Metodologi Kritik Hadis Kontemporer: Studi Pemikiran Fazlur Rahman

Fokus kajian ini adalah penelitian terhadap pemikiran tokoh yakni Fazlur Rahman dalam memahami konsep kritik Hadis. Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan). Artinya sumber-sumber data yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan diskursus metodologi kritik Hadis terutama yang memiliki hubungan langsung dengan kajian kritik Hadis menurut Fazlur Rahman. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menemukan bahwa metode yang digunakan Fazlur Rahman dalam meneliti (kritik) Hadis adalah critical history method dan hermeneutic method. Metode tersebut merupakan konstribusi positif terhadap studi Hadis yang selama ini disebabkan oleh studi sanad, yang menurut ia, walau memberi informasi biografis yang kaya, tetapi tidak dapat dijadikan argumentasi positif yang final. Penafsiran situasional dengan metode pendekatan historis mengisyaratkan adanya langkah-langkah strategik dengan memahami makna Hadis tersebut, kemudian memahami latar belakang situasional-nya termasuk memahami asb±b al-wur­d-nya. Sedangkan Hermeneutika Hadis mensyaratkan adanya dialog secara intensif antara teks-teks Hadis sebagai warisan masa lalu dengan penafsir dan audiensnya masa kini. Menurut penulis, penafsiran dan pemahaman Hadis dengan pendekatan yang seperti ini jelas akan melahirkan wacana Hadis yang baru, dinamis dan kreatif, sehingga norma-norma dan ideal-ideal Sunnah Nabi dapat direalisasikan secara progresif di dalam aneka ragam fenomena dan lingkungan sosial, secara progresif di dalam aneka ragam fenomena dan lingkungan sosial, karena ia senantiasa dapat mencari bentuk-bentuk yang baru dan segar bagi realisasi dirinya. Dengan demikian Hadis tidak lagi menjadi wacana yang statis melainkan menjadi Sunnah yang hidup

Analisis Aliran Daya Tak Seimbang pada Jaringan Distribusi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja jaringan distribusi radial pada saat dibebani dalamkondisi beban tak seimbang. Pembebanan tak seimbang terjadi akibat permintaan daya masing-masing fasatidak sama, hal ini terjadi karena pemakaian beban masing-masing pelanggan bervariasi. Untuk mengetahuiteknis sistem kelistrikan dilakukan analisis yang meliputi pembangkit, saluran dan beban terpasang. Hal inidapat dilakukan dengan melakukan simulasi aliran daya (power flow) untuk kondisi beban tak seimbangpada jaringan distribusi radial. Penyelesaian aliran daya tak seimbang disimulasikan dengan softwareaplikasi ETAP versi 7.0.0, yang akan diuji pada jaringan distribusi radial penyulang Syiah Kuala sistemkelistrikan Banda Aceh. Hasil simulasi program menunjukkan bahwa besarnya daya pada bus GH Merduati( sebagai slack bus), masing-masing sebesar 450,9 KW dan 218 KVAR untuk fasa A, 453,1 KW dan 219,9KVAR untuk fasa B dan 451,2 KW dan 221,3 KVAR untuk fasa C dengan rugi-rugi daya (losses) palingbesar terjadi pada kabel 1 yang menghubungkan GH Merduati dengan bus 1 yang melayani beban GD SKL2 yaitu 0,223% untuk fasa A, 0,224% untuk fasa B dan 0,224% untuk fasa C. Total rugi-rugi daya (losses)yang terjadi pada penyulang Syiah Kuala yaitu sebesar 5 KW dan 6,2 KVAR. Drop tegangan yang palingtinggi juga terjadi kabel 1 yang menghubungkan Gardu Hubung (GH) Merduati dengan bus 1 yangmelayani beban GD SKL 2 yaitu 0,31 % untuk fasa A, 0,32% untuk fasa B dan 0,32 % untuk fasa C

