TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseorangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UUPT difokuskan pada perseroan yang menjalakan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, khususnya bidang pertambangan. Bahwa masih banyak kerusakan atau pun permasalahan lingkungan yang ada dan terjadi di sekitar kegiatan usaha perusahaan baik yang disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan tersebut maupun yang tidak, disinilah diharapkan adanya keterpanggilan dan perhatian oleh perusahaan untuk dapat memberikan solusi dan perbuatan nyata yang dapat menjaga kelestarian dan gungsi lingkungan sekitar areal kegiatan usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:Apakah Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dihubungkan dengan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam Sudah Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Bagaimana Dampak dari Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam Bagi Investor Asing dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia serta Bagaimanakah Sanksi yang Diberikan oleh Pemerintah dalam Hal Perusahaan Tersebut Tidak Menjalankan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang Berlkaku dan Cara Penyelesaiannya. Metode pendekatan untuk penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Maksudnya adalah menitik beratkan penelitian pada studi kepustakaan yaitu dengan manginventarisasi, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal dengan pendekatan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis yaitu pelaksanaan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan penanaman modal di sumber daya alam. Pengaturan pelaksanaan kewajiban CSR tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena PT. Chevron sampai saat ini masih memiliki paradigma bahwa kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 UUPT sebagai suatu satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yakni antara kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini mengakibatkan PT. Chevron tidak melaksanakan kegiatan TJSL khususnya dibidang lingkungan. Sumber daya alam yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur Undang-Undang, sering menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dimana perusahaan baru tersebut akan didirikan. Bagi hasil (Product Sharing) tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul dan harus ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Seringkali penanam modal hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, tanpa memikirkan akibat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya perusahaannya serta Sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan penanaman modal di bidang sumber daya alam yang tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,sesuai dengan Pasal 34 UUPM. Perusahaan wajib mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan kemitraan. Kata Kunci, Lingkungan, Kerusakan liungkungan, CS

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN TARIF JUAL BELI AIR PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG (Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)

AbstractThe regional drinking water company (PDAM) Tirta Medal Sumedang is a company engaged in the distribution of water that sells its products, namely in the form of clean water. But in the application of the charge, are likely to be detrimental to customers. The rates applied PDAM Sumedang based on decision letter of Regent Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 about the determination of the tariff adjustment of drinking water in the Area of drinking water for the water Company Medal Sumedang wear wearing 10 minimum cubic meters. This means that although customers in a month to wear the water PDAM of 5, 6, or 7 cubic meters then the payment is charged to the customer remain, namely 10 cubic meters. This research aims to find out: first, knowing and describe practice of selling water PDAM, the determination of the price classification, and the customer PDAM Tirta Medal; and second, an analysis of the economic law of Sharia against the application of the price and selling the water PDAM in the environment Cipada Kotakulon Village sub district of Sumedang Selatan Sumedang. Research methodology descriptive method used is a study that attempted to observe the problems systematically and accurately about the facts and the nature of the particular object. Descriptive research is aimed at exposing and illustrating the practice and application of fares and selling water PDAM Tirta Medal Sumedang and perspective of economic law according to Sharia law. The fare is the price list which is manifested in the form of currency. While the selling is the exchange of property between two parties on the basis of mutual consent and moving belong with the dressing that can be justified, it means the item is interchangeable with the replace tool which can be justified. The results of such research, researchers concluded: first, the practice of buying and selling of water PDAM Tirta Medal Sumedang is to manage and distribute their products (fresh water), accept the installation of connections new subscription, provide the information It takes consumers, responding to complaints from consumers, and serve the payments, while the determination of the price of the water and its customers set up based on the decision letter of the Regent of Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 December 30, 2015; and second, the application of the tariff and selling water TAPS Tirta Medal Sumedang based on DECREE of the Regent of Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 does not comply with the laws of the Sharia, because economic mechanism pricing in economic law of Sharia should be in accordance with the trends of al-Sharia, i.e. the realization of kemashlahatan and avoid any damage to the relationship between human (hablum min an-nas). The authors suggest the need for further regulation of the PDAM Sumedang and also local governments in implementing the water tariff. Given the community or customers who complained a lot and feel aggrieved by the rate of water PDAM

