Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut. Antara lain dengan menggunakan hukum agama, hukum perdata, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta berta bersama akibat dari perceraian yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan perkara Nomor: 198/Pdt.G/2010/PN. Ska, telah sesuai dengan Hukum Adat Jawa yang menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) yang menjadi objek sengketa itu haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing akan mendapatkan (½) setengah bagian. Akibat hukum yang timbul setelah harta bersama (gono-gini) tersebut selesai dilaksanakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa manggunakan/menikmati harta benda tersebut. Kata kunci : Gugatan pembagian harta bersama, Pembagian harta bersama menurut Hukum Adat Jawa, dan Akibat hukum setelah pembagian harta bersama

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak Hadlonah) Akibat Suatu Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta

Di dunia praktek khususnya pada instansi-instansi pengadilan dalam penerapan serta pertimbangan-pertimbangan hakim memutuskan perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) dengan dasar peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan apa yang telah di undangkan. Bahwasanya hakim dalam memutus suatu perkara khususnya hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) berpaling dari sebuah aturan yang alasannya kurang begitu jelas. Kebenarannya anak yang belum mumayyiz seharusnya diberikan hak asuh kepada ibu justru sebaliknya hak asuh diberikan kepada ayah. Tujuan penelitian yaitu, Pertama, untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suatu perceraian.Kedua, untuk mengetahui gambaran pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara hak pemeliharaan atas anak (Hak Hadlonah) akibat suau perceraian No. 0808/Pdt. G/2011/PA. Ska. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.Pada instansi Peradilan Agama penerapan suatu peraturan yang berlaku mengenai Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak Hadlonah) khususnya akibat dari suatu perceraian, ialah mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kata Kunci : Perceraian, Hak Hadlonah, Pertimbangan Hukum Haki

Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Not always a civil dispute must be resolved through litigation in court. Efforts to settle a legal case can be done by means of peace. Basically, in a civil case proceedings, the first thing done by a panel of judges is to reconcile both parties litigant. Because peace itself basically had to end the case. Based on the existence of peace between the two sides that the judge will make a decision in the form of a deed of peace. This study uses normative juridical approach, which is descriptive. Using these types of primary and secondary data. Data collection technique is done by through the study of literature, documentation, questionnaires and interviews. By using qualitative data analysis. It was concluded that that about legal consequences arising from their decision / deed of peace and binding as described above is in conformity with the provisions stipulated in the Regulation Legislation in force, ie in accordance with Article 130 paragraph (2) and Article 195 paragraph HIR (1) HIR. The legal consequences of the decision / deed peace is agreed and signed certificate from the then prevailing peace as the Law for the parties who made it, the parties should be required to fulfill and comply with the contents of the peace agreement set out in the peace deed. Deed of peace and binding have executorial strength. And a decision / deed of peace that has been agreed upon and signed by the parties to the dispute can not be filed an appeal. It is, as has been in accordance with the provisions set forth in Article 130 paragraph (3) HIR, which states that "Against such a decision can not be appeale

Tinjauan Yuridis Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Di PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia Central Jawa)

One of a corporation’s responsibilities toward society is its social responsibility that is also known as Corporate Social Responsibility (CSR). The Indonesian government regulates the implementation of CSR under The Act No. 40/2007 concerning Limited Liability (UU PT). This undergraduate has two formulated problems: First is why the CSR is regulated by UU PT. Second is to observe how PT Coca-Cola Amatil Bottling Indonesia Central Java implements the Corporate Social Responsibility. This research employs a juridical empirical research method, which is a research method that observes the secondary data before observing the primary data in the field. CSR is regulated The Act No. 40/2007 concerning Limited Liability and also known as the Environmental and Social Responsibility as stated in the Article 74. The implementation of CSR by PT Coca Cola Bottling Indonesia Central Java can be summarized as follows: (1) Coke Tour/ Plant Visit; (2) Coke Farm; (3) Blood Donation Program; (4) Scholarships; (5) Charity Programs; (6) Coca-Cola Forest; and other programs related to environment and society

Intraspecies diversity of SARS-like coronaviruses in Rhinolophus sinicus and its implications for the origin of SARS coronaviruses in humans

