Pelatihan Pembangunan Jaringan Komputer Dalam Perencanaan Arsitektur Jaringan Komputer Kabupaten Banyumas

Dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut dibutuhkan data pendukung yang lengkap dan valid, baik dari data kondisi makro pembangunan maupun data mikro untuk setiap bidang/sektor pembangunan yang dilaksanakan.    Ketersediaan data dan informasi pembangunan tersebut sangatlah penting sebagai dasar agar diperoleh sebuah dokumen perencanaan dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada serta mengantisipasi perkembangan dan permasalahan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.Agar data-data tersebut dapat diperoleh dengan lancar, maka diperlukan jaringan komunikasi data yang terintegrasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).  Jaringan komunikasi data tersebut, yang berikutnya digunakan istilah Jaringan Komputer pada umumnya saat ini telah dibangun oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE).  Jaringan Komputer yang dibangun oleh KPDE setiap saat dilakukan pengembangan ataupun perbaikan, yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam bentuk program dan kegiatan yang diusulkannya.  Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyumas sebagai koordinator terhadap matriks kerja tiap SKPD perlu kiranya memahami beberapa dasar Jaringan Komputer untuk mendukung pembangunan infrastruktur jaringan komputer yang dibangun KPDE dan memanfaatkan jaringan komputer tersebut untuk mengkoordinir SKPD-SKPD untuk melaporkan matriks kegiatannya

Meningkatkan Kompetensi Siswa Dalam Pembelajaran Kimia Melalui Pembelajaran Kooperatif Stad

Penelitian ini dilakukan untuk memaksimalkan implementasi KTSP pada mata pelajaran kimia di kelas X. Penerapan model pembelajaran kooperatif STAD berdasarkan hasil observasi dan refleksi melalui penyusunan perangkat pembelajaran berbasis pembelajaran kooperatif STAD yang terdiri dari LKS, soal-soal kuis, lembar observasi dan rencana pembelajaran serta perangkat pembelajaran pendukung lainnya. Model pembelajaran kooperatif STAD terdiri dari 4 tahap utama yaitu: penyajian materi oleh guru, siswa belajar didalam tim yang terdiri 4-5 siswa, pemberian kuis dan penghargaan tim berdasarkan hasil penilaian kuis. Penelitian dapat diselesaikan dalam 3 siklus selama 6 minggu dengan 6 kali pemberian kuis dan 1 (satu) kali tes akhir. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi peningkatan aktifitas belajar siswa yang positif di kelas dari minggu ke minggu selama siklus penelitian berlangsung. Aktifitas siswa selama proses pembelajaran diamati oleh tim peneliti sebagai data untuk melakukan evaluasi dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif STAD di kelas X mampu meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran Kimia yang ditunjukkan oleh aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik selama pembelajaran berlangsung

Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Perbaikan Gedung Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process Dan Profile Matching

Gedung bertingkat memiliki banyak sub elemen, elemen, sub komponen dan komponen di tiap bagian struktur, arsitektur, dan utilitasnya. Kerna kompleksnya elemen dan sub elemen di dalam bangunan gedung bertingkat, sehingga diperlukan rencana kegiatan dan mekanisme yang terencana untuk menentukan prioritas perbaikan. Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan prioritas perbaikan gedung berdasarkan aspek kerusakan pada sub elemen, elemen, dan komponen. Metode SPK yang digunakan yaitu Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Profile Matching. Metode AHP digunakan untuk menentukan priority vector atau bobot prioritas sub elemen, elemen, dan komponen, sedangkan Profile Matching digunakan untuk menentukan perangkingan gedung yang menjadi prioritas perbaikan berdasarkan pengukuran volume kerusakan, jenis kerusakan, nilai pengurang dan faktor koreksi serta nilai Skala Indeks Kondisi Mckay pada sub elemen, elemen dan komponen gedung

Sistem Informasi Geografis Kriminalitas di Kabupaten Cilacap

Informasi tentang kriminalitas yang terjadi pada suatu daerah sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Tingginya angka kriminalitas di wilayah kabupaten Cilacap mengakibatkan adanya keresahan bagi masyarakat. Hal tersebut juga menjadikan tugas aparat penegak hukum menjadi lebih berat. Adanya informasi tentang tingkat kerawanan kriminalitas suatu daerah dapat membantu pihak kepolisian dalam pengambilan keputusan apakah daerah tersebut perlu tindakan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun aplikasi Sistem Informasi Geografis Kriminalitas di Kabupaten Cilacap. Model waterfall digunakan dalam pengembangan sistem ini. Aplikasi yang dibangun berbasis android mengingat banyaknya pengguna smartphone android. Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk mengetahui tingkat kriminalitas suatu daerah. Masyarakat dapat mengetahui daerah yang rawan terjadi kriminalitas melalui aplikasi ini, sehingga diharapkan bisa lebih waspada. Informasi yang disajikan oleh aplikasi ini juga dapat membantu pihak kepolisian mengetahui tingkat kriminalitas suatu wilayah yang dijadikan dasar untuk mengambil tindakan penanganan yang tepat bagi wilayah tersebut

Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi

UUD Negara RI Tahun 1945 setelah Perubahan ketiga, telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Dalam menjaga tegaknya konstitusi, UUD 1945 membentuk lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan peradilan tata negara adalah untuk menegakkan norma-norma hukum tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karenanya, seringkali peran peradilan tata negara disebut sebagai "the guardian of the constitution". Dalam konstitusi negara modern, ditetapkan pula di dalamnya hak-hak warga Negara, dan oleh karena hak-hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka statusnya menjadi hak-hak konstitusi warga negara yang secara substantif harus ditegakkan pula oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, Peradilan Tata Usaha Negara juga berfungsi sebagai "the guardian of citizens.

