Analysis of Increasing the Productivity of Quail Egg Farming in BUMDES Desa Kota Datar

Bumdes as one of the vehicles for accelerating the acceleration of economic growth in rural communities is a close part of agricultural development that supports the provision of nutritious and highly competitive food from livestock, as well as creating jobs in the livestock agribusiness sector. The development of the main livestock population and their production is an illustration of the level of availability of national protein sources. Quail eggs are one of the livestock commodities from the type of egg production that has a fairly high demand and has advantages as a provider of protein for the community. Its nutritional content is able to compete with popular poultry, such as native chickens, broilers, and ducks. The amount of consumption of quail eggs and the nutritional value and benefits contained in quail eggs indicate a fairly large business potential and show a contribution to the sufficiency of national protein intake and the development of Indonesian human quality. This study aims to identify internal and external factors that affect the increase in productivity of Quail Eggs in Kota Datar Village, Hamparan Perak Subdistrict, Deli Serdang Regency, which are included in the scope of Bumdes Kota Datar as a business forum and recommend alternative strategies to overcome the problems faced by the community. rural economy. The study was conducted from July to August 2021. The conclusion of this study is that the presence of Bumdes in increasing livestock productivity can be seen from the running of the marketing system, livestock and physical quality and quail meat which has an effect on increasing egg yields

Policy in The Implementation of Elementary and Junior High School Education Service in Medan

This article explains the importance of policy in public services in the city of Medan. The research method used is a descriptive qualitative approach with a case study approach. The politics of policy in the context of services in the field of education can be seen from the political processes, regulations, and education service systems that run from the process of admitting new students to the teaching and learning process. Education policy is the backbone of accelerating the improvement of human resources, especially in Medan City. In the context of education services, extortion in the administrative education process occurs extortion because of the inconsistency of existing regulations (regulations) and implemented (bureaucracy). This is evidenced by the practice of money administration at every level of student equipment at the elementary and middle school level. Policy politics related to education services encourage bureaucracy which has been rigid and corrupt so far to be dissolved in their existence in an adaptive public service administration system that is sustainable between government administrators and the community. Therefore, service-oriented policy politics in the education sector is an absolute and realistic policy for investing in quality human resources in the city of Medan as a manifestation of the constitutional mandate

Strengthening the Capacity of Water-Using Farmers Associations in Desa Kota Datar

Water as a natural resource that is vital for human life, is increasingly scarce and its availability for agriculture is increasingly limited. For businesses in the agricultural sector, the availability of irrigation water and dams is one of the factors that determine the level of rice field productivity, but the use of water in Kota Datar Village is uneven and inefficient, reflected in the low intensity of food crops (rice and secondary crops). The regulation of irrigation water for lowland rice plants tends to be conventional, wasteful and does not consider cropping patterns in a year. As a result, when there is a long dry season, the stock of water in reservoirs or dams is not sufficient to irrigate rice crops. When the rainy season arrives the water is very abundant, even causing floods, the water is not evenly distributed throughout the irrigation network, so the next planting season will be delayed. Research on strengthening the capacity of the Water User Farmers Association (P3A) is able to answer questions related to reality, especially in Kota Datar Village, which shows that water sources and irrigation networks and dams are not properly maintained and managed. The research objectives are (1) to analyze the characteristics of Gapoktan members/communities, institutional support, and capacity building of WUA members; (2) to analyze capacity strengthening in water management for paddy fields, and its relation to the characteristics of Gapoktan factors, institutional support and capacity building of WUA members; (3) to analyze the level of empowerment in irrigation water management and its correlation with capacity building and institutional strengthening of the P3A Gapoktan; and (4) to formulate a strategy for strengthening capacity in water use towards WUA empowerment in water management for rice fields

Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program e-Parking di Kota Medan

