Hubungan Procalsitonin dan Gambaran Morfologi Leukosit pada Infeksi Bakterial

Bacterial sepsis increases morbidity and mortality in all ages. Early detection has been shown to be crucial for the improved outcome of patients with sepsis. Till now there is no routine test forscreening. Procalcitonin and morphology of leukocytes are biomarkers of bacterial sepsis. The aim of this study was to determine the relationship between procalcitonin and morphology of leukocytes as marker in bacterial infection. This study was analytical observational with cross sectional design and data collected prospectively.This study measured simultaneously the value of procalcitonin and morphology of leukocytes examination in patients with suspected bacterial infection in hospital X of Yogyakarta. Data were analysed by statistics. The results showed immature granulocytes and vacuolization of neutrophils in the leucocytes morphology has a significant correlation with level of procalcitonin

Correlation Between Anthropometric Measurements and Risk of Anemia Among Rural Community in Cangkringan, Sleman

Anemia has been detected on various age groups. Measurement of hemoglobin (Hb) levels is a standard for deciding anemia conditions. The measurement requires certain costs, medical professional, and is invasive. People in rural areas need an economical, easy and simple examination to identify the risk of anemia. Anthropometric measurement is expected to be an appropriate measurement model for rural communities. The objective of the study is to obtain the best anthropometric measurement predictors for detecting anemia in rural communities. This was an observational study using a cross-sectional design. The inclusion criteria of the subjects of the study were residents of Cangkringan, who were between 40 and 60 years old. The subjects were chosen using random sampling cluster technique. The sample size was 100 respondents and was taken based on cluster. Descriptive analysis was used to determine the prevalence of anemia. Analysis the difference in proportion was conducted using Mann-Whitney. Correlation analysis was performed to determine the relationship between Hb levels and anthropometric measurements by using Spearman. The results showed that only 5% of the subjects are in the status of anemia based on their Hb levels. There is a significant difference between Hb levels in the normal and obese groups based on the waist hip circumference ratios (WHR) (p = 0.002). The waist circumference has a weak correlation (r = 0.238, p = 0.017) and WR has a moderate correlation (r = 0.483, p = 0.000) with Hb levels. The results of this study are not appropriate in which central obese patients should be more at risk of anemia. This study concludes that there is a significant positive moderate correlation between anthropometry, which is the waist circumference parameters and WHR, to the Hb levels in rural communities

Audit Tata Kelola Sistem Informasi Layanan Asuransi pada Prudential Bandar Lampung Menggunakan COBIT Framework 5DOMAIN DSS dan MEA

Prudential adalah perusahaan asuransi jiwa yang memiliki jaringan bisnis tersebar di Cina, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia yang meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa tradisional, asuransi kecelakaan, asuransi dwi guna, asuransi pendidikan, dan asuransi income yang datanya terintegrasi pada sistem informasi perusahaan.Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung. Hasil pengumpulan data digunakan untuk mengevaluasi sistem Pruacces. Evaluasi ini menggunakan framework COBIT 5. Dengan domain Deliver Service and Support (DSS), dan Monitor Evaluate and Assure (MEA). Diperlukan pengukuran maturity level menggunakan Framework COBIT 5 pada sistem informasi perusahaan untuk dapat mempertemukan kebutuhan bisnis dengan layanan asuransi nasabah agar sistem informasi perusahaan dapat efektif mendukung kegiatan layanan asuransi

Kebijakan Hukum Menjamin Perlindungan Sosial Bagi Individu Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Sendirian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami masalah dalam pengaturan hukum mengenai perlindungan sosial dan implikasinya terhadap individu yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal, serta merumuskan konsep ideal perlindungan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif analitis dan mengadopsi pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (pendekatan statute), konseptual (pendekatan konseptual), dan perbandingan (pendekatan perbandingan). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa (1) Isu hukum yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas tunggal hingga saat ini masih belum diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia. (2) Model perlindungan sosial yang dianjurkan untuk korban kecelakaan lalu lintas tunggal di masa depan adalah merevisi bentuk undang-undang yang berlaku, menyesuaikan besaran kompensasi dari dana wajib kecelakaan lalu lintas, serta mengembangkan peraturan pelaksana yang mengatur pemberian kompensasi kepada korban kecelakaan tunggal dengan dua syarat mendasar: kecelakaan tunggal terjadi akibat kelalaian bukan disengaja atau karena kondisi tertentu, dan masyarakat patuh dalam membayar kontribusi dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ)

Perlindungan Privasi dalam Pemanfaatan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai Alat Bukti dalam Persidangan

Perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan dalam bidang kehidupan manusia, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan CCTV sebagai alat bukti di pengadilan merupakan hasil kemajuan teknologi yang selanjutnya dalam keadaan kriminal, rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat. Tujuan penelitian ini yakni untuk mencapai pemahaman mengenai peranan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. Selanjutnya, agar mengetahui mengenai peraturan CCTV sebagai alat bukti khususnya pada setiap persidangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji sesuai studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan bahwa, Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) sangat signifikan dan merupakan solusi sebagai alat bukti utama dalam sebuah persidangan

Desain Penuntutan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang

 Abstract  Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana dalam mengatur interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. Penelitian menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. dengan menggunakan pendektan Penelitian yakni: pendekatan Undang-undang (statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan ideal hukum pidana tentang pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana di masa akan datang pada hakikatnya seluruh elemen penegak hukum (subsistem dalam sistem peradilan pidana) tersebut saling berinteraksi dan bekerjasama serta tetap terikat pada satu tujuan yang sama. Harapan tersebut dapat diwujudkan apabila dipertegas dan didukung melalui perundang-undangan yang memadai, yang membuka ruang untuk seluruh unsur/elemen dalam penegakan hukum dapat menciptakan suasana kerja dengan semangat koheren, semangat koordinatif serta terintegrasi KUHAP Sebagai Integrated Model, Revisi KUHAP dalam hal pengaturan tentang peran aktif Jaksa dalam Penyidikan, dan Memaksimalkan mekanisme pemeriksaan tambahan

Cockfighting Gambling Criminal Acts Commitment

This study aims to determinea form of tackling the crime of cockfighting gambling.The method used in this research is empirical or sociological research methodology. This study uses a qualitative approach and sampling using purposive sampling and using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate thata form of countermeasure carried out to tackle the crime of cockfighting gambling by means of preventive and repressive measures. In the preventive action stage, basically, stakeholders try to take precautions before the crime occurs. However, the most important role in preventing the occurrence of a crime is the supervision of the local community who then cooperates with law enforcement so that the crime of cockfighting gambling is easily detected.The countermeasures carried out by the authorities should be carried out with good coordination and cooperation, so as to make countermeasures that are right on target

Teachers’ Misconception about National Assessment and National Examination

National Assessment is administered as the new policy from The Ministry of Education and Culture of Indonesia. It will be administered from September to October 2021. Therefore, teachers are urged to master the concept and the format of national assessment so as to implement it in the learning process. The teachers’ proper understanding on those concept and formats supports the success of national assessment. Despite this fact, most of the teachers were fulfilled with anxiety of the transition from national examination to national assessment. This research attempted to reveal the junior high school teachers’ misconception about National assessment and national examination. A 30-online-multiple-choice test was administered to 50 in-service teachers from both the state and the private junior high schools. The data was analyzed using descriptive statistics. The findings revealed that both the state and the private junior high schools’ teachers experienced three misconceptions about national assessment. Majority of the teachers’ misconception was about the technical administration of national assessment (76%) and the others were about the basic concept of national assessment (65%), and the follow up to result of national assessment (61%). These results suggest the reinforcement and empowerment of the schools concerning the socialization and the prototype or simulation implementation of national assessment.