Penguatan Civic Governance melalui Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintah

Artikel ini membahas tentang proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kepada partisipasi warga negara (civic governance). Hasil penelitian menunjukkan masih belum optimalnya penyelenggaraan penguatan civic governance yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak dilaksanakan secara konsisten, kemauan pemerintah yang belum penuh dalam mendukung masyarakat sebagai mitra kerja untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan agar pembangunan karakter bangsa melalui model civic governance ini secara berkesinambungan harus optimal dan konsisten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (warga negara)

PROFESIONALISME APARAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA BARAT

Makalah ini mengkaji pada pengaruh profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Posisi pegawai,  terlebih yang berada di front line, merupakan pihak yang paling dekat dengan pelanggan/masyarakat. Merekalah yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat.  Selain itu, pegawai merupakan sumber daya yang memiliki kapasitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan keberadaan seorang pimpinan, karena dalam aktifitas pemberian pelayanan sehari-hari, keberadaan pimpinan sering kali berada pada posisi yang jauh dari pelanggan, sehingga apabila pegawai tidak diberdayakan, maka kapasitas yang ada menjadi tidak termanfaatkan secara maksimal.Oleh karena itu  sudah seharusnya pegawai diberikan kemampuan dan dibangkitkan kemauannya dalam bekerja, diberikan keleluasaan untuk bertindak dan mengambil sikap yang diperlukan agar dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pelanggan/masyarakat

PENERAPAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagipenyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik daerah masingmasing.Di Kabupaten Minahasa, pemerintahan Daerah memiliki ciri khas dalampenyelenggaraan pemerintahan yang masih dipegang teguh, yakni Budaya Mapalus.Budaya Mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalamkehidupan bermasyarakat.Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana penerapan BudayaMapalus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Tujuanpenelitian ini untuk memberikan konstribusi bagi pengembangan konsep budayamapalus melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empiriksebagai calon teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentangbagaimana hubungan budaya mapalus dengan penyelenggaraan pemerintahan danotonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Minahasa berjalan dengan penuh keharmonisan dan anti konflik.Tuntutan masyarakat selalu disampaikan secara baik dan diterima secara baik pulaoleh Pemerintah Daerah. Demikian pula setiap kebijakan pemerintah selaludisosialisasikan dan diterima secara terbuka oleh masyaraka

Analysis of Relationship between Education Costs and Economic Growth using The Granger Causality Aproach

tersedia dalam Fulltex

COMMUNITY PERCEPTION ON THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD OF NABIRE REGENCY IN 2019-2020

The phenomenon in the field shows that there is public dissatisfaction with the performance of the Regional People's Representative Council of Nabire Regency which is considered not optimal. This is because the implementation of village infrastructure development such as roads, there are still many violations and irregularities. Violations that occur in infrastructure development are the construction of roads that are not up to standard, so that there are still many roads in the Nabire district that are easily damaged. This research uses quantitative methods. The population of this study was limited to the adult population of Nabire Regency. This is intended to facilitate researchers in conducting sampling that requires a sample frame. Researchers used the Permanent Voters List for the 2019 general election based on data from the Nabire Regency Regional General Election Commission. The results showed that the Nabire Regency Regional House of Representatives carried out four functions, namely the functions of legislation, supervision, budgeting and harmonization with the local government. The supervisory function is carried out best inversely with the harmonization function with the local government. There seems to be a tendency that if the supervisory function is carried out better it will have an impact on the tendency of harmonization with local governments to decline

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis Web Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi

Dalam era globalisasi perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, khususnya teknologi komputer dengan data terpusat dalam pengarsipan dokumen namun tidak semua kantor mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Pada saat ini prosedur yang ditetapkan pada manajemen kearsipan. Pada bagian tata usaha mulai dari penerimaan, pembuatan, penyimpanan dan pendokumentasian semua dilakukan dalam bentuk tulisan di dalam buku besar. Sedangkan pada tahap pengarsipan dilakukan berupa penyimpanan dokumen hardcopy yang kemudian dikumpulkan pada map besar. Dengan adanya masalah seperti dokumen rusak, dokumen hilang dan sulitnya mencari dukumen kembali, bagian umum tata usaha BBWS Cimanuk Cisanggarung dirasa perlu untuk mengubah metode manajemen pengarsipan dokumen agar dokumen tersebut aman. Dengan permasalahan tersebut diatas maka penulis membuat sebuah perancangan sistem informasi kearsipan berbasis web agar dapat meningkatkan kinerja para karyawan dalam proses input data dan proses pencarian data akan lebih cepat dan lebih baik lagi. Tujuan peneliti ini untuk membuat sebuah sistem informasi kearsipan berbasis web agar dapat menyimpan dokumen-dokumen sehingga memudahkan bagi karyawan dalam mencari informasi lebih cepat. Metode penelitian ini menggunakan metode waterfall yang dimana memiliki keunggulan dari beberapa runtutan tahapan yaitu : requirement, design sistem, coding & testing penerapan program dan pemeliharaan. Dengan penerapan sebuah sistem informasi manajemen kearsipan berbasis web di harapkan dapat membantu bekerja lebih cepat untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyaraka

The Impact of Minimum Wage Province to Economic Growth (Study in Sumedang Regency, West Java Province Indonesia)

This article studies the expansion of employment opportunities, the use of productive labor force, and the provision of decent wages, which are instrumental in determining long-term economic growth. A decent wage will increase labor income, the increase in income will increase the purchasing power of workers, and the increase in purchasing power will in turn increase effective demand. General issues that apply in relation to minimum wage increases are trends that have a positive impact on income, prices and employment opportunities, and economic growth. The problems in this study were analyzed using Input-Output analysis with the Supply Side approach. Analysis results show that wage increases will positively impact employment opportunities. To achieve optimal allocation, the government should not issue unemployment compensation or subsidies for recruitment costs. In addition, because companies and households experience catastrophic consequences related to minimum wages, the government does not intervene in the labor market to influence wage levels and does not set minimum wages. What the government can do is to make the right expenditure for the right success

DISSEMINATION OF INFORMATION AND SOURCES OF LITERACY IN ADOPTING LOCAL VALUES ON GOVERNMENT ADMINISTRATION

The wisdom value that is absorbed from the local culture which was made as a foundation by the individual in the community behaves. The value of this local wisdom can also be adopted by the government in managing its government to regulate people\u27s behavior in society. Like what was done by the government of Bandung Regency, West Java, Indonesia, while adopting the Sabilulungan spirit which was the value of Sundanese culture. The effort to disseminate information is done as an effort to implement the concepts and values of Sabilulungan by the Bandung Regency Government, one of which is done through the dissemination of information using social media and websites from the Government of Bandung Regency. Sabilulungan is defined as working together. This study is intended to examine information dissemination and the adoption of Sabilulungan values in the administration of government in Bandung Regency which are considered to have certain results. The method used is the case study through data collection techniques: interview, observation, and study of literature. The results obtained are the results obtained are Bandung Regency Government has disseminated information through social media and the Bandung Regency Government website to optimize the implementation of Sabilulungan values and concepts by integrating various programs and using Sabilulungan\u27s unique greetings in providing information to the public. Sabilulungan is divided into sections containing the value of the effort and results. The value of the effort absorbed into the vision and mission of the government and the results proved it into several awards obtained by the government since the value of Sabilulungan is used as the basis for the administration of the government