Penerapan tentang program E-Parking sejatinya dibentuk untuk menangani ketidakstabilan keamanan juru parkir di Kota Medan. Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya permasalahan terkait komunikasi yang terjalin antar stakeholders. Penelitian ini berujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi yang terjalin antar stakeholders dalam implementasi kebijakan program E-Parking di Kota Medan, adapun fenomena yang akan diteliti yaitu komunikasi yang dilakukan stakeholders dan implementasi program E-Parking di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Hasil dari penelitian menunjukan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan berupa Sosialisasi Perencanaan E-Parking yang diikuti oleh perwakilan seluruh juru parkir di Kota Medan, workshop dan FGD, sedangkan para calon juru parking elektronik melakukan komunikasi dengan cara komunikasi secara langsung dan dalam bentuk diskusi tentang pelaksanaan penggunakan teknologi di Kota Medan. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan adalah dengan menawarkan program E-Parking dengan cara door to door kepada juru parkir jalanandan rapat koordinasi yang di hadiri oleh beberapa warga dan tokoh masyarakat. Namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya: ketidakjelasan komunikasi yang dilakukan oleh salah satu stakeholders dalam mengkomunikasikan pelaksanaan program E-Parking yang menimbulkan mis-interpretasi, kemudian terdapat ketidaksinambungan antara pihak pemerintah dengan juru parkir lama. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah: perlu adanya peningkatan kesadaran antar stakeholders dalam melakukan kerjasama diperlukan komunikasi yang intensif antar stakeholders agar meminimalisir perbedaan pemahaman dalam komunikasi yang dilakukan oleh para juru parkir dengan Pemerintah Kota Medan

COORDINATION OF LOCAL GOVERNMENT AGENCIES IN CONTROLLING UNLICENSED BUILDINGS IN BINJAI CITY

Kelima, komunikasi antar instansi yang sering menimbulkan miskomunikasi.Keempat, lemahnya kesatuan akibat kerja ego sektoral dan permasalahan dalam pengambilan keputusan; Ketiga, terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Perkim; Kedua, tidak adanya biaya yang mengakibatkan tahap penertiban terhenti hingga tahap penandatanganan atau pembongkaran bangunan; Hasil penelitian ini adalah: Pertama, belum adanya peraturan daerah/perwali terkait Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG); Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, data sekunder dan studi literatur. Permasalahan terkait munculnya bangunan tanpa izin di Kota Binjai dan menurunnya jumlah masyarakat di Kota Binjai yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rupanya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). ) Kota Binjai.

KEKUATAN HUKUM ATAS GUGATAN PERDATA YANG DIAJUKAN SECARA LISAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

AbstrakDalam kehidupan bermasyarakat, banyak menghadapi masalah-masalah yang serba komplek, terjadi pelanggaran yang sifatnya personal atau pribadi, bilamana terjadi pelanggaran hak sudah tentu adanya penyelesaian yang baik serta menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat berupa perundang-undangan. Untuk penyelesaiannya ada dua jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan jalan berdamai tanpa melibatkan pihak pemerintah atau mengajukannya kepada yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga peradilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri.Dalam mengajukan permasalahan tersebut tentu sudah harus membuat surat gugatan atau tuntutan hak dalam ini disebut dengan gugatan dimana gugatan ini ditulis atau dikomputer  yang bermaterai atau kertas segel.Dari ulasan yang telah dikemukakan di atas, dalam kaitan dengan pokok masalah dalam penulisan ini maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  :Bagaimanakah kekuatan hukum atas gugatan perdata yang diajukan secara lisan ?Apakah hambatan-hambatan yang timbul dalam pembuktian perkara perdata atas gugatan yang diajukan secara lisan. ?Metode yang dipergunakan dalam menganalisa permasalahan penulis akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan cara Library Research dan Field Research dengan memakai teknik pengumpulan data dengan melalui interview dan studi dokumentasi, dan setelah data terkumpul akan diuji melalui teknik pengujian deduktif dan induktif.Dari data yang dihasilkan dalam penelitian bahwa gugatan yang diajukan secara lisan adalah syah secara hukum dan tidak ada masalah soal kekuatan hukum, hanya saja yang merupakan hambatan pihak penggugatnya tidak secara jelas mamajukan dasar-dasar pembuktiannya jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang digugat.Keberadaan gugatan jika pengajuannya di lakukan lisan khususnya di pengadilan negeri Padangsidimpuan kenyataan gugatan lisan tersebut masih ada diterapkan.Kata kunci: Gugatan Perdata, Kekuatan Huku

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG– UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997

Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawabankorporasi, yang menjadi indikator sehingga pimpinan korporasi dapat diminta pertanggungjawaban serta bentuk pertanggungjawaban korporasi secara pidana dan perdata terhadap tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup menurut Undang–Undang Nomor 23 tahun 1997. Metode penelitian yang digunkan adalah metode normatif dan empiris dengan sumber informasi daribahan primair dan skunder, serta alat pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan pertanggungjawaban korporasi, indikator pimpinan korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pimpinankorporasi telah secara memadai diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 tahun 1997, yaitu pimpinan korporasi yang melaksanakan kegiatan usahanya telah menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat dihukum pidana ditambah dengan denda ganti rugi menurut hukum perdata

KEKUATAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PROSES PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Berdasarkan materi yang diambil dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Studi Kasus Nomor, 360/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh) bahwa di dalam proses persidangan tindak pidana pembunuhan dimana masalah alat bukti sangat diperlukan sekali di dalam persidangan, maka dengan demikian penulis perlu melakukan suatu penelitian tentang masalah kekuatan alat bukti sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan perumusan masalah yang diangkatBerdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut di bawah ini :Apakah alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai  dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ?Apakah hambatan yang dihadapi saat membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai  dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi saat membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri PadangsidimpuanSelanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research)Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisan dengan cara Induksi dan DeduksiSelanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam tindak pidana pembunuhan sudah sesuai  dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana di dalam hukum acara pidana kita pakai Negatief Wettelijke theori yaitu theori pembuktian yang didasarkan pada syarat yaitu adanya keharusan keyakinan Hakim di dalam memutuskan kasus tindak pidana dengan dasar alat bukti syah untuk menguatkan bahwasanya tindak pidana kejahatan telah terjadi dilakukan oleh terdakwa dan juga sudah sesuai dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam Peundang-undangan yaitu KUHAP dan bahwa hambatan yang dihadapi saat membuktikan kesalahan yang diperbuat terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena dimana Hakim dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau perkara pidana harus memerlukan pembuktian untuk memutuskan siapa yang benar dan salah, serta tidak dapat begitu saja menuduh suatu perkara pidana yang bertujuan untuk kebenaran materi yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang syah sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan  juga Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Peran Tokoh Adat Dalam Pemilihan Kepala Desa Huta Tinggi Kab. Mandailing Natal (Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah )

Peran Tokoh Adat dalam pemilihan kepala desa Hutatinggi pada tahun 2018 merupakan pemilihan kepala desa yang keduabelas, yang merupakan wujud dari demokrasi ditingkat desa, pada setiap pelaksanaan kegiatan politiknya selalu melibatkan tokoh adat yang memiliki peran sangat penting dalam mensukseskan pilkades. Tokoh adat di desa Hutatinggi diantaranya adalah Marzuki Pulungan, Syafii Lubis, Rahmad Taufik Nasution, Fendi Nasution yang menjadi tokoh adat di empat dusun/banjar yang ada di desa Hutatinggi. Penelitian ini menggunakan peneltian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara sebagai metode utama, metode pelengkapnya adalah dokumentasi dan observasi, analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam pemilihan kepala desa Hutatinggi kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Salah satunya praktek politik dinasti yang sedang berjalan saat ini dijumpai di Desa Hutatinggi, dimana telah terjadi upaya mempertahankan kekuasaan oleh marga Nasution. Mulai dari kepala desa sebelumnya pada tahun 2006 hingga yang sedang menjabat saat ini. Hubungan yang dimiliki kepala desa dengan mantan kepala desa sebelumnya masih ada kekerabatan yang dekat dan masih memiliki pengaruh di masyarakat khususnya di marga Nasution. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran tokoh adat di desa Hutatinggi dalam pemilihan Kepala Desa Hutatinggi dan terjadinya politik kekerabatan (2) Bagaimana peran Tokoh Adat dalam Pemilihan Kepala Desa Hutatinggi jika di tinjau dari Fiqih Siyasah

Proses Penyelesaian Sengketa Hak Tas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota

The purpose of this study is to find out how the process of resolving disputes over land rights through mediation and what are the obstacles to the process of resolving disputes over land rights through mediation at the Padangsidimpuan City Land Office. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the procedures or procedures for resolving disputes conducted by the Land Office include stages (1) pre-mediation, (2) mediation. In resolving disputes over land rights at the Padangsidimpuan City Land Office, there are several obstacles, namely (1) the existence of obstacles from the disputing parties such as the absence of parties to fulfill the invitation to mediate (2) there is no good intention from each party (3) differences in ability and education among the parties (4) rules deemed to slow down the dispute resolution process (5) complainants often do not know the requirements and procedures for dispute resolution at the Padangsidimpuan City Land Office.Key words: Process of Dispute Resolution, Mediation, Land Office