PASAL 284 KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

There is a different point between Article 284 of the Criminal Code and Islamic law concerning Adultery, Conducting marital relations by adult men and adult women by liking, while both male adulterers and adulterous women are not bound by marital ties with other parties ( perpetrators of adultery) or for him not bound by article 29 BW, then the perpetrators can not be said to be adultery, while Islam does not distinguish girls or single, widowed or widower, where engaging in marital relations without going through marriage is committing adultery. Keywords: Article 284 of the Criminal Code and Islamic La

Analisis Perilaku Struktur Atas Gedung Asrama Pusdiklat Ipdn Baso, Bangunan Wing 1 dengan Beban Gempa Berdasarkan Sni 03-1726-2012

Perancangan struktur bangunan di daerah rawan gempa seperti Bukittinggi harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung, yaitu SNI 03-1726-2002 dan pemerintah juga telah menerbitkan peraturan terbaru tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung, yaitu SNI 03-1726-2012. Perlu untuk diketahui perbedaan antara kedua peraturan tersebut, serta nilai perbandingan dimensi struktur yang direncanakan berdasarkan SNI 03-1726- 2002 dengan dimensi struktur yang direncanakan berdasarkan SNI 03-1726-2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan hasil design antara realisasi lapangan yang telah dirancang menggunakan SNI terdahulu dengan SNI terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Struktur dianalisa melewati tahapan seperti halnya perencanaan dimulai dari preliminary design, pembebanan struktur, pembebanan gempa menggunakan metoda terbaru yaitu respons spectrum atau memasukkan grafik berdasarkan tabel percepatan dasar batuan, analisa gaya yang terjadi pada struktur dengan menggunakan SAP 2000 versi demo, penulangan berdasarkan hasil output SAP 2000 versi demo, membandingkan penulangan realisasi lapangan dengan hasil analisa. Didapatkan hasil bahwa bangunan didesign menggunakan faktor keamanan yang tinggi sehingga hasil analisis tidak menyimpang dari realisasi lapangan yang terlihat pada hasil penulangan kolom, balok utama, balok anak, ring balok, dan plat masih lebih kecil dari pada realisasi penulangan di lapangan

MENGHITUNG HPP BIBIT LELE DAN PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PADA USAHA PEMBIBITAN LELE DI KAMPUNG LELE DESA HANGTUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATER KAMPAR

ABSTRAK Ikan lele merupakan bagian dari salah satu komoditas air tawar yang sangat mudah dalam melakukan  pengembangannya, ikan lele juga memiliki keistimewaan salah satu nya memiliki tingkat protein yang cukup tinggi. Usaha ikan lele yang dibudidayakan di Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar merupakan usaha yang bergerak di bidang pengembangan ikan lele dan budidaya ikan lele. Dalam melaksanakan atau pengembangan ikan lele memiliki waktu yang sangat singkat yakni 1,5 bulan sampai dengan 3 bulan. Dalam hal pembenihan ikan lele menghasilkan benih ikan lele yang berkualitas, pembesaran ikan lele juga menghasilkan ikan lele yang siap dikonsumsi. Permasalahan yang dihadapi oleh petani ikan lele tersebut adalah usaha ikan lele sampai dengan saat ini belum dapat mengklasifikasikan biaya yang bersifat biaya tetap maupun biaya yang bersifat variabel, akan tetapi biaya overhead adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. atau dengan kata lain semua biaya dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya bahan tak langsung,b iaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah dapat ditelusuri secara langsung pada proses produksi. Tidak diperhitungkannya biaya overhead dalam menentukan harga pokok produksi membuat harga pokok produksi tidak akurat, akan tetapi bukan hanya itu saja permasalahan yang dihadapi oleh usaha atau petani ikan lele juga dalam hal menyusun laporan keuangan ikan lele. Kesimpulan dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain pemilik usaha ikan lele dapat memahami dan menyusun harga pokok produk pada ikan lele tersebut.Pemilik usaha ikan lele dapat memahami dan menyusun laporan keuangan usaha pada ikan lele tersebut. Kata Kunci : Harga Pokok Produk dan Laporan Keuanga

SOLUTION FOCUS BRIEF COUNSELING DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN SEBAGAI MANIFESTASI PENDIDIKAN MASA KINI

The writers  describes the concept of SFBC (Solution Focused Brief Counseling) throught Al-Qur'an perspective. This approach is grounded on the positive assumption that people are healty and competent. People have the ability to construct solutions that enhance their lives.   This study uses literature studies, by collecting data and information about SFBC. The result of the studi  explain that the concept of SFBC was supported by education carried out. The education will be construct the mindset of the people to make a changes in their lives. SFBC its essence lies in the counseling phase focused on solutions to solve their problem. If the people can believed their capability to solve their problem, so that will be posible. Allah will be  give a problem to the people according by capability the people.Keywords: solution focus brief counseling, education, Al- Qur’an perspectiv

