PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN WAHA KECAMATAN TOMIA KABUPATEN WAKATOBI

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, (2) Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi selama 7 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Kelurahan Waha sebanyak 7 orang yang ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu 3 Aparat Kelurahan, 1 orang Kepala Lingkungan, dan 1 orang Tokoh Masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran/deskripsi mengenai partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Waha adalah sedang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Secara teoritis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Akan tetapi, di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yaitu bentuk partisipasi secara langsung seperti menyepakati pengambilan keputusan dalam kebersihan lingkungan karena kebersihan itu berada dalam sekitar kita. Dengan adanya di setiap rumah yang memiliki tempat sampah, masyarakat dengan mudah terbantu dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Sedangkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Akan tetapi, di Kelurahan Waha Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang dominan adalah pada tingkat yang sedang.

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi di Desa Langku-Langku Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019 dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019 di Desa Langku-Langku Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yaitu wawancara dan dokumentasi. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 15 orang, dan informan yaitu, Kepala Desa, KPPS, PPS, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019 di Desa Langku-Langku Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat masih rendah ini terlihat pada kegiatan kampanye, dan perhitungan suara di TPS. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2019 di Desa Langku-Langku Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat sangat rendah, indikasi rendahnya partisipasi ini ditujukan oleh rendahnya keikutsertaan mereka dalam setiapa tahapan pemilihan Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi                       Partisipas

EFFECT OF FREEBOARD HIGH ON WAVE REFLECTION ON ZIGZAG MODEL WCSP-DS BUILDING

The Wave Catcher Shore Protection Dual-Slope (WCSP-DS) model in this study is a model of a dual function beach building as a beach protector and a catcher of wave energy, which has two walls, namely upright and inclined walls with an angle of 45°. The WCSP-DS building also has a reservoir at its top to accommodate wave runoff (overtopping). This study aims to determine the reflection in front of the model with variations in the freeboard height of the Wave Catcher Shore Protection Dual-Slope (WCPS-DS) building in a zigzag position. The test was carried out using a 1:20 scale 3D physical model at the Coastal and Environmental Engineering Laboratory, Faculty of Engineering, Hasanuddin University, Makassar. Simulation and data acquisition were carried out in a wave basin measuring 15 meters long, 10 meters wide using a regular wave generation system and the wave height data on the wave probe was recorded automatically. The simulation was carried out with 5 variations of freeboard height on 3 variations of waves, namely wave height and period and 3 variations of water depth. The results showed that there was a significant effect of freeboard height, wave steepness and water level position on WCSP-DS vertical wall height or water depth relative to the wave reflection coefficient in front of the model. The value of the reflection coefficient (Kr) in the relationship between freeboard height and water depth (Fb/d) at a depth of 0.4 meters (d/z = 1.143) ranges from 0.42 – 0.74, at a depth of 0.35 meters (d /z = 1) ranged from 0.44 – 0.74 and at a depth of 0.3 meters (d/z = 0.857) ranged from 0.35 – 0.71

In vivo and in vitro antioxidant fffects of Icacina trichantha tuber extract

The phytochemical and antioxidant properties of the methanol extract of Icacina trichantha tuber were evaluated using standard assays. The antioxidant potential was studied with both in vitro and in vivo models. The in vitro procedures involved the use of 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl free radical (DPPH) and ferric reducing/antioxidant power (FRAP) spectrophotometrically. The in vivo models quantified the gradation in the levels of malondialdehyde (MDA), serum superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and reduced glutathione (GSH) activities in rats that were fed on graded doses of the extract incorporated in feed for 12 weeks. DPPH assay revealed that the crude extract possessed a high antioxidant capacity of 67.3% compared to 80.3% with ascorbic acid at 400 μg/ml. The findings from the FRAP test buttressed the fact that the extract displayed a remarkably high and dose-dependent antioxidant effect with a maximal value of 6.7 μM at 800 μg/ml. The extract also exhibited potent in vivo antioxidant effects when the plasma MDA levels became depressed while the serum SOD, CAT and GSH values of test rats that received the medium and high dose (0.5 and 1.0 g/kg feed) of the extract were significantly (p<0.05) elevated from days 60-90 compared to values in the control and low dose (0.25 g/kg feed) of the extract. Phytochemical analysis revealed the presence of alkaloids, flavonoids, tannins, saponins, carbohydrates, reducing sugars, sterols and terpenes in the crude methanol extract of I. trichantha tuber. The results of the study demonstrated that I. trichantha tuber extract possessed high in vitro and in vivo antioxidant activities. The extract could be a potential source for the isolation of novel plant-derived antioxidant agents.Key words: Antioxidant, Icacina trichantha, Free radicals, Bioassay

KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERTAMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)

ABSTRACTResearch has been conducted which aims to find out how the Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of Mining and Its Influence on Community Welfare in Koeono Village, South Palangga Subdistrict of South Konawe Regency. The data used in this research is qualitative. Determination of the number of samples taken from 110 head of household with an error rate of 5%, so gets 87 respondents. The variables used in this research are CSR fund transfer mechanism, target accuracy, community involvement in CSR program planning implementation, CSR value transparency, transaction cost and monitoring and community welfare.The results of the analysis show that the mining CSR program simultaneously has an influence on the welfare of the community. Partially, however, only CSR fund transfer mechanism variables affect the level of community welfare, while the accuracy of targets, community involvement in the implementation of CSR program planning, CSR value transparency, transaction costs and supervision does not affect the level of community welfare. Based on the determinant coefficient of percentage of influence of CSR policy on mining where CSR fund transfer mechanism, target accuracy, community involvement in CSR program implementation, transparency of CSR value, transaction cost and supervision on community welfare of Koeono Village, South Palangga Subdistrict of South Konawe Regency is 34.4 %, the remaining 65.6% influenced by other variables not examined in this research.

Partnership for the implementation of mental health policy in Nigeria: a case study of the Comprehensive Community Mental Health Programme in Benue State.

BACKGROUND: 71% of countries in the World Health Organisation's (WHO's) African Region have a stand-alone mental health policy or plan, but only 14% have fully implemented it. In Nigeria, integration of mental health into primary care has been a stumbling block to the implementation of the 1991 National Mental Health Policy, 2013 Policy on Mental Health Services Delivery and the National Mental, Neurological and Substance Use Programme and Action Plan. A partnership between public and private not-for-profits in Benue State, the Comprehensive Community Mental Health Programme (CCMHP) has successfully integrated mental health into primary care in alignment with the national mental health policy and the WHO's mental health Gap Action Programme Intervention Guide (mhGAP-IG). There is a need to document such examples in order to inform policy implementation in Nigeria and other low- and middle-income countries (LMICs). METHODS: We followed the Case Study Methodology to Monitor and Evaluate Community Mental Health Programmes in LMICs. Four field visits were conducted between 2013 and 2017 to document the first phase of activities of CCMHP, covering the period of January 2011 through June 2016. RESULTS: In its first phase, CCMHP trained 19 community psychiatric nurses and 48 community health extension workers in mhGAP-IG, establishing 45 new mental health clinics in primary care facilities across Benue, a state more populous than many countries. As a result, 13,785 clients (55% male, 45% female) were enrolled in mental health services either in primary care or in one of two pre-existing community-based rehabilitation facilities. Most are adults over age 18 (82.75%), and present to services with epilepsy (52.38%) or psychosis (38.41%). CONCLUSION: The case of CCMHP demonstrates it is possible to rapidly scale-up mental health services in line with national mental health policy using the mhGAP-IG, even in a challenging, low-resource setting. Multi-sectoral partnerships may help to overcome some of the barriers to successful integration of mental health into general healthcare by capitalising on the resources and expertise of both state and non-state actors. However, a difficult political context could threaten the sustainability of the programme if funder requirements force a rapid transition to full government ownership

PEMETAAN HABITAT BENTIK BERBASIS OBJEK MENGGUNAKAN CITRA SENTINEL-2 DI PERAIRAN PULAU WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI

Penelitian pemetaan habitat bentik di Pulau Wangi-wangi masih sangat sedikit dilakukan, sehingga ketersediaan data spasial habitat bentik di daerah ini sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan habitat bentik perairan dangkal menggunakan citra Sentinel-2 dengan metode klasifikasi berbasis objek/OBIA dan menghitung tingkat akurasi hasil klasifikasi habitat bentik di perairan Pulau Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini dilaksanakan di perairan Pulau Wangi-wangi, khususnya perairan Sombu Dive dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan data satelit Sentinel-2 dengan resolusi spasial 10x10 m2 yang diakuisisi pada tanggal 4 April 2017 dan pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan Maret - April 2017. Klasifikasi citra dengan metode OBIA menggunakan metode contextual editing pada level 1. Level 2 menggunakan klasifikasi terbimbing dengan beberapa algoritma klasifikasi yaitu support vector machine (SVM), decision tree (DT), Bayesian, dan k-nearest neighbour (KNN) dengan input themathic layer dari data lapangan. Klasifikasi habitat bentik dilakukan pada 12 dan 9 kelas dengan penerapan optimasi skala segmentasi yaitu 1, 1,5, 2, dan 2,5. Berdasarkan metode OBIA, habitat bentik dapat dipetakan dengan tingkat akurasi sebesar 60,4% dan 64,1% pada citra klasifikasi 12 dan 9 kelas secara berturut-turut pada nilai optimum skala segmentasi 2 dengan algoritma SVM

Shallow-water benthic habitat mapping using drone with object based image analyses

Spatial information on benthic habitats in Wangiwangi island waters, Wakatobi District, Indonesia was very limited in recent years. However, this area is one of the marine tourism destinations and one of the Indonesia’s triangle coral reef regions with a very complex coral reef ecosystem. The drone technology that has rapidly developed in this decade, can be used to map benthic habitats in this area. This study aimed to map shallow-water benthic habitats using drone technology in the region of Wangiwangi island waters, Wakatobi District, Indonesia. The field data were collected using a 50 × 50 cm squared transect of 434 observation points in March–April 2017. The DJI Phantom 3 Pro drone with a spatial resolution of 5.2 × 5.2 cm was used to acquire aerial photographs. Image classifications were processed using object-based image analysis (OBIA) method with contextual editing classification at level 1 (reef level) with 200 segmentation scale and several segmentation scales at level 2 (benthic habitat). For level 2 classification, we found that the best algorithm to map benthic habitat was the support vector machine (SVM) algorithm with a segmentation scale of 50. Based on field observations, we produced 12 and 9 benthic habitat classes. Using the OBIA method with a segmentation value of 50 and the SVM algorithm, we obtained the overall accuracy of 77.4% and 81.1% for 12 and 9 object classes, respectively. This result improved overall accuracy up to 17% in mapping benthic habitats using Sentinel-2 satellite data within the similar region, similar classes, and similar method of classification analyses

Class Position of Immigrant Workers in a Post-Industrial Economy: The Dutch Case

In this paper, the issue of changing labour-market opportunities and the position of members of minority groups in advanced service economies is addressed, focusing on the Dutch case. We distinguish between two social hierarchies, one of traditional ‘fordist’ occupations and one of post-fordist occupations. Compared to the native Dutch, all immigrant groups are over-represented at the bottom of the labour market, both in the fordist and in the postindustrial hierarchy. Increased immigrant labour-market participation in the 1990s was accompanied by a strong rise in the number of flexible labour contracts. Native Dutch also work more frequently on flexible labour contracts, but not to the same extent as immigrants. The lower occupational level of the Surinamese, Antilleans and other non-Western immigrants employed in post-industrial occupations can be attributed to their low educational level. This is not true, however, for Turks, Moroccans and other non-Western immigrants employed in fordist occupations. Their low occupational level can not be completely explained by their low educational level. The effects of changes in the economic structure differ for ethnic groups, depending on their past employment, their cultural capital and the institutional framework in which they have to operate