Raumplanung — ihr politischer Stellenwert in einer veränderten Welt: Angedacht am Beispiel der Schweiz, an einem Sonderfall?

Kurzfassung: Die Raumplanung als öffentliche Aufgabe steht in Konkurrenz mit anderen. Ob, wie und mit welcher Überzeugungskraft sie aktiv agieren kann, hängt u. a. vom Beachtungsgrad ab, der ihr seitens der Öffentlichkeit, des Parlamentes, der Regierung und der Verwaltung zukommt — im Bundesstaat auch seitens der Länder, der Regionen und der Gemeinden. Neben der Aufmerksamkeit spielen weitere Faktoren für die Wirksamkeit eine große Rolle, so die demokratische Legitimation, dann aber auch der Nutzen für andere öffentliche Aufgaben. Als Summe der relevanten Faktoren resultiert der politische Stellenwert. Ist er klein, so tut sich die Raumplanung schwer, ist er groß, so kann sie auf günstige Bedingungen zählen. Da der Begriff nicht wissenschaftlich vordefiniert ist, wird das Phänomen am Beispiel der Schweiz exemplifiziert. Dabei zeigt sich, dass der politische Stellenwert wiederkehrend neu errungen werden mus

REDESIGN LOGO CAFE D’ARAZ DI SUMEDANG

Karya redesign logo diterapkan pada cafe D’Araz yang berada di Sumedang, berdiri sejak tahun 2015 hingga sekarang. Cafe D’Araz merupakan bidang usaha kuliner yang berkembang namun belum didukung oleh desain logo yang baik. Oleh karena itu, penciptaan karya ini difokuskan untuk merancang ulang logo tersebut. Metode dalam penciptaan melalui proses ide berkarya, kontemplasi, dan pengolahan ide. Proses berkarya mulai dari membuat sketsa, persiapan alat dan bahan, tahap perancangan logo, penyuntingan logo, tahap pencetakan, dan tahap penyelesaian. Penulis ingin merancang ulang logo Cafe D'Araz agar sesuai dengan tujuan dan latar belakang dari cafe itu sendiri. Kelemahan desain sebelumnya yaitu dinilai kurang memiliki identitas yang baik. Pada suatu titik, suatu logo atau identitas visual akan mengalami suatu perubahan. Hal ini ditunjang dengan perubahan nilai-nilai pelanggan dan kebutuhannya untuk tetap kekinian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan redesign yang berdasarkan pada tujuan dan latar belakang cafe. Dari proses redesign cafe, dihasilkan logo baru yang mampu menggambarkan identitas cafe yang kemudian diaplikasikan pada seragam, distribution car, menu cafe, neon box, stationary set, packaging, dan merchandise. Dari proses perancangan logo yang telah dilakukan, diharapkan mampu untuk memperkuat identitas dari cafe tersebut. This logo redesign work was applied to Cafe D'Araz in Sumedang, established in 2015 until now. Cafe D'Araz is a growing culinary business but not yet supported by a good logo design. Therefore, the creation of this work is focused on redesigning the logo. The method in creation through the process of ideas of work, contemplation, and idea processing. The work process starts from sketching, preparation of tools and materials, the logo design stage, logo editing, the printing stage, and the finishing stage. The author wanted to redesign the Cafe D'Araz logo to fit the purpose and background of the cafe itself. The weakness of the previous design is that it is considered to lack good identity. At some point, a logo or visual identity will experience a change. This is supported by changes in customer values and the need to stay current. Therefore, it is important to redesign based on the purpose and background of the cafe. From the cafe redesign process, a new logo is produced that can describe the identity of the cafe which is then applied to uniforms, distribution car, cafe menus, neon boxes, stationary sets, packaging, and merchandise. From the logo design process that has been carried out, it is expected to be able to strengthen the identity of the cafe

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR GULA INDONESIA DARI THAILAND PERIODE 2000-2014

