Evaluation of Kermeta for Solving Graph-based Problems

Kermeta is a meta-language for specifying the structure and behavior of graphs of interconnected objects called models. In this paper,\ud we show that Kermeta is relatively suitable for solving three graph-based\ud problems. First, Kermeta allows the specification of generic model\ud transformations such as refactorings that we apply to different metamodels\ud including Ecore, Java, and Uml. Second, we demonstrate the extensibility\ud of Kermeta to the formal language Alloy using an inter-language model\ud transformation. Kermeta uses Alloy to generate recommendations for\ud completing partially specified models. Third, we show that the Kermeta\ud compiler achieves better execution time and memory performance compared\ud to similar graph-based approaches using a common case study. The\ud three solutions proposed for those graph-based problems and their\ud evaluation with Kermeta according to the criteria of genericity,\ud extensibility, and performance are the main contribution of the paper.\ud Another contribution is the comparison of these solutions with those\ud proposed by other graph-based tools

Reflexions on the Role of New Media in the Prevention of Violence against Women

AbstractAfter a brief overview of Morocco’s international obligations, I look at the political, legal, economic, and social status of women in Morocco before examining violence against them in the private space and violence perpetrated by the State from both a de jure and de facto perspective. I argue that the new media can improve women’s lives and gender relations, promote social change at the individual, institutional, country, and broader social levels. The internet is an effective tool to attract young people to think about social change. Today, according to research, more girls use the internet than their mothers, and they use it differently from boys: they do not zap from one website to another, they spend more time on one website, and they return emails more than boys. Today, preventing violence against women and increasing women’s access to justice is a primary concern of the Moroccan civil society. Using modern technologies to debate violence against women and to exchange experiences is necessary to sensitive men and women to the dangerous consequences of violence and to adopt efficient strategies and methods to prevent it.Keywords: Gender, women, violence, rights, state, civil society, new media, Interne

Multiculturalism, citizenship, and education in Morocco

Morocco has a long history of multiculturalism and language contact; however, this characteristic has become more prominent as a consequence of the expansion of education after independence. This paper investigates how multiculturalism and citizenship in Moroccan society impact on the system of education. It provides a framework that enriches the discussion of multiculturalism and citizenship by highlighting the role that education plays in the development and management of multiculturalism and citizenship. The paper discusses the interlocked phenomena of multiculturalism, citizenship, and education from an interdisciplinary standpoint, analysing and explaining the synchronic relationships between them. The educational system must address the linguistic and cultural diversity inherent in multicultural Morocco, from the human rights and intercultural learning perspectives. Its purpose is not to teach the role of multiculturalism in official curricula, but to construct an approach to intercultural learning that promotes citizenship, dialogue, mutual understanding, and living together. Such an approach differs from the monocultural approach still existent in many North African and Middle Eastern curricula.peer-reviewe

HAPUSNYA HAK UNTUK MELAKSANAKAN HUKUMAN KARENA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA MENURUT PASAL 83 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP dan bagaimana makna dasar penerapan alasan penghapus pidana karena terdakwa meninggal dunia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum pidana nasional yang terdapat dalam KUHP memuat empat hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu : Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai putusan hukum tetap (Pasal 76 KUHP).  Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP). Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (Pasal 78-80 KUHP). Penyelesaian diluar pengadilan yakni dengan dibayar denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (Pasal 82 KUHP bagi pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda). Pasal-pasal dalam KUHP tentang hapusnya kewenangan untuk menuntut dan mempidanakan terdakwa antara lain  : dalam Bab III buku kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, 48-51. Sedangkan buku kesatu KUHP bab VIII yang terdiri dari Pasal 78-85 KUHP. 2. Makna dasar penerapan alasan penghapus pidana karena terdakwa meninggal dunia : Meninggalnya terdakwa (terpidana), Pemberian amnesti, abolisi dan grasi dari presiden. Dalam praktek putusan pengadilan, lihat putusan Mahkamah Agung RI No. 29/K/Kr/1979, tanggal 5 September 1979.Kata kunci: Hapusnya Hak, Melaksanakan Hukuman, Terdakwa Meninggal Dunia. Hukum Pidan

ANATOMI KURIKULUM

Tujuan penelitian untuk: (1) mengkaji sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Gowa, (2) mengkaji sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Bone, dan (3) membandingkan sistem pemerintahan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone sekaligus membandingkan sistem pemerintahan otonomi daerah yang dianut Indonesia saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: (1) survei lokasi dan wawancara, dan (2) studi pustaka yaitu mengumpulkan sejumlah referensi yang membahas sistem pemerintahan pada kedua kerajaan yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal-jurnal sejarah. Selain itu membaca referensi yang membahas tentang sistem pemeritah daerah sebagai referensi pembanding. Berdasarkan hasil kajian dan analisis maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: (1) sistem pemerintahan Kerajaan Gowa pada awalnya menganut sistem desantralistik karena bate salapang mempunyai hak dan kewenangan mengatur daerahnya atau negerinya masing-masing, sedangkan paccallaya hanya berfungsi sebagai koordinatif. Namun setelah Kerajaan Gowa diperintah oleh Tomanurung sebagai Raja yang bergelar sombaya, maka sistem bate salapang dari penguasai negeri berubah menjadi pengabdi, dan cenderung bersifat sentralistik, (2) sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone menganut sistem sentralistik karena mangkau sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak memberika kuasa kepada adat pitue sebagai pejabat pada tingkat gallarrang atau matoa-matoa pada setiap negeri dan kekuasaan dikendalikan langsung oleh mangkau sebagai raja, dan (3) hasil kajian menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Gowa pada awalnnya identik sistem pemerintahan desantralistik yang kita kenal dengan sistem otonomi daerah saat ini, sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone identik dengan sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde baru Kata Kunci: Komparatif; sistem pemerintahan sentaralistik; desentralisti

