WOMEN’S POLITICAL RIGHTS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Di sebagian besar Negara Islam, masyarakatnya selalu di­dominasi kaum laki-lakinya. Hal ini disebabkan sistem patrilinial yang dianut masyarakatnya. Di dalam kehidupan masyarakat seperti ini, hak-hak perempuan, termasuk hak untuk ber­partisipasi dalam politik sangat sedikit sekali memberikan hak ini kepada perempuan sebagai pemilik sejatinya. Padahal kalau perempuan diberikan hak berpolitik ini mereka akan mampu ikut menentukan kehidupan masyarakat bahkan ke­hidup­an berbangsa dan bernegara. Tulisan ini mendiskusikan hak politik perempuan dalam pandang­an Hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Sebagai­mana patnernya kaum laki-laki, perempuan pun memiliki hak untuk memainkan peran public, termasuk dalam ranah politik

MANFAAT TA‘LIM AL-QUR’AN SEBAGAI MAHAR (KAJIAN FIQH MUQARAN)

Mahar dalam Islam ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda kecintaan dan ketulusan hati menikahinya, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, bukan sebagai ganti harga atas dirinya. Karena, sebelum Islam datang mahar menjadi milik wali atau pengampunya, maka Islam menetapkan mahar sebagai hak milik si perempuan. Karenanya, dalam menentukan jenisnya meskipun didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, suara pihak perempuan yang menghendaki jenisnya harus diperhatikan, sehingga mahar yang diberikan benar-benar bermanfaat.Berdasarkan adanya dua aliran pendapat tentang boleh dan tidaknya mahar dàlam bentuk ta’lim al-Qur’an, pendapat aliran pertama yang menyatakan boleh dan sah mahar dalam bentuk ta’lim aI-Qur’an lebih sejalan dengan konteks kehidupan dunia modem yang cenderung materialistis. Dengan mahar dalam bentuk ta’lim aI-Qur’an akan dapat memberi siraman dan kesejukan hati di tengah kegersangan hati umat manusia modern. Terlebih jika perempuan yang akan dinikahi adalah mu’allaf yang sudah terpenuhi kebutuhan materinya. Pemberian mahar dalam bentuk ta’lim al-Qur’an akan sangat berguna baginya dibandingkan mahar dalam bentuk materi

MANFAAT TA‘LIM AL-QUR’AN SEBAGAI MAHAR (KAJIAN FIQH MUQARAN)

Mahar dalam Islam ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda kecintaan dan ketulusan hati menikahinya, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, bukan sebagai ganti harga atas dirinya. Karena, sebelum Islam datang mahar menjadi milik wali atau pengampunya, maka Islam menetapkan mahar sebagai hak milik si perempuan. Karenanya, dalam menentukan jenisnya meskipun didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, suara pihak perempuan yang menghendaki jenisnya harus diperhatikan, sehingga mahar yang diberikan benar-benar bermanfaat.Berdasarkan adanya dua aliran pendapat tentang boleh dan tidaknya mahar dàlam bentuk ta’lim al-Qur’an, pendapat aliran pertama yang menyatakan boleh dan sah mahar dalam bentuk ta’lim aI-Qur’an lebih sejalan dengan konteks kehidupan dunia modem yang cenderung materialistis. Dengan mahar dalam bentuk ta’lim aI-Qur’an akan dapat memberi siraman dan kesejukan hati di tengah kegersangan hati umat manusia modern. Terlebih jika perempuan yang akan dinikahi adalah mu’allaf yang sudah terpenuhi kebutuhan materinya. Pemberian mahar dalam bentuk ta’lim al-Qur’an akan sangat berguna baginya dibandingkan mahar dalam bentuk materi

WOMEN’S POLITICAL RIGHTS IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Di sebagian besar Negara Islam, masyarakatnya selalu di­dominasi kaum laki-lakinya. Hal ini disebabkan sistem patrilinial yang dianut masyarakatnya. Di dalam kehidupan masyarakat seperti ini, hak-hak perempuan, termasuk hak untuk ber­partisipasi dalam politik sangat sedikit sekali memberikan hak ini kepada perempuan sebagai pemilik sejatinya. Padahal kalau perempuan diberikan hak berpolitik ini mereka akan mampu ikut menentukan kehidupan masyarakat bahkan ke­hidup­an berbangsa dan bernegara. Tulisan ini mendiskusikan hak politik perempuan dalam pandang­an Hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Sebagai­mana patnernya kaum laki-laki, perempuan pun memiliki hak untuk memainkan peran public, termasuk dalam ranah politik

PENGUATAN KAPASITAS SDM TA’MIR MASJID ATTAUBAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 SEMARANG DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA

Narapidana sebagai manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya selaludihinggapi perasaan suntuk dan gundah-gelisah. Namun Narapidana yangmenjadi Ta’mir Masjid At-Taubah di Lapas Klas 1 kedungpane dituntutmenjadi imam Shalat, pengajar Fasholatan, BTA, dan Madrasah Diniyyah.Kondisi di atas membutuhkan program pendampingan dengan menggunakanmodel Participatory Action Research (PAR) yang selalu memperhatikan siklusrencana-aksi–refleksi (plan-action-reflection cycle). Dalam implementasinya,pengabdi menggunakan strategi pembelajar orang dewasa yang menyenangkan,seperti pembuatan Buku Mimpi dan kegiatan out bound.Hasil pendampingan telah dapat menumbuhkan ”semangat hidup baru”untuk membuka ”lembaran baru” dari Mitra Dampingan, sehingga mempunyaimimpi luhur ”ingin menjadi murabbi yang sukses”. Mitra Dampingan juga menjadi lebih tahu dan dapat mempraktikkan bacaanbacaan gharibil qur’an dengan lebih fasih (benar dan tepat)

PENGUATAN KAPASITAS SDM TA’MIR MASJID ATTAUBAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 SEMARANG DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA

Narapidana sebagai manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya selaludihinggapi perasaan suntuk dan gundah-gelisah. Namun Narapidana yangmenjadi Ta’mir Masjid At-Taubah di Lapas Klas 1 kedungpane dituntutmenjadi imam Shalat, pengajar Fasholatan, BTA, dan Madrasah Diniyyah.Kondisi di atas membutuhkan program pendampingan dengan menggunakanmodel Participatory Action Research (PAR) yang selalu memperhatikan siklusrencana-aksi–refleksi (plan-action-reflection cycle). Dalam implementasinya,pengabdi menggunakan strategi pembelajar orang dewasa yang menyenangkan,seperti pembuatan Buku Mimpi dan kegiatan out bound.Hasil pendampingan telah dapat menumbuhkan ”semangat hidup baru”untuk membuka ”lembaran baru” dari Mitra Dampingan, sehingga mempunyaimimpi luhur ”ingin menjadi murabbi yang sukses”. Mitra Dampingan juga menjadi lebih tahu dan dapat mempraktikkan bacaanbacaan gharibil qur’an dengan lebih fasih (benar dan tepat)

Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Pada Era Otonomi Daerah (Studi Atas Otonomi Hukum Di Provinsi Aceh)

Lahirnya Orde Reformasi telah melahirkan berbagai Perubahan politik hukum. Politik hukum, di antaranya adalah pemberian privilage bagi daerah-daerah tertentu dengan sebutan sebagai Daerah Istimewa, yang di antaranya diberikan kepada Aceh. Melalui keistimewaan ini, Aceh dapat menerapkan hukum pidana (hukum jinâyah). Hal tersebut menunjukkan terjadinya Perubahan politik hukum, dari paradigma unifikasi hukum menjadi pluralisme hukum. Provinsi Aceh diberikan kewenangan menerapkan hukum pidana Islam (jinâyah), yang peradilannya dijalankan oleh Mahkamah Syariah. Perubahan ini melahirkan teori pelimpahan wewenang otonomi hukum, yakni adanya pelimpahan wewenang pelaksanaan syariat Islam, kewenangan Mahkamah Syariah menangani perkara pidana, dan kewenangan membuat hukum materiil dan hukum formal yang pengaturannya diserahkan kepada Qanun serta kewenangan Qanun tentang jinâyah untuk mengatur jenis dan besarnya hukuman tanpa terikat batasan yang berlaku bagi Qanun selain jinâyah. Copyright (c) 2016 by KARSA. All right reserved DOI: 10.19105/karsa.v24i1.100

Pengaruh Upah Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java Ungaran Semarang

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Coca- Cola Bottling Indonesia Central Java Ungaran Semarang. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan rancangan penelitian menggunakan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini terdiri 82 karyawan di bagian produksi. Instrumen penelitian diperoleh dari kuesioner mengenai upah, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Alat analisis menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil uji normalitas data menunjukkan data penelitian ini adalah berdistribusi normal yang ditunjukan dengan tingkat signifikan di atas 5%. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil uji regresi diperoleh persamaan Y= 18,211 +0,193X1 + 0,282X2. Hasil uji Fhitung = 22,879 sedang Ftabel sebesar 3,07. Hasil uji t variabel upah sebesar 2,088 dan variabel lingkungan kerja sebesar 2,911 sedang ttabel = 1,96. Nilai determinasi R2 = 0,367 atau 36,7%. Hal ini menunjukkan 36.7% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh upah dan lingkungan kerja. Sedangkan sisanya sebesar 63,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Variabel lingkungan kerja merupakan variabel yang paling mempengaruhi kinerja karyawan

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP LINGKUNGAN KERJA DAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN KINERJA KARYAWAN

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi terhadap lingkungan kerja dan dukungan sosial dengan kinerja. Terdapat dua variabel bebas yaitu persepsi terhadap lingkungan kerja (X1), dukungan sosial (X2) dan satu variabel terikat kinerja (Y). Penelitian ini merupakan tipe penelitian korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah subjek dalam penelitian ini berjumlah 75 kru kapal/karyawan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala persepsi terhadap lingkungan kerja yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Ahyani, blue print skala dukungan sosial yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Sarafino, dan blue print skala kinerja yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Sedamayanti. Berdasarkan hasil kategorisasi norma stanfive, kru kapal/karyawan memiliki tingkat persepsi terhadap lingkungan kerja sedang dengan persentase 37,35 %, tingkat dukungan sosial sedang dengan persentase 38,66 % dan tingkat kinerja sangat tinggi dengan persentase 85,34 %. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan PASW Statistics 20. Nilai signifikansi pada variabel persepsi terhadap lingkungan kerja diperoleh sebesar 0,681 (p < 0,05) yang menjelaskan bahwa terdapat tidak terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan kinerja. Sementara itu nilai signifikansi pada variabel dukungan sosial diperoleh sebesar 0,033 (p < 0,05) yang menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan kinerja.         Kata kunci : Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja, Dukungan Sosial, Kinerja, Kru Kapal/Karyawan   ABSTRACT This research aims to understand whether there is a relationship between perception of work environment and social support with employee work performance. There are two independent variables, perception of work environment (X1) and social support (X2). There is one dependent variable, which is performance (Y). This research is a correlational type with quantitative approach. The number of sample for this research is 75 employee. The data collecting technique for this research were perception of work environment scale. Based on statistical calculation in categorization, crew/employee have moderate level of perception of work environment by 37.35%, moderate level of social support by 38.66% and very high level of performace by 85.34%. The data analysis technique for this research were multiple regression analysis assisted by PASW Statistics 20. The significancy value from perception of work environment is 0.681 (p < 0.05) which explained that the submitted H01 hypothesis is accepted so there is no significant relationship between perception of work environment and employee’s work performance. The significancy value in social support variable is 0.033 (p < 0.05) which explained that the submitted Hα2 hypothesis is accepted ; so there is a significant relationship between social support and employee work performance               Keywords: Perception at Work environment, Social Support, Employee, Work Performance, Crew&nbsp

Merdeka Belajar dalam Perspektif Filsafat Progresivisme

Merdeka Belajar adalah konsep yang mengedepankan kebebasan individu untuk menentukan arah dan jalan belajarnya sendiri dengan dukungan yang memadai dari lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif progresivisme, Merdeka Belajar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang adaptif dan responsif. Konsep ini memungkinkan individu untuk belajar secara mandiri, memilih metode dan teknologi yang sesuai, serta menentukan jadwal dan tempat belajar yang nyaman. Tujuan dari penelitianini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep merdeka belajar dalam perspektif progresivisme. Penelitian ini menggunakan metode Library Research sebagai sumber informasi berupa informasi sekunder melalui tahapan identifikasi, evaluasi dengan sumber rujukan  5 artikel jurnal nasional dan sumber buku sebagai pendukung argumen  peneliti. Dari hasil studi literatur ditemukan bahwa Konsep merdeka belajar memiliki kesamaan dengan konsep Pendidikan filsafat progresivisme yang dipelopori oleh John Dewey dimana Lembaga Pendidikan diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan potensi dan karakter dari peserta didik karena pada dasarnya setiap peserta didik mempunyai kecenderungan dan potensinya masing-masing