The Uniqueness of Megeret Pandan Tradition as Tourist Attraction in Tenganan Village, Karangasem, Bali

Megeret Pandan or mekare-kare is a tradition in Tenganan Village, Karangasem. This tradition is related to local ritual activities and beliefs in which all men from children to adults take turn performing in an arena to play dexterity match as fighters by using pandan leaves, a shield from rattan wicker and traditional costume. This tradition is potential to be tourist attraction since the tourists are welcome to participate. The purpose of this study is to determine the existence the tradition of Megeret Pandan as a tourist attraction in Tenganan Village and its relation to the defense of ancestral heritage. This study used qualitative method and it was conducted through inductive process. The theory was Structural Functional Theory of Talcott Parson concerning action system, in which the objective conditions were united with collective commitment upon certain value for the development of a social action form. Based on the research finding, it was concluded that the tradition of Megeret Pandan which was packaged in such a way as tourist attraction could be tourist attraction without leaving the sacred values within.

AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan

Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, merupakan sebuah putusan fenomenal yang menghapus kelembagaan parate eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap putusan ini diajukan kembali oleh pihak ketiga dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Kedua putusan tersebut mengeliminasi kedudukan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate eksekusi merupakan legalitas yang dimiliki lessor dalam upaya melakukan eksekusi bila lessee wanprestasi. Kedudukan parate eksekusi sebagai pranata hukum jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan hukum dalam penarikan jaminan, yang secara yuridis belum dimiliki oleh lessee. Dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji kedudukan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap hak eksekutorial lessor berdasarkan pranata parate ekekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dieliminasi dan eksekusi jaminan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang telah mengakui wanprestasi atau mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

PENGEMBANGAN TERMINAL INTERNASIONAL PELABUHAN BENOA SEBAGAI HOME PORT CRUISE DENGAN PENDEKATAN NAWA SANGA, TRI MANDALA DAN TRI ANGGA DI DENPASAR, BALI

Terminal merupakan bangunan utama yang ada di sebuah pelabuhan. Terminal merupakan gerbang masuk dari para wisatawan ke suatu daerah, sehingga penting untuk merefleksikan identitas daerah yang bersangkutan pada penerapan fasad bangunan terminal. Salah satu terminal di Bali yaitu terminal internasional Pelabuhan Benoa yang menjadi satu-satunya terminal di Bali yang menerima kunjungan dengan kapal pesiar, namun hingga saat ini kapasitas terminal internasional Pelabuhan Benoa belum memadai untuk menampung banyak kunjungan wisatawan. Maka untuk dapat mewujudkannya, terminal harus diperluas agar memenuhi kapasitas wisatawan. Saat ini terminal di Pelabuhan Benoa masih memiliki lahan untuk pengembangan tersebut, sehingga pengembangan dapat dilakukan pada lokasi awal terminal. Pada pengembangan terminal internasional Pelabuhan Benoa menerapkan konsep Nawa Sanga, Tri Mandala dan Tri Angga pada perencanaan dan perancangan tata rupa dan juga tata ruang terminal untuk menunjukkan identitas pulau Bali dan dapat terintegrasi dengan budaya lokal. Penerapan konsepnya yaitu dalam zoning masa bangunan, tata ruang dan perencanaan fasad bangunan

IMPLIKATUR DALAM PERCAKAPAN SELEBGRAM BALI GEK_CANTIK25

Celebgram is a phenomenon that appears in the community. Celebgrams also have an influence on their followers on Instagram accounts. The content made must be interesting, so that it can make them a celebrity. in each content, some are in the form of a monologue, some are in the form of dialogue. With regard to dialogue or conversation, it cannot be separated from pragmatic studies, one of which is the implications in speech acts. This research is a qualitative research, with the data source of Balinese celebrities who are celebrities on Instagram social media. Selebgram which is the source of the data uses Balinese in the video upload. The results of the discussion on the existing problems, found three forms or three types of speech acts which are conversational implicatures based on the theory put forward by Searle. The types of speech acts found were assertive, declarative, and expressive.

Arahan Pengembangan Pariwisata di Bali Selatan; "Studi Komparasi antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar"

