31 research outputs found

    Strategi Komunikasi Pemasaran pada Rumah Batik Anto Jamil dalam Menghadapi Persaingan

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran Rumah Batik Anto Djamil dalam menghadapi persaingan penjualan batik di Kabupaten Banyumas, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Teknik pemilihan informan ditentukan dengan purposive sampling dan accidental sampling. Wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data kemudian dianalisis dengan analisis interaktif. Pengembangan validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemasaran batik yang dilakukan Rumah Batik Anto Djamil dalam menghadapi persaingan penjualan batik di Kabupaten Banyumas menggunakan strategi word of mouth dengan menyediakan special customers dan memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen. Strategi inovasi produk dilakukan dengan menciptakan produk unik dan meningkatkan citra merek yang positif. Beberapa faktor pendukung Rumah Batik Anto Djamil dalam melakukan strategi komunikasi pemasaran batik yaitu inovasi dalam kegiatan pemasaran produk batik dan antusiasme masyarakat terhadap penggunaan batik. Sementara faktor penghambat kegiatan strategi komunikasi pemasaran dalam memasarkan batik diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia dan perkembangan batik yang semakin kompetitif

    Pengolahan Data Infrastruktur Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Jakarta Barat Berbasis Web

    Get PDF
    Public service is one of the most important things to ensure the goal of creating good government in a work arrangement between all components. One of the most important parts in an institution is often measured by the community through the success or failure of an event that is held and every event or event held must have infrastructure or infrastructure and facilities that are sufficiently supportive or qualified, currently at the West Jakarta Youth and Sports Office. still managing infrastructure and facilities data manually, this is what results in infrastructure management being less effective and efficient, for that by making the design of the Infrastructure and Facilities Management system is an effective way of managing infrastructure to be stored in the database This system is designed using the prototype method. This system can search for data on complaints about existing problems in infrastructure to be faster and can present data to be effective and efficient because it is website-based. &nbsp

    PENGARUH VOLATILITAS NILAI TUKAR TERHADAP EKSPOR: STUDI KASUS DI INDONESIA PERIODE 2002M1-2017M12

    Get PDF
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan rezim atau state pada volatilitas nilai tukar serta menganalisis pengaruh volatilitas nilai tukar, terms of trade dan GDP dunia terhadap ekspor Indonesia. Data yang dianalisis adalah data periode 2002M1-2017M12. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode SWARCH untuk melihat perubahan rezim atau state pada volatilitas nilai tukar serta menggunakan metode ARDL untuk melihat pengaruh vlatilitas nilai tukar, terms of trade dan GDP dunia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan rezim atau state pada volatilitas nilai tukar, serta berdasarkan metode ARDL volatilitas nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap ekspor Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terms of trade berpengaruh negatif terhadap ekspor Indonesia dlaam jangka pendek, tetapi tidak memiliki pengaruh pada jangka panjang. GDP dunia berpengaruh positif terhadap ekspor Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang

    PENGAWASAN PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

    Get PDF
    Otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap daerah untuk menjalankan daerahnya sendiri . Salah satu yang menjadi kewenangan daerah yaitu membentuk suatu peraturan daerah (perda) yang dapat memajukan dan mengaturnya daerahnya. Aceh memiliki perdanya sendiri yang lazim disebut sebagai Qanun. Qanun tersebut diatur di dalam UU Pemerintahan Aceh yang diberikan oleh pusat .Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Tengah, mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Qanun Kabupaten Aceh Tengah, serta konsekuensi hukum dari pengawasan pusat terhadap qanun. Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual dan menyeluruh mengenai proses pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Tengah, mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Qanun Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, serta konsekuensi hukum dari pengawasan pusat terhadap qanun. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan qanun di Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pemerintah pusat terhadap qanun kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur, dan ditingkat provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Konsekuensi hukum dari pengawasan pusat terhadap qanun adalah berupa merevisi, menangguhkan, membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta ajaran Islam. Saran saya diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam membuat/atau membentuk qanun harus berdasarkan Qanun No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, serta perlu adanya pengawasan khusus mengenai syari’at Islam yang diatur dalam qanun Aceh khususnya pengawasan qanun Kabupaten/Kota sehingga jelas bagaimana bentuk pengawasannya. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Pusat, Qanun Ace

    A Multi-Modal Dataset for Hate Speech Detection on Social Media: Case-study of Russia-Ukraine Conflict