LAPORAN KEGIATAN PPL SMA N 3 KLATEN (PERIODE JULI-SEPTEMBER 2014)

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah praktik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana pendidikan selain tugas akhir skripsi di Universitas Negeri Yogyakarta. Visi dari Praktik Pengalaman Lapangan adalah wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Pelaksanaan PPL bertempat di SMA Negeri 3 Klaten. Kegiatan PPL dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan tanggal 17 September 2014 Berdasarkan hasil observasi kondisi lingkungan sekolah dan pembelajaran di kelas, maka dirancang berbagai program yang akan dilaksanakan selama program PPL berlangsung. Adapun program PPL yang dilaksanakan antara lain ; Praktik mengajar di kelas, dan pembuatan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) untuk setiap pertemuan. Sebelum melakukan kegiatan PPL diperlukan persiapan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar yaitu berupa observasi dan penentuan bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Semua program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik walaupun banyak hambatan yang menyertai setiap kegiatan tapi praktikkan dapat mengatasinya dan dijadikan pengalaman untuk menempuh dunia kerja nanti. Adanya kegiatan PPL sangat diperlukan agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dari lapangan. Akhirnya dari seluruh rangkaian kegiatan PPL yang dilaksanakan di SMA N 3 Klaten memiliki kontribusi yang positif terhadap kemajuan pribadi mahasiswa dengan bertambahnya pengalaman dalam mengajar. Selain itu, juga dapat diharapkan PPL ini dapat memberikan timbal balik kepada sekolah yaitu berupa bertambahnya hubungan kerjasama dengan lembaga diluar sekolah yang berguna bagi kemajuan pihak sekolah

ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PERUSAHAAN (Studi Kasus: Filling Station PT. Samator Gas Industri Cabang Gresik)

Dengan semakin pentingnya peranan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, maka motivasi kerja karyawan harus ditingkatkan agar kinerja perusahaan bisa optimal, sementara itu dilain pihak tuntutan akan kepuasan karyawan juga semakin bertambah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh secara parsial maupun simultan antara motivasi kerja (X1) dan kepemimpinan (X2) terhadap kepuasan kerja (X3) serta dampaknya pada kinerja perusahaan (Y). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 responden merupakan keseluruhan jumlah populasi karyawan yang bekerja di PT. Samator Gas Industri cabang Gresik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil analisis menunjukkan motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja; kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja; motivasi kerja dan kepemimpinan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja; motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan; kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan; kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan; motivasi kerja, kepemimpinan dan kepuasan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan; motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui kepuasan kerja; kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan melalui kepuasan kerja

Hukum, Demokrasi, dan Mahkamah Konstitusi

UUD Negara RI Tahun 1945 setelah perubahan ketiga, telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Dalam menjaga  tegaknya konstitusi, UUD 1945 membentuk lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan peradilan tata negara adalah untuk menegakkan norma-norma hukum tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karenanya, seringkali peran peradilan tata negara disebut sebagai "the guardian of the constitution". Dalam konstitusi negara modern, ditetapkan pula di dalamnya hak-hak warga Negara, dan oleh karena hak-hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi maka statusnya menjadi hak-hak konstitusi warga negara yang secara substantif harus ditegakkan pula oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, Peradilan Tata Usaha Negara juga berfungsi sebagai "the guardian of citizens." Keyword : negara hukum, demokrasi  dan mahkamah konstitus

Pemanfaatan Edukasi-net Dalam Pencarian Sumber Belajar Melalui Akses Internet

The service in the form of this training aimed at giving the training to teaching staff (the teacher) of SLTP in the Banyumas Regency about the utilisation of the computer as results of the IPTEKS development of taking the form of the internet to search some references of learning such as Edukasi-net. This training was carried out in the Multimedia Laboratory of – Informatic Technique Study Program – UMP by using the talk method, the demonstration, the interview (discussions), and the direct practice of internet access. As for intensive training time was carried out for 2 day by taking up time 16 hours from 08.00 to 16.00 each day with the number of participants 45 SLTP teachers in the Banyumas Regency. Based on the evaluation that was carried out, was received by results that 90% smooth participants in using edukasi-net to get some references, and 100% have from the number of participants had the e-mail address (the account e-mail). Participants were very enthusiastic in joining the training. From participants who joined the training, totalling 100% stated that the training that was carried out had the good and beneficial impression, so as very necessary to be followed up by the similar training activities with various contents of training material in the future especially the training in the computer field

The Quo Vadis Weaknesses in the Corruption Law Enforcement

The purpose of this study is to determine the Law Enforcement Arrangements for Corruption in Positive Law in Indonesia, and analyze the weaknesses of law enforcement of corruption in Indonesia. The method of approach used in this research is normative legal research. The results of this study are the weaknesses of law enforcement in Indonesia, including the weaknesses of legal substance, namely the existence of the principle of differentiation in the Criminal Procedure Code, many articles are multi-interpreted so that legal certainty is not guaranteed. The weakness of legal structure is the overlapping authority between law enforcement agencies in investigating corruption crimes. The weakness of legal culture is the existence of a legal culture of compromise, peace, patrimonial values and the attitude of the people who consider corruption cases as a breeze and ignorance of the law enforcement procession