Hubungan Rekabentuk Landskap Sekolah Dengan Pencapaian Prestasi Akademik Pelajar Sekolah Menengah Di Besut, Terengganu

Persekitaran pembelajaran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi akademik pelajar. Persekitaran pembelajaran yang tidak selesa dan menjemukan biasanya melahirkan pelajar yang berpencapaian rendah. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk meninjau serta membandingkan persekitaran pembelajaran dan pencapaian prestasi akademi kpelajar sekolah menengah di Besut yang berbeza tahap pencapaian akademik. Peserta kajian terdiri daripada 300 orang pelajar merangkumi tiga tahap; biasa, sederhana dan baik dari tiga buah sekolah menengah di Daerah Besut. Soalan kaji selidik berasaskan penilaian visual diedarkan kepada pelajar berkenaan . Penganalisaan data melibatkan statistik deskriptif dimana peratusan, taburan kekerapan dan min setiap item telah digunakan untuk melihat indeks persepsi pelajar terhadap rekabentuk landskap sekolah berbanding dengan pencapaian prestasi akademik pelajar. Secara keseluruhannya dapatan menunjukkan bahawa persekitaran pembelajaran khususnya landskap sekolah mempunyai hubungan secara positif terhadap pencapaian prestasi akademi k pelajar. Terdapat perbezaan yang sighifikan d i antara pelajar biasa, sederhana dan baik dari segi pandangan mereka terhadap persekitaran sekolah. Hasil kajian ini j uga menunjukkan bahawa sekolah yang mempunyai persekitaran yang selesa dan menarik turut memberi kesan positif terhadap pencapaian prestasi akademi k pelajar. Dapatan kajian ini diharap dapat memberi implikasi kepada langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh pihak-pihak berkaitan untuk membantu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selesa, menarik dan kondusif di sekolah

A Domain Analysis to Specify Design Defects and Generate Detection Algorithms

Quality experts often need to identify in software systems design defects, which are recurring design problems, that hinder development\ud and maintenance. Consequently, several defect detection approaches\ud and tools have been proposed in the literature. However, we are not\ud aware of any approach that defines and reifies the process of generating\ud detection algorithms from the existing textual descriptions of defects.\ud In this paper, we introduce an approach to automate the generation\ud of detection algorithms from specifications written using a domain-specific\ud language. The domain-specific is defined from a thorough domain analysis.\ud We specify several design defects, generate automatically detection\ud algorithms using templates, and validate the generated detection\ud algorithms in terms of precision and recall on Xerces v2.7.0, an\ud open-source object-oriented system

Using FCA to Suggest Refactorings to Correct Design Defects

Design defects are poor design choices resulting in a hard-to- maintain software, hence their detection and correction are key steps of a\ud disciplined software process aimed at yielding high-quality software\ud artifacts. While modern structure- and metric-based techniques enable\ud precise detection of design defects, the correction of the discovered\ud defects, e.g., by means of refactorings, remains a manual, hence\ud error-prone, activity. As many of the refactorings amount to re-distributing\ud class members over a (possibly extended) set of classes, formal concept\ud analysis (FCA) has been successfully applied in the past as a formal\ud framework for refactoring exploration. Here we propose a novel approach\ud for defect removal in object-oriented programs that combines the\ud effectiveness of metrics with the theoretical strength of FCA. A\ud case study of a specific defect, the Blob, drawn from the\ud Azureus project illustrates our approach

Development of integrated training for pilots and tug masters : working within the Iranian oil exporting ports

This dissertation focuses on the present training schemes at the N.I.O.C South Oil Fields Marine Academy, for pilots and tug masters working within the Iranian oil exporting ports. The paper highlights the current weaknesses and obstacles experienced, in attempting to upgrade the system. The future outlook for Iranian oil supply and demand is studied and on the basis of this investigation the required future manpower need for pilotage operations at Iranian oil terminals is identified. A comparison is made between the standard of present tug master and pilot training schemes in this academy with those of some developed countries, as well as with the standard proposed by the International Maritime Organization and the International Maritime Pilot Association. Special attention is paid to, the problems involved in the safe operational, managerial, and legal aspects of pilotage operations. In this regard, the knowledge and experience required by tug masters and pilots, with particular emphasis on the new technological developments, teaching aids and methodology, are discussed. In order to overcome some of the problems in the present training schemes and provide flexibility and mobility in the system, a proposal is made for the development of integrated operational and managerial training for pilots and tug masters with particular reference to the Iranian oil exporting ports. In conclusion, recommendations are offered with a view to meeting the technological advancements in the maritime world, and establishing an internationally recognized minimum criteria for training tug masters and pilots in this academy