7,935 research outputs found
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENERAPAN ASAS AKURASI PADA PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI KABUPATEN BEKASI
Pensertifikatan Tanah yang didahului peralihan hak harus dilakukan oleh PPAT sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997 juncto PP Nomor 38 Tahun 1998. PPAT sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab membantu Kantor Pertanahan dalam proses pra pendaftaran tanah berkewajiban melaksanakan asas-asas pendaftaran tanah dalam menjalankan jabatannya. Fakta yang terjadi banyak kesalahan dilakukan dalam pembuatan Akta yang menimbulkan sengketa hukum akibat keteledoran PPAT.
Permasalahan yang peneliti kemukakan adalah : Mengapa PPAT harus berperan dalam penerapan Asas Akurasi pada pelaksanaan pensertipikatan tanah bekas hak milik adat di Kabupaten Bekasi ? Bagaimana tugas dan tanggungjawab PPAT atas peran sertanya dalam penerapan asas akurasi pada pelaksanaan pensertipikatan tanah bekas hak milik adat di Kabupaten Bekasi ?
Metode Penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan diskriptif analisis. Peneliti menganalisis fenomena penyimpangan yang terjadi di lapangan pada saat pra pendaftaran tanah menggunakan ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Tugas dan Kewenangan PPAT, dan Peraturan terkait lainnya.
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kesalahan yang terjadi pada saat pembuatan akta PPAT bersumber dari beberapa hal diantaranya : kesalahan pada girik/letter C nya, kesalahan pemindahan data oleh pegawai PPAT, kesalahan informasi/dokumen yang diserahkan oleh penghadap. PPAT pada pembuatan aktanya wajib menerapkan asas akurasi dalam melakukan pengecekan terhadap diri penghadap, obyek peralihan hak, semua dokumen yang menjadi dasar, proses penandatangan akta. Kecerobohan saat pembuatan akta berakibat fatal pada proses pensertifikatan yang berpotensi timbulnya sengketa. PPAT bertanggungjawab menjamin akurasi dan otentisitas aktanya oleh karena itu komparasi, isi akta, maupun proses penandatangan akta harus dilakukan dengan benar dan akurat. Akta PPAT merupakan dasar terjadinya perbuatan hukum oleh karenanya harus tetap disimpan sekalipun telah terbit sertifikat. Hal tersebut untuk membuktikan jika suatu saat terjadi pengingkaran terhadap sertifikat maupun aktanya, karena pensertifikatan menganut stelsel negatif berunsur posifif, masih dimungkinkan adanya gugatan terhadap sertifikat. PPAT dalam menjalankan fungsinya tidak bertanggungjawab kepada siapapun. PPAT hanya bertanggungjawab secara hukum kepada hakim di Pengadilan jika ia disangka melakukan tindak pidana atas aktanya atau jika diminta bertanggungjawab secara profesional oleh Dewan Kehormatan maupun Komite Etik yang dibentuk oleh IPPAT.
Prinsip kehati-hatian harus ditumbuhkan pada PPAT melalui peningkatan fungsi pengawasn dan penerapan sanksi yang tegas oleh organisasi yang menaunginya. Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara PPAT dan Kantor Pertanahan sebagai mitra sejajar dapat meningkatkan kinerja mereka. Asas akurasi harus dicantumkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah sebagai salah satu asas dalam proses.Pendaftaran HAT, sebagai langkah awal dapat dilakukan sosialisasi mengenai asas akurasi pada pertemuan/seminar yang diadakan untuk PPAT dan Kantor Pertanahan
The Challenges and Strategies to Improve Family-centered Round: a Literature Review
The importance of family-centered care and the role of families in decision making are becoming more recognized today. Several studies have supported the implementation of family-centered care and its role in enhancing quality of care. Family-centered rounds are one of family centered model of care that brings together multidisciplinary team as well as family to discuss the patient's condition and care management, coordinate the patient's care management, and make decisions on care plan for the patient (Sisterhen et al., 2007, Aronson et al., 2009). As part of innovations to enhance family-centered care, family-centered rounds have been adopted and implemented in many hospitals. This model of rounds is popular and widely applied in the neonatal and pediatric intensive care unit (Aronson et al., 2009, Kleiber et al., 2006, Mittal et al., 2010). However, other units have also begun to implement it (Schiller and Anderson, 2003, Mangram et al., 2005). The benefits of family-centered rounds have been presented in several studies. They reported that family-centered rounds have been improved communication between staff and family members (Mittal et al., 2010, Jacobowski et al., 2010, Rosen et al., 2009, Vazirani et al., 2005), understanding of the patient's care plan (Rosen et al., 2009), staff and family satisfaction (Rappaport et al., 2010, Rosen et al., 2009); and decreased need for care plan clarification (Rosen et al., 2009)
Politik Luar Negeri Indonesia Dan Globalisasi
AbstrackThe strategy of the implementation of Indonesian Foreign Policy (IFP) is influenced by notonly domestic situation but also by the growth of the International political climate. The rapid changeof the International political climate has to be followed and analyzed continuously in favour of ournational interest. Further more, steps to response those changes have to be decided in theimplementation of IFP in order to reach our national interest
Hubungan Luar Negeri Indonesia Era Otonomi Daerah. Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000– 2007.
Law number 32 / 2004 about Regional Government has open opportunity as an actor inforeign relation. The government of Central Java Province has utilized this opportunity conductingcooperation with government other countries such as Australia, Turkey, China, and Cambodia.Cooperation between Government of Central Java Province and government from othercountries is important to study because this is new phenomenon in foreign relation. An evalution studyis required to know the efficiency and effectivisnes of this policy.This research has focused on the cooperation among sister province that is government ofCentral Java Province and government of Queensland State of Australia Province for the years 2000until 2007
Manajemen Zakat di Masa Awal Islam
One of the most appropriate criteria used to describe how zakat is managed ideally is by tracing how zakat was managed in the early Islamic era. This is the background for conducting this research, especially to find out the zakat management policies in the early period of Islam and are currently projected as state standards. This research is a library research with a descriptive analysis approach. Based on the data obtained, it can be understood that, during the time of Rasulullah SAW, the management of zakat was carried out individually with the help of friends who were assigned to collect zakat. Even during the era of Abu Bakar Al-Siddiq, the policy of paying zakat was clarified and tightened. As a result, Muslims who hesitate to assume this responsibility will be seen as enemies of Islam. Although the implementation of this policy was facilitated during the reign of Uthman bin Affan, it does not mean that the (Islamic) state does not have the authority to manage zakat. Keywords: Zakat, The Period of the Prophet, Islamic Economic
The Effect of Role Play Method towards Mother’s Behaviour about Sibling Rivalry on Preschool Children in PAUD KB Bukit Siwalan Gresik Pre-Experimental research
Preschool stage is tranforming stage from baby stage into school stage.
Many health issues can come about in this stage. One of them is family relation
issue that is sibling rivalry. This sibling rivalry can caused by lack of knowledge
from mother. 80% of mother that having more than one children in PAUD KB
Bukit Siwalan Gresik said did not know about sibling rivalry. 60% mothers
scolded their children when seeing their children fight, 30% advised them and
10% dissociate each others.
This study used Pra-Experimental one group pre-post test design.
Populations were mothers that having more than one children in PAUD KB Bukit
Siwalan Gresik. There were 20 samples taken by purposive sampling technique.
The independent variable was health education about sibling rivaly using role
play method. The dependent variable was mother’s behaviour (knowledge,
attitude and practice) towards sibling rivalry on preschool children. Data were
collected using questionnaires and observation checklist. Data were analyzed
using Wilcoxon Signed Rank Test with level of significance p ≤ 0.05.
The result showed that helath education through role play method has an
effect on mother’s knowledge about sibling rivalry with p= 0,002. Helath
education through role play method also effect on mother’s attitude about sibling
rivaly with p= 0,001, and mother’s practice about sibling rivalry with p=0,002. It
can be concluded that role play method significantly increase knowledge, attitude
and practice to sibling rivalry among mothers with children in PAUD KB Bukit
Siwalan Gresik. Role play method could be applied as health education for
mother to increase knowledge, attitude and practice.
Keyword : role play, knowledge, attitude and practice, sibling rivalr
A priori investigation of PDF-modeling assumptions for a turbulent swirling bluff body flame ('SM1')
LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN TAHUN AKADEMIK 2015
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program kegiatan yang
tujuannya memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran
di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi
keguruan atau kependidikan. Dalam kegiatan PPL tahun ini, dilaksanakan dari
tanggal 10 Agustus-12 September 2015. Lokasi kegiatan PPL berada di Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK)
Seni dan Budaya Yogyakarta. Mahasiswa yang terjun dalam pelaksanaan PPL di
PPPPTK Seni dan Budaya sebanyak 14 mahasiswa dari jurusan Kurikulum dan
Teknologi Pendidikan.
Kelompok mahasiswa PPL berada dalam naungan divisi Data dan Informasi
PPPPTK Seni dan Budaya. Kelompok PPL juga dibagi dalam empat kelompok kecil
yang terdiri kelompok pengembangan naskah website, kelompok monitoring
jaringan,kelompok pengelolaan sim diklat dan kelompok pengolahan data pendidik
dan tenaga kependidikan. Sebagai program kerja utama kelompok PPL adalah
pengembangan media video profil lembaga PPPPTK Seni dan Budaya. Sebagai
program kerja individu PPL adalah pengembangan naskah website.
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL terdapat beberapa kendala yang dialami,
diantaranya ialah keterbatasan dan ketepatan waktu PPL. Waktu pelaksanaan PPL
bersamaan dengan peringatan HUT RI ke-70 dan pelaksanaan kegiatan prakerin
dari beberapa sekolah. Dalam pelaksanaan program kerja individu tterdapat
kendala-kendala kecil namun kendala-kendala tersebut dapat teratasi dan tidak
menghambat keterlaksanaan program. Dari beberapa program yang direncanakan
terdapat dua program tambahan dari lembaga yang tidak dapat terlaksana, yaitu
analisis bahan ajar diklat dan keterlibatan dalam diklat. Hal ini dikarenakan tidak
adanya program diklat yang dipersiapkan pada bulan pelaksanaan PPL.
Dengan segala kegiatan yang telah dilaksanakan, tidak hanya mengamalkan
ilmu pengetahuan yang telah didapat dibangku kuliah tetapi kelompok juga
mendapatkan ilmu baru dari lembaga, yakni mengetahui dan memahami kondisi dan
iklim lingkungan kerja yang sesuangguhny
- …