ABORSI KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Abstrak:  Artikel ini membahas tentang aborsi korban perkosaan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Menurut UU HAM, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan  melanggar hak asasi manusia, yang meliputi hak reproduksi wanita dan hak janin. Jika keduanya saling melanggar, diutamakan yang memilih hak yang paling penting untuk dipertahankan. Jika menurut hukum Islam dengan menggunakan pandangan Imam Safi’I yang mengutamakan kemaslahatan bagi setiap umat, apabila terjadi pertentangan antara dua kemudaratan, maka diambil yang lebih kecil mudharatnya. Kesimpulannya, aborsi oleh korban perkosaan yang menuai banyak kontroversi, secara penelitian tinjauan yuridis yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Kesimpulannya dalam kedua perspektif hukum yang telah dibandingkan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada subyek hukum dan argumentasi hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek hukum dan prosedur (batas waktu aborsi) Kata Kunci: aborsi, korban perkosaan, hukum Islam, Hak Asasi Manusia

PELAYANAN LINTAS BATAS DAERAH PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 SALATIGA DI KOTA SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Di Indonesia, pelayanan pendidikan menjadi program utama pemerintah yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya pelayanan pendidikan tidak hanya berlaku bagi siswa yang berasal dari dalam wilayahnya saja, sehingga menimbulkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Kondisi tersebut juga terjadi di SMA Negeri 1 Salatiga, yang melayani pendidikan bagi siswa dari dalam dan luar Kota Salatiga, terutama Kabupaten Semarang. Kondisi aksesibilitas yang baik, didukung dengan transpotasi yang memadai serta kualitas sekolah yang baik, menyebabkan pelayanan lintas batas tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai pelayanan lintas batas daerah Pendidikan SMA Negeri 1 Salatiga di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana pelayanan lintas batas daerah SMA Negeri 1 Salatiga yang terjadi di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dan mengapa demikian?”

Reformulasi Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Pandemi Covid 19 berdampak pada sistem dan manajemen kerja birokrasi. Ada perubahan kultur bekerja birokrasi dengan model WFH dan WFO. Sistem manajemen kinerja ASN selama pelaksanaan WFH dinilai belum efektif karena sistem kontrol yang belum terpusat bahkan sebagian sumber daya instansi dinilai belum siap menerapkan sistem WFH, tidak terkecuali di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kondisi saat ini, tatanan kebiasaan baru yang sedang diterapkan di lingkungan pemerintah telah memaksa seluruh lini untuk beradaptasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pengaturan dan menggagas reformulasi pengaturan sistem kerja birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada masa adaptasi kebiasaan baru. Dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dari hasil studi kepustakaan (library research) dan didukung olahan informasi dari hasil survei dan Focus Group Discussion (FGD), penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan sistem kerja melalui Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di Pemerintah Kota Yogyakarta mengadopsi 2 (dua) sistem kerja (model blended system), yaitu Work From Office (WFO) sebagai sistem kerja yang dilaksanakan di kantor dan Work From Home (WFH), sehingga guna meraih peluang dalam momentum reformasi birokrasi di masa pandemi, maka penelitian ini memformulasikan kerangka alternatif desain pengaturan sistem kerja WFO yang dikolaborasi dengan WFH sebagai satu kesatuan sistem kerja di Pemerintahan Kota Yogyakarta, yang meliputi penataan metode kerja, penataan jadwal kerja, penataan akses data/dokumen kerja, serta metode pemantauan/pengawasan dan evaluasi kinerja

The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision

MK decission which are "rejecting" and "unacceptable", often contain a constructive “ratio decidendi/obiter dictum” to the formation of the UU, but has not been effectively acted upon in the Prolegnas. This study analyzes: (1) the urgency of national legislation arrangements based on the ratio decidendi/obiter dictum; (2) the formulation of national legislation arrangements based on the ratio decidendi/obiter dictum. This normative research concludes: (1) UU must be formed based on the constitution, but the constitutional messages/guidelines in the MK’s legal considerations-that impactful on the substance of the UU are not followed up. (2) revise Article 18 of the Law No.12 of 2011 as ammanded through the Law No.13 of 2022 on the Establishment of Law and Regulation; give priority weight-to the law affected by the MK decision and include in the Prolegnas priority; the substance of the MK decision must be followed up in the drafting; and institute constitutional dialogue

Developing Interoperability Model for Health Services

Information plays an important role in health care. Doctors and health care providers will process the information which is a treatment for patients. Information management and use productively is a challenge to health care. Health Information Technology (Health IT) significantly increase the efficiency in helping the provider of health information about patients. It also improves the quality of health services and outcomes of patient care. Information technology has the potential to improve the quality, safety, and health care efeciency

The Relativity in the Absolute Authority of the Central Government in Religious Affairs

