Developing an EFL Material Based on Cultural Context for Grade VI Students of SDN Guntung Manggis Banjarbaru

This research was aimed to develop the EFL material based on cultural context for primary school students. The development was an effort to produce appropriate EFL materials based on cultural context for grade VI students of elementary schools. The development was conducted in four steps: pre-research process, product development, field-testing, and validation process. The research subjects were the VI grade students of primary schools in South Kalimantan. The techniques for collecting the data were questionnaire, observation, and interview. The instruments of the data collection were validation sheet for a material expert, observation sheet, interview guides, and questionnaire. The data were collected by means of validation form from the expert, students’ response, and teacher’s response. The data were analyzed using the descriptive analysis. The result of the research is as follows: 1) The quality of the product is in a good category with the average score f 3.5 for material aspect; 3.5 for learning aspect; 3.67 for additional information aspect; 4 for learner aspect; and 4 for evaluation aspect. 2) The students’ responses to the product are categorized very good with the total average score of 4.216. 3) The teacher’s response of the product is categorized good with the total average score of 4. Based on those results, it is confirmed that the EFL material based on cultural context for primary schools in South Kalimantan is accepted respectfully and appropriate to be used in English learning and teaching process in primary school

TANGGUNG JAWAB PIDANA USAHA PERKEBUNAN TANPAIZIN MENURUT UU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup dan bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan bagaimana Asas, Tujuan, Hak-hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Bagaimana pertanggungjawaban pidana  usaha perkebunan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. lingkup kejahatan korporasi meliputi: a.  Crimes for corporation; b.  Criminal  corporation; c. Crime against corporations.    Kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan, namun disertai dengan kecurangan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, dan pengelakan peraturan untuk membedakan dengan kasus perdata dan administratif. Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (white collar crime), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. 2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas.  3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi yang tidak memiliki izin usaha perkebunan terdapat  dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.Kata kunci: Tanggung jawab pidana, usaha perkebunan, tanpa izi

Raymond Glen Hardin in a Senior Voice Recital

This is the program for the senior voice recital of tenor Raymond Glen Hardin. Pianist Charles H. Dunaway and French horn player Douglas Prichard assisted the performance. The recital took place on March 29, 1966, in the Mitchell Hall Auditorium

Information Collection Platform for Smart Nudging. A Microservice-Based Approach.

This thesis aims to explore the problem of integrating heterogeneous data sources into the Smart Nudge system. The Smart Nudge system is a system that produces personalised nudges that are contextually relevant to each user. The system relies on access to live data that could be constructed and presented in specific ways to influence users behaviour towards an agreed-upon goal. The goal is to ascertain the suitability of a microservice-based approach to designing the component that is responsible for integrating various data sources. A small prototype of two microservices provided a practical look at integrating real-world sources, namely a Norwegian weather service and a bus tracking service in Chicago. The proposed architecture is analysed using a set of requirements derived from a theoretical examination of the Smart Nudge system and a general theoretical look at decomposition techniques used to evaluate microservice architectures. Evaluating the prototype revealed that the Smart Nudge system is highly dependant on augmenting data sources with additional meta-data to produce personalised nudges. The analysis indicates that a data-driven microservice-based architecture seems well suited to resolving some of the problems and requirements that are somewhat unique to the Smart Nudge system setting

MENELANTARKAN ORANG YANG MENURUT HUKUM ATAU PERJANJIAN WAJIB DIPELIHARA BERDASARKAN PASAL 304 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara menurut Pasal 304 KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 304 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridisa normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara menurut Pasal 304 KUHP, yaitu unsur-unsurnya: 1) barang siapa; 2) dengan sengaja; 3) menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara; dan 4) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Di antara unsur-unsur Pasal 304 KUHP tidak ada unsur yang menentukan syarat bahwa harus ada akibat luka berat atau kematian, sehingga cukup jika korban berada dalam “keadaan sengsara” sudah dapat dikenakan pasal ini, di mana akibat luka berat atau kematian merupakan alasan pemberat pidana yang diatur tersendiri dalam Pasal 306 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. 2. Penerapan Pasal 304 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008, yaitu perbuatan seseorang yang ketika melihat pasangan berhubungan badannya susah bernapas karena penyakit asmanya kambuh, tetapi sengaja tidak membawanya ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis, dan ternyata itu mengakibatkan kematian korban, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur Pasal 304 KUHP juncto Pasal 306 ayat (2) KUHP.Kata kunci:  Menelantarkan Orang, Menurut Hukum Atau Perjanjian Wajib Dipelihara, Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidan