Intervensi Negara Dalam Ekonomi

Negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Negara mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan demi menyatukan keberagaman yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman intervensi negara dalam ekonomi dapat dikaji dari beberapa aliran ekonomi, seperti; Kapitalis, Komunis dan Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana peran negara dalam ekonomi menurut Islam. Dapat dipahami bahwasannya intervensi pemerintah dalam ekonomi menjadi mutlak apabila individu-individu melakukan tindakan kesewenang wenangan. Karena hukum awal dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh tiap individu masyarakat  adalah bebas (diperluas) akan tetapi apabila individu melakukan kegiatan yang dilarang (dzulmun), maka negara berhak mempersempitnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan teratur. campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum hukum syariat, yang telah diputuskan oleh pemerintah tersebut. Maka tiap kali control spiritual dan moral individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali control ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara

Intervensi Negara Dalam Ekonomi

Negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Negara mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan demi menyatukan keberagaman yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman intervensi negara dalam ekonomi dapat dikaji dari beberapa aliran ekonomi, seperti; Kapitalis, Komunis dan Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana peran negara dalam ekonomi menurut Islam. Dapat dipahami bahwasannya intervensi pemerintah dalam ekonomi menjadi mutlak apabila individu-individu melakukan tindakan kesewenang wenangan. Karena hukum awal dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh tiap individu masyarakat  adalah bebas (diperluas) akan tetapi apabila individu melakukan kegiatan yang dilarang (dzulmun), maka negara berhak mempersempitnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan teratur. campur tangan negara bisa menyempit dan meluas menurut kadar patuh tidaknya rakyat negara tersebut terhadap hukum hukum syariat, yang telah diputuskan oleh pemerintah tersebut. Maka tiap kali control spiritual dan moral individu-individu itu kuat, berkuranglah campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, tiap kali control ini lemah, bertambahlah pula campur tangan negara

PENGGUNAAN MODEL COOPERATIVE LEARNING THINGK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPA DI KELAS V SD : Penelitian Tindakan Kelas di Kelas V SDN Karanjak I Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Penelitian ini berjudul "Penggunaan Model cooperative learning think pair share untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SD". Adanya perbedaan antara siswa yang mampu, mau bekerjasama dan siswa yang kurang mampu dan kurang bekerjasama berdampak pada hasil pembelajaran yang tidak merata sebagai masalah yang hams dipecahkan melalu model cooperative learning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pembelajaran cooperative learning tipe think pair share, untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA pokok bahasan cahaya, untuk mengetahui interaksi siswa dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan instrumen penelitian yaitu tes untuk mengetahui hasil belajar siswa, non tes untuk mengetahui kinerjadan sikap siswa, lembar observasi untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran dan interaksi siswa, dan lembar wawancara digunakan untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengggunaan cooperative learning tipe think pair share dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan sikap positif siswa terhadap pembelajaran juga kemampuan siswa dalam melakukan kinerja dan memhuat karya/modei dengan nilai rata-rata kelas pertemuan pertama 66,56 hingga pertemuan terakhir mencapai 78,29. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penggunaan cooperative learning tipe think pair share layak untuk dikembangkan oleh guru sebagai model pembelajaran yangdapat dilaksanakan di kelas

Pengaruh Self Esteem dan Individual Adaptability terhadap Task Performance yang dimediasi oleh Work Engagement

Penelitian ini merupakan survei pada Aparatur desa di Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Penelitian ini mengambil judul : “Pengaruh Self Esteem dan Individual Adaptability terhadap Task Performance yang dimediasi oleh Work Engagement pada aparatur desa di Kecamatan Blado Kabupaten Batang”. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur desa di Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Sampel pada penelitian ini sebanyak 133 responden yang diambil menggunakan metoden Proportional Random Sampling dan Simple Random Sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan software SPSS26 menunjukkan bahwa : (1) Self Esteem berpengaruh positif terhadap Work Engagement. (2) Individual Adaptability berpengaruh positif terhadap Work Engagement. (3) Self Esteem berpengaruh positif terhadap Task Performance. (4) Individual Adaptability berpengaruh positif terhadap Task Performance. (5) Work Engagement berpengaruh positif terhadap Task Performance. (6) Work Engagement memediasi hubungan Self Esteem terhadap Task Performance . (7) Work Engagement memediasi hubungan Individual Adaptability terhadap Task Performance

Leadership Dynamics Of Pesantren: Studi Kasus PP. Ra'iyatul Husnan (Sunan Drajad)

sw

Tinjauan fiqh siyaSah terhadap peran dewan perwakilan rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang mana objek kajianya meliputi norma dan kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkret mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan perspektif teori hukum Islam yaitu Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional adalah Presiden namun DPR dalam hal ini juga mempunyai peran. Berdasarkan Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 tersebut peran yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional dalam hal ini ditegaskan menjadi 2 proses yakni dalam proses konsultasi sebagai perwujudan fungsi pengawasan dan proses pengesahan perjanjian internasional menjadi hukum nasional sebagai perwujudan dari fungsi legislasi yang dimiliki DPR. Jika ditinjau dari Fiqh Siya>sah pembuatan perjanjian internasional memang sepenuhnya wewenang kepala negara dalam pelaksanaanya akan tetapi peran Ah{lul H{alli Wal Aqdi juga ada yakni sebagai lembaga yang mengawasi Khalifah sekaligus lembaga yang menjadi tempat konsultasi dan pemberi saran/masukan Khalifah dalam membuat perjanjian internasional. Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 berimplikasi pada peran yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional berupa semakin luasnya kategori suatu perjanjian yang dapat disahkan menjadi undang-undang karena tidak terbatas pada 6 kategori jenis perjanjian yang diatur dalam pasal 10 UU PI. Sejalan dengan hal tersebut penulis menyarankan peran DPR lebih diperkuat dalam fungsi pengawasan saja layaknya praktik dalam Fiqh Siya>sah dengan menjadikan sifat rekomendasi dari DPR melalui proses konsultasi dengan Pemerintah ini dapat mengikat dan wajib dilaksanakan. Namun dalam hal pengesahan yang melibatkan DPR lebih baik ditiadakan sehingga pengesahan perjanjian internasional hanya berbentuk Peraturan Presiden

Aspek-Aspek Pendidikan Fiqih di Pesantren untuk Membangun Kesetaraan dan Perdamaian Dunia

Islam is the Universal Religion and a blessing for the whole of Nature, so that the principles taught are also universal without any discrimination against certain groups. As a religion that has shari'a or specific guidelines which we term fiqh, the shari'a must also be universal without distinguishing rules for certain groups unless there are underlying factors. In the above article, we have discussed many editorials that support equality in the field of gender, social affairs, and education as well as reveal some references that Islam is indeed a religion that loves peace. In the social field, it discussed disabilities, the rich, poor and free, and slaves, while in the education sector, it discussed disabled people and convicts. The aspects of fiqh that are discussed are about Worship, Muamalah and Munakahah. All aspects discussed support the existence of the principle of peace which is supported by the basis of equality. As a result, equality and peace have begun to be realized and sought after and supported by the government through many Islamic boarding schools in Indonesia

Kebangkitan umat Islam

Buku ini mengupas semua realita umat Islam pada masa kini, berbagai perbedaan dan ketidaktahuan