The Chinese rufous horseshoe bat (Rhinolophus sinicus) has been suggested to carry the direct ancestor of severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus (SCoV), and the diversity of SARS-like CoVs (SLCoV) within this Rhinolophus species is therefore worth investigating. Here, we demonstrate the remarkable diversity of SLCoVs in R. sinicus and identify a strain with the same pattern of phylogenetic incongruence (i.e. an indication of recombination) as reported previously in another SLCoV strain. Moreover, this strain possesses a distinctive 579 nt deletion in the nsp3 region that was also found in a human SCoV from the late-phase epidemic. Phylogenetic analysis of the Orf1 region suggested that the human SCoVs are phylogenetically closer to SLCoVs in R. sinicus than to SLCoVs in other Rhinolophus species. These findings reveal a closer evolutionary linkage between SCoV in humans and SLCoVs in R. sinicus, defining the scope of surveillance to search for the direct ancestor of human SCoVs. © 2010 SGM.published_or_final_versio

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pengelolaan Zakat (Study Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Yogyakarta)

The growth of zakat market continues to increase from year to year, needed a system which can be applied in amil zakat institutions for collection, management, distribution and utilization by make into Good Corporate Governance principle as standardization of zakat management. Using empirical juridical methods is the way the procedures are used to solve research problems by examining secondary data then followed by conducting research on primary data in the field. To prove the application of the principles of Good Corporate Governance which include transparency, ccountability, responsibility, and fairness in the amil zakat institutions Dompet Dhuafa Yogyakarta and understand the rules associated with zakat. These aspects are customizable. Barriers and benefits in application of the principles of good corporate governance as the basis reference of other amil zakat institutions in applying the principles of Good Corporate Governance

Protocol for: Sheffield Obesity Trial (SHOT): A randomised controlled trial of exercise therapy and mental health outcomes in obese adolescents [ISRCNT83888112]

Background While obesity is known to have many physiological consequences, the psychopathology of this condition has not featured prominently in the literature. Cross-sectional studies have indicated that obese children have increased odds of experiencing poor quality of life and mental health. However, very limited trial evidence has examined the efficacy of exercise therapy for enhancing mental health outcomes in obese children, and the Sheffield Obesity Trial (SHOT) will provide evidence of the efficacy of supervised exercise therapy in obese young people aged 11–16 years versus usual care and an attention-control intervention. Method/design SHOT is a randomised controlled trial where obese young people are randomised to receive; (1) exercise therapy, (2) attention-control intervention (involving body-conditioning exercises and games that do not involve aerobic activity), or (3) usual care. The exercise therapy and attention-control sessions will take place three times per week for eight weeks and a six-week home programme will follow this. Ninety adolescents aged between 11–16 years referred from a children's hospital for evaluation of obesity or via community advertisements will need to complete the study. Participants will be recruited according to the following criteria: (1) clinically obese and aged 11–16 years (Body Mass Index Centile > 98th UK standard) (2) no medical condition that would restrict ability to be active three times per week for eight weeks and (3) not diagnosed with insulin dependent diabetes or receiving oral steroids. Assessments of outcomes will take place at baseline, as well as four (intervention midpoint) and eight weeks (end of intervention) from baseline. Participants will be reassessed on outcome measures five and seven months from baseline. The primary endpoint is physical self-perceptions. Secondary outcomes include physical activity, self-perceptions, depression, affect, aerobic fitness and BMI

Safety of beta-blocker therapy with and without thrombolysis:A comparison of bisoprolol and atenolol in acute myocardial infarction

In the current era of widely used thrombolytic therapy, the new betablocker bisoprolol was compared with the well-established betablocker atenolol in the treatment of acute myocardial infarction (AMI), A total of 334 patients were enrolled in this international, multicenter, randomized, double-masked, controlled study of 7 days' duration in two parallel groups, The purpose of the study was to compare the tolerability and safety of the two beta-blockers given to patients with AMIs who either were (281 patients) or were not (53) given concurrent thrombolytic agents, A statistically significant decrease in heart rate was seen with both bisoprolol and atenolol, Beta-blocker therapy had to be interrupted in 70 patients, 36 receiving bisoprolol and 34 atenolol, because of serious adverse effects, The difference in incidence of adverse events between groups was not significant, A logistic regression analysis based on conditions at admission predicted an increase in the risk of critical events occurring during the first week after an AMI for patients with a positive family history of AMI, a moderate-sized myocardial infarction, or a heart rate >70 beats/min, and for patients pretreated with dihydropyridine calcium antagonists, Bisoprolol was found to be as effective as atenolol in reducing heart rate, an important goal of intervention in AMI. Furthermore, some characteristics that might influence the decision to use beta-blockers in addition to thrombolytic agents were identified

Transmissibility of pandemic H1N1 and genetically related swine influenza viruses in ferrets

Poster presentationlink_to_OA_fulltextAnnual Scientific Meeting of the Institut Pasteur International Network, Hong Kong, 22–23 November 2010. In BMC Proceedings, 2011, v. 5, suppl. 1, p. 1