Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kabupaten Malang dalam mewujudkan masjid ramah perempuan dan anak. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Sumber data primer meliputi PD DMI Kabupaten Malang, Dewan Pakar PD DMI Kabupaten Malang, Takmir Masjid Besar dan Masjid Agung, serta Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga (PPMAK) pada PD DMI Kabupaten Malang. Sedangkan data skunder berupa buku literatur, jurnal, undang-undang, dan peraturan terkait yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat beberapa model pencegahan kekerasan seksual yang akan dilakukan oleh PD DMI Kabupaten Malang yaitu 1) perbaikan infrastruktur, 2) integrasi tema dalam khutbah Jum'at, 3) pendidikan melalui pengajian, 4) pendirian family corner, 5) pembentukan regulasi, serta 6) kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait

Hak memilih pasangan bagi wali nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan perspektif gender

This study intends to review whether the right to choose a spouse for the guardian of marriage is still relevant to be applied in this era. This research is a field study that uses a social approach through the process of observation, interview, and document study. The populations and samples that have been obtained are then analyzed using deductive and inductive methods. The results of this study are the right of ijbar (the right to choose a partner for marriage guardians) is no longer relevant to be applied, this is because in Indonesia there is already a marriage law in which there is a clause that marriage must be carried out based on the approval of the two prospective brides, while on the other hand the unilateral coercion is very contrary to the concept of gender equality and justice and is a form of accumulation of gender discrimination. Forced marriage is heavily fraught with marginalization, subordination, stereotypes, violence and will increase the potential for the workloa