    Get PDF
    Hate speech consists of types of content (e.g. text, audio, image) that express derogatory sentiments and hate against certain people or groups of individuals. The internet, particularly social media and microblogging sites, have become an increasingly popular platform for expressing ideas and opinions. Hate speech is prevalent in both offline and online media. A substantial proportion of this kind of content is presented in different modalities (e.g. text, image, video). Taking into account that hate speech spreads quickly during political events, we present a novel multimodal dataset composed of 5680 text-image pairs of tweets data related to the Russia-Ukraine war and annotated with a binary class:”hate” or”no-hate” The baseline results show that multimodal resources are relevant to leverage the hateful information from different types of data. The baselines and dataset provided in this paper may boost researchers in direction of multimodal hate speech, mainly during serious conflicts such as war contexts

    EFEK MINUMAN BERENERGI TERHADAP HISTOPATOLOGI HEPAR TIKUS WISTAR (Rattus norvegicus)

    Get PDF
    Minuman berenergi merupakan minuman ringan yang dapat meningkatkan energi, dan mengurangi kelelahan. Kebiasaan mengonsumsi minuman berenergi secara berlebihan dapat meningkatkan resiko kerusakan organ, terutama hepar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji efek minuman berenergi dalam level dosis berbeda terhadap histopatologi hepar tikus wistar. Kandungan kafein, niasin, dan aspartam dalam minuman berenergi merupakan pemicu terjadinya kerusakan pada hepar. Penelitian ini menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap dengan 20 ekor tikus putih jantan dengan bobot ±200 gram, yang dibagi dalam 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Perlakuan terdiri atas P0, P1, P2, P3 dan P4, yang secara berurutan adalah kontrol, tikus putih diberikan minuman berenergi 76 mg/ 200 g BB/ hari, 152 mg/ 200 g BB/ hari, 228 mg/ 200 g BB/ hari, dan 304 mg/ 200 g BB/ hari. Variabel penelitian yang diukur, meliputi bobot hepar, bobot badan, konsumsi pakan, konsumsi minum, hepatosomatik index (HI index), dan diameter hepatosit. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Analysis of Variance (ANOVA), dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman berenergi memberi efek nyata (P<0,05) terhadap diameter sel hepatosit, bobot badan, dan hepatosomatic indeks, namun tidak berbeda nyata terhadap bobot hepar, konsumsi pakan, dan konsumsi minum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, minuman berenergi dapat merusak histologi hepar tikus wistar. Histologi hepar tikus mulai mengalami kerusakan saat diberikan perlakuan minuman berenergi dengan dosis 76 mg/200 g BB/hari yang ditandai oleh adanya kongesti dan inklusi Mallory Body pada jaringan hepa

    Haemophagocytic lymphohistiocytosis in patients with human immunodeficiency virus infection: to treat or not to treat

    Get PDF
    Haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) in Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected individuals can either be due to the disease itself or due to associated infections/malignancies. The treatment for HLH requires immunosuppressive therapy but administering immunosuppressive therapy to an already immunosuppressed patient (HIV infection) is complex. We present two such cases of HLH in patients infected with HIV. In the first case, no alternate cause for HLH was found even after extensive investigations and it was attributed to the uncontrolled HIV replication. Patient was started on dexamethasone for the same but succumbed to hospital acquired pneumonia. The second patient was diagnosed with Hodgkin's lymphoma but he succumbed to his illness before initiating immunosuppressive therapy for HLH. We report these cases to highlight the dilemma and a need for further research in this direction

    Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara (Studi Penelitian di Badan Kepegawaiaan Daerah Provsu)

