Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk hukum bank dan kepemilikan bank di Indonesia dan apa saja yang merupakan fungsi utama bank sebagai lemabaga keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Bentuk hukum bank dapat dilihat dari jenis bank itu sendiri. Dimana berdasarkan Undang-undang Perbankan yang berlaku mengatakan bahwa bentuk hukum dari pada bank umum yaitu dapat berupa Perusahaan perseroan, Perusahaan daerah, Koperasi dan bisa berupa perseroan terbatas. Dengan melihat bentuk-bentuk hukum ini maka menentukan bagaimana tugas bank serta tujuannya. Menyangkut juga tentang kepemilikan bank hal ini dapat dilihat dari jenis bank itu sendiri. Yang dapat memiliki bank umum di Indonesia menurut Perundang-undangan yang berlaku maka adalah: Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia serta yang dapat menjadi pemilik bank perkreditan rakyat adalah sama dengan bank umum yaitu, Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau badan hukum dari hasil kerja sama antara keduanya. 2. Bank merupakan salah satu badan USAha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, apakah simpanan giro, deposito ataupun simpanan tabungan semuannya bermanfaat bagi bank itu sendiri, dan lebih dari itu bank akan kembali menyalurkannya kepada masyarakat bagi yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak menuju pada masyarakat adil dan makmur

Nasjonalsosialistisk universitetspolitikk i Poznan og Oslo

The article analyzes the different occupation policy of Germany in the university sector in Norway and Poland, focusing on the cases of Oslo and Poznan. The difference in occupational regime was decisive for the outcome. The different ranking of the Norwegian and Polish population in the nazi racial system led to an extremely brutal and destructive strike against Polish academics and institutions. The Polish university in Poznan was dissolved, the staff killed, deported or removed in other ways, and in 1941 the University reopened as a German, SS-dominated Reichs-University. Polish underground managed to continue some kind of academic activity and training, thus providing young people with learning and sources of self-esteem. In Oslo, the occupants attempted to draw the Norwegian academic elite into active collaboration, and bring about a slow turn of the liberal democratic institution into a national socialist defined university after the pattern of the earlier transformations taking place in Germany after 1933 and Austria 1938. The attempt failed, because the majority of staff and students put up resistance and refused to adhere. The policy changed after this failure, and in 1943 nearly 20% of the teachers were arrested along with 1200 students. Half of these students were deported to Germany for the rest of the war, in an attempt to re-educate them to embrace SS-ideology. This attempt failed as well - and not one of them volunteered to serve the German armed forces. Both the Polish and the Norwegian cases show the limitations of totalitarian use of power when confronted with the inner resistance based on liberal, democratic and patriotic values

Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah Menurut Hukum Positif

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Pembatalan Perkawinan karena hubungan darah menurut Hukum Positif Di Indonesia dan bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir setelah pembatalan perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan di Indonesia masih beragam walaupun Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seringkali disebut unifikasi hukum perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan putusnya perkawinan disebabkan persyaratan perkawinan yang diatur dalam undang-undang dan larangan perkawinan tidak dipenuhi. 2. Status hukum anak yang lahir dalam perkawinan yang telah batal pada dasarnya merupakan anak yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 28. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 B ayat 1 dan 2 dan pasal 28 D ayat 1

Genetic Engineering of Anthurium for Bacterial Disease Resistance

To aid transformation of anthurium, tissue culture and regeneration was achieved through either somatic embryogenesis or shoot regeneration using in vitro grown etiolated internodes, laminae, and root segments. Two gene transfer methods were used to transform anthurium tissues. Using bombardment of DNA-coated microprojectiles into anthurium calli and etiolated internodes, transient expression of S-glucuronidase (GUS) and neomycin phosphotransferase II (NPTII) was observed in these tissues. No transformed plants were recovered using this method. Antibacterial genes, including an insect attacin gene (Att), phage P22 gene P13, phage T4 lysozyme gene e, and a gene encoding an analog of insect cecropin B (Shiva-1) were driven by either double CaMV35S or potato wound inducible promoter, in the plant expression vector pBI121. Agrobacterium tumefaciens LBA4404 carrying either pCa2Att, pCa2P13, pCa2T4, pWlAtt or pWlShiva was used for cocultivation with internode or lamina explants of UH965 and UH1060. Following culture on selection media containing kanamycin and carbenicillin or cefotaxime, shoots regenerated from various calli pieces. Kanamycin-resistant plantlets were recovered from UH965 and UH1060 etiolated internode explants cocultivated with Agrobacterium with or without tobacco cell line 'Su' as nurse culture. GUS activity as determined by histochemical staining was absent in the kanamycin-resistant plants evaluated. Western blot analysis of total proteins from lamina calli formed de novo from kanamycin-resistant UH965 plants showed the presence of attacin protein. Polymerase chain reaction was used to amplify DNA fragments from the introduced genes. In six UH965 plants, A tt and nptll genes were amplified in the expected sizes of 546 and 1054 bp, respectively. In UH1060 plants, P13 and nptll genes were amplified. A GUS gene fragment was amplified in one of the UH965 plants. No amplification of the above-mentioned genes was observed in DNA samples of untransformed control plants. Southern hybridizations using amplified sequences from Att, P I3 and NPTH all showed positive hybridization. Kanamycin-resistant UH965 plants with Ca2Att, Ca2P13 or Ca2T4 were challenged with the blight pathogen Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae strain D150 in the petiole end. The result of two challenge experiments indicated that most transgenic UH965 plants were partially resistant and a few were resistant to the blight bacteria

Contracts as Literature: A Hermeneutic Approach to the Implied Duty of Good Faith and Fair Dealing in Commercial Loan Agreements

The claim of breach of the implied duty of good faith and fair dealing has become a common basis for a borrower\u27s complaint against its lender after the lender has performed an act allegedly permitted under a loan document, such as accelerating payment of the borrower\u27s indebtedness or terminating a borrower\u27s line of credit. This article examines cases and commentary that have addressed the concept of the implied duty of good faith in this context. Preliminarily, this article concludes that in the context of commercial loan documents, the implied duty of good faith is inapplicable

Using RECOCASE to Compare Use Cases from Multiple Viewpoints

Incomplete and inconsistent requirements are a major cause of the failure of computer- based projects. The capture of requirements from multiple viewpoints has been offered as a way of developing a more complete, consistent and representative set of requirements. Our viewpoint development approach, known as RECOCASE, includes a Computer Aided Software Engineering (CASE) tool to assist the capture and RECOncilation of viewpoints of functional requirements. This project seeks to offer three significant solutions to the problems of requirements elicitation, validation and reconciliation: requirements will be captured from multiple viewpoints, directly from stakeholders in natural language and then compared and reconciled through visualisation of the requirements

STRATEGI PDI-PERJUANGAN DALAM PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

ABSTRAK               Penelitian ini mempelajari strategi kampanye untuk kandidat perempuan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama pemilihan legislatif pada 17 April 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. Partai Demokrasi Indonesia telah memenangkan 4 kursi di Parlemen lokal, yang sama-sama membagi antara 2 kandidat laki-laki dan 2 perempuan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kandidat perempuan melakukan strategi kampanye mereka. Ini diuntungkan dari metode wawancara kualitatif, terutama yang ditujukan untuk menggambarkan strategi kampanye kandidat perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai strategi kampanye bervariasi sesuai dengan tahapan tahapan pemilihan yang berbeda. Setidaknya ada dua hal yang dimiliki oleh kebanyakan kandidat. Pertama-tama, para kandidat menggunakan materi kampanye yang hampir serupa seperti kalender, stiker, selebaran, dan poster. Kedua, konten materi kampanye termasuk konsolidasi, framing masalah, dan pembangunan citra. Kata kunci: strategi; partai politik; kandidat perempuan; pemilihan legislatif.    PDI-PERJUANGAN STRATEGY IN THE WINNING OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN WEST HALMAHERA DISTRICT  ABSTRACT This research studied campaign strategies for women canditates conducted by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) during the legislative election in 17 April 2019 in West Halmahera District. Partai Demokrasi Indonesia had won 4 seats in the local Parliament, which equally split between 2 men and 2 women candidates. The research focused on how women canditates conducted their campaign strategies. It is benefitted from qualitative interview methods, especially designated to portray campaign strategies of women canditates. The research found that various campaign strategies varied in line with the different stages of electoral phases. There are at least two things that most candidates have in common. First of all, candidates used almost similar campaign materials such as calendars, stickers, flyers, and posters. Secondly, the content of campaign material including consolidation, issues framing, and image building.  Keywords: strategy; political party; women candidates; legislative election

Best på ledelse? En dokumentstudie av Forsvarets ledelseskultur

Master i samfunnsvitenskap med fordypning i samfunnsikkerhet og terrorismestudier - 202