The legal policy of the regional government, post-political reform, puts religious affairs under the absolute administrative authority of the central government. However, the development of society requires religious affairs to also be taken care of by the regional government. We argued that there is relativity in the absolute administrative affairs of the central government authority in the scope of religion. This research aimed to analyze and identify the form of relativity in the absolute administration of the central government in religious affairs. Second, the advantages and disadvantages of the absence of certainty related to the absolute administration of the central government in religious affairs were discussed. The method used in the study was legal doctrinal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study concluded that the implementation of absolute government administration in the field of religion turned out to be relative, with the involvement of the regional government in managing and regulating religious affairs. This occurs in the affairs of Islamic boarding schools, hajj and umrah, zakat, and the maintenance of religious harmony. Second, there are advantages and disadvantages to the involvement of regional governments in carrying out religious affairs. Among the advantages, namely the financial burden and the activities of the central government in the administration of religious affairs can be assisted by the regional government budget. The weakness was in the regulation and implementation of the absolute government administration in religious affairs by regional governments due to a lack of understanding of the development of government affairs. Keywords: Relativity, Government Administration, Central Government, Religio

PRODUKSI DAN PEMUTARAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PROMOSI KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN COVID-19

Keterlibatan masyarakat dan peningkatan literasi pencegahan COVID-19 ditingkat individu dan masyarakat menjadi salah satu isu strategis untuk mengurangi jumlah kasus positif di suatu wilayah melalui upaya promosi kesehatan. Radio spot atau iklan layanan masyarakat merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk promosi kesehatan dan merupakan media yang sangat efektif karena audiens diajak belajar dengan pendekatan pesan (message-learning approach). Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menyusun dan memproduksi media audio iklan layanan masyarakat tentang etika batuk, physical distance, himbauan sosial dan hal-hal yang diperhatikan selama berada di tempat pemeriksaan COVID-19. Tahapan kegiatan yaitu tahap 1) pra-produksi (pengumpulan referensi, pemilihan talent voice dan persiapan alat dan bahan), tahap 2) produksi (recording, editing, review expert dan final production) dan tahap 3) pasca produksi atau distribusi media. Sasaran promosi kesehatan yaitu massa dan disebarluaskan melalui media sosial, radio lokal daerah (RRI Kota Samarinda), mobilisasi lintas lembaga yaitu Kepolisian Resor Kota Samarinda, serta lembaga pelayanan kesehatan yang memberikan layanan PCR di wilayah Kota Samarinda. Kesimpulan kegiatan ini yaitu telah diprodukasi lima iklan layanan masyarakat yang dimanfaatkan oleh lintas lembaga di wilayah Kota Samarinda serta meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat mengenai upaya pencegahan COVID-19. Kata kunci: Iklan layanan masyarakat, Produksi media, Literasi, COVID-19 ABSTRACT Community involvement and increasing literacy in preventing COVID-19 at the individual and community level are strategic issues to reduce the number of positive cases in a region through health promotion efforts. Radio spots or public service advertisements are a medium that can be used for health promotion and are very effective media because audiences are invited to learn with a message-learning approach. The purpose of this community service activity is to compile and produce audio media for public service advertisements on cough etiquette, physical distance, social appeals and things to pay attention to while at the COVID-19 checkpoint. The activity stages are stage 1) pre-production (reference collection, voice talent selection and preparation of tools and materials), stage 2) production (recording, editing, expert review and final production) and stage 3) post-production or media distribution. The targets of health promotion are mass and disseminated through social media, local regional radio (RRI Kota Samarinda), cross-institutional mobilization, police officer, and health service institutions that provide PCR services in Samarinda. The conclusion of this activity is that five public service advertisements have been used by cross-agencies in the Samarinda area as well as increasing public awareness and literacy regarding efforts to prevent COVID-19. Keywords: Radio spot, Media production, Literacy, COVID-1

Studi komparatif antara hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: apa yang dimaksud dengan HAM, hukum Islam dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, bagaimana tinjauan terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (tex reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan metode pendekatan normative. Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa korban perkosaan adalah orang yang mengalami pelampiasan nafsu dengan cara yang melanggar moral dan hukum. Menurut UU HAM, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan melanggar hak asasi manusia, yang meliputi hak reproduksi wanita dan hak janin. Jika keduanya saling melanggar, diutamakan yang memilih hak yang paling penting untuk dipertahankan. Jika menurut hukum Islam dengan menggunakan pandangan Imam Safi'i yang mengutamakan kemaslahatan bagi setiap umat, apabila terjadi pertentangan antara dua kemudaratan, maka diambil yang lebih kecil mudharatnya. Kesimpulannya, aborsi oleh korban perkosaan yang menuai banyak kontroversi, secara penelitian tinjauan yuridis yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang

Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

This study aims to analyze the contextualization of the principle of power as a mandate in institutionalizing the accountability of the President according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is normative juridical, which uses secondary data. The study found that the contextualization of the principle of power as a mandate in the accountability of the President/Vice President of the Republic of Indonesia is institutionalized through a number of provisions stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, including: (1) the responsibility of the President in the event of a dispute over authority between State Institutions in the Constitutional Court, as accountability for the implementation of its authority; (2) the responsibility of the President if he is suspected of violating the law and the constitution, as accountability for the actions committed; (3) The President is also responsible in cases of judicial review of the Constitution, as his responsibility in forming and enacting laws; (4) The President is also responsible in cases of reviewing statutory regulations under the Act against the Law, as his responsibility in forming and enacting laws; and (5) political accountability directly to the people