Menekan Angka Kesenjangan Sosial di Indonesia melalui Sustainable Development Goals Perspektif Ekonomi Islam

This paper aims to describe solutions to reduce social inequality in Indonesia. The use of Islamic economic principles is offered by the author because it has the appropriate value of justice and equity to solve problems arising from sustainable development. Even though it is oriented towards fulfilling the future, it turns out that the concept of sustainable development has not been able to become the solution expected by the community, especially those in remote and border areas. The research method used in this paper is library research. Sources of data use secondary data in the form of journals, books, newspapers, mass media, and online media. The results of this study provide recommendations to the public and government to make use of natural resources based on the basic principles of Islamic economics, namely ownership of Allah alone, freedom to utilize resources, and balance

POLIGAMI DI DUNIA ISLAM

This paper compares the legal verses of polygamy in Saudi Arabia, Pakistan, and Indonesia. Apart from the controversy considered as detrimental and degrading to women, term of polygamy is not as easy as Westerners think in the license process. This study compares legal verses, licensing procedures, fines, either imprisonment or punishment, to husbands who violate the applicable regulations. Therefore, this research serves as evidence talthough polygamy is permitted, the procedures and requirements regulated by Saudi Arabia, Pakistan, and Indonesia contain elements of protection and respect for women. The method is qualitative with the library type. This research is classified as a co-comparative approach, which is a study that compares one legal case between several countries. The results are: 1) in Saudi Arabia, polygamy is still based on the classical Islamic fiqh school of Imam Hambali. Therefore, polygamy is not so much a concern in parliament that there is no legal reform there. As a result, polygamy is very free and tends to harm women. 2) in Pakistan, polygamy is also based on Islamic teachings, it's just that there is a legal reform that states that there must be written permission from the Arbitration Council if a husband wants to do polygamy. 3) in Indonesia, polygamy is very complicated, because basically the Marriage Law No. 16 of 2019 concerning Marriage contains the principle of monogamy. In addition, polygamy can be carried out by the husband if  he has received permission from the wife and the board of judges in court

Manajemen Pelayanan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah

Peneliti bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diambil menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dan temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep manajemen pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah. Yang berfokus pada, 1) Planning (perencanaan), 2) Organizing (pengorganisasian), 3) Actuating (pelaksanaan), 4) controlling (pengawasan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pelayanan berfokus pada visi misi yang telah direncanakan yaitu “terwujudnya perpustakaan dan arsip daerah yang bermutu (bersih, mandiri, umum, tertib dan utuh)”. Pelaksanaan manajemen di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Lombok Tengah, mengadakan pembinaan dan monev keseluruh perpustakaan desa, perpustakaan rumah ibadah dan forum literasi yang telah dibentuk oleh komunitas baca masyarakat di kabupaten Lombok Tengah

Pengaruh pendapatan domestik Regional Bruto terhadap penerimaan Zakāt di Jawa Barat melalui jumlah Muzakki sebagai Variabel Mediasi

Jumlah PDRB Jawa Barat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal inimerupakan gambaran bahwa sektor-sektor ekonomi mengalami peningkatan produksi. Selanjutnya hal ini dapat berdampak pada pendapatan masyarakat Jawa Barat yang meningkat. Ketika terjadi peningkatan pendapatan masyarakat maka seseorang dapat dikenai kewajiban berzakāt jika harta yang dimiliki merupakan kategori harta yang wajib dizakāti dan telah memenuhi persyaratan tertentu. Pada laporan keuangan BAZNAS Jawa Barat dan data yang dipublikasikan oleh BPS Peningkatan PDRB tidak diikuti oleh Jumlah Penerimaan Zakat BAZNAS Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh Jumlah Muzakki terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020 (2) pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap jumlah muzakki BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020 (3) pengaruh Jumlah Muzakki terhadap pendapatan zakāt BAZNAS Jawa Barat periode 2015-2020 (4) pengaruh PDRB Jawa Barat terhadap Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat melalui Jumlah Muzakki sebagai Variabel Mediasi periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian dengan menggunakan analisis asumsi klasik, analisis asosiatif dan analisis jalur (path analysis). Analisis pada penelitian ini didukung dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 26. Data yang digunakan adalah data sekunder dari websie BPS Jawa Barat dan BAZNAS Jawa Barat. Hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS menunjukan nilai Fhitung sebesar 27,692 Dengan taraf signifikansi sebesar 0,012 Hal ini memenuhi persyaratan thitung > ttabel Sehingga hasil penelitian ini adalah thitung > ttabel (27,692 > 9,55) dengan nilai taraf signifikansi 0,012 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal Ini berarti bahwa PDRB Jawa Barat berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Zakāt BAZNAS Jawa Barat melalui Jumlah Muzakki BAZNAS Jawa Barat. Nilai r2 (R Square) menunjukan koefisien determinasi, nilai r2 pada hasil perhitungan diatas menunjukan nilai 0,826 atau sama dengan 82% Hal Ini berarti PDRB Jawa Barat dan Jumlah Muzakki secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh terhadap Pendapatan Zakāt sebesar 82% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 18%. Kata Kunci : Zakāt, PDRB, Muzakki, Penerimaan Zaka

