SISTEM EVALUASI DIRI JABATAN FUNGSIONAL GURU PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Tulisan ini menjelaskan tentang proses penilaian jabatan fungsional guru yang diasarkan prinsip-prinsip objektif dan adil, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada setiap guru sebagai pihak yang dinilai oleh para pejabat penilainya, oleh karena itu kebijakan penilaian pelaksanaan jabatan fungsional guru harus didasarkan pada angka kredit berupa bentuk keputusan setingkat Menteri, peraturan Pemerintah dan Undang-undang. Guru sebagai suatu profesi adalah sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui adanya interaksi edukatif secara terpola, formal dan sistematis. Guru profesional harus tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugasnya yang ditandai dengan keahlian, rasa tanggungjawab dan rasa kesetiakawanan sosial dengan sesamanya. Penilaian pelaksanaan jabatan fungsional guru nampaknya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan motivasi kepada setiap guru untuk mengembangkan diri, karier dan organisasi atau lembaganya. Keputusan Menteri yang mengatur tentang kebijakan penilaian guru adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Th 1993, dan peraturan Pemerintah mengeluarkan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979, sedangkan Undang-Undang menetapkan bahwa Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 berisi tentang Pokok-pokok Kepegawaian, penilaian dengan menggunakan DP-3 (Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan)

PENDAFTARAN TANAH BEKAS OCCUPATIE VERGUNING DEWAN ASIAN GAMES INDONESIA IV/1962 DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan penghidupan manusia merupakan “condition sine qua non” yang artinya “prasyarat atas tanah bagi kehidupan manusia”. Perkembangan hubungan manusia dengan tanah semakin lama semakin luas dan kompleks dimulai dengan tahap penguasaan individu terhadap tanah sampai aturan yang diciptakan oleh Negara. Salah satu tujuan penulisan ini adalah mengetahui secara umum tentang kronologi dan dasar hukum dari penerbitan Occupatie verguning Asian Games IV/1962 yang diterbitkan oleh Jajasan Gelora Bung Karno atas tanah yang terletak disebagaian besar wilayah Kelurahan Tebet Barat dan Kelurahan Tebet Timur dan Untuk mengetahui dan mengenai Pendaftaran tanah bekas Occupatie Verguning Dewan Asian Games Indonesia IV/1962 masyarakat Kampung Senayan yang terlentak di Tebet, Jakarta Selatan guna menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan, di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan mengenai pendaftaran tanah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997. Guna menghindari permasalahan dalam hal kepemilikan sebidang tanah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris, sedangkan pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah bekas Occupatie Verguning tersebut sebagaimana ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Mernteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksaan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997, yang membedakan hanyalah : 1. Tanah Kavling Occupatie Verguning Asian Games sudah terencana oleh karena itu tidak diperlukan ketetapan rencana Kota. 2. Ketika dalam proses pengukuran luas tanah terdapat terdapat kebihan luas, maka Badan Pertanahan memerintahkan pemohon untuk mengkonfirmasikan kepada Pengelola Gelora Bung Karno mengenai kelebihan tanah tersebut agar dapat diterbitkan rekomendasi atas kelebihan tanah tersebut oleh Pengelola Gelora Bung Karno tersebut

PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI : Studi Tentang Proses Penyelenggaraan Sistem Administrasi Akademik di IKIP Bandung dan Universitas Padjadjaran

Penelitian ini mengetengahkan judul : Studi Tentang Penyalenggaraan Sistem Administrasi Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Penelitian ini dfokuskan untuk mencari jawaban atas pertanyaan pokok, yaitu : apakah sistem administrasi akademik yang dikembangkan oleh IKIP Bandung dan UNPAD mampu memberikan dukungan pelayanan bagi terselenggaranya proses pendidi kan yang dituntut oleh lembaga ini secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan selama maupun setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan bersifat tentatif. Dari hasil data sejak awal hingga setelah peneli tian ini berakhir mengenai penyelenggaraan sistem admin istrasi akademik yang dilaksanakan di IKIP Bandung dan UNPAD, kedua lembaga ini telah menyelenggarakan sistem administrasi akademik yang mengandung serangkaian kegiatan, yang dimulai dari kegiatan seleksi mahasiswa baru sampai dengan wisuda. Hingga penelitian ini berakhir sistem administrasi akademik yang diselenggarakan pada kedua lembaga ini tidak ada perubahan, baik yang menyangkut isi, urutan kegiatan maupun sistem kerjanya. Penyelenggaraan sistem administrasi akademik di IKIP Bandung diatur langsung oleh pusat, tetapi dalam teknis operasional dibagi - bagi dengan fakultas atau satuan kerja lain yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan sistem administrasi akademik ini. , Keadaan ini merupakari* implikasi dari sistem kerja yang dikembangkan oleh IKIP Bandung yang menganut sistem sentralisasi. Sedangkan di UNPAD, dalam pengaturan maupun dalam teknis operasional lebih banyak dilirapahkan pada masing-masing fakultas. Keadaan ini merupakan implikasi dari sistem kerja yang dikembangkan yaitu sistem desentralisasi. Dikembangkankannya sistem ini sebagai konsekuensi logis dari makin berkembang dan kompleknya kegiatan adminis trasi akademik pada lembaga ini serta makin banyaknya jumlah mahasiswa dan dosen yang harus dilayani. Dikebangkannya sistem kerja sentralisasi, seperti di IKIP Bandung dan desentraslisasi di UNPAD tidak lepas dari berbagai permasalahan. Masalah atau hambatan yang muncul dari sistem sentralisasi adalah kemungkinan jenjang organisasi atau birokrasi menjadi terlalu panjang sehingga untuk menyelesaikan suatu masalahan atau peneylesaian suatu kegiatan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, terjadinya kekembaran atau tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, misalnya antara Bagian Akademik BAAK dengan Sub Bagian Akademik Fakul tas, terlalu banyak pejabat yang melapor kepada satu orang atasan, beban kerja kemungkinan bertumpuk pada satu satuan kerja tertentu. Sedangkan dengan menggunakan sistem desentralisasi tidak terciptanya keseragaman dalam pengelolaan akademik secara menyeluruh dan secara institusional. Penelitian ini juga mengungkap hal yang sangat penting bahwa dalam setiap prosedur penyelenggaraan kegiatan - kegiatan dalam sistem administrasi akademik ditinjau dari segi keterlibatan dan aliran kerja melibatkan sejumlah unit atau satuan kerja. Untuk itu dalam setiap pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi dan komunikasi. Koordinasi sebagai upaya menyatukan tindakan, ide, pemikiran, saran ke arah tujuan bersama belum tercipta dengan baik hal ini sebagai akibat belum ditaati atau dipahaminya peraturan, prosedur, rencana kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Keadaan ini juga disebabkan sebagai akibat adanya rintangan dalam pelaksanaan komunikasi, yaitu berkenaan dengan " tecnical problem " atau ketepatan dalam penyampaian informasi serta sikap atau perilaku para pelaksana yang kurang memperhatikan, membacadengan cermat, dan mengingat isi pesan yang disampaikan sehingga koordinasi tidak tercipta dengan baik, yang pada giliran kekeliruan atau gangguan dalam pelaksanaan tugas tidak bisa dihindari. Di samping itu juga dalam penelitian ini ditemukan .hal-hal yang positif, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan sistem administrasi akademik, baik IKIP Bandung maupun UNPAD komando datang dari satu orang sehingga akan memberikan kejelasan, kepastian bagi para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga komunikasi vertikal tidak hanya terbtas dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas, baik berupa laporan maupun dalam bentuk saran, ide yang berguna untuk menyempurnaan penyelenggaraan kegiatan ini. Berkenaan dengan pengawasan dalam upaya menjaga penyimpangan atau penyelewengan dari rencana serta peraturan yang telah ditetapkan belum menunjukkan hasil yang diharapkan, karena kegiatan pengawasan ini belum disertai dengan upaya tindak lanjut sebagai langkah untuk memperbaiki penyimpangan. Misalnya saja dalam penyelenggaraan sistem administrasi akademik di UNPAD berkaitan dengan pelaksanaan pengisian kartu rencana studi, yaitu banyak mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal dan pihak Sub Bagian Akademik yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegia tan tersebut tetap melayaninya, dosen yang tidak mengajar sesuai dengan jadwal atau tidak nadir mengajar. Masalah yang serupa juga terjadi di IKIP Bandung antara menyangkut masalah kehadiran dosen dalam kuliah atau pelaksanaan bimbingan studi, dimana untuk kasus-kasus seperti ini belum ditetapkan sanksi-sanksi yang tepat

Implementasi Good Governance Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada SMP Negeri 1 Lembang

Penyelenggaraan tata p emerintahan y ang haik merupakan salah satu isu nasional yang sedang dilangsungkan pemerintah saat ini. Namun demikian, pada level implementasi didana persekolahan, diduga hal ini masih jauh dari harapan, bahkan ada sinyalemen praktek-praktek yang salah berlangsung dalam penyelenggaraan sekolah. Penelitian ini berupaya melihat implementasi tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan sekolah melalui pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukan, implementasi sembilan karakteristik good governance di sekolah semata-mata tidak didasarkan pada panggilan profesionalisme personil sekolah, tetapi lebih pada tuntutan internal dan eksternal s ekolah Dalam konteks itu, kepala sekofah berperan menjadi manajer dan leader, guru menjadi mitra kerja dan pelaksana, komite sekolah berperan dalam mendukung sumber d aya, mengawasi, memberikan pertimbangan, dan perantara. Faktor-faktor y a n g mendukung implementasi good governance d i sekolah adalah struktur sekolah, delapan nilai kerja yang dikembangkan, sikap warga sekolah dalam menjaga lingkungan fisik, dan hubungan dengan stakeholder. Mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan kompleksitas urusan di sekolah, melalui penelitian ini direkomendasikan agar sekolah mengembangkan learning mganisation, dan pimpinan sekolah memfasilitasi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai good governance dan bagaimana mengimplementasikannya berdasarkan peran warga sekolah masing-masing

PENGARUH DISIPLIN, MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. PABELAN SURAKARTA

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, didasari dengan terciptanya mesin dan peralatan canggih perusahaan memerlukan seorang pemimpin yang mampu menumbuhkan suatu disiplin, motivasi, komunikasi dan pengalaman kerja kepada karyawan guna mencapai hasil yang lebih diciptakan. Faktor disiplin, motivasi dan disiplin sangat berperan penting dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan di PT. Pabelan Surakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebagian orang yang mewakili para karyawan. Jumlah sampel yang dipergunakan sebanyak 50 orang. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi ganda. Hasil pengujian maka diketahui bahwa secara parsial Disiplin (X1), Motivasi (X2), Komunikasi (X3), Pengalaman Kerja (X4), Prestasi Kerja (Y) PT. Pabelan Surakarta. Hasil lengkap pengujian maka dapat diketahui bahwa untuk variabel Disiplin (X1) besar nilai thitung adalah 2,279, untuk variabel motivasi (X2) besar nilai thitung adalah 4,063, untuk variabel komunikasi (X3) besar nilai thitung adalah 2,169, dan untuk variabel pengalaman kerja (X4), besar nilai thitung adalah 1,388. Hasil Uji F diketahui bahwa besar nilai Fhitung adalah 150,633. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa besar koefisien determinasi (R2 ) adalah 0,931 ini menunjukkan bahwa variabel disiplin, motivasi, komunikasi dan pengalaman kerja mempunyai kontribusi pengaruh terhadap variabel prestasi kerja sebesar 93,1%. Sedangkan sisanya sebesar 6,9% mendapat kontribusi dari variabel lain yang tidak terdapat di dalam model atau tidak penulis teliti, variabel-variabel tersebut misalnya variabel pendidikan, insentif, lingkungan kerja, faktor individu, pendidikan formal dan lain-lain

STUDI KINERJA STRUKTUR GEDUNG APARTEMEN TECHNOPLEX LIVING BANDUNG AKIBAT BEBAN GEMPA

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki resiko gempa yang tinggi. Hampir seluruh wilayah memiliki potensi terkena gempa baik rendah, menengah maupun tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan diperlukannya suatu rancangan sistem struktur tahan gempa pada setiap struktur bangunan yang akan didirikan di wilayah Indonesia, khususnya yang dibangun di wilayah dengan resiko gempa menengah hingga tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja struktur berdasarkan nilai drift karena pengaruh gempa rencana. Studi kasus dalam penelitian ini adalah gedung Apartement Technoplex Living Bandung yang merupakan salah satu bangunan yang memiliki bentuk struktur asimetris. Pada bangunan asimetris terdapat kemungkinan terjadi puntir atau kelelehan pada elemen struktur akibat gedung yang menerima beban gempa. Analisis gempa pada struktur asimetris dapat dilakukan dengan analisis time history. Pada level gempa rencana digunakan akselerogram 3 gempa aktual pilihan, dimana nilai rata-rata percepatan respon spektrumnya harus berdekatan dengan nilai percepatan rata-rata respon spektrum gempa rencana pada periode 0,2T – 1,5T. Berdasarkan hasil analisistime history Gedung Apartement Technoplex Living menunjukan drift maksimum di lantai atap sebesar 11,94 cm pada sumbu X dan 9,88cm pada sumbu Y. Adapun kriteria kinerja struktur gedungnya termasuk kedalam level kinerja gedung Immediate Occupancy. Kata kunci: Percepatan gempa, respon struktur, analisis timehistory, kinerja struktur, Indonesia is one of the countries with high earthquake risk. Almost all areas have the potential to be hit by low, medium or high quake. This natural condition led to the need for an earthquake resistant structural system design on every structure of the building to be established in Indonesia, especially built in areas with medium to high earthquake risk. This study aims to determine the performance of structures based on drift values due to the influence of the earthquake plan. Case study in this research is Apartment Apartment Technoplex Living Bandung which is one of the buildings that have the form of asymmetric structure. In asymmetrical buildings there is the possibility of torsion or melting of structural elements due to buildings that accept earthquake loads. Seismic analysis of the asymmetric structure can be done with time history analysis. At the earthquake level the plan used the accelerated 3-seater accelerogram, where the average value of acceleration of the spectrum response should be adjacent to the average acceleration value of the earthquake response spectrum plan in the period of 0.2T - 1.5T. Based on the analysis result of time history of Building Apartments Technoplex Living showed maximum drift on the roof floor of 11.94 cm on the X axis and 9.88 cm on the Y axis. The performance criteria of the building structure are included in the performance level of the Immediate Occupancy building. Keywords: earthquake acceleration, structure response, time history analysis, structural performanc

Pemilihan Metode Penataan Arsip Inaktif Konvensional di Records Center Arsip Nasional Republik Indonesia

Penataan arsip inaktif yang merupakan bagian dari pemeliharaan arsip menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh pencipta arsip karena bertujuan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, keselamatan, serta menjamin ketersediaan informasi arsip. Selaku pencipta arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) perlu melakukan penataan arsip inaktif secara efektif dan efisien. Permasalahan yang timbul di antaranya adalah kapasitas ruang penyimpanan yang kurang luas, metode yang digunakan kurang efektif dan efisien, serta penyusutan arsip yang sulit dilakukan. Pemilihan metode perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemilihan metode penataan arsip inaktif dilakukan dengan menggunakan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG). Adapun evaluasi metode yang dipilih adalah analisis Paired-Samples T-Test, dengan menggunakan aplikasi SPSS. Instrumen penelitian berupa kuesioner disebarkan kepada seluruh populasi petugas pengelola arsip inaktif yang berjumlah 10 orang. Setelah dilakukan analisis menggunakan USG dan Paired-Samples T-Test didapat metode penataan arsip inaktif yang sesuai, yaitu metode “pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip”, tetapi metode tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap ketentuan penataan arsip inaktif. Meskipun demikian, berdasarkan nilai kuesioner didapat hasil bahwa metode penataan arsip inaktif yang baru lebih baik dalam hal penggunaan ruang penyimpanan serta mempermudah dalam pelaksanaan penyusutan arsip