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-ktp (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan serta triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai, dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam hal pencapaian tujuan akhir berupa kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit masih belum tercapai. Ini terbukti dari masih belum tercapainya target pelaksanaan perekaman data, yaitu baru mencapai 71,40%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterlambatan pengiriman perangkat pelayanan rekam data e-KTP. Dalam hal pelaksanaan penerapan e-KTP, ada 1 (satu) wilayah yang secara geografis merupakan daerah rawa/air yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat seperti kendaraan roda 4, dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu sebaran penduduk yang masih terisolir, yakni Kecamatan Paminggir merupakan daerah yang perlu penanganan dan perhatian khusus dalam pelayanan e-KTP mendatang. Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara efektivitas belum tercapai

Etika Komunikasi Islami di Media Sosial Dalam Perspektif Alquran dan Pengaruhnya Terhadap Keutuhan Negara

In the current era of advances in information technology (new media), many immoral acts in communication activities are a challenge and a threat to harmony in the life of the nation and state within the Unitary State of the Republic of Indonesia. As M. Zia Al-ayyubi emphasized that, on social media, there are many kinds of negative content that attack certain groups and individuals, such as: statements that contain provocative values, hoaxes, hate speech (Hate Speech), racial issues , religion and between groups (SARA). This paper examines the Ethics of Islamic Communication in the Perspective of the Koran, the Urgency of Islamic Communication Ethics on Social Media in Maintaining the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research uses a qualitative approach with the method of study literature Alquran / Library Research by collecting verses relating to communication ethics, then the author analyzes and concludes as a solution given by the Qur’an to good Islamic communication ethics. The results of this study indicate that, the Koran provides instructions on communication ethics, namely (1) Communication must be based on Truth and Patience, (2) Filtration in receiving information (Tabayyun), (3) Avoid making fun of each other over differences, (4) Communicate in a good way and language and implied values of kindnes

Pengaruh Variasi Faktor Air Semen Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Menggunakan Abu Cangkang

Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih sedikitnya pemanfaatan cangkang sisa dari bagian tubuh hewan tiram daging, selama ini bagian tubuh hewan lunak tersebut yang digunakan adalah dagingnya. Untuk itu, dalam penelitian ini mencoba menggunakan bahan cangkang pada hewan tiram dalam bentuk abu sebagai bahan tambahan dalam pembuatan beton. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh persamaan regresi dari faktor air semen (FAS) terhadap kuat tekan beton yang menggunakan abu cangkang, cangkang yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkang tiram daging (ostreidae) dalam bentuk abu, diuji pada umur 28 hari dengan 4 variasi persentase penggunaan abu cangkang dan 3 faktor air semen. Dari masing-masing variasi persentase abu cangkang yang digunakan pada campuran beton, diperoleh bahwa dengan perubahan faktor air semen (FAS) menghasilkan hubungan terhadap kuat tekan dengan hubungan terkuat berupa persamaan regresi polinomial orde 2. Pada penggunaan 0% abu cangkang menghasilkan persamaan analisis regresi y = -89x2 + 60x + 15,32 dengan r2 = 1,0000. Untuk penggunaan 5% abu cangkang menghasilkan persamaan analisis regresi y = -405,5x2 + 373,65x + 58,76 dengan r2 = 1,0000. Untuk penggunaan 10% abu cangkang menghasilkan persamaan analisis regresi y = -118x2 + 92x + 6,94 dengan r2 = 1,0000. Untuk penggunaan 15% abu cangkang menghasilkan persamaan analisis regresi y = -110x2 + 78,5x + 8,29 dengan r2 = 1,0000. Hal ini ditunjukkan bahwa pada setiap persentase yang digunakan, kuatnya hubungan ini menghasilkan nilai r2 sebesar 1,0000. Dengan eratnya hubungan ini maka pada setiap plot titik koordinat antara variabel bebas, yaitu faktor air semen menghasilkan pengaruh terhadap kuat tekan beton yang erat. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar persamaan yang paling mendekati model persamaan adalah pada persamaan analisis regresi polinomial orde 2

