KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) PASCA PERJANJIAN HELSINKI

The purposes of this research are to describe the processes of the emerge of ideas to establish the province of ABAS and explain the factors supporting the idea and to explain the reasons of NAD government to reject the expand of ABAS province. Applying qualitative methods using field observation and media discourse study. It was found that media discourse and the proposal for province expand of ABAS rose pro and contra in all level of society that impacted in horizontal and vertical conflict***Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses munculnya ide pembentukan Provinsi ABAS dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong munculnya ide tersebut serta menjelaskan mengapa Pemerintah pusat NAD tidak menyetujui pemekaran Provinsi ABAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi di lapangan dan mengamati perkembangan wacana pemekaran melalui media. Ditemukan bahwa wacana dan usulan pemekaran Provinsi ABAS dari Provinsi NAD telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat sehingga memunculkan konflik horizontal dan vertikal

Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi

The main issue in this research is whether the power abuse in Corruption is still an absolute competence of Corruption Justice or is shifted into the administrative justice in post-regulation of Government Administration Act. This is a research on normative law that is analytical prescriptive through conceptual approach, statute approach, and case approach. The results of the research showed that the concept of the power abuse in the Government Administration Act theoretically and practically is equal with the concept of power abuse in Corruption Eradication Law. Therefore, those two justices attributively have the absolute competence to examine and determine the elements of power abuse in corruption. However, based on the principle of “lex posteriori derogate legi prioriâ€, the authority to examine and determine the element of power abuse in corruption comes to be the absolute competence of Justice Administrative

Identification and Prevalence of Ectoparasites in Carp (Cyprinus carpio) Seeds From Central Local Fish Seed Center and Fish Farmers in West Koya Region

The needed for carp in Jayapura City was greatly increasing along with the high growth and increase of population in Jayapura City. Cultivation of carp (Cyprinus carpio) can be done intensively and semi-intensively by taking into account the economic value. However, from cultivation activities, the problems that were often faced in cultivation activities were the attack of dangerous types of pathogens such as parasites. Parasite was a fish disease that occurs more frequently. Parasites were organisms that live on the body of other organisms and generally have a negative effect on their host. This study aimed to identify and the prevalence of ectoparasites to determine the type and level of ectoparasite attack on carp (C. carpio) seeds and to reduce the impact of ectoparasites which was feared to reduce the amount of carp production from cultivation. The method used was a direct survey to the Local Fish Seed Center and fish farmers in the Koya Barat area. The fish used were carp in the seed phase where the fish's immune system was still weak, making it more susceptible to contracting parasites. This study showed that there were 4 types of parasites found during the study that infected carp seeds, namely Dactylogyrus sp, Gyrodactylus sp, Trichodina sp, and Lernea sp. The average prevalence rate of Dactylogyrus sp. at stations I, II, III, and IV was 25%, Gyrodactylus sp. 8.3%, Trichodina sp. 8.3% and Lernea sp. 5% with the lowest prevalence rate

Conservation Model Tau Taa Wana as a Cultural Participation Strategy in Forests Conservation in Central Sulawesi

The results of this study shows that the model of conservation as a strategy of cultural participation Tau Taa Wana (Bulang), is an instrument to achieve certain goals better. There is a local culture Tau Taa Wana who need appreciated by the Government. With a high cultural participation of the Tau Taa Wana (Bulang) has own system to preserve the forest. The strategies of Tau Taa Wana (Bulang) in forest management, among others: continuing the existence of customary law in the Tau Taa Wana (Bulang); In collaboration with the Government to conserve forests; The use of traditional institutions for managing forest destruction; Protection of forests from illegal logging; the improving Tau Taa Wana welfare of the forest. The implementation of coaching or mentoring in the Tau Taa Wana. Further indicators of forest conservation has been achieved in the Tau Taa Wana include: sustainable forest, forest damage control, monitoring forest restrained, protection of forest areas based on local awareness, the diversity of species of flora and fauna, the conservation of biotic and abiotic ecosystems, conservation of indigenous collective. Keywords: Tau Taa Wana, Participation, Conservation, Forest

Keterlibatan Pelaksanaan Tugas Dengan Disiplin Terhadap Peraturan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja

The aims of this study was to find out the correlation between jobinvolvement and health and safety at work disciplinary. The subject of the research were 97 employees of PT. Mandira Nusantara Bogor. The hypothesis stated that the higher the job involvement, the higher the health and safety at work disciplinary. The result shows that the hypothesis is consistent with the study by using product-moment correlation analysis, with r = .741 and p < .05. The Job-involvement account for 57.7% of the variability of health and safety at work disciplinary. Keywords : job – involvemen

PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM MENGURANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS GAMPONG LAMBUNOT KECAMATAN INDRAPURI

ABSTRAKKemiskinan di daerah perdesaan lebih cenderung tergolong kemiskinan sementara (transient poverty), dalam upaya mengatasi kemiskinan, telah dilakukan berbagai program oleh pemerintah yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. Program ini merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjuan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di kecamatan Indrapuri Gampong Lambunot dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Gampong Lambunot. Teori utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori kemiskinan dan pemberdayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Jumlah dana yang disalurkan masing-masing kelompok adalah dana yang diajukan oleh kepada PNPM-MP. Setelah pengajuan dana oleh kelompok kepada pihak PNPM-MP akan melakukan verifikasi ke kelompok selanjutnya apabila kelompok lulus verifikasi maka kelompok akan mendapatkan dana pinjaman yang telah mereka ajukan dan akan dikembalikan dengan cicilan. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan PNPM-MP di Gampong Lambunot adalah kinerja fasilitator rendah, peran fasilitator tidak Nampak dan fasilitator tidak mampu memberikan rangsangan, arahan, atau kritikan terhadap program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan serta terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, fasilitator harus meningkatkan kinerjanya dalam memberi pendampingan kepada masyarakat agar tujuan SPP untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan bisa tercapai, masyarakat harus berpartisipasi dalam program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dengan mengikuti program SPP yang ada di gampong-gampong serta beritikat baik dengan mengembalikan pinjaman, selain itu pemerintah perlu mengevaluasi kinerja fasilitator dan pengembangan masyarakat agar tujuan SPP PNPM dapat tercapai.Kata Kunci:Pelaksanaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kemiskinan

Citra Perempuan Dalam Puisi Magma Karya Ratna Ayu Budhiarti Serta Relevansinya Sebagai Bahan Ajar Di SMA

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif-analitis. Data puisi bersifat kualitatif sehingga penjelasannya dijabarkan dalam bentuk deskripsi dan uraian. Deskripsi tersebut didapatkan melalui analisis terhadap puisi sehingga terbentuk pemahaman dan kejelasan. Langkah terakhir dalam penelitian ini ialah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan diambil setelah dilakukan pembahasan menyeluruh mengenai aspek-aspek yang diteliti pada kumpulan puisi Magma Karya Ratna Ayu Budhiarti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Pada kumpulan puisi Magma Karya Ratna Ayu Budhiarti terdapat 3 citra perempuan yaitu citra fisik yang merupakan ciri fisik perempuan berupa ciri biologis, citra psikis yang melihat unsur psikologis dari kaum perempuan, dan citra sosial yang melihat bagaimana seorang terlihat dalam kehidupan masyarakat; (2) Kumpulan puisi Magma Karya Ratna Ayu Budhiarti dapat dijadikan sebagai bahan ajar puisi di Sekolah Menengah Atas, khususnya KD 3 (Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca); KD 3.17 (Menganalisis unsur pembangun Puisi)

KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) PASCA PERJANJIAN HELSINKI

The purposes of this research are to describe the processes of the emerge of ideas to establish the province of ABAS and explain the factors supporting the idea and to explain the reasons of NAD government to reject the expand of ABAS province. Applying qualitative methods using field observation and media discourse study. It was found that media discourse and the proposal for province expand of ABAS rose pro and contra in all level of society that impacted in horizontal and vertical conflict *** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses munculnya ide pembentukan Provinsi ABAS dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong munculnya ide tersebut serta menjelaskan mengapa Pemerintah pusat NAD tidak menyetujui pemekaran Provinsi ABAS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi di lapangan dan mengamati perkembangan wacana pemekaran melalui media. Ditemukan bahwa wacana dan usulan pemekaran Provinsi ABAS dari Provinsi NAD telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat sehingga memunculkan konflik horizontal dan vertikal