ABSTRAK Perkembangan industri gula di Indonesia mulai masa kejayaan Indonesia sebagai negara pengekspor gula terbesar hingga keterpurukan produksi gula yang mengharuskan Indonesia menjadi negara pengimpor gula. Secara historis, industri gula merupakan salah satu industri perkebunan tertua dan terpenting yang ada di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini terbukti dengan keadaan tanah Indonesia yang sangat subur dan memiliki iklim yang baik untuk perkebunan tebu. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Akan tetapi dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia belum memenuhi setiap kebutuhan pangan. Salah satunya yaitu kebutuhan akan gula putih. Sehingga untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap gula yang terus meningkat, maka pemerintah melakukan impor gula dari berbagai negara penghasil gula salah satunya yaitu impor dari Thailand. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana variabel-variabel bebas seperti produksi gula Indonesia, harga gula Indonesia, harga gula Thailand, PDB Indonesia, dan nilai tukar, terhadap impor gula Indonesia dari Thailand. Metode yang digunakan untuk menganalisis impor gula Indonesia adalah metode analisis linier berganda dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) program E-views 6. Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial harga gula Indonesia memiliki hubungan positif dan tidak signifikan, harga gula Thailand memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan, variable produksi gula Indonesia memiliki hubungan yang negatif dan signifikan, PDB Indonesia memiliki hubungan yang positif dan signifikan, nilai tukar (IDR/USD) memiliki hubungan positif dan signifikan, terhadap impor gula Indonesia dari Thailand, dan secara simultan variabel bebas yaitu produksi gula Indonesia, harga gula Indonesia, harga gula Thailand, PDB Indonesia, dan nilai tukar, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap impor gula Indonesia dari Thailand. Kata Kunci: Harga Gula Indonesia, Harga Gula Thailand, Produksi Gula Indonesia, PDB Indonesia, dan Nilai Tukar (IDR/USD)

LAPORAN INDIVIDU PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)PERIODE 15 JULI - 15 SEPTEMBER 2015 SMP NEGERI 1 PAKEM

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mempraktekkan teoriteori yang telah mereka pelajari selama proses perkuliahan dalam kegiatan lapangan. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) juga merupakan strategi untuk melengkapi kompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik. Melalui PPL mahasiswa dapat mendarmabaktikan ilmu akademisnya di lapangan dan juga dapat belajar dari lapangan. Selain itu, PPL dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam proses kegiatan belajar mengajar, agar nantinya mahasiswa mempunyai bekal untuk terjun kedalam dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang lebih tentang kegiatan operasional di sekolah sehingga mereka dapat mengabdikan diri bagi sekolah. Mereka juga dapat memiliki bekal keterampilan yang lebih di dalam dunia pendidikan sehingga mereka siap saat akan terjun dalam dunia pendidikan yang sebenarnya nantinya. Kegiatan PPL yang dilaksanakan di sekolah mulai tanggal 15 Juli 2016 sampai 15 September 2016 di SMP Negeri 1 Pakem sangatlah bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi praktek mengajar, pembuatan RPP, dan pembuatan media pembelajaran serta kegiatan lainnya yang diselenggarakan di sekolah .Kegiatan praktik mengajar dilaksanakan setiap hari Rabu (Jam ke-2 dan 3) dan Kamis (Jam ke-5dan 6 ) di kelas VIII B mengajar pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi dari Bab 1 (satu) sampai Bab ke-4 (empat) standar kompetensi memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.. Pengajaran dilakukan dengan cara Mengajar Terbimbing

DETERMINANTS SELF SUFFICIENCY OF RICE IN SUPPORTING FOOD INDEPENDENCE

The research objective is to determine the future trends of rice self-sufficiency and to know the factors that influence rice self-sufficiency so as to achieve food independence. Previous research reviews rice self-sufficiency in terms of production factors. In this study, price stability, rice supply and farmers' welfare are taken into account as research variables. The results showed that the trend of analysis with quadratic models to measure rice self-sufficiency tends to increase. Variables that influence rice self-sufficiency are rice productivity, rice supply stability, application of technology and dummy during the New Order government with reform. Whereas the gap between rice price and grain price, the level of rice consumption and the welfare of farmers, does not affect rice self-sufficiency. The conclusion of this research is that to increase rice self-sufficiency, it is necessary to increase rice productivity, ensure that government rice reserves are always available so as to stabilize food supply stability, and always develop appropriate technological innovations to support increased production

Determination of the Achievement of Self Sufficiency Rice in Meeting the Availability of Nation Rice

The priority of the Nawacita Program in the agricultural sector is to increase superior production, especially rice. In achieving these objectives, it is necessary to ensure the availability of national rice. The availability of national rice is fulfilled from 3 aspects, namely local rice production, government rice reserves and rice imports. Most of the previous research, the availability of rice only accounted for local rice production and rice imports. In this study, the government’s rice reserves are counted as one of the main indicators. Because local rice production used to meet people’s needs is always reduced in volume to meet the government’s rice reserves. In achieving rice self-sufficiency, this study also observed how the ability of local rice production to be the only one to supply the availability of national rice, without bringing in from outside parties. Research using the LS method with the Minitab 15.1 program shows the results that partially the availability of national rice is positively influenced by indicators, namely local rice production, rice imports, and the government’s rice reserves. Forecasting the ability of self-sufficiency in rice by relying on local production in supplying the availability of national rice in the future, shows a positive trend meaning the value of the trend of forecasting increases with increasing time. The factors that influence the achievement of rice self-sufficiency are partially determined by rice supply, rice productivity, the gap in rice prices to grain prices, and the use of balanced fertilizers. But it is not influenced by the level of rice consumption in the community. The result of this study indicates that the availability of national rice is still very dependent on local and foreign rice products. However, to achieve rice self-sufficiency in the future, where all needs are met from local products is not impossible, so that dependence on imported rice can be reduced. Keywords: availability of rice, self-sufficiency in rice, productio

New usage reports, new insights! How to use your COUNTER data in decision making processes

Librarians have been receiving COUNTER Release 5 reports since February 2019 and are becoming familiar with the new robust usage data. In this paper three experts explain how the new usage reports provide greater clarity and how they give insight into users’ actions. Athena Hoeppner outlines the new reports and metrics and explains how to interpret book usage data and how to use the data effectively in decision making process. Sonja Lendi focuses on journal usage data and the differences between Release 4 and Release 5 of the COUNTER Code of Practice. She also explains Distributed Usage Logging (DUL). This protocol enables publishers to capture traditional usage activity related to their content that happens on sites other than their own so they can provide reports of “total usage” regardless of where that usage happens. Kornelia Junge explains how librarians can use Microsoft Excel to analyse usage

Ethik und Raumplanung - ein Auftrag zum Innehalten, zum Besinnen, zur kritischen Distanznahme: oder: Von der gestaltenden Kraft der Rückbesinnung auf das "Leben" als Kerngehalt des Raumbewusstseins und der Raumverantwortung

Der Text befasst sich mit der Frage nach der Bedeutung der Ethik für die Raumplanung und damit nach der Relevanz der Ethik für die Raumplaner. Der Ethikbedarf entsteht durch das programmatische Handeln der Raumplanung, wächst aber auch aufgrund der anhaltenden Entrechtlichung als Folge der Internationalisierung und Privatisierung, dann aber auch im Hinblick auf neue Verfahren der Mediation und der Kooperation, jederzeit auch im Umgang mit sensitiven Daten inmitten der Informationsgesellschaft. Die hier vorgetragenen Überlegungen entwickeln keine besondere und schon gar nicht eine allgemeine Lehre der Ethik. Hingegen verweisen sie die Raumplanung auf ihre Kerngegenstände und auf die ethische Reflexion darüber. Im Zentrum der Raumplanung stehen der Schutz der Lebensvoraussetzungen und die Entfaltung des politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und individuellen Lebens in den Räumen und über die Zeiten hinweg, kurzum, das Leben in all seinen Variationen steht im Mittelpunkt. Respekt vor und Ehrfurcht gegenüber dem Leben in seiner Einmaligkeit und Vielgestaltigkeit stellen sich ein. Die moderne Raumplanung hat dies bis in die Entscheidungsprozesse hinein zu beachten, mitten durch die Werte-, Ziel- und Interessenkollisionen hindurch. Sie gewinnt dadurch an innerer Souveränität und an Verlässlichkeit, vor allem dann, wenn sie sich vom Besinnen und Sinnen leiten lässt, besonnen zu handeln

Rechtsethik als Grundlage für die Raumplanung

Das Recht schließt, selbst wenn es von sachlichen Anliegen dominiert wird, ethische Urteile ein. Seine innere ethische Ausrichtung bewegt sich nicht auf der hohen Ebene des philosophischen Ringens um das richtige Tun; es spricht die Rechtsadressaten an und sieht deshalb von Überhöhungen ab. Dennoch greift es zurück auf die Würde und Freiheit der Menschen, auf das Recht auf Leben, auf die personale Verantwortung und schlägt in diesem Sinne die Brücke zwischen dem alltäglichen verbindlichen Sollen und den Eckwerten, die der Theologie und der Philosophie eigen sind. Die Raumplanung ist durch das Recht - vor allem durch die Verfassungen - auf solche Grundorientierungen hin ausgerichtet und spiegelt diese. Das Raumplanungsrecht wird dadurch zur rechtsethischen Grundlage der Raumplanung. Dies verpflichtet den Gesetzgeber und die rechtsanwendenden wie auch planenden Rechtsadressaten, die ethischen Akzente der relevanten Erlasse zu bedenken. Die besonderen Verpflichtungen des Raumplanungsrechts bestehen im Hinweis auf die Zukunft, die intergenerationelle Gerechtigkeit und den Respekt vor dem Leben