    Get PDF
    AbstrakPegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di pemerintahan dan di gaji sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap PNS harus bersih dan transparan serta tidak melakukan penyelewengan jabatan. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia banyak yang melibatkan oknum PNS melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gubernur telah menetapkan instansi yang berwenang untuk menyelesaikan proses administrasinya yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan penelitian tentang seberapa jauh pelanggaran disiplin PNS Provinsi Sumatera Utara melakukan pelanggaran disiplin maka penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif dan yuridis empiris dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas untuk memberi keterangan terkait dengan penanganan dan pemrosesan berkas administrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pembahasan dan penelitian ini juga telah menerangkan bahwa setiap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu UU Korupsi, UU ASN, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri, dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara.  Bahwa dalam praktek penanganan kasus korupsi pada dasarnya berawal dari adanya temuan kerugian negara yang dilakukan audit oleh BPK. Kesimpulannya adalah bahwa setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan PNS baik dengan kerugian sekecil apapun atas keuangan negara maka akan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan. Serta terhadap penghentian tersebut terlebih dahulu adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan PNS tersebut bersalah dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa hal ini sejalan dengan keijakan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Kata Kunci:  Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Korupsi AbstractCivil Servants are Indonesian citizens who meet certain requirements, are appointed by an authorized official to carry out tasks in the government and are paid a salary in accordance with laws and regulations. That in carrying out their duties every civil servant must be clean and transparent and not commit fraud. Several cases that occurred in Indonesia involved many civil servants who committed disciplinary violations and criminal acts of corruption. So to resolve cases of disciplinary violations within the North Sumatra Provincial Government, the Governor has appointed the agency authorized to complete the administrative process, namely the Regional Civil Service Agency of North Sumatra Province. Related to research on how far North Sumatra Province Civil Servant disciplinary violations commit disciplinary violations, the authors use research in the form of normative juridical and empirical juridical and also by conducting interviews with sources who have the capacity to provide information related to the handling and processing of administrative files at the Regional Civil Service Agency. North Sumatra Province. The results of this discussion and research have also explained that every civil servant who commits a criminal act of corruption has been regulated in several regulations, namely the Corruption Law, ASN Law, Government Regulations, Presidential Decree, Joint Decree of 3 (three) Ministers, and Decree of the Governor of North Sumatra. Whereas in practice the handling of corruption cases basically starts with findings of state losses that are audited by the BPK. The conclusion is that any criminal acts of corruption committed by civil servants, whether with the slightest loss to state finances, will be dismissed with no respect for those concerned. As well as for the termination, there was a district court decision which declared the civil servant guilty and the decision had permanent legal force. That this is in line with the government's policy to tackle criminal acts of corruption within the government. Keywords: Civil Servant, Crime, Corruptio

    STUDI PENDAHULUAN POTENSI LIKUEFAKSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN GEOLOGI, HIDROGEOLOGI, DAN DATA VS30 PADA KECAMATAN KALIANDA, LAMPUNG SELATAN

    Get PDF
    Likuefaksi merupakan kejadian setelah gempa yang menyebabkan hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan tegangan air pori yang timbul akibat beban siklis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi pendahuluan dan memetakan daerah yang berpotensi terjadi likuefaksi di daerah Kalianda, Lampung. Metode yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada kajian geologi, hidrogeologi dan data Vs30. Litologi pada daerah penelitian merupakan formasi aluvium : bongkah, kerikil, pasir, lanau, lumpur, dan lempung (Qa), dan &nbsp;Endapan gunung api muda : Lava (andesit-basal), breksi, dan tuf (Qhvr), secara umum berupa batuan sedimen urai dan bersifat non-kohesif dengan kondisi air tanah yang cukup jenuh dengan kedalaman rata 2 - 10 meter. Berdasarkan stuktur geologi terdapat sesar aktif dan zona subduksi yang berpotensi menimbulkan gempa bumi. Hasil data Vs30 menunjukkan daerah penelitian memiliki dua klasifikasi tanah, yakni tanah sedang (175 &lt; vs ≤ 350) pada bagian utara dan tanah keras batuan lunak (350 &lt; vs ≤ 750) pada bagian selatan

    Seroprevalence Brucellosis in Etawah Crossbreed goat in District Siliragung, Banyuwangi

    Get PDF
    Brucellosis is a zoonotic bacterial disease that is endemic in many countries, especially developing countries such as Indonesia. Livestock centers in Indonesia have not been free from Brucellosis disease, which reaches 40% and spread almost throughout Indonesia. This study aimed to detect the presence of Brucellosis antibodies in Etawah Crossbreed at Siliragung District, Banyuwangi using the Rose Bengal Test (RBT) method. The data that will be obtained later was expected to provide benefits in reducing the possibility of Brucellosis spread and can be used as a reference for Brucellosis control programs in goats. The results showed that the RBT examination in the sample population of Etawah Crossbreed in Siliragung District which was taken showed negative results in all samples. The conclusion of this study was that Brucella abortus antibodies were not found in Etawah Crossbreed in Siliragung District, Banyuwangi
    corecore