Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Dalam Sistem Pemerintahan Kota Bitung

Perencanaan menjadi suatu agenda penting dalam mewujdkan hal yang dicita[1]citakan. Hal ini berlaku dalam pembagunan khususnya dalam ekosistem kepemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan menjadi tolak ukur atau barometer kemajuan suatu daerah. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA, segala bentuk rencana tata kelola pemerintahan daerah diatur sedemikian rupa, sesuai kebutuhan daerah tersebut. Adapun kedudukan, fungsi, serta tugas pokok BAPPEDA menjadi mandat yang dipeoleh dari nomenklatur yang telah ada, dalam hal ini undang-undang terkait. BAPPEDA sebagai phak yang berkaitan langsung dengan urusan perencanan pembagunan di daerah, emnjadi motor perencanaan pembangunan itu sendiri. Kata Kunci : BAPPEDA, Kedudukan, Tugas Dan Fungs

UPAYA PEMERINTAH PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara hukum peran pemerintah dalam menerapan hukum dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami proses pembuktian dalam peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dewasa ini korupsi adalah masalah masalah serius di banyak negara Asia. Korupsi telah telah berkembang dan mengancam stabilistas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutandan penegakanhukum.[1] Indonesia sebagai negara hukum dengan sedemikian banyak katuran hukum yang berlaku seolah-olah menjadi tidak berdaya saat harus berhadapan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah lambatnya penanganan tindak pidana korupsi sehingga korupsi kemudian mengakar sedemikian kuat dalam berbagai lapisan masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Pengertian korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.Kata kunci: korupsi; pembuktian;[1] Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej. Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Korupsi Mengkorupsi Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2009. Hlm. 553

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG

AbstrakSetelah sekian tahun program pengembangan dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan peningkatan kemampuan kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan program pengembangan kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan metode penelitian kualitatif, informan yang ditentukan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kota Bitung, yakni pejabat-pejabat yang telah atau yang sedang mengurusi PPK, diantaranya para Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Pelaksana, Camat, Fasilisator Kecamatan Maesa, Ketua dan anggota Unit Pelaksana Kegiatan, Tokoh Masyarakat, dan Penerima Manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program SPP ini di katakan belum berhasil dengan baik. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti dana yang menunggak di akibatkan oleh beberapa anggota yang tidak menyetor setiap bulan dan adanya pengurus yang menyalahgunakan dana yang sudah di setor. Hal ini membuat pada perguliran berikutnya menjadi terhambat dan membuat tim pengelola menjadi kesulitan dalam mengelola dana tersebut.Hal ini juga di sebabkan oleh kurangnya pemantauan dari tim pemantau kegiatan dan juga Tim Pelaksana kegiatan.Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Pengembangan Kecamata

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian perkara PHPU Legislatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu Tahun 2014 dalam pedoman beracara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014, sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mekanisme penyelesaian perkara PHPU Legislatif di MK, dapat dikelompokan lima tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Dalam menuntaskan keseluruhan tahapan tersebut, MK hanya diberi waktu 30 hari kerja untuk memutus seluruh permohonan yang diajukan oleh Peserta Pemilu. 2. Keseluruhan putusan MK dalam perkara PHPU bertujuan untuk menjaga dan menjernihkan suara rakyat. Putusan MK dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima, ditolak, atau dikabulkan. Putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Putusan tersebut dapat mengakibatkan; penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dibatalkannya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; diilakukannya penghitungan suara ulang; dilakukannya pemungutan suara ulang; penetapan perolehan suara yang benar yang dapat merubah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait; serta perintah agar KPU pelaksanaan putusan. Kata kunci: Perselisihan Hasil Pemilu legislatif, Mahkamah Konstitus

The importance of the intensity and frequency of perturbations on the germination delay

An iterative model is developed to evaluate the reproductive strategies of plants in environments with different frequencies and intensities of disturbance. Two extreme reproductive strategies are compared: the ‘‘homocarpic’’ strategy, in which all the seeds germinate the following spring, without dormancy, and the ‘‘heterocarpic’’ strategy, whereby, each year, half of the existing seeds germinate. It is observed that this sort of heterocarpy is beneficial in environments with strong perturbations, in which a high percentage of the population dies. However, the frequency of such perturbations does not cause changes in the advantage of one strategy over the other. The results suggest that the intensity of the disturbance is much more important than the frequency

Economic Measures in Context with beginning of Economic Crisis due to Pandemic COVID-19

Bakalářská práce se zabývá ekonomickými opatřeními vlády České republiky v souvislosti se začínající ekonomickou krizí z důvodu pandemie COVID-19 a jejich dopadem na vybrané podnikatelské subjekty. V teoretické části jsou definovány základní pojmy ohledně daní a daňového systému České republiky, se zaměřením na daně z příjmů a dále na sociální pojistné, jenž souvisí s ekonomickými opatřeními. Následně je práce zaměřena na konkrétní ekonomické opatření, jenž jsou rozděleny na daňové opatření a úlevy, program Antivirus a na konec tzv. ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné. Praktická část analyzuje a zhodnocuje popsána ekonomická opatření na vybraných podnikajících subjektech, zhodnocuje jejich účinnost a využití podnikatelským subjektem.This Bachelor's thesis deals with the Economic Measures of the Government of the Czech Republic in Context with the beginning of the Economic Crisis due to Pandemic COVID-19 and their impact on selected Business Entities. The theoretical part defines the basic concepts of taxes and the tax system of the Czech Republic, focusing on income taxes and further on social insurance, which is related to the economic measures. Subsequently, the work focuses on specific economic measures, which are divided into tax measures and reliefs, the Antivirus program and the end of the so-called nursing for the self-employed. The practical part analyzes and evaluates the described economic measures on selected business entities, evaluates their effectiveness and use by Business Entities.117 - Katedra účetnictví a danívýborn

Umgang mit Veränderungen im Alter

Die vorliegenden Studie untersucht den Einfluss von Kontrollüberzeugungen und Kompetenz auf Bewältigungsstrategien im Alter. Zur Erhebung von Bewältigungsstrategien wurde das SOK-Modell erfolgreichen Alterns herangezogen, welches die Strategien der Selektion, der Optimierung und der Kompensation beschreibt. Kontrollüberzeugungen wurden spezifisch für den Bereich des Problemlösens erfasst, da generalisierten Kontrollüberzeugungen keinen Zusammenhang mit dem Einsatz von SOK-Strategien gezeigt haben. Kompetenz wurde anhand zwei Ansätzen untersucht. Einerseits mittels dem Konstrukt der Kompetenzerwartung, welches die Verfügbarkeit von Handlungsalternativen beschreibt. Andererseits mittels dem Bedürfnis nach Kompetenz, welches den motivationalen Aspekt von Kompetenz hervorhebt. Einer Stichprobe von n=119 wurden der SOK Life-Management Fragebogen, der Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen im Bereich des Problemlösens (FKK-PL) und die Basic Psychological Needs Scale (BPNS) vorgelegt. Als Kontrollvariable wurde neben soziodemographischen Variablen die Internetnutzung erhoben. Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von SOK-Strategien und spezifischen Kontrollüberzeugungen, auch nachdem der Einfluss von Drittvariablen kontrolliert wurde. Jedoch scheint es von großer Relevanz zu sein, nicht nur den Einfluss von internalen und externalen Kontrollüberzeugungen zu differenzieren, sondern auch Augenmerk auf die Art der Externalität zu richten. Im Gegensatz zu sozialer Externalität (Unselbständigkeit und Abhängigkeit) geht fatalistische Externalität (Schicksalsgläubigkeit) mit einer Abnahme SOK-bezogenem Verhaltens einher. Dies bedeutet, dass die im SOK-Modell postulierte Zunahme von SOK-bezogenem Verhalten im Alter differenziert zu betrachten ist. Bei Kontrollverlust aufgrund von widerfahrenen Verlusten könnte es sehr wohl zu einem gesteigerten Einsatz von SOK-Strategien kommen, bei Kontrollverlust aufgrund von Schicksalsgläubigkeit jedoch nicht. Fatalistische Externalität weist auch negativere Auswirkungen auf die Kompetenzerwartung auf als soziale Externalität. Die Kompetenzerwartung korreliert positiv mit dem Einsatz aller SOK-Strategien, das Bedürfnis nach Kompetenz hingegen zeigt keinen Zusammenhang. Dies kann durch die inhaltliche Nähe des Bedürfnisses nach Kompetenz zu internalen Kontrollüberzeugungen erklärt werden