Penanggulangan Kejahatan terhadap Tanah

Munculnya kejahatan terhadap tanah menunjukan bahwa pada dasarnya pembidangan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya tidak hanya terbatas pada aspek Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara saja melainkan juga meliputi Hukum Pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan angka Sengketa, Konflik dan Perkara yang tengah terjadi di Indonesia. Kejahatan terhadap tanah adalah kejahatan yang dilakukan tehadap dan berhubungan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA. Berdasarkan waktu terjadinya, kejahatan terhadap tanah dapat terjadi pada saat; 1) Saat Pra-Perolehan, 2) Menguasai Tanpa Hak dan 3) Mengakui Tanpa Hak. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap tanah dapat dilakukan berupa tindakan; 1). Pre-emtif, 2). Pereventif dan 3). Refresif. Point terpenting sebagai saran untuk mengantisipasi peluang terjadinya kejahatan terhadap tanah adalah agar masyarakat sesegera mungkin melakukan pendaftaran atas tanah-tanah yang secara sah dan nyata dikuasai oleh yang berangkutan kepada institusi yang berwenang (BPN) guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkecil kemungkinan terjadinya tindak kejahatan terhadap tanah

Kajian Entomologi dalam Mendukung Pengendalian Malaria melalui Program Flying Health Care (FHC) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua

Flying Health Care is one of the programs of the Ministry of Health to accelerate the elimination of malaria in an integrated manner, especially in the Yahukimo Regency. The purpose of this activity is to describe the role of entomological aspects in malaria control efforts. The data includes cases of malaria, mosquitoes and Anopheles larvae, breeding place, and vector control efforts. Data was collected by observation, survey, and secondary data analysis. The results of the study show that malaria cases rank first out of 10 diseases in health facilities. Malaria cases were more common occurred at the age of 10-19 years, male and near to health facilities. Breeding places in the form of swamps and puddles in the environment around patients with water depths ranging from 5-30 cm. There is no entomological data at the district level or at Puskesmas Aplim. Ongoing vector control efforts are in the form of distributing insecticide-treated mosquito nets. Insecticide mosquito nets have not been fully distributed to the community, this is constrained by the existing infrastructure in health care facilities. Vector control efforts should be supported by the results of entomological surveys and it is important to do socialization on how to use and maintain mosquito nets at the time of mosquito net distribution

The Legal Force of Electronic Signatures in Online Mortgage Registration

The legal force of electronic signatures in online mortgage registration activities is an important subject to study. Because basically the legal problems of electronic mortgage registration are also related to the validity of electronic signatures of persons who are not present before an LDO. Another issue that is important to study regarding the electronic signature in question is regarding the time limit of 7 (seven) days to register the Deed of Grant of Mortgage to the Land Registry Office. If it exceeds that time limit, the deed in question becomes null and void and it also causes sanctions against LDO. The research method used is normative juridical legal research that focused on two problems, namely; How is the legal force of electronic signatures in online mortgage registration? What are the legal problems of online mortgage registration? The results of the research showed that the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/the Head of National Land Agency Number 9 Year 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services substantially has a tendency to contradict some of the regulations above it. Therefore, there is no detailed data protection relating to the securities registered in the electronic mortgage registration. Ignoring the time limit of 7(seven) days will also result in administrative sanctions up to the dismissal of the LDO who neglect their duties

Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan

Terdapat korelasi antara peraturan zonasi pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dengan Undang-Undang Pokok Agraria terutama dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah yang merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Korelasinya terletak pada tujuan akhir dilakukannya pengaturan zonasi dimaksud yaitu menjadikan tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi. Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat (MHA) atas tanah penting untuk dipertanyakan dalam kaitan pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistisyang memggunakan data skunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara offline maupun onlineyang kemudian dianalisa melalui metode analisa konten (centent analysis method) dengan fokus padapermasalahan tentang bagaimana eksistensi hak komunal MHA dalam undang-undang pengadaan tanah? dan bagaimana pengadaan tanah yang objeknya hak komunal?.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa UU No.2/2012  tidak mengatur secara khusus tentang objek pengadaan tanah yang berasal dari hak ulayat atau menurut Permen ATR /Ka. BPN No.10/2016 disebut hak komunal, eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah  dalam penjelasan Pasal 40 UU No.2/2012 yang menegaskan bahwa yang berhak menerima ganti rugi antara lain MHA. Sedangkan untuk pegadaan tanah yang objeknya hak komunal (hak ulayat) dilaukan melalui mekanisme ganti kerugian yang ‘layak dan adil” dengan cara; pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan

Pembagian Harta Warisan 1:1 Antara Laki-laki dan Anak Perempuan (Contra Legem)

Salah satu tugas dan fungsi mahkamah agama ialah menyelesaikan perselisihan harta pusaka bagi orang Islam. Dalam menentukan hukum pusaka, hakim berpandukan kepada perundangan semasa iaitu al-Quran dan Hadis serta pendapat ulama terdahulu. Sekiranya undang-undang dan peraturan ini menimbulkan ketidakadilan, maka hakim harus memihak kepada keadilan dalam masyarakat dengan mengenepikan undangundang atau peraturan undang-undang, prinsip undang-undang ini boleh dipanggil contra legem. Salah satu keputusan pengadilan agama yang hakimnya mengikuti praktik kontra legem adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1642/Pdt.G/2020/PA.JP. Dalam keputusannya, hakim menentukan pembahagian harta pusaka antara anak lelaki dan perempuan dalam jumlah yang sama atau 1:1. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pendangan hakim sehingga memutuskan perkawa nomor 1642/Pdt.G/2020/P.JP tentang warisan secara contra legem, bagaimana analisis hukum terhadap penerapan contra legem dalam memutus perkara pembagian warisan pada putusan PA Jakarta Pusat nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu kajian terhadap putusan PA Jakarta Pusat nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP. Hasil kajian ini didapati dalam KHI, yang menyatakan bahawa di bawah Perkara 176, seorang gadis mendapat separuh bahagian jika dia bersendirian, dua pertiga jika dua atau lebih, dan seorang perempuan jika dia bersama lelaki, bahagiannya adalah. dua lawan satu untuk perempuan. Penghakiman hakim dalam Perkara No. 1642/Pdt.G/2020/PA.JP adalah berdasarkan prinsip penggantian Islam 2:1 antara lelaki dan wanita, tetapi selain prinsip penggantian Islam, hakim juga dianggap prinsip tanggungjawab kerana dia bukan hanya seorang lelaki, Kemudian dia mendapat hak warisan, dan jika seorang lelaki lebih bertanggungjawab kepada ibu bapanya daripada anak perempuannya, dia berhak mendapat dua kali ganda bahagian anak perempuan. Penggunaan undang-undang balas oleh hakim dalam prosiding probet dalam Kes No. 1642/Pdt.G/2020/PA.JP adalah pelaksanaan undang-undang yang progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, kriteria undang-undang progresif termasuk: 1) matlamat besar kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; bergerak secara praktikal dan juga secara teori; 4) kritikal dan berfungs

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN PANGKEP

Abstrak Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Biro, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hokum syar’i. Sumber data dalam penelitian yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, teknik analis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih akan berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Birao merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi   Abstract This research raises the subject of "Review of Islamic Law on Simple and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency" using historical approaches, sociological approaches, and syar'i legal approaches. Data sources in research are derived from primary and secondary data. To obtain the data needed in this study, data reduction, data presentation, comparison analysis techniques, and conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties agree to take a simple and economical path (non-litigation), they then choose a mediator who is considered capable of bridging the interests of the parties. Then, the chosen mediator will try to build communication with the parties to the dispute so that it is expected to provide solutions to the problem. The settlement of customary land disputes in a simple and economical manner (non-litigation), as carried out by the Bonto Birao community, is one of the dispute settlements allowed in Islam because it contains elements of help and peace. Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigatio

Implementasi Seleksi Fitur Binary Particle Swarm Optimization pada Algoritma K-NN untuk Klasifikasi Kanker Payudara