IBM PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA KELUARGA PEMULUNG DENGAN MEMANFAATKAN SAMPAH ANORGANIK

IBM PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA KELUARGA PEMULUNG DENGAN MEMANFAATKAN SAMPAH ANORGANI

OPTIMALISASI FUNGSI DAN KEDUDUKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA TATA RUANG DALAM SISTEM HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang (RTR). Dalam praktek, KLHS hanya ditempatkan sebagai dokumen pelengkap atau syarat formil dan terdapat ketidaksesuaian materi muatan dalam KLHS dengan kebutuhan pengaturan RTR.Pembaruan fungsi dan kedudukan KLHS dalam sistem hukum lingkungan Indonesia menjadi penting, serta mengatur secara tegas kebutuhan materi pengaturan RTR untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam hal ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan utuh menyeluruh. Pola penelitian dan pengkajian terapan terhadap hukum, lingkungan dan tata ruang bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijaksanaan dalam kedudukan KLHS dalam perencanaan tata ruang. KLHS merupakan kajian ilmiah bertujuan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang. Pencegahan terhadap kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu peraturan. RTR sebagai salah satu-satunya dokumen hukum rencana sekaligus instrument hukum pengendali yang menjadi dasar bagi terkait seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus diperkuat kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, sehingga KLHS harus diperbarui fungsinya agar harmonis dan sesuai dengan kebutuhan pengaturan RTR untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi generasi kini dan mendatang

Sinergitas Pembangunan Kebudayaan Melayu (Studi Dunia Melayu Dunia Islam (Dmdi) Provinsi Riau

Riau is located on the world's highways very precise culture serve as a meeting point of creativity and the closest and also central to the neighboring countries. As the Riau provincial government efforts in building and supporting the development of the Malay culture itself has been demonstrated by the Vision Riau (Riau Master Plan 2020) which set out in the Riau Provincial regulations No. 36 of 2001 to make the Riau Malay cultural center. The purpose of research is to determine how to exercise the synergy of actors involved in the development of Malay culture and who the actors involved in the synergy. This type of research is descriptive qualitative research method. The location study was conducted in the city of Pekanbaru. Data collected by observation, interview and document study.Results from these studies showed that a synergy between actors or stalkholder involved in the problems of Malay culture is still not established effectively. Synergy that occurs between DMDI foundation itself has not been intensely intertwined with the agency as a benchmark for success in 2020 the Office of Riau Province culture. However, this will be a special concern of the Department of culture to make DMDI as a priority on its development foundation based Riau Province Malay and Islamic Culture. As has become the target of Riau Master Plan 2020

PELATIHAN URBAN FARMING ( PERTANIAN PERKOTAAN ) DALAM MENINGKATKAN SADAR LINGKUNGAN WARGA RUMAH SUSUN CIPINANG BESAR SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelatihan urban farming (pertanian perkotaan) dalam meningkatkan sadar lingkungan warga rumah susun Cipinang Besar Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari 5 informan. 4 informan inti yaitu warga rumah susun yang aktif dalam pelatihan urban farming dan 1 informan pendukung yaitu pengelola rumah susun Cipinang Besar Selatan. Data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Teknik uji validasi dan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan urban farming (pertaniaan perkotaan) dapat meningkatkan sadar lingkungan warga rumah susun Cipinang Besar Selatan. Warga rumah susun mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu pengelolaan lingkungan untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan agar kelestariannya terjaga. This research aims to find out and describe urban farming training) in improving environmentally conscious citizens flats South Cipinang Besar. This study is a qualitative descriptive study with a descriptive approach. Research data was obtained from 5 informant. 4 core informant is a citizen flats that are active in the training of urban farming and 1 supporting informant is Great Cipinang flats Manager South. The data obtained by researchers using the techniques of observation, interview and documentation. The analysis used was the reduction of data, display data and tethering conclusion. Techniques validation and test the validity of the data using triangulation. Results of the study showed that urban farming training can improve environmentally conscious citizens flats South Cipinang Besar. Bunk House residents get insight and knowledge about the science of environmental management to safeguard the environment and exploit the environment in order to be preserved

PERAN MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN KAWASAN HUTAN MANGROVE DI DESA LIHUNU KEC. LIKUPANG TIMUR KAB. MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui: Untuk pengatahui Pentingnya fungsi dan manfaat hutan mangrove di daerah pesisir terlebih kusus di Desa Lihunu menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup, Peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove di Desa Lihunu, Adapun peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Naional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-udang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Lihunu untuk menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove di Desa Lihunu.   Kata Kunci: Fungsi dan manfaat hutan mangrove, Peran serta Masyarakat, Upaya pelestarian Hutan Mangrove