IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI PROVINSI GORONTALO

Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana sosial yang menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat secara umum, maka pemerintah selaku pemberi Bantuan Sosial (Bansos) harus segera mengatasi potensi kerentanan sosial tersebut, salah satunya adalah memberikan bansos kepada masyarakat, melalui mekanisme penyelenggaraan yang efektif dan efisien. Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, adalah tidak meratanya bansos diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya Keluarga Penerima Manfaat. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena masyarakat telah kehilangan hak-haknya sebagai penerima bansos di masa pandemi Covid-19. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Gorontalo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder yang merupakan jenis penelitian hukum empiris. Data Primer diperoleh langsung melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyaluran bansos pada masa pandemi terhadap KPM belum berjalan efektif dan efisien. Sementara pemenuhan hak-hak terhadap bantuan sosial tersebut, belum merata dan tidak tepat sasaran terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan masyarakat  terdampak Covid-19 lainnya.

Legal Protection of Indonesian Migrant Worker Children Rights: A Human Right Perspective

In effort to protect the Indonesian migrant workers, the States should understand what migrant worker’ rights and responsibilities. In fact, more than half of migrant workers are women, most are breadwinner, where they abandoned their children and raised by their family. Hence, the child phenomenon of migrant workers who abandoned requires professional caregivers. The results indicate that the fulfillment of the basic rights of the Indonesian migrant workers children who abandoned by their parents to abroad have not been met optimally, whether the right to survival, to education and to health. The research is recommended ought to Indonesia as one of the second most migrant workers origin States after the Philippines, and South Sulawesi as one of the largest contributors of migrant workers should be the basis for the Indonesian government and the community in policy development and implementation as well as strategies related to migrant workers and the fulfillment of the basic rights of migrant child children who abandoned to grow and develop optimally. Keywords: Children, Human Right, Legal Protection, Migrant Worke

Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo

Kualitas pelayanan publik Polri dipengaruhi oleh penilaian masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Adapun penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri itu sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku oknum Polisi mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pidana akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Berhasil tidaknya pelayanan publik sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang merupakan salah satu indikator layanan publik. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik, dengan memperhatikan responsivitas, kesopanan, akses, komunikasi, dan atribut pendukung layanan. Selain itu, pentingnya mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau instrumen hukum tentang aplikasi berbasis teknologi yang mudah diakses, cepat, terjangkau dan terukur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan laporan pengaduan, serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusi dan berbasis HAM. Keywords: Pelayanan Publik; Perilaku Polisi; Perspektif Masyaraka

Fulfill the Basic Rights of Indonesian Migrant Workers' Children in the Human Rights Perspective

The fulfillment of the basic rights of children of Indonesian Migrant Workers (PMI) left by their parents to grow and develop has not been optimally fulfilled either physically, mentally, psychologically, or socially. The right to fulfill the children of Indonesian migrant workers includes the right to survival, the right to education and the right to health. Neglect of the fulfillment of these rights is not yet fully in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Convention on the Rights of the Child, Law No. 6 of 2012, and Law No. 35 of 2014. This will certainly endanger the welfare and survival of PMI children in accordance with the principles of human rights. This research aims to formulate the fulfillment of the basic rights of children of Indonesian migrant workers in accordance with the principles of human rights

DAMPAK PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Poligami merupakan ikatan perkawinan yang salah satu pihak, dalam hal ini suami, mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang poligami menunjukan bahwa posisi ketidakberdayaan dan ketidakadilan bagi perempuan, termasuk dampak psikologis dan sosial yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Artikel ini akan membahas tentang dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dianalisis dengan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami, yaitu dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikis. Sementara dampak poligami terhadap anak adalah anak merasa tersisihkan, tidak diperhatikan, kurang kasih sayang, ayah suka berbohong dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik

Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami

In principle, in a marriage a man can only have one wife. A wife can only have one husband. However, in the marriage law, there are opportunities for polygamy, where the Court can give permission to a husband to have more than one wife if the parties concerned want. based on an agreement between the parties concerned, such as the previous wife. This article will discuss the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning the implementation of polygamy. The method used is the juridical normative which is analyzed by qualitative descriptive. The results showed that the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning the implementation of polygamy still have weaknesses, because some articles in the law is very ambivalent. In addition, the Act does not have an article that regulates the legal sanctions against those who violate the regulations governing the implementation of polygamy, but the existence of legal sanctions in the Act is absolutely necessary to guarantee the rights of citizens.Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun, dalam UU Perkawinan dibuka peluang adanya poligami, dimana Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya poligami, harus berdasarkan persetujuan antara pihak yang bersangkutan, seperti isteri yang terdahulu. Artikel ini akan membahas tentang implementasi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pelaksanaan poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan poligami masih memiliki kelemahan, karena beberapa pasalnya sangat ambivalen. Selain itu, dalam UU tersebut tidak ada satu pasal yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan poligami, padahal keberadaan sanksi hukum dalam UU mutlak diperlukan untuk menjamin hak-hak warga Negara

Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia

Labelisasi halal tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi sekaligus kebutuhan spiritual. Kehalalan dan keharaman makanan biasanya mudah diketahui bila dalam keadaan segar. Tetapi jika setelah mengalami proses pengolahan, maka akan sulit menentukan kehalalannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi konsumen untuk secara nyaman dapat melakukan transaksi terhadap produk makanan yang dikehendaki, untuk mengetahui Kewenangan MUI sebagai pihak yang berwenang dan memiliki otoritas mengeluarkan fatwa di Indonesia terkait kehalalan dan keharaman produk pangan; dan untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, LPKSM, dan masyarakat sebagai pihak yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk atau barang yang beredar di pasaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen, tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, LPKSM, dan masyarakat. Selain itu hadirnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 masih menuai polemik salah satunya terkait monopoli kewenangan oleh MUI

The Essences of Halal Labeling of the Consumer Protection within Indonesia

Halal labeling is not simply a means of meeting the bodily needs. Simultaneously, it serves to satisfy the spiritual needs. Both Halal and haram foods are easy to identify when still in its fresh state. But as it underwent processing, it might be difficult to determine its halal status. The objectives of this paper are to determine the aspects of legal protection available for the consumers to be able to conveniently trade any food product they desired, to illustrate the MUI Authority as the competent authority with sole power to issue a fatwa to decide halal or haram status of food products around Indonesia; and finally to identify the extent of control held by the Government, LPKSM, and society as the parties playing important roles in monitoring the products or goods on the market. The results showed that the legal protection for the consumers remains weak. Furthermore, there is no maximum supervision carried out by the government, LPKSM, or through society. The presence of JPH Law No. 33 of 2014 still incites polemic, one of which related to the monopoly of authority by MUI

Children's Rights in the Context of Child Marriage in Gorontalo Province

Introduction: The practice of child marriage is quite common and is rife in Gorontalo Province. From 2019 to 2021, there were 1,383 data on applicants for child marriage dispensation at the Religious Courts of the Gorontalo Province Regency/City.Purposes of the Research: To complement the shortcomings of previous studies that did not pay attention to legal protection against neglect of children's rights in line with the increasing age of child marriage in terms of the perspective of children's rights.Methods of the Research: This study uses empirical legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques using literature review techniques and interviews Data analysis uses qualitative data analysis, which is analyzed theoretically to obtain prescriptive legal solutions. Results of the Research: The neglect of children's rights in cases of child marriage is more due to the unavailability of legal protection that guarantees the fulfillment of children's human rights and the legitimacy aspect of customs, culture, and traditions regarding social status in societ

Profil Gender Provinsi Gorontalo

Judul Profil Gender Provinsi Gorontalo diterbitkan oleh penerbit Cahaya Atrs Publisher  ISBN 978 6235391267 . Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi data dan gambaran kesetaraan gender yang ada di profinsi Gorontalo.dalam buku ini juga memberikan gambar profil gender serta partisipasi gender dan anak dalam pembangunan dengan harapan buku ini bisa menjadi pedoman dalam rangka penyusunan program-program pembangunan berbasis gender serta pemenuhan anak di Indonesia Khususnya di Provinsi Gorontalo