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH 3R (REDUCE, REUSE DAN RECYCLE)DI GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH 3R (REDUCE, REUSE DAN RECYCLE)DI GAMPONG ILIE KECAMATAN ULEE KARENGKOTA BANDA ACEHOleh :NazaruddinNIM. 1209200060039Komisi Pembimbing :1.Dr. Ir. Eldina Fatimah, M. Sc2.Dr. Ir. Suhendrayatna. M. EngABSTRAKProgram penanganan masalah persampahan salah satunya adalah melalui program 3R(Reduce, Reuse dan Recycle). Program ini terdiri dari reduceatau mengurangi jumlah sampah, reuseatau memanfaatkan kembali sampah dan recycle atau mendaur ulang sampah.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari partisipasi masyarakat dalam menjalankan program 3R(Reduce, Reuse dan Recycle)di Gampong Ilie, juga untuk memberikan rekomendasi pengelolaan berbasis masyarakat.Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan, pembagian kuesioner kepada masyarakat Gampong Ilie, dan wawancara yang dilakukan dengan petugas TPS 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)dan para pengambil kebijakan.Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalahmasyarakat belum berperan aktif dalam sistem pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) di Gampong Ilie.Hal ini dikarenakan sebagian masyarakattidak membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, dan masyarakat mewadahi sampahnya tanpa ada pemilahan antara sampah kering dengan sampah basah.Proses pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle)berbasis masyarakat di Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng, ternyata masih kurang baik.Terlihat bahwa hanya bagian recyle saja yang diterapkan pada gampong tersebut.Nilai evaluasi diperoleh sebesar 192, yang berada pada interval 139-224 sehingga menunjukkan pengelolaan sampah di TPS 3R(Reduce, Reuse dan Recycle) kurang berfungsidan kegiatan pengelolaan yang ada belum berjalan dengan optimal.Persepsi masyarakat tentang persampahan dan sistem pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) secara keseluruhan menunjukkan bahwa masyarakat Gampong Ilie setuju terhadap peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh yang melarang membuang sampah sembarangan dan setuju terhadap pihak pengelola TPS 3R (Reduce, reuse, dan Recycle) yang ditugaskan oleh DK3 Banda Aceh untuk memberikan tingkat pelayanan yang nyaman bagi masyarakat.Kata Kunci : Partisipasimasyarakat, pengelolaan sampah, program 3R(Reduce, Reuse dan Recycle), Gampong Ili

Pembaharuan Hukum Islam di Aceh (Konsep dan Aplikasi Pemikiran Fikih Abuya Muhammad Wali)

Disertasi ini berjudul pembaharuan hukum Islam di Aceh. Konsep dan aplikasi pemikiran fikih abuya Muhammad Wali. Adapun rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana metodologi perumusan fikih Abuya Muhammad Wali, dan bagaimana kontribusi pemikiran fikih Abuya Muhammad Wali terhadap perubahan hukum Islam di Aceh. Disertasi ini bersifat Bibliografi research, Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan membaca buku-buku karya Abuya Muhammad Wali (sebagai data primer) dan buku-buku yang ditulis mengenai pemikiran Abuya Muhammad Wali (sebagai data sekunder) berupa pendapat, komentar yang menilai gagasan, pandangan, tipologi atau corak pemikiran hukum Muhammad Wali tentang masalah pembaharuan hukum Islam di Aceh. Dalam menganalisis data, menggunakan analisis isi (content analysis). Adapun hasil penelitiannya adalah pertama, secara keseluruhan, konsep pembaruan hukum Islam di Indonesia, berjalan agak perlahan dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, terutama di negara timur tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan. Jika Indonesia melakukan pembaruan hukum Islam pada dekade 70-an, dengan terwujudnya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Meskipun menjadi negara yang lambat dalam melakukan pembaruan hukum Islam, namun terwujudnya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwaqafan tanah milik, dan lahirnya kompilasi hukum Islam Indonesia tahun 1991 merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri. Kedua, metode istinbāṭ Abuya Muhammad Wali dalam merumuskan suatu hukum lebih banyak menggunakan metode bayāni, dan hanya sedikit yang menggunakan pendekatan secara ta‟līli dan istiṣlahi. Dalam proses penetapan hukum, Abuya Muhammad Wali tidak selalu konsisten dengan metode istinbāt yang di gunakannya. Karena itu dalam menetapkan suatu hukum, terkadang ia melihat kepada sumber utama hukum Islam, yaitu dengan melihat teks langsung dari Al-qur‟an dan Sunnah (naṣ dari Al-qur‟an dan Sunnah). Bila tidak di temukan, baru ia menoleh kepada dalil�dalil lain. Misalnya pendapat ulama dalam kitab-kitab klasik. Ketiga, kontribusi pemikiran fikih Abuya Muhammad Wali terhadap pembaharuan hukum Islam di Aceh berdampak terhadap pengamalan masyarakat Aceh pasca kemerdekaan dan pasca konflik dan tsunami. Hasilnya adalah fatwa abuya Muhammad Wali memberi pengaruh besar dalam pembaharuan hukum Islam, diantaranya adalah fatwa Abuya tentang kenduri kematian, dan kenduri maulid, dimana fatwa ini membantah dan meluruskan fatwa Abu Daud Beureueh yang mengganggap kenduri kematian dan kenduri maulid merupakan suatu hal yang bid‟ah dilakukan. Dampak dari pemikiran Abuya Muhammad Wali ini, berpengaruh terhadap pengamalan masyarakat Aceh hingga sekarang. Contoh lain fatwa abuya Muhammad Wali tentang pornografi. Kemudian fatwa abuya Muhammad Wali tentang metode tata cara pelaksanaan khutbah jum‟at yang sesuai dengan kearifan lokal. Fatwa ini juga memberi pengaruh besar terhadap perubahan hukum Islam sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini. Fenomena kebangkitan ASWAJA pasca konflik dan tsunami ditandai dengan perobahan tata cara pelaksanaan khutbah Jum‟at di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh oleh golongan ASWAJA adalah merupakan indikator atas pengaruh fatwa Abuya Muhammad Wal

Factors which influenced the reorganisation of a sub-district administration programme (an evaluation study of planning in Mataram City, Lombok, Indonesia) : a thesis completed and submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Resource and Environmental Planning (M.R.P.), Massey University, Palmerston North, New Zealand

Inequality between sub-district institutions as centres of public services within Mataram City area and the growth of Mataram city's population is projected to be an alarming problem to maintaining a continuous, good quality of public service. At the same time, all government regions, including Mataram City, have to comply with new physical regulations, required to be in existence by the central government of Indonesia, in order to govern each regional territory. These two mandates legitimise the government of Mataram City in the implementation of a programme called the reorganisation of the sub-district by means of a division of sub-district territories and their administrations'. This research attempts to evaluate the implementation of this programme, by focussing on factors such as stakeholders' influence, boundary determination and demography. In addition, it also addresses the assistance to be offered to policymakers in Mataram City, to determine suitable locations for the newly reorganised sub-districts, in terms of public services accessibility for the local community. Many types of research methods were involved, in order to investigate and then evaluate the process of the sub-district reorganisation programme, including the use of interviews and questionnaire instruments for selected city stakeholders. Similar information relating to sub-national reorganisation programme implementation, undertaken by advanced countries, was gained from online sources, to make comparisons with regional government experiences in Indonesia, in order that the criteria of a sub-national reorganisation could be attained. It can be evaluated that the government of Mataram City is the most influential stakeholder in setting up the direction of a sub-district reorganisation programme, although, to some extent, parts of their collaborative planning lay an emphasis on involving other city stakeholders and thus they demonstrate local democracy. However, most of the sub-district reorganisation programme, in the case of Indonesia, is conducted by means of territorial division, to the extent that development financial assistance is available from central government. It can be noted that sub-national reorganisation programmes, in the case of advanced countries, are generally implemented by the use of an amalgamation system, in order to avoid unnecessary expenses during public services provision. The Government of Mataram City believe that, through the reorganisation programme, which divides the existing sub-districts territory, there will be a reduction in the inequality between resources at sub-district level, thus providing direct public services to the growing population. In addition, the demographic situation was considered by the sub-district reorganisation programme team, at a communal meeting, in order to anticipate any escalation of conflict that may occur, due to the multicultural situation in Mataram City. It suggested that the policy to redistribute available resources, at the sub-district level, should be accompanied by a determination to find appropriate locations for the new sub-districts offices in order to provide better public service quality, particularly in relation to accessibility to service centres