Efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terkait Pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mal

AGUNG CHRISTDUTA RAHEDI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2012, Efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang. (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) Lutfi Effendi,SH.M.Hum; Sri Kustina,SH.CNDalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang. Serta penulis juga membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam menerapkan peraturan tersebut dan upaya yang telah dilakukan oleh dinas tersebut guna mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Lokasi penelitian berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan memberikan kuisoner terhadap sample yang merupakan mahasiswa pendatang dan studi kepustakaan. Sampel dalam penelitian ini sejumlah sebelas (11) orang terdiri dari 1 staff bidang administrasi yang menangani pelaksanaa Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Mahasiswa pendatang yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Brawijaya sebanyak 5 orang dan Mahasiswa Universitas Merdeka Malang sebanyak 5 orang.Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan daerah Kota Malang mengenai surat keterangan tinggal sementara tidak berjalan efektif karena beberapa faktor baik dari faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, Kesadaran Hukum Warga Masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh dinas terkait berupa ketidaksadaran masyarakat khususnya mahasiswa dalam penelitian ini, kurangnya sosialisasi oleh dinas kependudukan guna memaksimalkan pelaksanaan aturan ini. Solusi dari kendala tersebut adalah pemaksimalan sosialisasi dan pengunaan e-ktp(elektronik Kartu Tanda Penduduk) guna mempermudah data yang didapat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pasal 9 Peraturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara dikatakan tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan sosialisasi yang kurang sehingga ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas aturan yang berlaku. sehingga perlunya ada pemahaman yang diberikan ke tiap Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk disosialisasikan ke warga pendatang sehingga aturan ini dapat berjalan secara efektif. Juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dinas terkait mengenai sosialisasi dan ketidaksadaran masyarakat tentang adanya peraturan tersebut dan beberapa solusi yang diambil atas beberapa kendala diatas

Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance. Namun, disisi lain variabel dewan komisaris independen merupakan variabel moderasi atau yang memperkuat hubungan sales growth terhadap tax avoidance

A Comparative Study on the Quality of Life of Leprosy Patients in Kilifi and Kwale Counties in Kenya

Background:Kenya at present is in the post-elimination phase of leprosy having achieved a prevalence of <1 case per 10,000 persons in 1989. In 2019 Kenya notified 163 leprosy patients, highest being in Kilifi and Kwale counties. About a quarter (26%) of the notified leprosy patients had grade 2 disability at the time of diagnosis, this being the most severe form of disability that may indicate a late diagnosis. This study aimed at assessing the quality of life of leprosy patients to guide policies and programs intended to enhance the health and well-being of leprosy patients.Materials and Methods:This was a case-control study conducted in Kilifi and Kwale Counties. For every leprosy index patient enrolled, two controls were identified within the same village to match the case. Descriptive statistics were used to summarise demographic and clinical variables. The World Health Organisation (WHOQOL-BREF) tool was used to measure the quality of life. The tool derived four (4) domains of physical health, psychological status, social relationship, and environmental profile. These were transformed into a scale between 0 to 100 for analysis. The F-test was used to compare mean scores in the four domains between cases and controls. The quality of life among the index cases against their controls was further analysed using conditional logistic regression models.Results: A total of 98 leprosy patients and 167 controls were evaluated for quality of life. On the perception of quality of life, leprosy patients had significantly lower mean transformed scores of 39 (SD 25) versus 49 (SD 25) p= <0.0001 compared to controls. Similarly, index cases had lower health satisfaction scores of 42 (SD 26) compared to controls scoring 61(SD 27) p=<0.001. Overall leprosy patients had statistically significant poorer scores on physical health, psychological health, social relationships and environmental QoL domains. Differences were most remarkable in the psychological domain, with a mean transformed score of 53 (SD 20) versus 68 (SD 16) p= < 0.0001 for controls. The overall quality of life model revealed that leprosy patients who were found to have either diabetes or hypertension enjoyed a better overall quality of life with OR of 10.98 and 1.22 respectively with a p-value <0.00001. Patients with tuberculosis and HIV presented the poorest quality of life with ORs of 0.49 and 0.14 respectively.Conclusion: The quality of life of the leprosy patients was significantly lower than that of the community controls in all the domains. Governments and communities need to prioritize rehabilitation measures such as the provision of artificial limbs, cataract surgery, and social protection disbursements to help leprosy victims improve their quality of life

Nanoparticle Network Formation in Nanostructured and Disordered Block Copolymer Matrices

Incorporation of nanoparticles composed of surface-functionalized fumed silica (FS) or native colloidal silica (CS) into a nanostructured block copolymer yields hybrid nanocomposites whose mechanical properties can be tuned by nanoparticle concentration and surface chemistry. In this work, dynamic rheology is used to probe the frequency and thermal responses of nanocomposites composed of a symmetric poly(styrene-b-methyl methacrylate) (SM) diblock copolymer and varying in nanoparticle concentration and surface functionality. At sufficiently high loading levels, FS nanoparticle aggregates establish a load-bearing colloidal network within the copolymer matrix. Transmission electron microscopy images reveal the morphological characteristics of the nanocomposites under these conditions

Efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang. (Studi di Dinas Kependudukan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas efektifitas pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang. Hal yang melatarbelakangi penulis menulis skripsi ini adalah karena Kota Malang juga dikenal sebagai Kota Pendidikan, karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama, Sebagai kota pendidikan, banyak mahasiswa berasal dari luar Malang yang kemudian menetap di Malang. Sehingga jumlah pendatang yang merupakan pendatang dari luar Kota Malang cukup banyak dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai Kartu Identitas Kota Malang sehingga mereka harus mengurus Surat Keterangan Tinggal Sementara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang di Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 yang berbunyi " Setiap Penduduk WNI yang tinggal sementara di Kota Malang selama 6(enam) bulan berturut-turut wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara" dari latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah 1. Bagaimana efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam menerapkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 15 tahun 2007 terkait dengan pendaftaran surat keterangan tinggal sementara bagi mahasiswa pendatang di Kota Malang dan bagaimana upaya dalam menghadapi kendala tersebut? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Lokasi penelitian berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan tekhnik observasi, wawancara dan memberikan kuisoner terhadap sample yang merupakan mahasiswa pendatang dan studi kepustakaan. Sampel dalam penelitian ini sejumlah sebelas (11) orang terdiri dari 1 staff bidang administrasi yang menangani pelaksanaa Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Mahasiswa pendatang yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Brawijaya sebanyak 5 orang dan Mahasiswa Universitas Merdeka Malang sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 tahun 2007 mengenai Surat Keterangan Tinggal Sementara tidak berjalan efektif karena beberapa faktor baik dari faktor kaidah hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, Kesadaran Hukum Warga Masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh dinas terkait berupa ketidaksadaran masyarakat khususnya mahasiswa dalam penelitian ini, kurangnya sosialisasi oleh dinas kependudukan guna memaksimalkan pelaksanaan aturan ini. Solusi dari kendala tersebut adalah pemaksimalan sosialisasi dan pengunaan e-ktp(elektronik Kartu Tanda Penduduk) guna mempermudah data yang didapat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dari hasil penelitian diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Pasal 9 Peraturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 terkait dengan pendaftaran Surat Keterangan Tinggal Sementara dikatakan tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari masyarakat dan sosialisasi yang kurang sehingga ada ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas aturan yang berlaku. sehingga perlunya ada pemahaman yang diberikan ke tiap Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk disosialisasikan ke warga pendatang sehingga aturan ini dapat berjalan secara efektif. Juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dinas terkait mengenai sosialisasi dan ketidaksadaran masyarakat tentang adanya peraturan tersebut dan beberapa solusi yang diambil atas beberapa kendala diatas

The effects on tuberculosis treatment adherence from utilising community health workers: a comparison of selected rural and urban settings in Kenya.

INTRODUCTION: Community Health Workers (CHWs) have been utilised for various primary health care activities in different settings especially in developing countries. Usually when utilised in well defined terms, they have a positive impact. To support Kenya's policy on engagement of CHWs for tuberculosis (TB) control, there is need to demonstrate effects of utilising them. OBJECTIVES: This study assessed TB treatment adherence among patients who utilised CHWs in management of their illness in comparison to those who did not in urban and rural settings. METHODS: A retrospective cohort study was conducted in selected health facilities using standard clinical records for each TB patient registered for treatment between 2005 to 2011. Qualitative data was collected from CHWs and health care providers. RESULTS: The study assessed 2778 tuberculosis patients and among them 1499 (54%) utilized CHWs for their TB treatment. The urban setting in comparison with the rural setting contributed 70% of patients utilising the CHWs (p<0.001). Overall treatment adherence of the cohort was 79%. Categorizing by use of CHWs, adherence among patients who had utilized CHWs was 83% versus 68% among those that had not (p<0.001). In comparison between the rural and urban settings adherence was 76% and 81.5% (p<0.001) respectively and when categorized by use of CHWs it was 73% and 90% (p<0.001) for the rural and urban set ups respectively. Utilisation of CHWs remained significant in enhancing treatment adherence in the cohort with unadjusted and adjusted ORs; OR 2.25, (95% 1.86-2.73) p<0.001 and OR 1.98 (95% 1.51-2.5) p<0.001 respectively. It was most effective in the urban set-up, OR 2.65 (95% 2.02-3.48, p<0.001) in comparison to the rural set up, OR 0.74 (95% 0.56-0.97) p = 0.032. CONCLUSION: Utilisation of CHWs enhanced TB treatment adherence and the best effects were in the urban set-up

Framework of Study.

<p>H/F Health Facility.</p

Treatment Adherence by potential risk factors, sorted by utilisation of CHWs.

<p>* All data are n(%).</p><p>CHW, Community Health Worker, PSP Pulmonary Smear Positive, PSN Pulmonary Smear Negative, EPTB Extrapulmonary TB.</p

The Effect of combining location and use of CHWS on treatment Adherence.

<p>CHW, Community Health Worker.</p

Renewable Energy Technologies for Economic Development

Indonesian villages are facing dangerous condition. Every year, young people are deserting the villages. To overcome this problem, Tangsi Jaya hamlet, West Java, has been provided with 18 kW micro-hydro to supply electricity both to the community and to Small Processing Center for ground coffee production. Results of cash flow analysis for ground coffee in Tangsi Jaya hamlet, with total investment of IDR 110 750 000 and discount rate of 18 % for 5 yr. Banyumeneng I hamlet, Yogyakarta with an investment cost IDR 95 000 000 and production cost of IDR 34 195 000 yr–1 and the interest rate of 14 % yr–1, the payback period was estimated to be 3 yr with ROI of 40 %. PEST analysics indicate that the higher electricity tariff and interest rate while the higher the value of technology and number of people involve with the SPC will result in the bigger value of ROI. Renewable energy technology could be used for value added activities in rural areas, create small industries, provide job opportunities to the local people and create conditions for sustainable economic development. However, vigilance is needed because small industries can also cause pollution because they produce wast