PEMBERHENTIAN BUPATI GARUT DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH AL-MAWARDI

This article intends to analyze the case of Garut Regent dismissal, Aceng Fikri from his position according to al-Mawardi’s Fiqh Siyasah perspective. Reasons for the dismissal  was a violation of Article 28 f  UU No. 32 / 2004 on Regional Government. The article states that the head of regional and the deputy of head of regional are prohibited from misusing authority and violation of the oath of position. In addition, he is also considered not to meet the obligation for local office as mentioned in Article 27 point (1), letter e, which is the regional head and deputy regional head has the obligation to obey and enforce all laws and regulations. In the perspective of Fiqh Siyasah al-Mawardi, an unfairly leader can dismissed from his post. One indicator of an injustice leader is a violation of ethics

Reading Fatwas of MUI a Perspective of Maslahah Concept

Abstrak: Kemaslahatan dan kebaikan manusia merupakan tujuan pokok setiap bentuk peratuan, termasuk fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satubidang fatwa yang diterbitkan MUI adalahhukumkeluarga. Fokusutamatulisaniniadalahmembacaulang dan menganalisa fatwa-fatwa MUI dalambidanghukumkeluargadenganperspektifkonsepmaslahatmayoritas fuqaha yang juga telahditerbitkandalam Fatwa MUI tentangKriteriaMaslahatNomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005. Fatwa-fatwa tersebut, dilihatmenggunakanparadigmakonsepmaslahat, adakalanya masuk dalam kategori maṣlaḥahmu‘tabarah, maṣlaḥahmursalah, dan adaindikasibeberapa fatwa yang masuk kedalam kategori maṣlaḥah mulghah. Adapun fatwa MUI dalam bidang hukum keluarga yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu fatwa tentang Aborsi, tentang Perkawinan Beda Agama, tentang Kewarisan Beda Agama, tentang Perkawinan Di BawahTangan (sirri, tidak dicatatkan), dan tentang Nikah Wisata.Kata kunci: Maṣlaḥah, GradasiMaṣlaḥah, MUI, HukumKeluargaAbstract: Human benefit and goodness are the main objectives of every form of regulation, including the fatwas of the Council of Indonesian Ulama (MUI). One of the fatwa fields issued by MUI is family law. The main focus of this paper is to reread and analyze the fatwas of the MUI in the field of family law with the perspective of the concept of majority fuqaha masses which have also been published in the MUI Fatwa concerning the Maslahat No. 6 / MUNAS VII / MUI / 10/2005. These fatwas, are seen using the concept of maslahat, sometimes include to the category of maṣlaḥahmu‘tabarah, maṣlaḥahmursalah, and there are indications of several fatwas that include to the category of maṣlaḥahmulghah. The fatwas of the MUI in the field of family law referred to in this article is a fatwa on Abortion, concerning Differential Marriage, about Different Religions, About Marriage Under the Hand (sirri, not recorded), and about Tourism Marriage.Keywords: Maṣlaḥah, Gradation of Maṣlaḥah, MUI, Family La

STUDI PERBEDAAN TINGKAT KEPERCAYAAN DIRI SISWA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KELAS 4 DAN 5 YANG MENGIKUTI LEADERSHIP PROGRAM DI SD ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL (PSM) KEDIRI.

Program Kepemimpinan (Leadership Program) merupakan salah satu pendidikan karakter yang diterapkan di SD Islamic International School (IIS) PSM Kediri. Program ini berupaya memfasilitasi pendidikan karakter pemimpin Islam secara praktis, sekaligus juga meningkatkan rasa percaya diri siswa. Percaya diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jenis kelamin. Seks merupakan anugerah yang melekat pada diri kita sejak lahir yang tidak mungkin kita ubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa laki-laki dan perempuan kelas 4 dan 5 yang mengikuti Leadership Program di SD Islamic International School (PSM) Kediri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 4 dan 5 yang berjumah 39 siswa. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala kepercayaan diri yang dibuat menurut teori Leuser. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis t-test of independent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan diri siswa laki-laki yang mengikuti Leadership Program di SD Islamic International School (PSM) Kediri memperoleh skor rata-rata 119,58 dengan kategori tinggi. Sedangkan, kepercayaan diri siswa perempuan yang mengikuti Leadership Program di SD Islamic International School (PSM) Kediri memperoleh skor rata-rata 127,85 dengan kategori sangat tinggi. Kemudian dari hasil uji-t menunjukkan skor Sig. (2-tailed) yaitu 0.012 lebih kecil dari 0.05 (0.012 < 0.05). Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan kepercayaan diri siswa laki-laki dan perempuan kelas 4 dan 5 yang mengikuti Leadership Program di SD Islamic International School (PSM) Kediri. Dimana kepercayaan siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Leadership Program, Jenis Kelami

GRATIFIKASI DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN WACANA HUKUMAN MATI

Gratification in The Constitutional Court and Discourse of Death Penalty. The gratification case doneby an ex-governor and an ex-judge of The Constitutional Court is very irony. As the last gate guard in lowenforcement, the Court which concerns in struggling justice has “fallen off” due to greasing the palm done bythe ex-chief judge. In view of Islamic perspective, the gratification crime belongs to jarîmah ta’zîr, a punishmentrelates to the policy of local government. It does not belong to jarîmah qishâs or hudûd which the punishmentis determinated by the Qur’an and hadîts. Hence, there is discourse of death penalty for the gratification casein The Constitutional Court in order to make wary effect. It is because one of the ta’zîr punishments is deathpenalty that causes big hazard effect for all

