Analisa Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP Kabupaten X

Pengambilan keputusan pada kondisi semi-terstruktur merupakan hal yang sangat penting. Dinas Pendidikan seharusnya mengambil sebuah keputusan berdasarkan perhitungan dan pemikiran jangka panjang agar keputusan yang diambil menjadi tepat. Untuk menjaga kualitas kinerja kepala sekolah, setiap tahunnya Dinas Pendidikan melakukan penilaian kinerja untuk mengukur pencapaian kerja setiap kepala sekolah. Penilaian tersebut memerlukan waktu yang cukup lama karena melalui beberapa tahap perhitungan dan musyawarah. Penelitian ini menggunakan metode topsis,yaitu salah satu metode pengambilan keputusan dimana alternative yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Dengan sistem yang akan dibangun diharapkan dapat memberikan alternatif pada Dinas Pendidikan untuk melakukan penilaian dengan cepat dan mempengaruhi kinerja kepala sekolah untuk berkompetisi secara baik dengan menunjukkan kualitas

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN ARUS KAS SEBAGAI PENENTU KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN DI INDONESIA

ABSTRAKKebijakan dividen merupakan salah satu topik secara luas dibahas dalam literatur keuangan modern. Ketidakpastian dari teori tentang pentingnya dividen dalam menentukan nilai perusahaan telah membuatnya menjadi salah satu topik yang paling diperdebatkan oleh (lihat misalnya, Ramcharan, 2001;. Frankfurter et al, 2002; Al-Malkawi, 2007; Talat Afza, 2010). Penelitian ini meneliti dampak dari karakteristik khusus perusahaan pada perilaku dividen perusahaan di negara berkembang ekonomi Indonesia. Lima tahun Data (2010-2014) dari 54perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan arus kas bebas yangberpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan arus kas bebas berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Kata Kunci: Kebijakan Dividen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Arus Kas Bebas

Bagan Kendali |R| untuk Pengendalian Variabel Proses Multivariat

Metode Pengendalian mutu untuk variabilitas biasanya dilakukan dengan menggunakan W_i, G, dan |S|. Statistik |S| memiliki keterkaitan dengan |R|. Dengan demikian akan diselidiki bagan kendali |R| yang berasal dari statistic |S|. Hasil yang diperoleh akan diaplikasikan pada data kasus mata uang

Islamophobia and the Challenges of Muslims in Contemporary Eropean Union Countries: Case Studies from Austria, Belgium, and Germany

In the last two decades, the Muslim population in Western Europe has grown in unprecedented ways. At the broader regional level, there are approximately 25 million Muslims living in European Union member states as of 2016, which is estimated to increase to 35 million by 2050. The arrival of Muslims from various countries in the Middle East, Africa, and the Balkans has brought about significant changes and issues socially, economically, as well as politically. Undeniably, some phenomena of discrimination and Islamophobia arise in almost all EU countries in various aspects of public life such as hijâb clothing, building mosques, and housing. Using a qualitative approach and field research, this article explores not only the historical accounts of the presence of Islam in several EU countries, but also the relations between Islam and the state. This research presents several cases of discrimination and Islamophobia and the internal dynamics within the Muslim communities as to the challenges of living in completely different atmosphere. Three countries, namely Austria, Belgium, and Germany are chosen to represent European Union countries. This study contributes to the discourse on the integration of Muslims in European culture and to the way EU countries could involve Muslims in constructing European Islam

Problematika Kebijakan Penetapan Ibu Kota Negara Dan Evaluasi Dampak Sosialnya

Penelitian ini membahas tentang Problematika Kebijakan Penetapan Ibu Kota Negara Dan Evaluasi Dampak Sosialnya. Penelitian ini didasarkan atas problematika yang sampai hari ini menjadi issue Nasional. Melalui metode analisis deskriptif diperkuat dengan pemikiran yang konstruktif serta berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kondisi terkini sesuai dengan fakta, penelitian ini menyajikan berbagai fenomena yang terjadi terhadap kebijakan penetapan Penajam Pasir Utara sebagai Ibu Kota Negara. Hasil dari Penelitian ini memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah tentang Problematika dan dampak Sosial, ekonomi yang dirasakan baik langsung maupun tidak terhadap konstelasi kehidupan masyarakat, misalnya pelestarian nilai adat istiadat masyarakat disekitar IKN, Konflik sosial, peningkatan pendapatan serta pekerjaan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara.

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tujuan studi : untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama tahun 2017. Metodologi : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio kuantitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan metode dokumentasi yang didapat dari laporan keuangan dari masing-masing perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil : Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Manfaat : Bagi manajemen perusahaan, dimana harus lebih mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan atau berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kerana, kepentingan perusahaan dan investor dibutuhkan disini. Masalah evaluasi kinerja perusahaan harus lebih diperhatikan lagi agar perusahaan mencapai suatu kebijakan dividen yang lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya.Diharapkan menyiapkan sampel/data yang lebih banyak dan yang terbaru, sehingga dapat memudahkan dalalm melakukan suaut analisis lebih jauh. Dan menggunakan variabel yang lebih dari satu agar memudahkan dalam melakukan suatu perbandingan

Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Mobil Dinas Gubernur Maluku

Media tidak saja tergantung pada berita kejadian (news event), tetapi ia memiliki tanggung jawab untuk menggiring orang melalui agenda-agenda yang bisa membuka pikiran khalayak luas (Cangara:2011). Penggiringan ini umumnya dilakukan media secara tersirat, seolah-olah media menyanjikan berita dengan tanpa mimihak atau bebas nilai. Pendekatan ini yang mendasari analisis lebih jauh lagi, makna atau nilai dibalik produksi pemberitaan kasus pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku yang dimuat Koran Siwalima. Penelitian difokuskan hanya pada berita pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku edisi Mei dan Juni 2021. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagiamana Koran Siwalima menkonstuksikan fakta-fakta pengadaan mobil dinas Gubenrur Maluku serta menganalisis makna/agenda dibalik pemberitaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritisi model Teun van Dijk. Model ini membagi konten dalam tiga tingkatakan, yaitu Struktur Makro yang terdiri atas tematik dan sub topik. Super struktur yang terdiri dari judul pendahuluan, isi, penutup dan simpulan, serta Struktur mikro yang terdiri dari semantik, sintaksis, dan retoris .  Selanjutnya, penelitian ini bisa dikembangkan lagi sebagai model identifikasi konten media yang lebih spesifik, misalkan menganlisis informasi hoaks atau fakta

Asosiasi Gambaran Tingkat Lesi Foto Toraks Penderita Klinis Tuberkulosis Paru dengan Diabetes Melitus Dibandingkan Non Diabetes Melitus

Tuberkulosis di Indonesia menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak setelah penyakit jantung dan saluran pernafasan. Prevalensi tuberkulosis meningkat seiring dengan peningkatan prevalensi Diabetes Mellitus (DM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gambaran tingkat lesi foto toraks penderita klinis tuberkulosis paru dengan DM dibandingkan non DM di RS PKU Muham¬madiyah I Yogyakarta. Penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain cross sectional menggu¬nakan data sekunder catatan rekam medis pasien RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk semua kasus tuberkulosis periode Januari 2010-Desember 2012. Data rekam medis yang digunakan adalah penderita tuberkulosis paru dengan DM dan non DM yang memiliki hasil foto radiologi toraks. Hasil penelitian didapat 19 sampel tuberkulosis paru dengan DM perincian 6 sampel gambaran foto toraks lesi minimal, 10 sampel dengan lesi moderate, 3 sampel dengan lesi lanjut serta 23 sampel tuberkulosis paru non DM dengan perincian 17 sampel dengan gambaran foto toraks lesi minimal, 9 sampel dengan lesi moderat dan 6 sampel dengan lesi lanjut. Hasil analisis chi-kuadrat didapatkan nilai p 0,201 (0,05, X2= 3,208 dan X2 tabel= 5,991 dengan db= 2). Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkatan lesi radiologi pada pasien tuberkulosis paru dengan DM dan non DM.Tuberculosis is one of the most common cause of death after heart disease and respiratory tract in Indonesia. The prevalence of tuberculosis increases with the increased prevalence of Diabetes Mellitus (DM). This research aims to know the correlation between chest x-ray imaging in patient with clinical manifestation of pulmonary tuberkulosis with DM and without DM and severity of lungs corresponding to the level of lesion in chest X-ray examination in RS PKU Muhammadiyah I Yogyakarta. This study is observational analytic cross-sectional design using secondary data patient’s medical records RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta for all tuberculosis cases from January 2010-December 2012. Medical record data used is a sample that includes pulmonary tuberculosis patients with DM and non DM having the photos radiology toraks. The results of research obtained 19 samples of pulmonary tuberculosis with Dia¬betes Mellitus 6 samples overview minimal radiographic lesions, 10 samples with moderate lesions, 3 samples with advanced lesions and 23 samples of non-pulmonary tuberculosis Diabetes Mellitus with 17 samples with minimal description of radiographic lesions, 9 samples with moderate lesions, and 6 samples with advanced lesions. After the data were analyzed by Chi square p value 0.201 obtained ( 0.05, X2= 3.208 and X2= 5.991 with tables db= 2. It can be concluded that there is no difference in the level of radiological lesions in patients with pulmonary tuberculosis Diabetes Mellitus and non-Diabetes Mellitus

THE NECESSITY TO REFORM INDONESIAN LEGAL FRAMEWORK ON PROVISIONAL ARRANGEMENT TO COMBAT IUU FISHING

Indonesia has not yet concluded its maritime boundaries with neighbouring countries. Incidents often occur including Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU) Fishing conducted by fishers from neighboring countries. In fact, their actions are sometimes backed by their /coast guard. Maritime delimitation is the final goal that must be achieved to provide legal certainty over the territory and Exclusive Economic Zone of Indonesia and its neighbours. However, achieving that goal is never been easy. Article 74(3) of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 determines joint or provisional arrangements between disputing countries as temporary solution before reaching agreement on delimitation in EEZ. Indonesia must utilize and optimize this provision in order to combat the IUU Fishing, to protect fisheries resources and to support in achieving maritime boundary delimitation. The state already has the relevant legal and institutional framework to implement the provisional arrangement and, once, had a provisional arrangement with Australia decades ago although in the field of hydrocarbon. The arrangement was deemed as the most prominent one at that time. The experience of other countries in implementing of provisional arrangement in combating IIU Fishing, protecting the resources and achieving maritime delimitation might encourage Indonesia to utilize and optimize provisional arrangements in disputed areas