PRO-KONTRA PEMULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS

This paper aims to analyze the policies of the government that decides do not repatriate former Indonesian citizens of sympathizers ISIS in Iraq and Syria. The theory that used to analyze the case is the theory of maqashid al-shari'ah Jasser Auda. Theories of maqashid al-shari'ah Jasser Auda considered very relevantly in this case because of the ideas that were brought to consider universal human rights enforcement. This is different from the previous theory of maqashid al-shari'ah which only had individual function protection and preservation. Theory of maqashid al-shari'ah Jasser Auda is a reconstruction of the concept of previous scholars with the aim of revitalizing the values of maqoshid value with contemporary problems, especially in terms of enforcement of the human rights (hifdzu al-nafs). In addition, the writer considers that the idea of human rights has a correlation with article 28J paragraphs 1 and 2 of the 1945 Constitution which forms the basis of limitations on the fulfillment of individual rights. Next, not all ISIS sympathizers are the perpetrators of terrorism, therefore the writer offers a de-radicalization effort for children and sympathizers' wives before returning to community life. As victims, they have the right education on the good ideology (hifdzu al-aql) and still carry out the function of heredity (hifdzu al-nasl)

Tinjauan hukum Islam terhadap prosesi tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya

Skripsi ini adalah studi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Medot Bulah di kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya antara lain yaitu, “Bagaimana prosesi Tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri Surabaya?, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya?” Metode penelitian dalam skripsi ini peneliti kaji menggunakan kajian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan berbagai informasi dari hasil wawancara dengan para informan yang berada di kelurahan Bangkingan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya, yang berkaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan bahan referensi dan sumber data. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam adat pernikahan pada masyarakat kelurahan Bangkingan terdapat adat yang mana apabila ada seorang adik yang ingin menikah tetapi kakaknya belum menikah, maka adik tersebut harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Namun apabila sang adik ingin tetap menikah melangkahi kakaknya, maka sang adik tersebut harus melakukan persyaratan yaitu dengan melakukan ritual upacara Medot Bulah sebagai ganti pelangkah. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Bangkingan sebagai simbol identitas desanya, juga sebagai suatu bentuk penghormatan kepada sang kakak yang akan dilangkahi serta sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Meskipun masalah tradisi ini masih tetap dilestarikan di kelurahan Bangkingan, diperlukan suatu tinjauan menurut Hukum Islam agar ada penyesuaian dan tidak terjadi pertentangan antara tradisi tersebut dengan Hukum Islam. Beberapa masalah tersebut di antaranya adalah mengenai penghalang nikah yaitu ritual Medot Bulah dari sang kakak kepada adik yang akan menikah. Di dalam Hukum Islam, menghalangi adiknya untuk menikah itu tidak dibenarkan, dan hal tersebut dapat diharamkan sebab dapat menyusahkan adiknya dan menimbulkan kemudharatan. Sebab Allah SWT tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan pernikahan akan tetapi malah menganjurkan disegerakan pernikahannya apabila sudah siap fisik dan batinnya. Sehingga pada dasarnya tradisi Medot Bulah ini hanyalah sebuah adat istiadat (urf) yang boleh saja diberlakukan, namun tidak menjadi keharusan, sehingga itu semua tidak bisa mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Atas dasar itulah, peneliti ingin menyampaikan saran: hendaklah bagi orang yang akan menikah, konsultasikan terlebih dahulu kepada ahli Hukum Keluarga atau Ustadz yang mengerti mengenai hal yang harus dilakukan dan hal yang harus ditinggalkan ketika akan menikah. Guna untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai pernikahan agar masyarakat tidak hanya mengacu kepada sesuatu hal yang sudah ada seperti halnya adat istiadat, akan tetaapi agar masyarakat berpikir lebih luas dan modern, dan melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, baik itu sudut pandang adat, sudut pandang hukum positif maupun sudut pandang agama

TAFSIR AL-QUR’AN DENGAN AL-QUR’AN Studi Analisis-Kritis dalam Lintas Sejarah

Al-Qur’an sebagai kitab suci yang berisi teks-teks sakral, yang merupakan sumber hukum Islam. Dengan kandungan yang universal, telah banyak orang membicarakannya dan menulis, tetapi tetap saja belum dipahami dengan baik. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, persoalan muncul dalam kehidupan sosial yang penuh tantangan dan dinamika persoalan hukum terus berlangsung dan berubah seiring perkembangan dalam permasalahan-permasalahan hukum. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa al-Qur’an sebagai great book dalam perspektif budaya yang dapat didekati dengan pendekatan antropologis.Kitabullah al-Qur’an dianggap sebagai petunjuk, tentunya al-Qur’an harus dipahami, dihayati, dan diamalkan. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang bisa dengan mudah memahami al-Qur'an, bahkan para sahabat Nabi Muhammad Saw sekalipun yang secara umum menyaksikan turunya wahyu, mengetahui konteksnya, serta memahami secara ilmiah struktur bahasa dan makna kosa katanya.Dalam artikel ini membahas seputar tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, walaupun masih banyak catatan yang perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu cepat perkembangannya sejalan dengan fenomena dan problematika sosial keagamaan terhadap tafsir tek-teks kitab suci al-Qur’an. Kata Kunci : TafsirAl-Qur’an dengan Al-Qur’an dan Analisi

FORMAT AKAD KONTRAKTUAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Hukum muamalat merupakan bagian dari bangunan hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah yang hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan-aturan Allah Swt yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.Format perjanjian dalam Islam dapat berlaku positif pada Lembaga Keungan Syariah (LKS) Bank maupun Non-Bank pada dasarnya tidak bertentangan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, dan dalam aplikasi akad-akad kontraktual dalam perjanjian syariah yang absah dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Muamalat, Penjanjian, dan Keuangan Syaria