KRIMINALISASI POLIGAMI DAN NIKAH SIRI

Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa pelaku jenis perkawinan nikah siri, poligami dan perkawinan mut’ah atau kawin kontrak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Menikah yang nota bene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut’ah. Selain itu suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.Kata kunci: kriminalisiasi, poligami, nikah siriPENGINDEKSANKriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa pelaku jenis perkawinan nikah siri, poligami dan perkawinan mut’ah atau kawin kontrak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara telah menimbulkan permasalahan tersendiri. Menikah yang nota bene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun pada umumnya para tokoh di Indonesia menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi poligami, nikah siri, nikah mut’ah. Selain itu suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.Kata kunci: kriminalisiasi, poligami, nikah sir

Unsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin

Abstract: The Jarîmah Qadhaf in Determining the Legal Status of Illegitimate Children. The decision of South Jakarta Religious Court which compared a child born within an unregistered marriage with a child born outside marriage are equal is a real form of rejection of the plaintiff’s claim in a lawsuit of the legal status of illegitimate children. From an Islamic criminal law perspective, determining the legal status of illegitimate children contains an element of jarîmah qadhaf or the criminal act of adultery which is prohibited in Q.s. al-Nûr [24]: 4. The legal process in this case still proceeding after the plaintiff expressed an intention to continue to the appeals process at the Jakarta PTA level and if necessary up to the level of the Supreme Court of Cassation. In the process of seeking justice, this will certainly bring benefits to the discourse and dynamics of Islamic family law in the future.Keywords: jarîmah, qadhaf, claim, illegitimate children, children of adulteryAbstrak: Unsur Jarîmah Qadhaf dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Kawin. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menganggap sama antara anak yang lahir akibat perkawinan tidak tercatat dengan anak lahir di luar perkawinan merupakan sebuah bentuk nyata penolakan gugatan pihak penggugat dalam perkara gugatan status hukum anak luar kawin. Dalam perspektif hukum Pidana Islam, penetapan status hukum anak luar kawin ini mengandung unsur jarîmah qadhaf atau tindak pidana menuduh zina yang dilarang dalam Q.s. al-Nûr [24] ayat 4. Proses hukum dalam perkara ini masih terus bergulir setelah pihak penggugat menyatakan pikir-pikir untuk kemudian diteruskan pada proses banding ke tingkat PTA DKI Jakarta dan jika perlu hingga pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI. Dalam proses pencarian keadilan ini dipastikan akan membawa manfaat bagi wacana dan dinamisasi hukum keluarga Islam di di masa-masa yang akan datang.Kata Kunci: jarîmah, qadhaf, gugatan, anak luar kawin, anak zinaDOI: 10.15408/ajis.v13i2.935</p

STATUS DAN KREDIBILITAS SAHABAT NABI DALAM PERIWAYATAN HADIS

Dalam peristiwa haji wada' Nabi berwasiat untuk selalu berpegang teguh kepada AI-Qur'an dan Hadis. Atas dasar wasiat ini serta beberapa ayat AI­Qur'an, para ulama sepakat menyatakan bahwa sumber ajaran Islam yang pertama, dan kedua adalah AI-Qur'an dan Hadis.Sebelum hadis Nabi berhasil dibukukan, ia berada pada catatan-catatan dan hafalan para sahabat Nabi, sehingga hadis Rasulullah SAW bisa sampai, kepada kita melalui· sahabat, Menurut disiplin ilmu Hadis, bahwa diantara persyaratan pembawa berita atau periwayat hadis adalah seorang periwayat harus mempmryai sifat adil, berkualitas dan kredibilitasnya baik .Keadilan, kualitas dan kredibilitas sahabat Nabi inilah yang akan kita ditelaah lebih lanjut dalam kaitantnya dengan kualitas sebuaH hadis , untuk dijadikan sumber hukum dan dalil kedua setelah AI-Qur'an sebagaimana wasiat Nabi SAW di atas

Jarîmah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Al- Intihâb Dalam Hukum Pidana Islam

Terdapat tiga macam tindak pidana yang erat sekali dengan tindak pidana korupsi, yaitu al-maksu (pungli), al-ikhtilâs (pencopetan), dan al-intihâb (penjambretan). Ketiga macam tindak pidana ini masuk dalam kategori jarimah ta’zir, sebab ketiganya berbeda dengan jarimah hirabah atau perampokan dan sariqah atau pencurian, yang keduanya secara tegas diterangkan  jenis sanksinya dalam Alquran dan Hadis. Sanksi hukum bagi pelaku jarimah al-maksu, al-ikhtilâs dan al-intihâb tidak disebutkan secara kongkrit. Oleh sebab itu terhadap hakim di sebuah Negara diberikan kesempatan untuk menetapkan jenis sanksi hukum kepada pelaku ketiga macam jarimah tersebut

Pemberhentian Bupati Gaut Aceng Fikri dalam Perspektif Fikih Siyasah Al-Mawardi

Bupati Garut Aceng Fikri yang menikah siri dengan Fani Oktara dan menceraikannya melalui SMS selang empat hari dari pernikahannya itu akhirnya diberhentikan karena terbukti telah melanggar sumpah/janji jabatan berdasarkan pasal 28 huruf f UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya. Pada saat dilantik ia bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Di samping karena melanggar sumpah jabatan, ia juga dinilai tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 angka (1) huruf e yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Seorang pemimpin yang terbukti melanggar pelbagai larangan yang telah ditetapkan, menurut al-Mawardi telah dianggap sebagai pemimpin yang tidak adi