Pariwisata merupakan sektor penggerak dalam perekonomian Provinsi Bali. Dalam pengembangnya masih terjadi ketidakmerataan pengembangan, pada wilayah Bali Selatan, pengembangan pariwisata berpusat pada Kabupaten Badung dan Denpasar, hal tersebut dapat dilihat dari PDRB serta jumlah fasilitas akomodasi yang dimiliki. Padahal bila dilihat dari potensi pariwisata, Kabupaten Gianyar memiliki potensi paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Ketidakmerataan tersebut menyebabkan daerah lain yang memiliki potensi wisata tidak dapat berkembang dengan maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan penelitian mengenai arahan pengembangan pariwisata berdasarkan faktor prioritas yang mempengaruhi ketidakmerataan perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung dan Gianyar. Penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan, tahapan pertama adalah menetukan faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung dan Gianyar menggunakan teknik analisis Delphi, tahapan kedua adalah menentukan faktor prioritas yang menyebabkan ketidakmerataan perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung dan Gianyar dengan teknik analisi Crosstabulasi. Dan tahap ketiga adalah merumusakan arahan pengembangan pariwisata berdasarkan faktor prioritas ketidakmerataan perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung dan Gianyar dengan teknik analisis Deskriftif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis faktor yang menyebabkan ketidakmerataan terdiri dari 11 variabel, sedangkan hasil dari analisis faktor prioritas terdiri dari 8 variabel. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka arahan pengembaangan pariwisata pada Kabupaten Gianyar adalah meningkatkan atraksi wisata, fasilitas pendukung dan akomodasi, program pengelolaan DTW, sedangkan arahan pengembangan untuk Kabupaten Badung adalah redistribusi fasilitas akomodasi dan kerjasama dalam pengelolaan daya tarik wisata di pada desa wisata. ================================================================== Tourism is a driving sector in Bali Province’s economy. In its development, inequality is still found in South Bali. The tourism development mostly is centred in Badung Regency and Denpasar. This inequality can be seen from the GDRP as well as the number of accommodation facilities available. In fact, in terms of tourism potential, Gianyar Regency has greater potential in comparison to other regencies. Other regions that actually has tourism potentials are unable to develop maximally due to this inequality. Based on this problem, research on the direction of tourism development based on priority factors influencing tourism development inequality in Badung Regency and Gianyar Regency should be conducted. This research was divided into 3 stages. The first stage was determining the factors determining tourism development inequality in Badung Regency and Gianyar Regency using Delphi analysis technique. The second stage was determining the priority factors causing tourism development inequality in Badung Regency and Gianyar Regency using Cross Tabulation analysis technique. And the third stage was formulating the direction of tourism development based on the priority factors of tourism development inequality in Badung Regency and Gianyar Regency using Descriptive-Qualitative analysis technique. Based on the results of the analyses, the factors causing inequality consisted of 11 variables, whereas the priority factors consisted of 8 variables. According the results of the analyses, the directions of tourism development in Gianyar Regency include improving tourism attractions, supporting facilities and accommodations and implementing tourism destination management program, while the directions of tourism development in Badung Regency include redistributing accommodation facilities and developing cooperation in the tourism attraction management in tourism villages

Perlindungan Hak Anak: Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Melalui Kebijakan Sekolah Ramah Anak

This study aimed to analyze the setting of childfriendly schools to prevent child violence and the standardsetting model for child-friendly schools to protect children’s rights. This study used normative legal research with statutory regulations, concept approaches, and analytical approaches. Collection of secondary legal materials used document study techniques. The data that had been obtained was analyzed using an interpretation technique, namely legal hermeneutics. The study results showed that child-friendly schools were indicators of child-friendly district or city development by the Regulation of the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Number 11 of 2011 to protect children’s rights from violence in the educational environment. The standardization of child-friendly school development based on the Minister of Women’s Empowerment and Child Protection Regulation Number 8 of 2014 required essential components, including policies, curriculum implementation, educators and education personnel trained in children’s rights, child-friendly learning processes, child-friendly facilities and infrastructure, child participation, as well as the involvement of parents, alumni, community organizations, and the business world

The Interpretation of Purusa and Pradana in Judicial Resolution Regarding Disputes on Heirloom in Bali

The concept of purusa and pradana in Hinduism and traditional life in Bali is meant to achieve the balance of peaceful life (shanty), reaching both worldly and spiritually happiness. On the other hand, disputes related to heirloom still exists, one of the cause of such disputes is the different understandings to the concept of purusa and pradana, whether in society or in judicial resolution made in the court. The different understanding of purusa and pradana in judicial resolution made in the court, has caused the violation of justice in society, not give the regulation certainly and the judicial judgment become useless in managing the existence and perpetuation of Balinese heirloom law according to Hinduism. Because of that, it needs the clarity and direction in the meaning of purusa and pradana in the inheritance that is understood by all ranks/all society classes in judicial resolution in the Court. Keywords: Purusa, Pradana, Judicial Resolution, Custom Heirloom Dispute

Dentigerous cyst associated with impaction of right maxillary third molar on panoramic radiograph and CBCT: a case report

Objectives: The aim of this case report is to description of a dentigerous cyst associated with impaction of right maxillary third molar on panoramic radiographs and cone-beam computed tomography (CBCT). Case Report: A 61-year-old male patient came to the Radiology Installation of RSGM Saraswati Denpasar to do perform a panoramic radiograph examination of tooth 15 which had cavities, pain and swelling of the upper right cheek. The results of panoramic radiograph examination showed tooth 15 had caries reaching the pulp and there was a radiolucent lesion at the apikal  tooth 15, there was a radiolucent lesion from the mesio-distal CEJ on the crown of the maxillary right third molar that had not erupted, the borders were well-defined, corticated, unilocular, involving the apical of teeth 15,16 and 17. A few days later the patient came back to do CBCT to see more clearly the boundaries, diameter of the lesion and see the relationship of the lesion with surrounding structure. Conclusion: Panoramic radiography and CBCT can be used as a supporting examination in making a diagnosis. The dentigerous cyst associated with impacted right maxillary third molar is clearly visible on the panoramic radiograph and CBCT so that it can assist in planning the appropriate treatment for the patient. &nbsp