Kanker Payudara adalah jenis kanker paling umum yang sering menyerang kalangan wanita di seluruh dunia. Diagnosa awal yang akurat dalam mendeteksi kanker payudara memainkan peran penting dalam pengobatan pasien karena semakin cepat kanker di diagnosa semakin cepat juga pengobatan dapat diberikan. Untuk menghasilkan diagnosa yang akurat terhadap pasien kanker payudara maka dilakukan penelitian dengan tujuan mendapatkan model klasifikasi yang dapat memberikan klasifikasi yang akurat terhadap penyakit kanker payudara. Algoritma klasifikasi yang sering digunakan dan cukup terkenal adalah K-Nearest Neighbor (K-NN). Algoritma K-NN melakukan klasifikasi menggunakan konsep tetangga terdekat berdasarkan pada data terdahulu, akan tetapi algoritma K-NN lemah terhadap data dengan jumlah fitur yang besar. Maka dari itu, untuk kasus dataset dengan banyak fitur dapat dilakukan seleksi fitur terlebih dahulu untuk meningkatkan performa klasifikasi K-NN. Salah satu yang sering digunakan untuk seleksi fitur adalah algoritma Binary Particle Swarm Optimization (BPSO). Pada penelitian ini akan dibuat 2 model klasifikasi K-NN yaitu model klasifikasi K-NN saja tanpa seleksi fitur dan model klasifikasi K-NN dengan seleksi fitur Binary Particle Swarm Optimization, Kemudian dilakukan perbandingan hasil akurasi yang didapat. Dataset yang akan digunakan adalah Breast Cancer Wincosin (Diagnostic) dari UCI Machine Learning Repository yang memiliki 569 data dan 30 fitur. Hasil penelitian menunjukan model K-NN+BPSO menghasilkan akurasi sebesar 95,32% dan model K-NN menghasilkan akurasi sebesar 94,15%. Berdasarkan akurasi yang didapatkan algoritma K-NN dengan seleksi fitur menghasilkan akurasi yang lebih baik daripada algoritma K-NN tanpa seleksi fitur sebesar 1,17%. Algoritma Binary PSO juga berhasil mereduksi fitur dari 30 fitur menjadi 5 fitur dengan tidak mengurangi akurasi dari model klasifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kasus klasifikasi kanker payudara dengan dataset Breast Cancer Wincosin (Diagnostic) algoritma K-NN dapat dikombinasikan dengan seleksi fitur Binary PSO untuk membuat model klasifikasi yang memberikan performa cukup baik

RANCANGAN USULAN PERBAIKAN UNTUK MENGURANGI DEFECT GELOMBANG PADA PROSES PRODUKSI GITAR AKUSTIK DI DEPARTEMEN PERMESINAN PT GENTA TRIKARYA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA

PT Genta Trikarya adalah perusahaan industri manufaktur yang memproduksi gitar akustik dan ukulele untuk industri musik. Pencapaian produksi rata-rata per bulan sebanyak 860 buah. Menurut data perusahaan dari Januari 2015 – Oktober 2015 jumlah cacat mengalami fluktuatif dan ada yang melebihi standar cacat perusahaan yaitu 3%. Lalu dilanjutkan kajian lebih lanjut untuk identifikasi defect. Kajian ini menggunakan metode six sigma untuk mengurangi cacat gelombang. Tahapan pada six sigma yaitu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Tahap Define mengidentifikasi masalah yang akhirnya ditemukan defect gelombang dengan persentase defect sebesar 31,88%. Lalu dilanjutkan ke tahap Measure mengukur stabilitas proses (Control Chart p) dan kapabilitas proses (DPMO dan level sigma), dengan hasil diperoleh bahwa terdapat proses yang keluar dari kontrol. Setelah mengetahui informasi bahwa terdapa proses yang tidak terkontrol maka dilakukan tahap Analyze untuk menentukan prioritas perbaikan cacat gelombang dan mencari akar penyebabnya. Lalu dilakukan tahap Improve untuk penyusunan usulan perbaikan untuk mengurangi cacat gelombang. Usulan perbaikan diberikan untuk faktor manusia, mesin, dan lingkungan sebagai faktor penyebab cacat gelombang. Usulan perbaikannya yaitu, membuat display peringatan setting waktu proses pada mesin, membuat alat bantu untuk mendinginkan side body, melakukan penambahan sistem alarm buzzer timer pada mesin, dan menyediakan genset sebagai sumber cadangan listrik Kata kunci : Gitar Akustik, Side Body, Six Sigma, CTQ, FMEA, Cacat Gelomban