Media Massa Dan Hukum Humaniter Dalam Pandangan Islam

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa Perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah media massa. Dalam hal kasus pelanggaran humaniter, media massa mempunyai peran dalam penyampaian berita yang dapat didengar dan dilihat oleh negara lainnya. Media massa menyampaikan berita baik dalam hal peperangan, pelanggaran HAM dan kasus pidana humaniter lainnya, yang seyogyanya ditangani oleh ICRC. Sehingga menarik dikaji dalam tulisan ini mengenai hubungan Hukum Humaniter dengan HAM, Peperangan, Konflik bersenjata dan damai dan bagaimana peran media massa dalam Hukum Perang sebagai penegakan kebenaran

Protection of Child Rights in Perspective of Human Rights in Indonesia (Analysis Approach to Islamic Law)

The purpose of this study was to describe children s rights in law and Islamic law and legal protection of children in law and Islamic law The method used in this study is a content analysis research that is in-depth discussion of the contents of a written document from the book and other scientific literature relevant to the object of study In Islamic view the obligation of parents on the survival and development of children is entrusted mandate to the parents of child by God Allah Islam regards the definition of a child as a noble position Children have a position or get a special place in Nash Al-Quran and Al-Hadith Therefore a child within the meaning of Islam must be treated humanely and given education teaching the skills of akhlakulkarimah so that the child will someday be responsible in promoting themselves to meet the needs of favorable future The parents are responsible to the problems of their children in view of the Qur a

MEDIA MASSA DAN HUKUM HUMANITER DALAM PANDANGAN ISLAM

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah media massa. Dalam hal kasus pelanggaran humaniter, media massa mempunyai peran dalam penyampaian berita yang dapat didengar dan dilihat oleh negara lainnya. Media massa menyampaikan berita baik dalam hal peperangan, pelanggaran HAM dan kasus pidana humaniter lainnya, yang seyogyanya ditangani oleh ICRC. Sehingga menarik dikaji dalam tulisan ini mengenai hubungan Hukum Humaniter dengan HAM, Peperangan, Konflik bersenjata dan damai dan bagaimana peran media massa dalam Hukum Perang sebagai penegakan kebenaran

Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam

Tulisan ini menjelaskan mengenai abortus (pengguguran kandungan) meliputi pengertian abortus, cara pelaksanaan abortus, macam-macam abortus, faktor-faktor pendorong orang melakukan abortus, dampak abortus, cara pencegahan abortus hukum abortus. Selanjutnya dibahas juga mengenai sterilisasi dan menstrual regulation. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa agama Islam melarang ber-KB dengan menstrual regulation, karena pada hakikatnya sama dengan abortus, merusak/menghancurkan janin, apalagi melakukan abortus yang sangat besar dampaknya, dan tidak terlepas dari resiko atau bahaya yang cukup tinggi, kecuali untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Kemudian disarankan kepada manusia hindarilah perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, dan juga disarankan kepada pemerintah jangan sekali-kali melegalkan sesuatu yang memudharatkan bagi kehidupan umat manusia, sebab janin sebagai talon manusia yang dimuliakan Allah SWT berhak lahir dengan keadaan hidup

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan monitorin PKPA di Sumatera Utara sejak 1999 sampai sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang dianggap sebagai hal biasa. Memandang pentingnya arti perlindungan anak, terutama anak yang berada di kawasan rumah tangga yang notabene berada di bawah pengawasan orang tua orang yang terdekat pada diri anak, maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap pengaruh untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Perlindungan hak-hak anak yang diwujudkan sebagai gerakan global negara-negara di seluruh dunia dengan mensahkan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari hukum nasional. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur tentang Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak

Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Hak Milik Melalui Akta Jual Beli Yang Diterbitkan Oleh Ppats Terhadap Tanah Yang Berperkara Di Pengadilan

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan hak milik melalui akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS terhadap tanah yang sedang berperkara di Pengadilan. Idealnya PPATS menolak pembuatan akta jual beli karena tanah tersebut sudah bersertifikat bukan atas nama penjual yang menghadap ke PPATS. Kenyataan empiris menunjukkan PPATS tetap membuat pengalihan hak milik melalui akta jual beli seperti dalam kasus yang ditemukan dalam putusan perkara nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat terkait pengalihan hak milik melalui akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dan mengkaji kekuatan autentikasi terhadap akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analitis (analitis approach), pendekatan kasus (Case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan penggugat memiliki dasar kepemilikan terhadap tanah tersebut berupa putusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 629 K/Pdt/1998 Jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 384 PK/Pdt/1998. Penerbitan akta jual beli atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan yang mengandung cacat hukum ada dua yaitu penyimpangan terhadap syarat formil dan syarat materil dari prosedur pembuatan akta PPATS dan Kekuatan autentikasi akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan dalam kasus yang penulis telaah syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum dan akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dikesampingkan pembuktiannya di pengadilan oleh Judex Factie dan dianggap tidak pernah ada

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan PPJB, kekuatan hukum PPJB yang dibuat oleh para pihak, dan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM. Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh para pihak (Ngadiman dan PT Surya Cemerlang) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raden Maruhum Hutabarat selaku pemilik tanah melakukan perjanjian dengan PT. Surya Cemerlang selaku developer/pemasar yang melakukan perjanjian kerjasama untuk membangun sejumlah rumah yang kemudian akan dijual kepada konsumen, sedangkan pemilik tanah mendapatkan sejumlah uang atas penjualan rumah tersebut. PPJB yang dibuat oleh para pihak menjadi tidak sah pada saat Putusan Pengadilan yang memutus hubungan hukum antara pemilik tanah dengan developer yang merupakan legalitas atas tanah yang diperjualbelikan kepada konsumen. PPJB yang dibuat oleh Ngadiman (Pembeli) dengan PT. Surya Cemerlang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi mereka dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM belum memberikan keadilan kepada Ngadiman selaku konsumen dengan tidak menjadikan asas perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan itikad baik pembeli sebagai pertimbangan hukum.Perjanjian pendahuuan (PPJB) merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut diperlukan karena belum dapat dipenuhinya ketentuan untuk melangsungkan jual beli di hadapan Pejabat Umum/(PPAT). Dasar hukum PPJB sebagai perjanjian pendahuluan dijelaskan dalam ketentuan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 42 ayat (1) serta Kepmenpera No 9 Tahun 1995. PPJB yang dibuat oleh para pihak (developer dan pembeli) merupakan perjanjian yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak kewajiban yang tertuang didalamnya serta hak yang akan diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat guna mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dalam transaksi jual beli baik secara tunai maupun angsuran. Perjanjian permulaan tersebut berisi klausula yang dibutuhkan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan para pihak, serta prestasi dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Selain dalam ketentuan KUHPerdata, hukum juga menjamin perlindungan kepada para pembeli sebagai konsumen melalui Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya UUPK untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pelaku usaha, selain itu melalui UUPK ini diharapkan dapat menciptakan bargaining position (posisi seimbang) antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan hukum PPJB, serta melihat perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian rumah melalui PPJB sebagaimana Putusan Hakim PN Simalungun Nomor. 35/PDT.PLW/2013/PN-SIM

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 DALAM JUAL BELI PESANAN (AL-ISTISHNA’) (Studi Kasus di Baskoro Cloth Corporation, Kabupaten Cirebon)

Abdul Iman Jauhari, NIM: 1608203043, “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN/MUI/IV/2000 DALAM JUAL BELI PESANAN (AL-ISTISHNA’) (Studi Kasus di Baskoro Cloth Corporation, Kabupaten Cirebon)”. Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli disyariatkan. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana praktik jual beli pesanan (al-istishna’) di Baskoro Cloth Corporation dan Bagaimana cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktik jual beli pesanan (al-istisna’) di Baskoro Cloth Corporation dalam persperktif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/IV/2000. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual beli pesanan (al-istishna’) dan cara-cara penyelesaian ketika terjadi ketidaksesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek jual beli pesanan (al-istishna) di Baskoro Cloth Corporation dalam persperktif Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/IV/2000. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Dimana peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, data yang diambil bersumber dari data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Hasil penelitian yang peneliti lakukan berkenaan dengan pembatalan akad jual beli, penyelesaian yang dilakukan dalam pembatalan ini yaitu dengan jalan perdamaian, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan yang berlarut-larut antar pihak dan masih tetap bisa menjaga tali silahturahmi antara sesama. Kesimpulan ini saya rujuk dari perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/IV/2000 dalam putusan kedua tentang keuntungan barang pada ayat (7) yang berbunyi: “Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad”. Kata Kunci: Implementasi, Jual Beli, Istishna

Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum dan menjelaskan pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan, pada kasus Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 08/PDT.G/2013/PN MBO dimana dalam praktiknya pembuktiannya terhadap risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL (Tergugat I) Banda Aceh sudah berdasarkan prosedur pelaksanaan lelang, setelah pelaksanaan berakhir tidak adanya kepastian hukum terhadap Bank (Tergugat II) tidak mendapatkan ganti kerugian disebabkan adanya gugatan penggugat pada Pengadilan Negeri Meulaboh dan pemenang lelang (Tergugat III) tidak dapat menguasai objek lelang karena debitor tidak bersedia mengosongkan objeknya. Berdasarkan putusan hakim seharusnya memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak tidak hanya dengan kepastian hukum semata karena hakim bukan corong Undang-Undang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman