The online prostitution act from legal sociology perspective in Indonesia

The practice of online prostitution that is happening right now is believed to be due to the rapid development of information technology. The influence of technology in the cyber world causes prostitution services to be carried out in disguise such as through mi chat. The purpose of this study was to analyze the existence of online prostitution in the corner of sociology law. Through the approach of legal sociology, online prostitution is only a way of peddling the real practice of prostitution that has happened thousands of years ago. Using normative juridical research methods, this study tried to address some of the problems caused by online prostitution in the country. From the standpoint of legal sociology, online prostitution is a social phenomenon accompanied by technological developments and updates that occur due to economic needs. To overcome this, a law is needed in the form of laws that can now be used by the ITE Law, the development of education, especially religion, expanding employment, the renewal of the Criminal Code to the practice of online prostitution and fostering families so as not to fall into online prostitution

EKSISTENSI CITIZEN LAWSUIT DALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP

Penelitian ini membahas konsep Citizen Lawsuit terhadap pelanggaran aturan-aturan lingkungan hidup di Indonesia melalui tinjauan normatif dari dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yang artinya mengupayakan kaidah, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode statuta (pendekatan undang-undang) dalam analisisnya terhadap teks hukum. Arti Kata "Gugatan" Citizen gugatan adalah alat yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat umum dalam upaya melindungi diri mereka secara hukum dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak secara tegas mengatur jenis gugatan Citizen Lawsuit, penulis studi ini menemukan bahwa Hakim tetap menerima dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan melalui terobosan hukum. Hal ini terjadi meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengatur dengan jelas jenis gugatan Citizen Lawsuit. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkara Citizen Lawsuit diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri karena para hakim memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk gugatan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar proses Gugatan Citizen Lawsuit diakomodir ke dalam hukum acara Indonesia untuk mencapai tujuan mencapai kejelasan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi individu yang ingin mempertahankan hak konstitusionalnya

Kajian Sosiologi Hukum Budaya Scan Aplikasi Peduli Lindungi Pada Kawasan Publik di Kota Besar

Pandemi Covid 19 telah memberikan beberapa perubahan dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Pengaruh dari Virus Sars Covid 19 kepada perilaku hukum masyarakat melalui telaah kebiasaan tertentu di Indonesia. Kasus yang dipaparkan adalah kebiasaan hukum yang timbul akibat virus Covid 19 itu, di mana masyarakat kini dipaksa untuk melakukan scan barcode di aplikasi peduli lindungi apabila ingin masuk ke kawasan publik khususnya yang berada di wilayah kota besar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini memakai metode penelitian normatif/doctrinal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui bagaimana perilaku sosial bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kata Kunci: kawasan publik; peduli lindungi; sosiologi hukum

Trade Secret Protection as Part of Intellectual Property System: a Comparative Study of Indonesian and United States of America Trade Secret Law

Legal protection of intellectual property is an important element in supporting creativity and trade. Indonesia has ratified the Agreement and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and has enacted Law number 30 of 2000 concerning Trade Secret. Legal protection of trade secrets aims to protect business actors in trade practices both regionally and internationally. In addition, protection of trade secrets can prevent unfair business competition. Thus, business people have wider opportunities to develop their creativity and business. This research method is a normative research with comparative research type. This study examines the comparison of intellectual property protection laws specifically regarding trade secrets with laws in United States. The purpose of this comparative normative study to examine the extent to which the Trade Secret Act can be effective in its application as can be applied in the Supreme Court Decision

Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtube

Dalam musik populer, versi cover lagu adalah pertunjukan atau rekaman baru oleh orang lain selain artis atau komposer asli dari sebuah lagu yang direkam sebelumnya. Cover dipahami sebagai versi kedua, dan seluruh versi sesudahnya dari sebuah lagu, yang dipertunjukkan selain oleh pihak-pihak yang secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu. Cover versions termasuk ke dalam pengaransemen, dan juga cover versions merupakan salah satu bentuk transformasi pencipta. Cover versions dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru, jika proses cover versions ini dilakukan dengan benar, maka seorang cover versions otomatis dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menyanyikan ulang sebuah lagu karya orang lain bukanlah merupakan sebuah pelanggaran, apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai pengguna secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengubah sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu, terlebih jika hal terebut berkaitan dengan nilai komersial pada sebuah lagu. Kata Kunci: cover versions, hak cipta, izin

Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi meninggalkan permasalahan yang cukup serius yaitu pelaksanaan bentuk ganti rugi dan penyelesaian terhadap masalah bentuk rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah. Dalam musyawarah pemberian ganti rugi hendaknya mencapai kata sepakat sehingga ganti rugi langsung diterima oleh yang berhak tidak perlu dititipkan ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci: eksistensi, ganti rugi, pengadaan tanah, kepentingan umum

Peran Lembaga Konsultasi dalam Merubah Sikap dan Persepsi Istri Korban Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Sambas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga konsultasi dalam merubah sikap dan persepsi istri korban dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan bertitik tolak pada pendekatan analitis deskriptif untuk mendapatkan data tersebut dengan pengamatan dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa sikap istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menutup diri dikarenakan tindakan tersebut aib keluarga dan berpersepsi perbuatan pelaku semata-mata kehilafan. Oleh karena itu peran lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Sambas sangat penting dalam menggali informasi dari korban terkait fakta lapangan melalui pendekatan komunikatif dan persuasif, serta nilai kemaslahatan yang tertuang pada Al-Qur’an

Penghapusan Hak Paten Atas Invensi yang Tidak Memenuhi Kriteria yang Dilindungi Undang-Undang Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang diberi Paten telah diatur dalam Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) yaitu invensi harus mengandung suatu kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Namun dalam sebuah invensi, tidak semua invensi dapat diberikan Hak Paten. Jika dalam sebuah invensi terdapat sebagian atau seluruhnya tidak memenuhi kriteria syarat patentabilitas yang diatur Undang-Undang Paten, maka invensinya itu layaknya tidak dapat diberikan. Apabila invensi tersebut tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Paten tetapi ketika didaftarkan lolos dan dilindungi sepenuhnya oleh negara seperti dalam kasus ini (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst), maka seharusnya paten ini harus dihapus untuk dicabut hak patennya. Pokok permasalahan disini adalah invensi yang ada di dalam paten sengketa ini, klaimnya sama dengan domain publik di buku pedoman yang diterbitkan Badan Karantina Pertanian Kementrian Pertanian Republik Indonesia (BARANTAN). Proses yang dikeluarkan dalam buku pedoman milik Barantan ini sudah terlebih dulu dikeluarkan jauh sebelum paten sengketa didaftarka

Analysis of Full Day School Procurement as a Response to Social Change : A Sociological Perspective

Peer reviewedPublisher PD