40 research outputs found

    PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA PEREMPUAN MELALUI PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERPERSPEKTIF GENDER (Studi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah)

    Get PDF
    ABSTRAK Pemberdayaan selalu dihadapkan pada fenomena ketidakberdayaan sebagai titik tolak dari aktivitas pemberdayaan perempuan yang dialami oleh sekelompok masyarakat telah menjadi bahan diskusi dan wacana akademisi yang semakin menguat berkaitan dengan penguatan demokratisasi dan pemulihan (recovery) krisis ekonomi. Pada bidang ketenagakerjaan, ketidakadilan tersebut dapat ditemui dalam relasi yang tidak seimbang antara pekerja dan perusahaan/majikan maupun antara laki-laki dan perempuan. Relasi yang tidak seimbang dilegitimasi oleh kebijakan-kebijakan publik dan berbagai institusi yang ada di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat, tingkat negara maupun sistem ekonomi dunia. Peraturan pemberdayaan perempuan yang lebih luasnya pada bidang tenaga kerja telah diprogramkan dalam Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerja Perempuan. Dalam Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu kondisi adil dan setara dalam hubungan kerjasama yang penuangan kegiatan-kegiatannya merupakan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), dimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Pusat dan Daerah sangat bervariasi tergantung pola pembanguan yang ada. Hukum yang berperspektif gender sengaja menghapus pola diskriminasi terhadap aturan-aturan hukum khususnya pasal-pasal yang tidak serasi dengan Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pemberdayaan,Tenaga Kerja Wanita, Hukum Berpers-pektif Gender. ABSTRACT Empowerment is always faced with the phenomenon of helplessness as the starting point of empowerment activities. Women experienced by a group of people has been a matter of discussion and academic discourse, which intensified with regard to the strengthening of democratization and economic crisis recovery. On the labor sector, the inequality can be found in the unbalanced relationship between the worker and the company/employer as well as between men and women. Unbalanced relationships legitimized by public policies and institutions that exist in the family, workplace, community, state level and the world economic system. Regulation on the extent of women's empowerment in the field of labor has been programmed in Presidential Regulation No. 21 of 2010 on Labour Inspection. In Article 1, paragraph 1 states that the Labour Inspection is an activity monitor and enforce the implementation of legislation in the field of employment. KesetarandanKeadilan Gender (KKG) or Equality and Gender Justice is a fair and equal conditions in the working relationship casting its activities which is the policy of PengarusUtamaan Gender (PUG) or Main Streamed Gender which Synchronization legislation in Central and Local varies depending existing development pattern. Legal gender perspective accidentally deleting a pattern of discrimination against the rule of law, especially the articles that are not in harmony with the Law No. 13 Year 2003 on Manpower. Key words: Empowerment, labor law female gender perspective

    Evaluasi Kinerja Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Nenerapkan Konsep Manajemen Mutu, Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

    Get PDF
    Keberhasilan atau kegagalan sekolah ditentukan oleh kepemimpinannya. Salah satu penyebabnya adalah administrasi sekolah yang buruk dan efek negatif kepemimpinan dalam meningkatkan standar pendidikan, seperti "sarana dan prasarana". Selain itu, pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan standar pendidikan di sekolah tidak bisa dilebih-lebihkan. Apa hasil dari upaya kepala sekolah untuk meningkatkan standar pendidikan? Peneliti ini tertarik untuk mempelajari lebih jauh bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan standar pendidikan. untuk melihat cara kepemimpinan kepala sekolah membuat pendidikan menjadi lebih baik. untuk menyelidiki cara-cara di mana kepemimpinan kepala sekolah telah membantu meningkatkan standar pendidikan. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Guru, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah menjadi subyek utama penelitian ini.  Hidayatul Mubtadiin Lampung menjadi lokasi penelitian. tata cara wawancara, observasi, dan pengumpulan data berdasarkan dokumentasi. Temuan menunjukkan: Penilaian kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan konsep manajemen mutu merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan langkah-langkah, seperti identifikasi tujuan dan sasaran, analisis data, identifikasi kekuatan dan kelemahan, identifikasi tindakan perbaikan, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut. Evaluasi ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti guru, staf, dan orang tua siswa. Dengan melakukan evaluasi ini secara teratur, maka mutu pendidikan di sekolah dapat terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat. 1. Di Mts Hidayatul Mubtadiin menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat penting untuk keberhasilan sekolah, dan kepemimpinan yang efektif memungkinkan kepala sekolah untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan siswa. 2. Memperhatikan warga sekolah, membuat program (prota, promissory note), mengembangkan visi dan misi, melaksanakan apa yang telah disiapkan, dan melakukan evaluasi semuanya dapat meningkatkan kualitas kepala sekolah di Mts Hidayatul Mubtadiin. Banyaknya sarana dan prasarana yang sudah tua, seperti laboratorium IPA, dan kegiatan ekstrakurikuler yang membantu siswa mengembangkan bakatnya belum dimanfaatkan secara maksimal. 3. Mayoritas lulusan dapat mendaftar di sekolah negeri dan swasta kompetitif yang menghasilkan siswa yang mampu membaca Alquran dan kitab kuning dan bersaing di lingkungan tersebut. Bangunan ini sedang dibangun sekarang untuk memberi ruang bagi lebih banyak kelas dan membuat pendidikan lebih baik. Selain itu, sumber belajar dan keterampilan administrasi guru meningkat

    Anti Dumping dalam Konsep Hukum di Indonesia

    Full text link
    Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimanaseringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasioanl juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam :1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumpingdan Bea Masuk Imbalan3.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :430/MPP/Kep/9/1999Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara.Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena baginegara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia USAhaatau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang daripengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akanmengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akanmematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampakikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnyaindustri barang sejenis dalam negeri.Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankanperdagangan Internasional agar terciptanya fair trade. Mengenai hal ini telah diaturdalam Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on theImplementation of Article VI of GATT 1994). Tarif yang diikat (binding tariff) danpemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakankunci pokok kelancaran arus perdagangan barang

    Difficulties And Opportunities Facing Islamic Schools In The Age Of Digital Media

    Get PDF
    Lembaga pendidikan tinggi berfungsi sebagai pusat program yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Untuk mengikuti pesatnya kemajuan teknologi di bidang pendidikan, lembaga pendidikan harus terus membangun dan memperbaiki sistem pendidikan. Kajian ini secara khusus membahas tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini di era teknologi digital. Pendekatan analisis isi induktif kualitatif digunakan untuk menganalisis artikel ini. Hasilnya adalah 1) lembaga pendidikan Islam harus memodernisasi sistem kelembagaan mereka dan mempertahankan kontrol atas semua operasi mereka dalam menanggapi perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya di masyarakat. 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta fokus pada biaya promosi adalah beberapa kemungkinan bagi lembaga pendidikan Islam. 3) Kelangsungan hidup lembaga pendidikan Islam, termasuk kelangsungan keberadaannya, kelangsungan derajat keunggulannya, dan kelangsungan investasi keuangannya

    Perkembangan Hukum dan Globalisasi pada Ekonomi Digital

    Get PDF

    Mathematical Problem Solving Ability: The Impact of Auditory, Intellectually and Repetition Learning Models and Bassed Learning Problems on Trigonometry Materials

    Get PDF
    Mathematical problem-solving ability is one thing that must be possessed by students in learning mathematics. This study aims to determine students' problem solving abilities with auditory, intellectual and repetition (AIR) and problem bassed learning (PBL) learning models in mathematics learning. This research is a quasy experimental study consisting of two independent variables namely the learning model AIR and PBL and the dependent variable namely problem solving. The results of the T test hypothesis indicate that the AIR model has a different impact / influence in influencing students' mathematical problem solving abilities compared to the PBL model. In the test of students 'mathematical problem solving abilities obtained AIR models are better at influencing students' mathematical problem solving abilities compared to PBL models.

    ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MERANCANG PROPOSAL KARYA ILMIAH BEEBASIS PROJECT BASED LEARNING

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebutuhan pengembangan bahan ajar berupa modul pembelajaran merancang proposal karya ilmiah berbasis Project Based Learning untuk siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sungai Geringging.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berorientasi pada pengembangan suatu produk. Subjek penelitian ini yaitu seorang guru bahasa Indonesia dan 26 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara dan penyebaran angket. Teknik analisis data menggunakan Analysisi Interactive Miles-Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut. 1) Kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Sungai Geringging adalah kurikulum 2013 edisi revisi 2018. 2) Analisis karakteristik siswa didasarkan pada usia dan kebutuhan siswa terhadap bahan ajar. Rata-rata usia siswa kelas XI adalah 16-18 tahun yang berada pada tahap operasional formal. Selain itu, siswa juga membutuhkan bahan ajar tambahan yang menuntun mereka merancang proposal karya ilmiah secara bertahap. 3) Hasil analisis materi menunjukkan bahwa materi utama teks proposal yang disajikan dalam modul meliputi pengertian proposal, ciri-ciri proposal, jenis-jenis proposal, sistematika proposal dan kaidah kebahasaan proposal. 4) Hasil perumusan tujuan pembelajaran yakni siswa mampu merancang proposal karya ilmiah dengan memerhatikan informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, modul pembelajaran berbasis Project Based Learning dapat dikembangkan di SMA Negeri 1 Sungai Geringging, dengan tetap  berpedoman atau mengacu pada analisis kebutuhan yang telah dilakukan

    Metode Question Students Have dalam Meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak di Kelas IX MTs Hidayatul Mubtadiin Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan

    Get PDF
    The main objectives of this research are: 1) What is the Question Method Students Have in Improving Moral Creed Learning Outcomes in Class IX A of Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin. 2) What are the factors and supports in using the Question Students Have Method in improving learning outcomes of moral beliefs in class IX A Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin. This research method uses a qualitative approach. The method used in this research is observation, interviews, documentation. The results of the research show that the Question Students Have method can improve Akidah Akhlak learning outcomes in class IX A of Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadiin, namely: Increasing students' absorption of learning materials, training their ability to work together, hearing other people's opinions and improving their memory of the material they have learned. studied, Improving student learning outcomes with the abilities they already have, especially in learning Moral Creeds. Supporting factors are; Internally, the factors that students must have are intelligence in students, interest in learning and attention, motivation to learn, as well as the physical condition and health of the students themselves. Inhibiting factors are: external factors, namely the infrastructure that must be owned by the Madrasah, the Madrasah environment itself, the family environment and the students' own interactions

    POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN PADA PROSES PRODUKSI TAHU (STUDI KASUS: IKM TAHU WENDI)

    Get PDF
    Industri yang ada di Indonesia sangat beragam, salah satunya yaitu industri tahu. Industri tahu bergerak dibidang pengolahan pangan dari bahan baku kedelai. Potensi dampak lingkungan yang dihasilkan pada proses pembuatan tahu berupa pemanasan global, pencemaran ekosistem air, pencemaran ekosistem tanah dan lainnya. Indonesia telah berkomitmen dalam mengurangi dampak lingkungan dengan meratifikasi konvensi perubahan iklim serta menetapkan UU terkait pajak karbon. Kota padang memliki beberapa industri tahu aktif, salah satunya yaitu IKM Tahu Wendi. IKM Tahu Wendi sehari memproduksi tahu dengan menghabiskan kedelai 200kg hingga 300 kg. Pada proses pembuatan tahu di IKM Tahu Wendi terdapat limbah padat, cair dan gas hasil dari proses produksi tahu serta dalam pelaksanaan tahapan produksinya belum memperhatikan bagaimana dampak lingkungan yang dapat menghasilkan emisi. Maka, perlu melakuan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan yang dihasilkan selama proses produksi di IKM Tahu Wendi. Metode yang digunakan untuk evaluasi dampak lingkungan pada kegiatan produksi yaitu metode LCA (Life Cycle Assessment). Metode LCA digunakan dengan bantuan software SimaPro menggunakan pendekatan midpoint dengan metode CML-IA (Baseline), ruang lingkup gate to gate. Analisis dilakukan pada lima dampak terbesar dari kategori dampak yaitu abiotic depletion (fossil fuels), global warming potential, freshwater aquatic ecotoxicity, marine aquatic ecotoxicity dan acidification. Hasil nilai characterization kategori dampak secara berurutan yaitu 2.17E+02 MJ, 5.97E+00 kg CO2 eq, 2.35E+00 kg 1,4-DB eq, 6.91E+03 kg 1,4-DB eq, 3.37E-02 kg SO2 eq. Terdapat tiga rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil LCIA yaitu penggantian bahan bakar proses perebusan menggunakan LGP, penggantian bahan bakar utama proses penggumpalan dengan nigarin (air sari laut) dan pengolahan limbah cair hasil produski tahu menjadi bahan bakar biogas. Kata Kunci : Life Cycle Assessment, Software SimaPro, industri tahu, LPG, nigarin, biogas
    corecore