PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN MELALUI PENATAAN PERMUKIMAN SEKITAR SUNGAI GAJAHWONG KELURAHAN MUJA MUJU KOTA YOGYAKARTA

The residential areas of Yogyakarta City cause environmental problems. Based on the letter issued by the Mayor of Yogyakarta Number 158 of 2021, there are 273 hectares of slum areas in the City of Yogyakarta. This situation is an important concern for the Yogyakarta City Government and the Yogyakarta City Public Works and Residential Areas Department to reduce environmental problems in slum areas. The author's aim in writing this journal is to find out the role of the Yogyakarta City Housing and Settlement Area Public Works Department in maintaining environmental quality through the arrangement of Yogyakarta City settlements. The empirical legal research method is a legal research method that focuses on social facts. The role of the Yogyakarta City Housing and Settlement Area Public Works Department in maintaining environmental quality through Yogyakarta City Settlement Arrangement is very large. General Working, Housing and Residential Area Bureau (DPUPKP) is a state institution that carries out government affairs to assist the regional head in implementing government affairs in the fields of public works, housing, and settlement areas. The KOTAKU program is a national program to increase infrastructure acces and basic service in urban slum area for handling slum settlements into livable settlements In its implementation, the KOTAKU program involves the community to provide space to build sanitation rooms. Therefore, the PUPKP Service together with the Cleanliness and Parks Service have an obligation to provide an integrated and environmentally friendly waste management system, such as recycling and composting organic waste

PENGADAAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEPENTINGAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA

Pengadaan kendaraan dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan salah satu bentuk dukungan sarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Permasalahan yang diteliti mencakup bagaimana pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas di Kota Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pejabat terkait dengan Pengadaan kendaraan dianas, Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, serta hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan kendaraan dinas telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi, melalui mekanisme e-purchasing dengan menggunakan e-katalog. Namun, terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan perencanaan, kurangnya pemahaman penyedia terhadap sistem e-katalog, serta terbatasnya ketersediaan kendaraan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan perencanaan kebutuhan, penyesuaian anggaran, edukasi kepada penyedia, serta peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan strategi tersebut, pengadaan kendaraan dinas diharapkan dapat terlaksana lebih optimal dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Saat ini kekerasan Seksual tidak hanya di alami oleh orang dewasa, tetapi kekerasan banyak terjadi pada anak khususnya anak di bawah umur sehingga harus diberi perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah aturan hidup yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada seseorang dengan rasa aman, tanpa ada gangguan dari pihak lain sehingga benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga perlindungan hukum tersebut sebagai jaminan hukum terhadap seseorang dan jika hak-hak atas jaminan hukum tersebut dilanggar oleh pihak lain maka dapat dikenai sanksi hukum yang setimpal atas perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara dan bentuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di polresta sleman dan apa saja hambatan- hambatan yang di alami polisi dalam memberikan perlindungan hukum. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan yang dilakukan polisi terhadap anak yang menjadi korban yaitu pihak kepolisian juga menjalin kerja sama yang erat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Sleman. Sinergi ini memungkinkan adanya pendampingan komprehensif bagi korban, mulai dari tahap penjangkauan awal, penampungan di tempat yang aman, hingga pendampingan psikologis dan sosial selama proses hukum berlangsun

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH GEREJA KRISTEN PROTESTAN DI KOTA YOGYAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Title Legal Certainty of the Protestant Christian Church in Yogyakarta City. Granting land rights is a hereditary right and is the strongest and most reliable way to own land (Law No. 5 of 1960; Article 20 paragraph 1). Furthermore, land ownership rights can only be granted to Indonesian citizens. However, it can also be granted to legal entities, which meet the requirements or are able to meet certain requirements in accordance with Government Regulation Number 38 of 1963. To obtain legal certainty, legal subjects must register the land. Land registration will result in the issuance of a land certificate which is a manifestation of the legal certainty. The Protestant Church in Western Indonesia, Marga Mulya and the Pentecostal Church in Indonesia, Hagios Family have different land rights. GPIB Marga Mulya obtained a Certificate of Ownership Rights while GPdi Hagios Family obtained Building Use Rights as a manifestation of its legal certainty

BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KASUS REPATRIASI PAKSA PENGUNGSI KOREA UTARA OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA

Human rights violation in North Korea is the result of authoritarian regime that led by kim dinasty. North Korean citizen has been suffering from persecution by the regime and few of them choose to flee from North Korea to another country. People Republic of China border security often capture and send back North Korean refugee to their country. The purpose of the research is to analyzed People Republic of China state responsbility due to forced raptriation case of the North Korean refugee. The conclusion of the research later will be obtained by the data that has been gathered. This research conclude that the People Republic of China violated the international law by not complying with the non-refoulement provisions contained in the 1951 Geneva Convention. For not adhere to the 1951 Geneva Convention, People Republic of China can be held liable according to state responsibility

KEABSAHAN PENYERANGAN RUMAH SAKIT INDONESIA DI GAZA OLEH ISRAEL BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Israel melakukan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada November 2023 dengan alasan adanya markas militer di bawahnya, klaim tersebut dibantah oleh MER-C sebagai koordinator pembangunan rumah sakit tersebut. Dalam Hukum Humaniter Internasional, objek sipil hanya dapat diserang jika terbukti memberikan kontribusi efektif bagi militer. Jika terdapat keraguan, objek tersebut tetap dianggap sebagai objek sipil dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Hukum Humaniter Internasional sebagai bahan hukum primer serta buku, hasil karya tulis ilmiah, makalah, dan sebagainya sebagai bahan hukum sekunder. Analisis menunjukkan bahwa serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan tidak memiliki justifikasi berdasarkan hukum humaniter internasional maka termaksut perbuatan kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Walaupun Israel bukan anggota Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, mahkamah tetap memiliki wewenang untuk mengadili pihak yang memerintahkan serangan karena Palestina merupakan anggota, dan serangan terjadi di wilayahnya

Peran Pimpinan dalam Membentuk Iklim Komunikasi Organisasi Start Up Digital (Studi Kasus Relasi Kerja pada CV Nabila Zafira Mahalia)

Komunikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kerja sama dalam organisasi, termasuk start up digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pimpinan dalam membentuk iklim komunikasi organisasi di start up CV Nabila Zafira Mahalia menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan owner dan tiga karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pimpinan berkontribusi besar dalam membentuk iklim komunikasi organisasi di CV Nabila Zafira Mahalia yang bersifat suportif, didukung oleh struktur organisasi yang datar, ruang kerja tanpa sekat, dan skala organisasi yang kecil. Namun, pendekatan hubungan manusiawi yang berlebihan berpotensi menyebabkan berkurangnya disiplin kerja dan penurunan performa organisasi. Oleh karena itu, disarankan mengombinasikan aliran hubungan manusiawi dan aliran klasik untuk menjaga efisiensi dan mendukung pertumbuhan organisasi

PERANCANGAN PENANGANAN DEADSTOCK DI WAREHOUSE PT XYZ

PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kertas rol dari bahan baku kertas bekas yang didaur ulang (recycle paper). PT XYZ memproduksi dua jenis kertas yaitu Test Liner (TL) dan Corrugated Medium (CM) bahan baku yang digunakan untuk jenis TL yaitu NCC (New Corrugated Carton) dan jenis CM yaitu OCC (Old Corrugated Carton). Permasalahan yang dihadapi adalah munculnya deadstock di warehouse di mana produk jadi tersimpan di warehouse dengan usia simpan lebih dari satu bulan. Deadstock muncul karena produk yang lebih awal masuk tidak dapat dikeluarkan lebih awal karena terhalang oleh produk yang baru masuk ke warehouse sehingga First in First Out (FIFO) tidak dapat berjalan. Tujuan penelitian ini adalah meminimumkan jumlah deadstock produk jadi di warehouse. Metode yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan perbaikan perancangan penanganan deadstock. Perancangan layout ini dapat mengkalkulasikan berapa jumlah rol yang masuk ke warehouse selama satu bulan dan kapasitas luas area warehouse yang diperlukan untuk dapat menyimpan rol kertas selama satu bulan. Perancangan layout menggunakan metode Class�based Dedicated Storaged sedangkan, ABC Class-Based digunakan untuk mengkategorikan jenis produk ke dalam beberapa kelas berdasarkan volume permintaan. Rancangan layout ini dapat memaksimalkan kapasitas area simpan yang tersedia di warehouse, meminimumkan jumlah deadstock, dan memperlancar arus kas perusahaan. Implementasi usulan rancangan layout dilakukan untuk meminimumkan jumlah rol deadstock dengan persentase rata-rata deadstock data sebelumnya pada bulan Mei – Desember 2023 yang berada di rentang 92 rol sampai dengan 210 rol dengan rata-rata 153 rol sama dengan 15,23%. Implementasi dilakukan dengan membagi area simpan dalam beberapa kategori kelas yaitu CM-A, CM-B, CM-C, TL-A, TL-B, dan TL-C. Hasil implementasi selama satu bulan berhasil meminimumkan deadstock menjadi 72 rol sama dengan 7,19%. Penghematan arus kas yang didapatkan sebesar Rp 405.000.000 per bulan

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK BERSETUBUH

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di satu sisi, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak, yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, namun disisi lain mereka juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana membujuk anak bersetubuh ditentukan jika anak telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak hanya karna anak melakukan perbuatan hukum saja tetapi harus ada kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut, serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapusan pidana. Kemampuan bertanggungjawab dapat di tentukan berdasarkan usia dan keadaan jiwa anak. Pada saat melakukan perbuatan membujuk anak bersetubuh apabila anak tersebut mengetahui atau memahami perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dan memiliki kemampuan menetapkan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut, maka anak tersebut telah melakukan salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan. Dengan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana di persidangan, maka telah terpenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu anak patut dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga patut dipidana

KUALITAS WAFFLE DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG KACANG MERAH (Phaseolus vulgaris) DAN TEPUNG UMBI TALAS (Colocasia esculenta)

Waffle merupakan kudapan manis berbentuk motif kotak-kotak dengan tekstur renyah dan lembut. Penelitian ini menggunakan tepung kacang merah yang tinggi protein dan serat, serta tepung umbi talas dengan kandungan pati sebagai pengikat. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan variasi 4 perlakuan perbandingan tepung gandum, tepung kacang merah, dan tepung umbi talas (%), 100:0:0 (K), 50:40:10 (A), 50:30:20 (B), 50:20:30 (C). Penelitian ini mengukur kualitas waffle berdasarkan parameter kimia, fisik, mikrobiologi, dan organoleptik. Hasil penelitian waffle substitusi tepung kacang merah dan tepung umbi talas memiliki kadar air 29,82-34,95%, kadar abu 1,85- 2,51%, kadar protein 7,21-9,50%, kadar lemak 15,36-18,44%, kadar karbohidrat 39,97-40,98%, kadar serat tidak larut 4,12-8,06%, kadar serat larut 8,20-19,09%, tingkat kekerasan 1,64-4,39%, tingkat kecerahan warna putih, Angka Lempeng Total (ALT) 13-37 ×101 CFU/g, dan Angka Kapang Khamir (AKK) 0 CFU/g yang memenuhi SNI. Waffle substitusi tepung kacang merah dan tepung umbi talas 50:40:10 (A) memiliki kualitas terbaik berdasarkan parameter kimia, fisik, mikrobiologi, dan organoleptik