PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN RUMAH TANGGA TANPA TANGGAL KADARLUARSA DALAM PERSPEKTI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga telah diatur dalam peraturan pemerintah, yang dimuat dalam peraturan pemerintah dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999, pemerintah menjamin perlindungan konsumen walaupun pada saat ini masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tidak memuat tentang tanggal kadaluarsa didalam pembuatan produk pangan rumah tangga. Perlindungan konsumen juga dimuat dalam hukum Islam mengenai konsep produksi makanan yang halal, serta etika pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan syariat Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum Islam dan mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa menurut hukum Positif. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif yang kumpulan data dilakukan melalui jenis library research yaitu penelitian perpustakaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum Islam dan hukum Positif sangat melindungi konsumen terhadap produksi pangan rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa, hukum Islam sangat melindungi konsumen untuk mempertahankan haknya, yaitu diatur melalui khiyar, agar konsumen dapat memilih produkmakanan tanpa adanya unsur pemaksaan, dan hukum Positif juga memberikan perlindungan terhadap konsumen secara efesien

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI TASAWUF DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

  Pasal 2 ayat [1] dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Pelaku kejahatan korupsi adalah orang yang sedang mengalami kekeringan jiwa, kekeringan ruhani, serta buta mata bathin sehingga tidak mampu menahan hawa nafsunya dari perbuatan terlarang.Peran tasawuf dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk rehabilitas mental dan memberikan pendidikan ruhani kepada generasi muda dan aparatur penegakkan hukum.  Melalui implementasi nilai-nilai tasawuf melalui berbagai praktik  yang ada dalam Sufi, diharapkan memberikan pencegahan terhadap tindak pidana Korupsi

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Nilai Keadilan Lingkungan Hidup

Environmental damage in Indonesia is getting more and more concerning. In fact, it has endangered every creature, including the life of future generations. Through legal means it can be seen how the law should be implemented. Therefore, environmental law enforcement can be interpreted as the use or application of instruments and sanctions in the legal field. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates environmental problems as a basic guideline for law enforcement officials to prosecute perpetrators of environmental crimes subject to criminal penalties according to applicable regulations. Criminal law enforcement in this law introduces the threat of minimum and maximum penalties, expansion of evidence, punishment for violations of quality standards, integrated criminal law enforcement, and regulation of corporate crim

Tax Reform Dan Kendalanya

Attempt of taxation reform in Indonesia can be said to have occurred twice. The first reform tookplace in 1983, and constituted an extraordinary reform inasmuchas it update all Dutch-colonial inheritance taxation system. Ten years later, the second tax reform occurred, and it attempted to perfect the tax laws and regulations which had existed since1983. This was due to the occurrence of perfection in all aspects of taxation laws and regulationsincluding KUP, PPN, PPH, and PPB. However, to execute all results of the aforementioned reform is difficult. Various abstracles to implement a taxation system after the effectiveness of the taxation reforms can be found. Indeed, a strong and good will is required to settle those barriers. Thus, Indonesia can be developed on the basis offunding resulting from taxes

HUBUNGAN PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN PERUBAHAN SIKAP PENDERITA TUBERCULOSIS YANG BEROBAT DI PUSKESMAS KARANGANYAR, KEBUMEN

Penderita Tuberkulosis (TB) paru di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan mulai dari tahun 1997 hingga tahun 2014. Kasus TB paru pada anak di Indonesia mulai ditemukan pada tahun 2013 yaitu pada umur < 1 tahun sebanyak 2‰, 1-4 tahun sebanyak 4‰ , dan 5-14 tahun sebanyak 0,30‰. Indonesia sekarang berada pada ranking kelima negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Pada tahun 2013 Indonesia menduduki peringkat keempat dalam prevalensi  kasus  TB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Pendidikan dan sikap dari penderita TB. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan rancangan one group pretest-posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita TB yang berobat di Puskesma. Sampel sejumlah 30 orang yang diambil dengan cluster random sampling. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Uji paired t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap pada nilai p=0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap perubahan sikap penderita TB yang berobat di wilayah Puskesmas karanganyar

Urgensi Peran Majelis Adat Aceh dalam Pengawasan Hukum Adat Istiadat di Aceh Barat: Studi Implementasi Qanun Nomor 5 tahun 2021 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat

Article 18B number [2] of the 1945 Constitution states that the State recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law. Article 18B, the Constitution provides the basis for the establishment of customary institutions as part of the policy for implementing regional autonomy in Aceh. Included in the Aceh autonomy policy is the establishment of customary institutions, including the Acehnese traditional assembly. the existence of the Aceh Customary Council, has been regulated in Chapter XIII of the Customary Institution Article 98 of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. In the process of monitoring the performance of the Aceh Customary Council, the Aceh Barat Regency has its own role in carrying out their duties and authorities as stipulated in Article 49 of the West Aceh Regency Qanun Number 5 of 2021 concerning the Aceh Customary Council, that the Aceh Regency Customary Council fosters and supervises the implementation of adat. based on Islam in the life of the people of West Aceh

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK DOKTER PADA PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

The problem of malpractice committed by doctors and medical personnel in health care is an&nbsp;act that is very detrimental to the patient in conducting treatment can result in worsening&nbsp;medical conditions, or death of a patient. Errors in carrying out the medical profession will form criminal liability. Therefore, it is necessary to have a special legal certainty in the health sector&nbsp;to provide legal justice for injured patients. the research used is normative juridical research or&nbsp;normative law. The approach taken is, the law approach, case approach and conceptual approach. Based on the results of the discussion, it was found that the process of criminal law&nbsp;enforcement for medical malpractice cases is regulated in Article 360 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code which contains elements of negligence (kulpa) of doctors or medical&nbsp;personnel. To provide a stronger guarantee of legal certainty, law enforcement for medical malpractice and health workers is regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law&nbsp;No. 36 of 2014 concerning Health Workers

Spatial-Problem Based Learning (SPBL) development (preliminary studies for geography learning)

Problem Based Learning (PBL) is one of the scientific learning models that is widely used by teachers to educate students about the subjects they teach. PBL is widely developed and applied in all fields of multidisciplinary science. Therefore, PBL in learning geography needs to be developed to fit the main characteristics of geography, namely the spatial approach. In geography learning, the Spatial Based Learning (SBL) model is often used. SBL is a model that can encourage students to think in space. Therefore, integrating PBL and SBL will create a new learning model that is more in line with the characteristics of geography learning that presents spatial phenomena or problems. The purpose of this research is to develop a PBL model for learning geography. Design research development using Borg and Gall [1] with eight steps, namely: (1) needs analysis, (2) planning, (3) developing initial product forms, (4) initial field testing, (5) major product revisions, ( 6) carrying out field testing, (7) product revisions, and (8) final product revisions. The subjects of the study were geography students, Universitas Negeri Malang, and the validator was a doctor in geography education. Data collected by in-depth interviews and questionnaires. In-depth interviews are used to collect data from expert validators, while questionnaires are used to collect data from students. Data from expert validation is used to improve the learning model developed. Data from students is used to determine the feasibility of the resulting model. Data analysis was performed descriptively and statistically. The results of the development mentioned Spatial Problem Based Learning (SPBL). It has five steps, namely: (1) spatial problem orientation, (2) formulating spatial problems, (3) collecting and organizing spatial data, (4) analyzing spatial data and discussion, and (5) communication. The results of validation by experts showed a score of more than 65%. Field test results show that the average score of the five development steps is 93.2. Based on trials that the SPBL syntax is feasibl

Business Process Analysis Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Biaya Dalam Mencapai Strategi Cost Leadership Pada Badan Usaha X Di Gresik

Bermula dari fenomena yang terjadi sejak tahun 1993 hingga saat ini, di mana ekspor kerupuk yang dilakukan oleh badan usaha·badan usaha di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut, mendorong badan usaha "X" sebagai salah satu pengekspor kerupuk udang dan sayur terkemuka di Indonesia, untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan atas strategi cost leadership yang dicanangkan dengan dimensi waktu yang panjang, badan usaha berusaha melakukan efisiensi sebagai salah satu keunggulan bersaing untuk menjadi market leader di bidangnya. Efisiensi tersebut diterapkan pada aktivitas·aktivitas operasional maupun non operasional badan usaha. Fokus bahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada kegiatan operasi badan usaha, yang meliputi kegiatan pengembangan desain, penjadwalan produksi, pengadaanlpembelian bahan, penyimpanan, produksi, pengendalian kualitas, serta pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan. Sedangkan kegiatan yang bersifat administratif tidak dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan fungsional yang dipergunakan badan usaha "X' saat ini dalam menjalankan aktivitas·aktivitas manajerial, yang mengacu pada struktur organisasi dengan pemecahan wewenang dan tanggung jawab masing·masing fungsi secara jelas, menyebabkan pemecahan masalah hanya ~rfokus pada salah satu fungsi, sehingga solusi yang diberikan belum mencapai taraf yang optimal, serta diiringi dengan cukup besarnya aktivitas· aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, mengakibatkan inefisiensi bagi badan usaha, dan hal ini tentunya memerlukan penanganan yang serius. The Ernst & Young memperkenalkan suatu filosofi yang disebut dengan total cost management, yang berguna untuk meningkatkan kinerja badan usaha dan terdiri atas 3 unsur utama : business process analysis, activity·based costing, dan continuous improvement. Business process analysis merupakan cornerstone dalam melakukan total cost management. Langkah-langkah yang dilakukan dalam ana/isis proses bisnis adalah menentukan model proses bisnis, pengembangan defmisi aktivitas, melakukan analisis nilai proses, dan langkah terakhir mencari akar penyebab masalah dan mengembangkan rencana-rencana perbaikan. Pada intinya business procress analysis merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat efisiensi biaya badan usaha secara akurat, dengan disertai identifikasi atas penyebab masalah yang terjadi, dan diberikannya rencana perbaikan sebagai solusi atas kesemuaanya itu. Satu hal yang perlu untuk disadari, bahwa biaya terjadi akibat aktivitas·aktivitas yang dikonsumsi badan usaha, dan business process analysis menganalisis nilai tiap-tiap aktivitas dari sudut pandang konsume~ baik internal maupun ekstemal. Beranjak dari pengelolaan aktivitas yang mempertimbangkan kepuasan konsumen sebagai tujuan akhir, maka aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi konsumen internal dan ekstemal akan dihapus, dengan mencari a.kar penyebab timbulnya aktivitas tersebut, sedang untuk aktivitas yang hanya memberikan nilai tambah bagi badan usaha (internal), akan berusaha untuk ditingkatkan efisiensinya. Proses pencarian solusi atas a.kar penyebab non value-added activities mempergunakan. pendekatan proses, yang menganut pola pandang lintas departem~ sehingga pemecahan masalah dilakukan dengan melibatkan departemen/fungsi terkait untuk bersa.ma-sama mengatasi kendala yang terjadi. Solusi dapat berupa mengubah input, output, aktivitas, dan teknologi yang dipergunakan. Pada akhimya dengan BP A, badan usaha "X" akan dapat memperbaiki kinetja, berupa peningkatan efisiensi biaya sebagai salah satu keunggulan bersaing yang dimi1iki untuk menjadi market leader di bidangnya, dengan mempergunakan pendekatan proses sebagai pola pandang modem maka business process analysis mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah