The Loose Interpretation of Dominus Litis Principle in Marriage Dispensation for Underage Marriage in Banten

The judges of Religious Courts play a crucial role in reducing underage marriages. The judges can consider marriage dispensation by emphasizing the principle of dominus litis, which can be understood as a case controller. Since the Religious Courts in Banten have granted considerable dispensation appeals, the early-age marriages have increased significantly. This research examines the implementation of the dominus litis principle and the difficulties in establishing the grounds for urgent marriage dispensation. The data were collected via observations and interviews with the judges, former judges, lawyers, and societies. This research employs the juridical-empirical research technique, examining several facts and data generated by the public. The study reveals that to approve marriage dispensation, the judges of ReligiousCourts merely focus on the legal truth from the applicants’ statements, the underage marriage candidates, witnesses from applicants’ immediate families, and document evidence presented with the application. Judges rarely summon additional witnesses from specialists and professionals focusing on the children’s issues, which might strengthen formal legal evidence. The court granted the request to safeguard the children from immoral behavior, contradicting the  common public ethics and morals and ignoring a significant principle of dominus litis.  Abstrak: Hakim Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk menekan kasus perkawinan dini. Hakim dapat mempertimbangkan dispensasi nikah dengan menekankan prinsip dominus litis, yaitu hakim sebagai pengendali perkara. Sejak permohonan dispensasi banyak dikabulkan oleh pengadilan agama di Banten, perkawinan dini di Banten mengalami peningkatan secara signifikan. Studi ini menganalisis penerapan "dominus litis principle" dan kendalanya dalam pembuktian alasan mendesak dispensasi nikah. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan hakim, mantan hakim, pengacara dan masyarakat. Penelitian ini menerapkan motode penelitian hukum yuridis-empiris yang berfokus pada penilaian terhadap berbagai fakta dan data dari masyarakat. Hasil analisis menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama umumnya hanya bertugas mencari kebenaran formil dari keterangan pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, saksi-saksi dari orang dekat pemohon, dan bukti dokumen yang diajuan oleh pemohon. Hakim jarang sekali mendatangkan saksi tambahan dari para ahli dan profesional lain yang berhubungan dengan dunia anak yang bisa menguatkan alat bukti. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan  dengan alasan menjauhkan anak dari tindak asusila yang bertentangan dengan etika dan moral yang berlaku di tengah masyarakat umum dan mengabaikan peran penting prinsip dominus litis

The Emergence of Student-Writers in Surakarta: Combating Religious Radicalism Among Youth in the Digital Age

The rise of religious radicalism among young people in the Soloraya region has been greatly influenced by digital technology. Efforts to address this issue have emerged from student-writers in Surakarta. This research aims to examine the emergence of these student-writers in Surakarta, their responses to religious radicalism, the discussions on Islam within their community, and their methods of outreach in the digital era. Netnography was never applied to gather and examine data from online sources like websites and social media platforms. The findings reveal that student-writers started their involvement in 2017 through the establishment of the Center for the Study and Development of Islamic Boarding Schools (PKPPN) at IAIN Surakarta. Their discussions focus on unearthing the values of wisdom and Islamic moderation within the pesantren tradition, emphasizing principles like moderation, tolerance, equality, anti-violence, and patriotism. They have initiated the Literacy of Refined and Tolerant Islam (LISaN) program to promote a refined and tolerant form of Islam in daily life, both offline and online. This initiative aims to counteract the surge of religious radicalism among young people connected to the digital world

PEMIKIRAN SAYYID QUTHUB DALAM REFERENSI GERAKAN ISLAM POLITIK

Sayyid Quthub adalah tokoh Ikhwanul Muslimin yang pemikirannya banyak dijadikan referensi utama kelompok Ikhwan maupun pecahannya seperti Hizbut Tahrir. Sumber pemikiran utamanya adalah kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur’an. Pemikiran Sayyid Quthub yang banyak dijadikan referensi gerakan Islam politik bermuara pada 4 (empat) gagasannya yaitu; (1) hukum Takfir, (2) tempat suci; (3) hirjah; dan (4) periodesasi tasyri’. Sekalipun keempat gagasan itu telah banyak direduksi oleh para penganut gerakan Islam politik. Kata Kunci: Sayyid Quthub, Gerakan Politik Islam

LEGAL DRAFTING DOKUMEN HUKUM DAN SURAT PENTING

AbstraksiPada prinsipnya hubungan bisnis ini menganut kebebasanmasing-masing untuk berkontrak dan menganut azas “Pacta SuntServanda” yaitu semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagaiundang-undang bagi para pihak yang terikat dan harusdilaksanakan  dengan itikad baik. Oleh sebab itu diperlukanpemahaman seputar legal drafting dokumen hukum dan suratpenting.Kata Kunci: Legal Drafting, Perjanjian, Kontra