TINJAUAN KONSTITUSIONAL KEDUDUKAN MENTERI KOORDINATOR PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

 Abstract: This study aims to answer the two problems studied, namely: (1) Is the position of the coordinating minister in the Indonesian constitutional system constitutional, (2) How is the position of the coordinating minister reviewed based on Siyasah Dusturiyah. The method used is normative legal research with systematic and functional legal interpretation methods using inductive logic analysis of legal materials so that it can be seen how the position of the coordinating minister in the Indonesian constitutional system and siyasah dusturiyah perspective. From the results of the research, it was found that, (1) The position of the Coordinating Minister in the Indonesian constitutional system is because the State Ministers referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are all types of Ministerial positions, namely the Coordinating Minister, the Minister leading the department, and the State Minister who not leading a department, all of them are State ministers who have the same position, namely as assistant to the president in carrying out state governance. In Indonesia, there are currently four (4) areas of the Coordinating Ministry, whose explanations are as follows: Coordinating Ministry for Economic Affairs, Kemenko POLHUKAM, Kemenko Maritime and Investment, Kemenko PMK. In the Islamic constitutional system, based on the study of siyasah dusturiyah, the state ministry institution is known as wizarah. A person who is in charge of carrying out Wizarah's duties is called a Wazir who in his position and authority can be equated or have the same meaning as the coordinating minister or minister of State in the context of the current Indonesian government. Keywords: Position, Coordinating minister, Indonesian State Administration, Siyasah Dusturiyah

Analisis Kebutuhan Layanan Bimbingan dan Konseling di Tk Islam Masjid Raya Lantai Batu Batusangkar dan TK Islam Harapan Ibu Lima Kaum

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui layanan Bimbingan dan Konseling dalam dunia pendidikan termasuk pendidikan anak usia Taman Kanak-kanak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebutuhan  layanan Bimbingan dan Konseling di TK Islam Masjid Raya Lantai Batu dan TK Islam Harapan Ibu Lima Kaum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  dari sisi pendekatannya adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, Sumber data penelitian ini adalah Kepala sekolah, orang tua murid dan guru di TK Islam Masjid Raya Lantai Batu dan TK Islam  Harapan Ibu Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitiann menunjukkan bahwa kondisi siswa masih banyak  yang belum memenuhi target penilaian minimal atau yang dilambangkan dengan MB (Mulai Berkembang). Sedangkan target penilaian yang ingin dicapai adalah BSB (Berkembang Sangat Baik). Dari kondisi tersebut maka terindikasi bahwa TK Islam Masjid Raya Lantai Batu Batusangkar dan TK Islam Harapan Ibu Lima Kaum membutuhkan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan bidang permasalahan yang dialami

ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA POLISI REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Abstract: The approval of the DPR in the appointment and dismissal of the Chief of Police of the Republic of Indonesia by the President reaps the Pros and Cons of various academics and practitioners of Constitutional Law, is one of the reasons for the writing of this thesis. The type of research in the writing of this thesis is juridical normative with the legal interpretation method used by the author is the grammatical, functional and systematic interpretation of the mechanism for the appointment and dismissal of the Police Chief of the Republic of Indonesia so that it can be seen how the considerations of the forming of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police in The appointment of the Police Chief of the Republic of Indonesia must obtain the approval of the DPR and to find out how Siyasah views the appointment and dismissal of the National Police Chief. Based on the research results, the mechanism for the appointment and dismissal of the Chief of Police is the authority of the President after obtaining approval from the DPR. Whereas in the Siyasah Fiqh the process of appointing and dismissing the Police Chief (Shahib asy-Syurthah) is directly appointed by the caliph / head of the State without any interference from other institutions.Keywords: Police Chief Appointment; DPR approval; Fiqh Siyasah

Pengaruh Konseling Kelompok Teknik Asertif Dalam Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas X di SMA 1 Dua Koto

Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan komunikasi interpersonal siswa kelas X di SMA 1 DUA KOTO melalui konseling kelompok teknik asertif. Layanan konseling  dan konseling memiliki peran penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Teknik asertif bertujuan untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dan menumbuhkan keberanian mengungkapkan perasaan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konseling kelompok teknik aserif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas X di SMA 1 DUA KOTO. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat eksperimen. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui penyebaran angket. Populasi dalam dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 1 DUA KOTO dengan sampel 10 orang siswa yang mengikuti konseling kelompok dari populasi kelas X IPS yang terdiri dari 36 orang siswa. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor komunikasi interpersonal siswa sebelum dan sesudah pemberian layanan konseling kelompok teknik asertif. didapatkan nilai sig. yaitu 0.000 < 0.05, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, pemberian layanan konseling kelompok teknik asertif bagi siswa kelas X SMA 1 DUA KOTO berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal siswa. Hal ini tentu pemberian layanan konseling kelompok teknik asertif bagi siswa kelas X SMA 1 DUA KOTO berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal siswa

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFENSI RESIKO SEBAGAI MODERATING

Pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam APBN dikarenakan pajak dapat bertujuan sebagai modal dalam pembangunan di Indonesia. Khusunya di Indonesia Dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan amnesty taxes dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat meningkatkan sehingga kepatuhan akan dalam membayar pajak juga meningkat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat seperti pemahaman wajib pajak tersebut maupun kesadaran akan pajak. Hasil penelitian adalah pemahaman wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya pengaruh pemahamahan wajib pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko, dan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui preferensi resiko