NASEHAT AL-MAWARDI UNTUK MENTERI-MENTERI PEMBANTU KEPALA NEGARA: STUDI KITAB ADAB AL-WAZIR

Abstrak Kemasyhuran al-Mawardi di bidang ilmu siyasah (politik)selalu dihubungkan dengan karya monumentalnya, Al-Ahkam alSulthaniyyah.DidalamkaryanyainisegalabentukkelembagaanNegaradiulas, termasuk lembaga kementerian (wizarat),sehingga al-Mawardi dianggap oleh para ilmuan modernsebagai peletak dasar system pemerintahan dan administrasiNegara. Khusus bahasan lembaga kementerian Al-Mawardi tidakhanya menuangkan gagasannya di dalam Al-Ahkam alSulthaniyyah,tetapi ia juga punya karya tulis khusus berjudulAdab al-Wazir atau disebut juga dengan Qawanin al-Wizarat waSiyasat Al-Mulk (Aturan lembaga kementerian dan kekuasaanKepala Negara). Oleh sebab itu dipandang perlumendeskripsikan pokok-pokok pikiran Al-Mawardi dalam kitabQawanin al-Wizarat itu.Kata Kunci: Menteri, Wazir/Wizara

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH

Abstrak Islam memiliki nilai luhur yang bersifat groudnorm sebagaidasar pijak pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia,yaitu yang disebut dengan mashalih dan maqashid. Hak-hakdasar manusia dalam teori mashalih dikelompokkan menjadi 5(lima), yaitu; hifdz al-Din (memproteksi agama), hifdz al-Nafs(memproteksi nyawa), hifdz al-'Aql (memproteksi logika), hifdzal-Nasl (memproteksi keturunan) dan hifdz al-Mal (memproteksiharta). Islam dengan demikian mengakui HAM, bahkan concerndengan penegakan HAM melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitudharuri, hajji, dan tahsini. Hanya saja dalam perspektifMaqashid, HAM tidak berarti menghendaki manusia menjadibebas melainkan bebas bertanggungjawab sebab taklif manusiaberoperasi diatas dua pijakan, masing-masing qudrah(kemampuan) dan masyaqqah (rintangan).Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Maqashid al-syaria, Mashlaha

IMPLEMENTATION OF E-KIOSK INTEGRITY CONTROL FOR THE SECURITY OF ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) SYSTEM

Pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia masih dilakukan secara manual,yaitu menggunakan media kertas. Dalam sistem tersebut, terjadi risiko kesalahan yang tinggi dalampenghitungan suara mengingat surat suara yang diproses terbilang banyak.Selain itu, rawan terjadi kecurangan terhadap jumlah suara demi memenangkan kelompok atau golongan tertentu.Akibatnya,pelaksanaan pemilu menjadi tidak sesuai dengan asas yang berlaku dan hasilnya tidak akurat.Untuk mengatasinya, dirancanglah sistem pemungutan suara yang lebih modern, yang disebut dengan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting).Sistem e-voting menggunakan e-kioskyang memudahkan pemilih dalam memberikan suaranya karena tidak perlu mencoblos dan memasukkan kertas kedalam kotak kertas suara.Selain itu, faktor integritas data dan keamanan data pemilih lebih aman karenamenggunakan metode enkripsi dan transmisi data yang aman. Pada tugas akhir ini, penulis menggunakan dua skenario, yaitu fungsionalitas dan faktor keamanan data. Dari sisi fungsionalitas, sistem aplikasiyang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu dari sisi admin. Terdapat enam fungsionalitas, yaitu cek koneksi untuk servis pengirman SMS, generate token untuk mendapatkan token melalu servis pengiriman SMS,, muat kunci untuk metode pengiriman data menggunakan XML, rekap data pemilih untuk memantau hasil pemilihan partai dan anggota legislatif pada hari itu juga, tanda tangan saksi dan KPPS, serta kirim data suara dari server lokal menuju server pusat. Sedangkan dari sisi keamanan data, sistem aplikasi mengamanakan data menggunakan metode hash dan enkripsi data untuk dikirimkan menuju server pusat. Yang diamankan adalah data suara basis data. Kemungkinan besar basis data tersebut dapat digunakan oleh admin untuk mengubah data. Skenario yang dirancang tersebut terbukti dapat mengamankan sistem e-voting. Diharapkan skenario tersebut dapat diterapkan pada penggunaan sistem e-voting yang sebenarnya di masa mendatang ========================================================================================================= Voting in Indonesian elections is still carried out manually by using paper as the media. In such system, there is a high risk of errors in counting the huge numbers of ballots. In addition, electoral fraud to bring the winning for certain groups often occurs. As a result, the implementation of election is incompatible with the applied principles and the result is not accurate. To overcome this, the voting system is designed to be more modern called as electronic voting (e-voting). E-voting system uses ekiosk that allows voters to cast their vote because they do not need to be cast and put the paper into a ballot box. In addition, data integrity and security factors of voters are more secure because it uses secure encryption method and data transmission. In this thesis, the author used two scenarios, namely functionality and data security test. In terms of functionality, the application system made was in accordance with the needs of users in terms of admin. There were six functionalities, they were connection check for SMS delivery service, generate token to get token through SMS delivery service, key load for the method of sending data using XML, voters recap data to monitor the results of party and member of legislative elections on the same day, the witness and KPPS signature, and sending voting data from the local server to the central server. While in terms of data security, the application system secures the data using the hash method and encryption data to be sent to the central server. Voting-based data was secured. The database can be used by admin to change the data. The designed scenario was proven to be able to secure evoting system. It is expected that the scenario can be implemented in the use of actual e-voting system in the future

NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Abstrak Naskah akademik menjadi suatu yang mutlak ada dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sebelum tersusun bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat dan seterusnya, terlebih dulu harus ada naskah ilmiah rancangan peraturan perundang-undangan yang disebut naskah akademik. Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan awal (first draft) bagi perancangan suatu atauran, mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-noma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan.   Kata Kunci; Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undanga

PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA

AbstrakPengadilan sebagai the first and last resort dalam penyelesaiansengketa ternyata masih dipandang oleh sebagian kalanganhanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial,belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderungmenimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya,membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive, menimbulkanantagonisme di antara pihak yang bersengketa, serta banyakterjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini dipandangkurang menguntungkan dalam duniai bisnis sehingga dibutuhkaninstitusi baru yang dipandang lebih efisien dan efektif. Sebagaisolusinya, kemudian berkembanglah model penyelesaiansengketa non litigasi, yang dianggap lebih bisa mengakomodirkelemahan-kelemahan model litigasi dan memberikan jalankeluar yang lebih baik. Proses di luar litigasi dipandang lebihmenghasilkan kesepakatan yang win-win solution, menjaminkerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatanyang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif,menyelesaikan masalah secara komprehensif dalamkebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Tidakdipungkiri, selain alasan-alasan di atas, dasar pemikiranlahirnya model penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasiseperti BAMUI yang pada akhirnya menjelma menjadiBASYARNAS, saat itu memang belum ada lembaga hukum yangmempunyai kewenangan absholut karena Peradilan umum tidakmenggunakan perdata Islam (fikih muamalah) dalam hukumformil maupun materiilnya, sedangkan Peradilan Agama saat itusebagaimana Pasal 49 ayat (1) UU No. 7/1989, kewenangannyamasih terbatas mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf dan shadaqah. Sehingga lahirnya model BASYARNAS saatitu seakan-akan sebagai payung hukum alternatif -jika tidak   165 al Qisthâs; Jurnal  Hukum dan Politik boleh dikatakan kondisi darurat-, ibarat pepatah: “tidak adarotan akar pun jadi”. Sedangkan saat ini kewenangan PeradilanAgama sudah diperluas melalui UU No. 3 Tahun 2006diantaranya adalah kewenangan mutlak mengadili perkaraperkaraekonomisyariahincluded perbankan syariah, tentu sajahal ini memberikan paradigma berbeda dalam penyelesaiansengketa perbankan syariah dibandingkan sebelum adanyaundang-undang tersebut. Kata Kunci: Paradigma, Penyelesaian sengketa, perbankan syariah, arbitrase, Pengadilan Agama,BASYARNA

Implementasi Kontrol Integritas E-kiosk untuk Pengamanan Sistem Pemungutan Suara Secara Elektronik (E-VOTING)

Pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan media kertas. Dalam sistem tersebut, terjadi risiko kesalahan yang tinggi dalam penghitungan suara mengingat surat suara yang diproses terbilang banyak. Selain itu, rawan terjadi kecurangan terhadap jumlah suara demi memenangkan kelompok atau golongan tertentu. Akibatnya, pelaksanaan pemilu menjadi tidak sesuai dengan asas yang berlaku dan hasilnya tidak akurat. Untuk mengatasinya, dirancanglah sistem pemungutan suara yang lebih modern, yang disebut dengan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting)